Padang Sidempuan,Kamis,30/01/2025.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam lembaga GABUNGAN MAHASISWA MASYARAKAT PEDULI HUKUM TAPANULI BAGIAN SELATAN geruduk kantor Kejari Kota Padangsidimpuan terkait dugaan Mark-Up pada pembangunan Desa Purba Tua Pijorkoling  Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

Koordinator aksi Haris Munandar dalam orasi menyampaikan di depan massa dalam membentangkan spanduk "panggil dan periksa Kepala desa (kades) Purba Tua Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara realisasi anggaran dan pembangunan desa tahun 2023-2024."Tegasnya

Dilanjutkan, "berdasarkan temuan dari Inspektorat kota padangsidempuan tahun 2023 pada desa Purba Tua Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan bernilai ratusan juta tahun, kami duga adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran desa tersebut."

Ditambahkan, Koordinator lapangan Didi Santoso dalam orasinya menyebutkan; “kami mencium adanya aroma-aroma KKN pada realisasi anggaran dan pembangunan desa Purba Tua Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tahun 2023-2024."

Diteruskan, meminta kepada Kejari Kota Padangsidimpuan serius dalam menangani hal dalam pengawasan anggaran seluruh desa Kota Padangsidimpuan khususnya desa Purba Tua Pijorkoling, agar anggaran negara tidak dapat dinikmati segelintir orang yang ingin melakukan KKN.

"Kami secara tegas dan mendesak Kejari Kota Padangsidimpuan memanggil dan memeriksa Kepala desa Purba Tua Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan." tegasnya.

Ditanggapi, Kejari Kota Padangsidimpuan yang diwakili oleh langsung KASI INTEL Kejari Kota Padangsidimpuan menyebutkan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa damai yang dilakukan di kantor Kejari Kota Padangsidimpuan, kami menerima aspirasi dan akan mempelajari lebih lanjut, kami juga menyarankan kepada adik-adik mahasiswa agar memasukkan laporannya ke kantor supaya kami dapat melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada  tersebut,"Ucapnya.

Dibalas, Koordinator lapangan didi santoso mengucapkan "terimakasih kepada Kajari Kota Padangsidimpuan yang diwakili langsung oleh KASI INTEL Kejari Padangsidimpuan, saran atau instruksi kepada kami akan kami masukkan laporan DUMAS ke kantor Kajari kota padangsidempuan, kami mengajak Kejari Padangsidimpuan bersama-sama untuk melawan dan memerangi oknum-oknum yang berani melakukan KKN di kota padangsidempuan."

(tim)

MEDAN,- Dalam pantauan media, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi (FMPK) Perwakilan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan tinggi Sumatera utara. Kamis, (30/01/2025).

Abdul Gani Hasibuan, dalam orasinya mengatakan kejaksaan tinggi sumatera utara segera mengusut dugaan Mark- up Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD Paluta T.A 2024. Ujarnya

Lebih lanjut, Gani Hasibuan juga mempertanyakan sudah sejauh mana proses penanganan laporan yang mereka masukkan pada tanggal 22 Januari 2025 yang lalu dengan nomor 016/D5/FMPK-SU/01/2025.

Selanjutnya, Arsyad Siregar selaku koordinator aksi meminta Kejatisu segera memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pimpinan dan anggota DPRD PALUTA terkait dugaan Mark- up Pengadaan Baju Sipil Lengkap (PSL) T.A 2024 karena mereka menduga selisih harga dengan pagu yang ditetapkan sangat Signifikan. 

Setelah mendengarkan orasi, Jaksa Fungsional Marina yang juga didampingi Mondang menyambut massa dengan baik kemudian memberikan tanggapan "Laporan adek-adek mahasiswa sudah sampai ke ruangan Intelijen C dan akan diproses lebih lanjut". Tutur Marina 

Mendengar tanggapan itu, Abdul Gani Hasibuan kemudian memberikan dokumen alat bukti tambahan sebagai komitmen keseriusan mereka untuk membantu kejaksaan. Serta, ia juga menyampaikan mereka akan datang kembali minggu depan mempertanyakan terkait perkembangan laporan mereka. Tutup Gani Hasibuan seraya membubarkan diri.(tim)

Padangsidimpuan,- Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap yang terdapat di wilayah Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan terhenti tanpa ada alasan yang jelas dari pihak rekanan. Padahal Kontrak kerja antara pihak UPTD PUPR Padangsidimpuan dengan rekanan CV.STHAPATI KARYA PERSADA telah berakhir pada 30 Desember 2024 dan telah di adendum. Sehingga ada pertambahan waktu selama 50 hari untuk mengerjakan proyek tersebut.

Proyek yang bernilai sebesar Rp. 2.324.366.000,- dengan kegunaan menunjang pasokan air persawahan di 6 desa yang  terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan yang  bersumber dari Dana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  ( P.APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 itu dikerjakan sejak tanggal 22 November 2024 sampai 30 Desember 2024. Akan tetapi setelah adanya adendum tersebut proyek itu harus selesai pada bulan 20  Februari 2025 mendatang.

Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap yang akan dibangun sepanjang 77 meter diperkirakan  tidak akan selesai sampai dengan waktu yang ditentukan. Karena dalam pengamatan di lapangan proyek tersebut dikerjakan oleh rekanan baru kisaran 35 %.

Ketika di Konfirmasi ke kepala UPTD PUPR Padangsidimpuan,Datsur Poso Hasibuan  via whatsapp, Rabu (29/1) oleh Berita28.com sampai berita ini dipublikasikan belum ada jawaban. Namun Berita28.com mendapat khabar Ka.UPTD PUPR Padangsidimpuan dimaksud sedang berada di Medan hendak berangkat Umroh.

Menanggapi belum selesainya pekerjaan Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Ujung Gurap ini, Ipong dalimunthe anggota DPRD Sidimpuan yang di dampingi Irpan Harahap mantan anggota DPRD  Kota Padangsidimpuan  turun kelapangan pada Rabu 29 Januari 2024 untuk memastikan apakah pihak rekanan masih bekerja ,namun namun sangat disayangkan tak seorangpun dari pihak rekanan berada di lokasi proyek padahal Ka.UPTD PUPR telah berulang kali berjanji kalau rekanan akan segera mengerjakannya kembali.

 Irpan  Harahap sangat menyayangkan pihak rekanan dan UPTD Padangsidimpuan. Karena terbengkalainya proyek itu yang berakibat  masyarakat yang membutuhkan pasokan air persawahannya kewalahan,sehingga berdampak pada hasil tani mereka nantinya.

Irpan Harahap mengatakan, jika dengan batas waktu yang ditentukan nantinya juga proyek tersebut tidak selesai,dia bersama  Masyarakat  Kota Padangsidimpuan akan melaporkannya ke Polda Sumatera Utara atau Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sebab dalam kajian mereka patut diduga telah timbul kerugian Negara ratusan juta rupiah.

“ Karena adanya kerugian Negara dan masyarakat maka kami akan melaporkan pihak terkait dalam proyek Rehabilitasi DI Ujung Gurap ke Poldasu atau Kejatisu”. Ujarnya.(Tim )

Stabat, Langkat - 

Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, Amril, S.Sos., M.AP., mendampingi Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., dalam kegiatan pembagian makan siang bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Stabat, Senin (20/1/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Asta Cita, delapan program prioritas Presiden RI, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Ratusan siswa SLB Negeri Stabat tampak antusias menyambut kedatangan Kapolres Langkat beserta Ketua Bhayangkari Langkat, Sekda Langkat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, dan sejumlah pejabat lainnya. SLB Negeri Stabat memiliki 183 siswa yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan 163 siswa hadir dan menerima makan siang bergizi yang disediakan.

Makan siang yang diberikan terdiri dari daging, sayur, buah, dan susu, yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan gizi para siswa. Kepala SLB Negeri Stabat, Sarmada, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini.

“Alhamdulillah, SLB ini mendapat perhatian melalui program makan siang gratis. Ini sangat membantu dan bermanfaat bagi anak-anak kami,” ujar Sarmada.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program nasional yang bertujuan menciptakan generasi sehat dan berkualitas.

“Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari dukungan Polres Langkat untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus di Langkat,” ungkap David.

Sekda Langkat, Amril, juga menyampaikan harapannya agar program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah lainnya di Langkat. “Kerja sama antara pemerintah daerah dan Polres Langkat ini diharapkan menjadi contoh dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda,” katanya.

Melalui program ini, anak-anak SLB Negeri Stabat diharapkan tidak hanya mendapatkan asupan gizi yang baik tetapi juga merasa diperhatikan dan didukung oleh pemerintah serta aparat setempat. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Presiden RI untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat -

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, secara resmi membuka seremonial Kick-Off Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting (PKE) yang digagas oleh PT Hutama Karya (Persero). Acara tersebut berlangsung di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Senin (20/1/2025).

Dalam sambutannya, Faisal Hasrimy mengapresiasi komitmen PT Hutama Karya dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di wilayah Langkat.

“Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Penanganan stunting juga menjadi prioritas kami untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas,” ujar Faisal.

Ia juga berharap kolaborasi ini dapat berkelanjutan. “Kami berharap program ini tidak berhenti di sini. Pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Langkat,” tambahnya.

Branch Manager Tol Binjai-Langsa, Medya Gustian, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) PT Hutama Karya. “Kami bekerja sama dengan Yayasan Sumut Nusantara dan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk mendukung pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini mencakup bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, serta edukasi kesehatan bagi ibu dan anak,” jelasnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pembagian paket pangan bergizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pelatihan keterampilan ekonomi, serta perbaikan sarana prasarana desa. Sejumlah bantuan yang diserahkan antara lain:

- PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita stunting dan ibu hamil.

- Tenda untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- Fasilitas jamban bagi keluarga berisiko stunting dan miskin ekstrem.

- Sarana pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin ekstrem.

- Penyerahan cinderamata kepada tokoh masyarakat setempat.

Program ini mendapat sambutan hangat dari warga Desa Banyumas. Mereka berharap inisiatif ini dapat membantu memperbaiki kualitas hidup serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

“Terima kasih kepada pemerintah dan PT Hutama Karya yang telah memperhatikan nasib kami. Semoga program ini berkelanjutan dan membawa perubahan nyata,” ujar salah satu warga.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Langkat yang berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak demi memastikan keberhasilan program. Diharapkan, angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Langkat, khususnya di Desa Banyumas, dapat menurun secara signifikan.

Acara ini turut dihadiri oleh para kepala perangkat daerah Pemkab Langkat, Camat Stabat, Kepala Stasiun KAI Kwala Bingai, Forkopimcam Kecamatan Stabat, Kepala Desa Banyumas, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP mengikuti Zoom Meeting bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada Senin (20/1/2025) di Langkat Command Center (LCC), Kantor Bupati Langkat. Kegiatan ini membahas Program Kesehatan Gratis (PKG) yang menjadi salah satu dari 8 misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan kepada kepala daerah untuk serius mengimplementasikan program kesehatan gratis. “Ini menjadi pekerjaan rumah penting bagi kita untuk memastikan program kesehatan gratis dapat terealisasi bagi masyarakat,” ujarnya.

PKG dirancang untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis guna mencegah dan mendeteksi dini masalah kesehatan. Program ini mencakup dua langkah utama:

1. Pencegahan melalui pengelolaan faktor risiko agar masyarakat tetap sehat.

2. Deteksi dini pada fase awal penyakit untuk mencegah keparahan.

Adapun jenis layanan PKG meliputi:

1. PKG Ulang Tahun: Mulai Februari 2025, pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan klinik dilakukan pada setiap ulang tahun, mencakup skrining bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, dewasa, dan lansia.

2. PKG Sekolah: Mulai Juli 2025, pemeriksaan kesehatan untuk siswa usia 6-18 tahun setiap awal tahun ajaran, mencakup pemeriksaan telinga, mata, gigi, gizi, tekanan darah, anemia, hingga tingkat aktivitas fisik.

3. PKG Ibu Hamil dan Balita: Dilakukan di Posyandu dan puskesmas untuk memastikan kesehatan ibu dan anak.

Mendukung implementasi program ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5.2/290/SJ yang menginstruksikan gubernur, kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan Bappeda untuk menetapkan sasaran PKG, fasilitas pelayanan, koordinasi persiapan, serta tanggung jawab anggaran.

Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy menegaskan komitmennya terhadap program PKG, seraya meminta dinas terkait memastikan pelaksanaan berjalan optimal. “PKG menjadi program dengan tingkat kepuasan paling tinggi di masyarakat. Saya tegaskan, dinas terkait harus memastikan program ini berjalan dengan baik,” ucapnya.

Faisal juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Langkat yang telah memulai implementasi PKG Ulang Tahun pada HUT Langkat ke-275. “Ke depan, saya minta agar program ini lebih terkonsep dan terkoordinasi sehingga benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Langkat terus berkomitmen mendukung PKG sebagai langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas.(ikp/kominfolangkat)

Padang Tualang, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., memimpin langsung upacara pelepasan jenazah Kepala Desa Serapuh ABC, Abdul Rahman, di kediaman almarhum di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Minggu (19/1/2025).

Dalam suasana penuh duka, Pj Bupati Langkat menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Abdul Rahman yang dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi. "Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Langkat, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas segala pengabdian yang telah beliau berikan selama ini. Semoga semua itu menjadi ladang amal ibadah," ujar Faisal Hasrimy dalam pidatonya.

Abdul Rahman lahir di Langkat pada 3 Oktober 1966 dan meninggalkan seorang istri, Rosnidar, serta tiga orang anak. Riwayat pendidikannya meliputi SDN 050734 Serapuh Asli, SMP Negeri 1 Tanjung Pura, SMA Negeri 1 Tanjung Pura, dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi Tunas Pelita Binjai. Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Serapuh ABC periode 2019-2025, ia pernah menjadi Ketua Gapoktan, Sekretaris BPD, dan guru SMP.

Upacara pelepasan jenazah dipimpin oleh Pj Bupati Langkat, didampingi Camat Padang Tualang, Muhammad Izwanda, SE, yang bertugas sebagai komandan upacara. Prosesi ini dihadiri keluarga, kerabat, perangkat desa, dan masyarakat setempat.

Dalam penutup pidatonya, Faisal Hasrimy mengenang almarhum sebagai sahabat yang berkontribusi besar bagi desa dan masyarakat. "Selamat jalan, sahabat kami. Semoga Allah melapangkan kuburmu, membebaskanmu dari siksa kubur, dan menempatkanmu di surga-Nya," tutupnya dengan penuh haru.(ikp/kominfolangkat).

Padangsidimpuan, Jumat.(24/01/2025).

Mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Sorituwa Agung Tampubolon, S.H, Rabu (22/01/2025), pada perkara Nomor 450/Pid.B/2024/PN.Psp, Kuasa Hukum terdakwa "ESS", Heri Triska Siregar, S.H dan Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar memutus perkara dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Kepada media, Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, selaku pengacara dari terdakwa ESS, menyebut pada saat sidang agenda pembuktian yang menampilkan sebuah video visual rekaman ponsel di persidangan tidak menggambarkan atau mengartikan sebuah hasutan atau ajakan untuk melakukan suatu tindak kekerasan sebagaimana tuduhan itu dituduhkan terhadap ESS.

"Ada video yang diputar saat persidangan, namun video itu tidak jelas dan tidak membuktikan adanya kata - kata hasutan atau ajakan," sebut Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, Kamis (23/01/2025)."

"Namun fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa ke enam orang tervonis tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa keenam orang tersebut menerangkan secara jelas dan gamblang bahwa mereka tidak ada dihasut  maupun dipengaruhi oleh Terdakwa, justru terdakwa adalah merupakan orang yang melerai kericuhan tersebut," terang, Pangiutan Tondi, menjelaskan fakta - fakta persidangan.

Lebih lanjut dijelaskan, Pangiutan Tondi Lubis, S.H, M.H, perihal yang menyeret "ESS" dalam dugaan tindak pidana yang bergulir saat ini berawal dari terpidana 6 orang yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Gate R 17 PLTA marancar pada tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, terpidana tersebut sudah divonis oleh hakim selama 2 tahun 2 bulan pidana penjara.

"fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa ke enam orang tervonis tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa keenam orang tersebut menerangkan secara jelas dan gamblang bahwa mereka tidak ada dihasut  maupun dipengaruhi oleh Terdakwa, justru terdakwa adalah merupakan orang yang melerai kericuhan tersebut," Jelas Pangiutan Tondi Lubis, SH, M.H.(tim)

Medan.Jum'at.(24/01/2025).

Masyarakat Kab. Padang Lawas Utara menyoroti  anggaran atribut dan pakaian Anggota DPRD Padang Lawas utara periode 2024-2029, anggaran tersebut menggelontorkan Milyaran rupiah, menggunakan APBD T.A 2024.

Puluhan masyarakat dan mahasiswa beramai-ramai mengkritik dan melakukan aksi unjuk rasa damai dan serta melakukan laporan langsung kantor Kejati-Sumut pada hari  rabu kemarin (22/1).

Sekretaris Umum (Sekum) KOHATI BADKO HMI Sumatera Utara (Sumut) Winda Fatma Ningsih Harahap angkat bicara dan menghubungi awak media melalui WhatsApp dengan nomor handphone +62 821-6769-* menyampaikan bahwa terkait yang beredar informasi dari masyarakat dan juga media sosial yang lagi trending topik di kalangan masyarakat Kab. Padang Lawas Utara tersebut.

Winda menyebutkan bahwa ada baiknya Sekretaris Dewan beserta jajaran Pimpinan DPRD Kab.Padang lawas utara atau yang membidanginya dapat merespon cepat, serta mengklarifikasi rincian terkait besaran anggaran pengadaan tersebut agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan tinggi kepada wakil rakyat.

Dilanjutkan, Winda  merupakan masyarakat dan juga putri asli dari kab. PALUTA  yang saat ini sedang beraktivitas di Kota Medan. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan juga mahasiswa tetap mengawasi anggaran tersebut sehingga penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dalam penggunaannya.

Ditambahkan, "Jika memang terdapat adanya benar dan terindikasi praktek KKN, Winda berharap kepada APH segera melakukan langkah-langkah hukum, sebab kita semua berharap Kab. padang lawas utara harus bersih dari praktek KKN dan itu harus  dimulai dari lembaga pemerintah baik eksekutif maupun legislatif karena itu merupakan bagian dari amanah konstitusi bangsa." ujarnya.

Terakhir, Winda juga memberikan pesan; “Kepada bapak/ibu Anggota DPRD Padang Lawas Utara periode 2024-2029, harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan menepati janji -janji politiknya semasa berkampanye, kami sebagai social control akan terus memantau kinerja para wakil rakyat kami," Tegasnya.(tim)

Medan.Sabtu.(25/01/2025)

Ketua PC PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga menghubungi awak media melalui whatsapp dengan nomor +62 852-6229-** menyebutkan bahwa, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Ro. 4,2 Miliar untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara pada tahun 2024.

Dilanjutkan, Dana bantuan yang dimaksud untuk mendukung dalam pengembangan dan kesejahteraan civitas akademik serta menunjang peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri khususnya Universitas Islam Negeri. Namun, muncul informasi dari berbagai kalangan para mahasiswa apakah anggaran tersebut tepat sasaran di dalam penggunaannya.

Diteruskan, Dedi Arisandi Ritonga ketua PC PMII Kota Medan meminta agar pihak kampus yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) agar melakukan transparan terhadap bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Kemana dana Rp.4,2 miliar tersebut digunakan???

Ditambahkan Dedi, Regulasi yang mendasari penyaluran dana bansos ini diatur dalam beberapa aturan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya penyediaan dana untuk mendukung pendidikan tinggi yang berkualitas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga menjadi landasan bagi pengelolaan dana di perguruan tinggi negeri, termasuk untuk UIN Sumatera Utara.

Anggaran yang digelontorkan dengan anggaran sebesar Rp.4,2 miliar untuk bertujuan kemajuan pendidikan di UIN Sumatera Utara, publik dan masyarakat luas perlu mengetahui kejelasan dalam penggunaan dana tersebut.

Dalam hal ini, Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dana bantuan sosial yang bersumber dari anggaran negara atau daerah harus dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik.

"Beberapa pihak mempertanyakan apakah dana tersebut benar-benar sampai pada tujuan yang diinginkan, apakah digunakan secara efisien untuk kebutuhan mahasiswa dan pengembangan fasilitas pendidikan, atau apakah ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, dalam beberapa kesempatan, laporan masyarakat menunjukkan adanya ketidakjelasan terkait penggunaan dana tersebut, terutama dalam hal alokasi untuk program-program yang seharusnya langsung dirasakan oleh mahasiswa, seperti beasiswa, pengembangan fasilitas, atau program pengajaran dan penelitian," Ungkapnya

“Selain itu, dalam regulasi yang ada, dana bantuan sosial harus digunakan untuk tujuan yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, pengawasan dari pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak diselewengkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya."Tandasnya

Rincian penggunaan anggaran Rp.4,2 Milliar!!!"

"Kemana dana 4,2 miliar yang dialokasikan dari Provinsi Sumatera Utara untuk UIN Sumatera Utara ini sebenarnya pergi?, Harapan mahasiswa dan publik agar pihak kampus UIN-Sumut kiranya melakukan transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan yang besar dibenak mahasiswa dan publik."Ungkapnya.(tim)

Medan.Kamis.(23/01/2025).

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara ( GMPK Sumut ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan bahwa adanya dugaan korupsi pada pengerjaan  pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu senilai Rp 12 Miliar yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum di Sumatera Utara ini.

Diterangkan dalam orasinya AZ Panjaitan selaku ketua umum GMPK Sumut menyebutkan bahwa proyek pembangunan konstruksi yang terkesan pemborosan anggaran serta terindikasi bancakan  proyek oknum ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara berinisial SN yang disebut-sebut, mengakui dirinya sebagai salah seorang kepala daerah di Sumatera Utara. Terlihat proyek dengan anggaran 12 miliar tersebut terkesan dikerjakan asal asalan dan diduga sarat korupsi.

"Saat awal pembangunan,kami mendapat informasi bahwa ada pembangunan kantor di lokasi permukiman kami. Katanya kantor pajak, kami telusuri proses tendernya di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), terlihat jelas sebuah perusahaan beralamat di Medan yang statusnya perusahaan yang disewa-sewakan dan pernah terindikasi kasus hukum,"ujar AZ Panjaitan. 

Berawal dari LPSE, diterangkan AZ Panjaitan memaparkan; “kami mendalami proses perjalanan tender hingga pengerjaan proyek tersebut, bahwa saat melakukan penawaran proyek terlihat hanya 2 (dua) perusahan yang melakukan penawaran yaitu CV Sanjaya dan CV Citra Amanda sebagai pemenang tender. Akan tetapi, CV. Amanda Citra Yang Beralamat di Jl. SM. Raja Km. 11 Komplek Riviera Bloc. CL No. 148 Medan diberi tanda bintang sebagai pemenang oleh pihak Pokja Biro pengadaan barang dan jasa."

"Yang menjadi persoalan, perusahaan yang dikalahkan pihak Pokja menawar lebih rendah  yaitu CV Sanjaya diduga sebagai perusahaan pendamping pemenang tender yang status perusahaannya juga kerap disewa-sewakan diduga para mafia proyek di Pemerintah Provinsi Sumut. "Jelasnya.

Dalam orasinya,"AZ Panjaitan Ketua GPK Sumut  kembali menerangkan, bahwa CV Sanjaya terkesan tidak melakukan sanggahan serta seakan diam dikalahkan, meskipun perusahaannya sebagai penawar terendah, sehingga menjadi penilaian masyarakat bahwa diduga ini ada Permainan.

Ditambahkan, AZ Panjaitan mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek diketahui sudah dilakukan pembayaran 100 persen, meskipun belum diselesaikan serta belum melakukan berita acara serah terima (BAST), dikarenakan diduga munculnya tawaran pihak rekanan yang berjanji memberikan Fee Proyek yang lebih besar.

Dilanjutkan, “Menguat kenapa CV Sanjaya juga merupakan perusahaan pendamping yang digunakan rekanan melakukan penawaran terendah tidak dimenangkan,diduga oknum ASN berinisial  SN melalui PPK bernama Faisal Amanda Nasution menyampaikan, jika CV Sanjaya yang dimenangkan, diduga fee terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk memenangkan tender atau mendapatkan proyek tersebut,"tegasnya.

Oleh karena itu, AZ Panjaitan sebelum mengakhiri aksi unjuk rasa mereka,  Sebagai komitmen mereka terus  mengawal persoalan ini, dengan melanjutkan aksi di KPK-RI dan Kejaksaan Agung-RI agar menjadi perhatian khusus untuk diusut tuntas.*(tim)

Stabat, Langkat - 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Langkat mengeluarkan klarifikasi resmi terkait isu tenda berbayar yang mencuat selama perhelatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275 tahun 2025, pada Jumat (17/01/2025). Klarifikasi ini merespons kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan jual beli stand pameran yang mengatasnamakan Disbudpar.

Kadisbubpar Langkat menegaskan bahwa pihaknya telah menyediakan 100 stand secara gratis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, kecamatan, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Kami menyediakan 50 stand berukuran 5x5 meter dan 50 stand berukuran 3x3 meter dengan warna putih, tanpa biaya apa pun," jelasnya.

Menurut Kadisbubpar, tingginya animo pelaku UMKM lokal maupun dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengakomodasi antusiasme ini, pihaknya melibatkan Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM) serta Himpunan Mahasiswa Langkat (Himala).

"Stand tambahan yang dikelola oleh Forda UKM dan Himala disewakan dengan tarif Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 untuk ukuran 3x3 meter dan 2x2 meter selama empat hari. Pengelolaan ini telah disepakati dalam rapat sebelum pelaksanaan acara dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Forda UKM dan Himala," tambahnya.

Namun, ia juga menyampaikan temuan di lapangan terkait sejumlah tenda dan teratak yang tidak dikelola oleh Forda UKM maupun Himala. "Setelah kami investigasi, tenda-tenda tersebut ternyata disewakan oleh oknum organisasi dan masyarakat tertentu. Hal ini menjadi perhatian serius kami untuk penyelenggaraan ke depan yang lebih baik," tegas Kadisbubpar.

Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Langkat di masa mendatang semakin optimal.

"Semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bersatu sekata, berpadu berjaya," tutupnya.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat -

Langkat memperingati hari jadinya yang ke-275 dengan meriah pada Jumat (17/1/2025). Acara diawali Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Langkat yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., didampingi Pj Gubernur Sumatera Utara, Drs. H. Agus Fatoni, M.Si.

Rangkaian perayaan dilanjutkan dengan Resepsi HUT di Alun-Alun T. Amir Hamzah, Kota Stabat, mengusung tema “Berkolaborasi Dalam Rangka Membangun Kabupaten Langkat.”

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat menyampaikan tekad untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

“Peningkatan ekonomi ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah provinsi dan pusat. Kami optimis di 2025 perekonomian Langkat akan semakin maju,” ucap Faisal Hasrimy.

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengapresiasi kemajuan Langkat yang dinilainya sebagai hasil kebersamaan dan kekompakan. “Kemajuan Langkat juga memberikan kontribusi besar bagi Sumatera Utara,” ujar Fatoni seraya mengucapkan selamat HUT ke-275 kepada seluruh masyarakat Langkat.

Resepsi yang dihadiri ribuan masyarakat turut diramaikan dengan berbagai stand UMKM yang mencatat perputaran uang hingga ratusan juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Langkat mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT ini sebagai motivasi untuk terus membangun daerah dengan menjunjung nilai luhur budaya.

“Langkat harus terus bergerak maju, tanpa melupakan warisan budaya dari para pendahulu,” tegas Faisal Hasrimy.

Acara ditutup dengan pemberian cendera mata kepada masyarakat berprestasi, antara lain:

- Ny. Alm. Fuad AMS, pencipta Mars Kabupaten Langkat

- Juara lomba pantun, puisi, dedeng, vlog wisata, artikel ilmiah, hingga olahraga tingkat nasional dan internasional.

Tak hanya itu, Kementerian Pariwisata menyerahkan bantuan sarana pariwisata, dan Pj Bupati menyerahkan KTP elektronik kepada pemuda berusia 17 tahun sebagai simbol harapan baru di hari jadi Langkat.

Perayaan ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak maju demi Langkat yang lebih baik.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, memimpin upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Langkat, Jumat (17/1/2025). Upacara ini diikuti dengan antusias oleh para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, yang tampil dalam balutan pakaian khas Melayu, mempertegas identitas budaya daerah.

Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah H. Amril, S.Sos., M.AP., para Asisten Bupati, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan camat se-Kabupaten Langkat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Faisal Hasrimy menyampaikan rasa syukur atas pencapaian usia Kabupaten Langkat yang ke-275. “Hari ini dengan rasa syukur, kita merayakan hari jadi Kabupaten Langkat yang kita cintai ini. Semoga rangkaian kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Ia juga memberikan pesan kepada ASN untuk terus meningkatkan kinerja. “Memasuki tahun 2025, saya harap agenda-agenda tahun 2024 dapat kita tuntaskan dengan baik, begitu pula pekerjaan di tahun ini. Terima kasih kepada para ASN atas dedikasinya. Kita juga harus berperan aktif mendukung program-program Presiden,” tegas Faisal.

Usai upacara, Pj. Bupati menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris:

1. Ibu Jamila (ahli waris almarhum Warsino, pekerja rentan Pemda Langkat/Bilal Mayit), menerima Rp42 juta.

2. Ibu Soniah (ahli waris almarhum Rusiono, pekerja rentan Pemda Langkat/Penggali Kubur), menerima Rp42 juta.

3. Ibu Maisurah (ahli waris almarhum Eriadi S.R., pekerja rentan Pemda Langkat/Bilal Mayit), menerima Rp42 juta.

Selain itu, hibah barang dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat juga diserahkan kepada tiga penerima:

1. Riesqi Presiela: alat perlengkapan salon.

2. Siska Matondang: oven gas.

3. Indra Syahputra: mesin kopi.

Sebagai penutup, Pj. Bupati Langkat menyempatkan diri untuk berfoto bersama peserta upacara, mengabadikan momen penuh makna dalam perayaan hari jadi Kabupaten Langkat yang bertema semangat kebersamaan dan kontribusi.(ikp/kominfolangkat).