Langkat,-

Kepolisian Resort Langkat, menerjunkan personel gabungan untuk mengamankan jalannya penetapan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 Kamis (09/01/2025). 

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi, melalui Kabag Sdm Polres Langkat Komisaris Polisi Muhammad Hasan, S.H., M.H, Akan tetapi di luar lokasi rapat pleno, kata dia, masing-masing satuan tugas (satgas) dari Operasi Mantap Praja masih melaksanakan kegiatan pengamanan.

Dalam hal ini, lanjut dia, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Langkat melaksanakan kegiatan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, Satuan Samapta Polres Langkat melaksanakan patroli seputaran wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin mencoba mengganggu jalannya penetapan.

Sementara dari Satgas Intelijen dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga melaksanakan patroli serta pengamanan internal terhadap paslon terpilih maupun anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Langkat.

Disinggung mengenai kemungkinan dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, Kabag Sdm mengatakan hingga saat ini arus lalu lintas masih terpantau normal, sehingga belum perlu dilakukan rekayasa.

"Jadi masih tahap pengaturan lalu lintas, bukan rekayasa. Apabila nanti ada rombongan atau ada pihak-pihak yang ingin ikut merayakan kemenangan, tentu kami melakukan rekayasa dengan melihat situasi dan kondisi yang ada," katanya menegaskan.

Kendati demikian, dia mengatakan berdasarkan laporan intelijen tidak ada rencana konvoi untuk merayakan kemenangan paslon terpilih.

Penetapan pasangan calon terpilih merupakan tahapan lanjutan setelah KPU Kabupaten Langkat menetapkan hasil Pilkada Serentak 2024 untuk Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Langkat.

Sumber: Humas Polres Langkat

Padang Lawas,-

Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRD-Palas) Menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kab. Padang Lawas",Jumat 10/01/2025.

Ibrahim Pohan selaku koordinator aksi menyampaikan dalam orasinya, “kami meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Padang Lawas (DPRD Palas) agar segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM bersubsidi di Kab. Padang Lawas."

“Hal ini sangat penting dibahas oleh Anggota Dewan dikarenakan imbas dari kelangkaan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak bisa mendapatkan BBM yang murah di SPBU yang ada di kab. Padang Lawas.”

"Dimana masyarakat hanya bisa mendapatkan atau membeli BBM di penjual eceran dengan harga yang melambung tinggi, dimana harga minyak Pertalite mencapai Rp.13.000,00- 15.000,00 per liternya dan minyak Solar Rp.8.000,00-10.000,00 setiap liternya."

Dilanjutkan, “pemerintah sudah menetapkan harga minyak bersubsidi yang sangat membantu masyarakat, namun sampai hari ini masyarakat tidak bisa merasakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.” ujar ibrahim.

Ditambahkan, Sayuti Nasution selaku Koordinator Lapangan juga menyampaikan, “kami sengaja turun langsung dari Kota Medan tempat kami berkuliah menuju Kab.Padang Lawas untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), anggota DPRD PALAS jangan seolah-olah tidak tahu masalah dan terkesan menutup mata terkait jeritan rakyat kab.Padang lawas."

"Harga minyak BBM Bersubsidi semakin melonjak dan melambung tinggi, dimana Padang Lawas adalah bagian bangsa Indonesia, maka harga BBM juga harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah,"Pungkasnya.

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Padang Lawas yang baru beberapa bulan terpilih dan dilantik diminta segera lakukan tindakan atas kelangkaan minyak BBM Bersubsidi di Padang Lawas, sesuai dengan janji-janji kampanye para anggota Dewan yang mengutamakan Kesejahteraan Rakyat Padang Lawas,"Ucap Sayuti.

Setelah menyampaikan tuntutan aksi di depan kantor DPRD Kab.Palas, massa aksi tak kunjung mendapatkan tanggapan atau perwakilan dari DPRD Kab.palas untuk menemui para aksi unjuk rasa.

Massa aksi memasuki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Padang Lawas untuk mengkroscek keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Padang Lawas yang tak kunjung muncul atau menemui massa aksi unjuk rasa.

Setelah melakukan pengecekan massa aksi tidak menjumpai satu orangpun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Padang Lawas yang Berjumlah 30 orang di ruangan.

Anggota DPRD Kab.Palas dinilai tidak mendengar aspirasi masyarakat kab.Palas, terlihat pada saat kami melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kab.Palas tidak ada satupun anggota Dewan yang mau menemui massa aksi unjuk rasa, ini menunjukkan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat bungkam atas jeritan suara rakyat khususnya Kab.Palas.

Diteruskan, “Kami meminta kepada Pj.Bupati Padang Lawas agar tidak mengeluarkan gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Padang Lawas, sebab diduga Anggota DPRD Kab.Palas alergi dengan suara rakyat dan terkesan tidak peduli dengan jeritan suara rakyat," Ucap ibrahim Pohan Kepada Wartawan.

Stabat, Langkat - 

(Selasa, 14/01/2025) Pemerintah Kabupaten Langkat mengambil langkah hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan yang menguatkan Putusan PTUN Medan dalam kasus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023. Keputusan ini diambil setelah PT TUN Medan mengeluarkan Putusan No.162/B/2024/PT.TUN.MDN pada 9 Januari 2025.

Kabag hukum setdakab Alimat Tarigan, SH, menyatakan bahwa langkah kasasi ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. “Kami berkomitmen untuk menjaga integritas administrasi pemerintahan dan memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Alimat.

Langkah kasasi ini dilakukan setelah mempertimbangkan batas waktu 14 hari yang diberikan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sejak putusan dikeluarkan. Pj. Bupati telah menerbitkan surat kuasa kepada Kabag Hukum Setdakab Langkat untuk memproses langkah hukum ini.

Menurut Kabag Hukum Setdakab Langkat, Alimat Tarigan, SH, tim hukum Pemkab Langkat akan mendaftarkan permohonan kasasi setelah menerima salinan putusan PT TUN Medan yang hingga saat ini belum diunggah dalam sistem e-court. “Kami akan mempelajari secara mendalam pertimbangan majelis hakim sebelum mengajukan kasasi untuk memastikan dasar hukum yang kuat,” jelas Alimat.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Langkat di bawah kepemimpinan Pj. Bupati Faisal Hasrimy dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan hukum serta menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Pemkab juga berharap keputusan Mahkamah Agung nantinya dapat memberikan kepastian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat Langkat.

Dengan upaya ini, Pemkab Langkat menunjukkan keseriusannya dalam menangani setiap permasalahan hukum secara profesional dan akuntabel, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat -

(Selasa, 14/01/2025) Pemerintah Kabupaten Langkat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Nasional Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 10 Desember 2024.

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, hadir langsung pada acara tersebut bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku HAM, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Sosial, dan Lingkungan Hidup. Piagam ini kemudian diserahkan kepada Pj. Bupati Langkat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada 9 Januari 2025, diwakili oleh Kabag Hukum Setdakab Langkat, Alimat Tarigan, SH.

Penghargaan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pj. Bupati Langkat dalam mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kabupaten Langkat.

Menurut Pj. Bupati Faisal Hasrimy, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh OPD terkait dalam memenuhi 120 indikator penilaian yang terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah Hak Sipil dan Politik, yang meliputi hak atas bantuan hukum bagi warga miskin, informasi, keberagaman, pluralisme, serta partisipasi dalam pemerintahan. Kategori kedua adalah Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat, perumahan layak, pekerjaan, serta hak perempuan dan anak.

Bagian Hukum Setdakab Langkat, sebagai fasilitator pelaporan aksi HAM, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Sumut atas bimbingan yang diberikan. Selain itu, dukungan dari OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas LH, Dinas KBPPA, dan lainnya, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai penghargaan ini.

“Kami bersyukur atas kerja keras semua pihak yang telah membantu mewujudkan penghargaan ini. Prestasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Langkat mampu menjadi contoh dalam penghormatan dan pemajuan HAM di tingkat nasional,” ujar Faisal Hasrimy.

Melalui penghargaan ini, Pemkab Langkat berkomitmen untuk terus memperkuat upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.(ikp/kominfolangkat).

Pangkalan Susu, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, menghadiri acara serah terima lampu penerangan jalan untuk Desa Sei Siur dan Desa Tanjung Pasir di Aula Lubuk Kertang, Kecamatan Pangkalan Susu, Rabu (8/1/2025). Acara ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa.

Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah ini berlangsung khidmat. Tampak hadir di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wahyudiharto, S.STP, M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra. Muliani. S, Kepala Dinas Lingkungan Hidup M. Harmain, S.STP, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Drs. Rajanami Yun Sukatami, M.Si., Camat Pangkalan Susu Agung Tritantyo, S.STP, M.AP., Danramil 15 Kapten Inf Hendro, Kapolsek Pangkalan Susu Ronald Naibaho, serta tokoh masyarakat dan warga yang menjadi perwakilan penerima manfaat lampu penerangan jalan.

Senior Manager Unit PLTU Pangkalan Susu, Usvizal Zainuddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Kami berkomitmen mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dengan adanya lampu penerangan sepanjang 3,5 kilometer sebanyak 58 unit ini, kami berharap aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari, menjadi lebih aman dan nyaman,” ujar Usvizal.

Camat Pangkalan Susu, Agung Tritantyo, turut mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Indonesia Power atas kontribusinya dalam mendukung kebutuhan masyarakat. “Kami sangat bersyukur atas perhatian yang diberikan. Saya juga ingin mengingat pesan Pak Bupati, bahwa ketika kita ditempatkan di suatu daerah, kita harus membawa manfaat bagi masyarakat di sana,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, mengapresiasi langkah PT PLN Indonesia Power dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat. “Penerangan jalan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ini bukti sinergi yang luar biasa antara pemerintah dan dunia usaha,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mempercepat pembangunan di Langkat. “Mari kita bergandengan tangan, saling bahu-membahu, dan fokus pada melayani masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” tegas Faisal Hasrimy.

Dengan serah terima lampu penerangan jalan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat di Desa Sei Siur dan Desa Tanjung Pasir semakin meningkat, sejalan dengan visi membangun Langkat yang lebih baik dan berdaya saing.(ikp/kominfolangkat).

Hinai, Langkat - 

Penjabat Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, bersama Ketua Baznas Kabupaten Langkat, Thantawi Jauhari, MA, menyerahkan rumah hasil program bedah rumah kepada Ibu Nurlela, warga Dusun III, Desa Baru Pasar VIII, Kecamatan Hinai, yang menjadi korban kebakaran, Rabu (8/1/2025). Rumah ini dibangun dengan total bantuan senilai Rp. 25 juta sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.

Acara penyerahan kunci rumah berlangsung khidmat di lokasi rumah baru Ibu Nurlela. Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat menyampaikan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk membantu sesama yang sedang membutuhkan.

"Gotong royong adalah wujud nyata dari nilai-nilai kebersamaan. Ketika kita bersatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi. Hari ini, kita menyaksikan bukti nyata bahwa kerja sama antar elemen masyarakat mampu memberikan harapan baru bagi yang membutuhkan," ujar Faisal Hasrimy.

Hal senada disampaikan Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, S.I.K, M.Si, yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menegaskan pentingnya saling membantu antar sesama, terutama bagi masyarakat yang terkena musibah. "Musibah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan dan kepedulian. Di balik cobaan, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil," katanya.

Kebakaran yang menimpa rumah Ibu Nurlela terjadi pada 16 Desember 2024, pukul 15.00 WIB. Kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik yang menghanguskan rumahnya. Namun, berkat kolaborasi antara Baznas, pemerintah daerah, dan masyarakat, rumah tersebut berhasil dibangun kembali dalam waktu kurang dari satu bulan.

Ketua Baznas Langkat, Thantawi Jauhari, MA, menyatakan komitmennya untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat. "Program ini adalah bagian dari upaya Baznas Langkat untuk meringankan beban masyarakat dan memberikan harapan baru bagi mereka yang tertimpa musibah," jelasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wahyudiharto, S.STP, M.Si (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Taufik Rieza, S.STP, MAP (Kepala Dinas Sosial), Bahrum, SE (Camat Hinai).

Program bedah rumah ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih peduli dan tanggap terhadap kebutuhan warga.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Hendrik Tarigan, S.Pt, M.M.A., memberikan tanggapan tegas terkait isu miring yang menyebut adanya dugaan penyimpangan anggaran dan distribusi bantuan yang tidak sesuai harapan di Dinas Pertanian Langkat. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Hendrik pada Selasa (7/1/2025) pagi di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat, Stabat.

Hendrik menjelaskan bahwa bantuan bibit ternak yang diberikan kepada petani sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan. "Bantuan yang kami distribusikan adalah bibit ternak kambing yang sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan, dan harganya sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Langkat. Kami tidak pernah memberikan bantuan berupa indukan kepada peternak," ungkap Hendrik.

Ia juga memastikan bahwa proses pengadaan bibit ternak dilakukan secara transparan dan sesuai aturan menggunakan sistem E-Katalog.

Klarifikasi Soal Pupuk Subsidi

Menanggapi isu mengenai kelangkaan pupuk subsidi yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu, Hendrik menyebut bahwa kondisi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa alokasi pupuk subsidi di Kecamatan Secanggang sebenarnya mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan.

"Terkait video viral yang diunggah oleh saudara Abdul Hasan, saya rasa itu tidak mewakili kondisi sebenarnya. Secara fakta realitasnya, pupuk subsidi di Kecamatan Secanggang tidak mengalami kekurangan, malah berlebih," ujarnya.

Pengawasan Ketat Distribusi Pupuk

Hendrik juga menekankan bahwa Kabupaten Langkat telah memiliki mekanisme pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi melalui tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Tim ini yang bertugas memastikan distribusi pupuk sesuai aturan dan mengatasi setiap keluhan.

"Jika ada keluhan terkait distribusi pupuk, tim KP3 akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan mencari solusi," tegas Hendrik.

Dengan klarifikasi ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat berharap dapat meluruskan informasi yang keliru di masyarakat serta memastikan pelayanan dan program berjalan transparan dan sesuai prosedur.(ikp/kominfolangkat).

Serdang Bedagai - 

Penjabat Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang ke-21 di Kantor Bupati Sergai pada Selasa, 7 Januari 2025. Acara tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pejabat pemerintahan setempat.

Dalam sambutannya, Faisal Hasrimy menyampaikan rasa bangga atas pencapaian Kabupaten Sergai selama 21 tahun terakhir. "Sergai merupakan kabupaten yang bersejarah bagi saya, di mana banyak pelajaran berharga yang saya peroleh di sini. Kekompakan masyarakatnya luar biasa, menjadikan banyak anak Sergai sukses di Sumatera Utara bahkan di tingkat nasional," ujar Faisal.

Ia juga memberikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam memajukan Sergai. "Selamat ulang tahun Kabupaten Sergai yang ke-21. Terima kasih atas segala cerita dan pelajaran yang telah diberikan. Semoga Sergai terus jaya dan menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing," tambahnya.

Pada momen ini, Faisal Hasrimy juga turut menghadiri pelepasan Pj Bupati Sergai, H. Parlindungan Pane, SH, M.Si, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, acara tersebut juga menjadi momen pelepasan Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sergai ke posisinya saat ini sebagai Pj Bupati Langkat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Sergai H. Darma Wijaya dan istrinya Ny. Rosmaida Darma Wijaya, Wakil Bupati Sergai H. Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T., M.S.P., para mantan Bupati Sergai seperti Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si., Ir. H. Soekirman, serta Forkopimda Sergai dan masyarakat setempat.

Dalam pidato yang disampaikan oleh Bupati Sergai, H. Darma Wijaya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan berinovasi demi kemajuan Sergai. "Di usia ke-21 ini, perjalanan Sergai telah membuktikan kekompakan masyarakatnya. Mari tingkatkan semangat gotong royong demi tercapainya visi dan misi pembangunan daerah yang kita cintai," ujarnya.

Peringatan HUT Sergai ini menjadi momentum untuk mengingat perjuangan para pendahulu yang telah berkontribusi besar dalam membangun daerah tersebut. Faisal Hasrimy menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan perjuangan dengan dedikasi dan komitmen.

"Mari terus berkontribusi demi kemajuan Sergai yang lebih baik. Semoga semangat kolaborasi ini dapat terus terjaga, tidak hanya untuk Sergai, tetapi juga untuk seluruh kabupaten di Sumatera Utara," pungkas Faisal.(ikp/kominfolangkat).

Secanggang, Langkat - 

Pemerintah Kabupaten Langkat bersama DPRD Kabupaten Langkat merespons cepat keluhan petani Desa Tanjung Ibus yang viral di media sosial, Kamis (2/1/2025). Dalam video yang beredar, para petani menyampaikan kesulitan mendapatkan subsidi pupuk, kebutuhan pembangunan saluran irigasi, dan perbaikan jalan yang mendesak.

Pj Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., langsung memerintahkan Dinas Pertanian Langkat untuk menanggapi permasalahan tersebut. Pada Kamis (2/1), siang, Kadis Pertanian bersama anggota DPRD Langkat Fraksi Gerindra mengunjungi Kantor Desa Tanjung Ibus untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Keluhan Petani Tanjung Ibus

Abdul Hasan Lubis, salah satu petani yang videonya viral, menyampaikan keluhan utama terkait mahalnya harga pupuk dan kondisi infrastruktur.

“Saya meminta pembangunan saluran irigasi di desa ini. Tolong kami, Pak, kami hanya ingin petani bisa sejahtera,” ungkap Abdul. Ia juga berharap adanya perbaikan jalan demi kelancaran distribusi hasil pertanian.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menegaskan komitmennya untuk menangani masalah tersebut. “Terkait saluran irigasi, kami telah menyampaikan kebutuhan ini saat kunjungan Wakil Presiden RI, yang langsung ditanggapi Menteri Pertanian RI. Kami juga membahasnya dalam rapat koordinasi dengan Sekretaris BNPB RI,” ujar Faisal.

Menurut Faisal, prioritas saat ini adalah penyelesaian bendungan primer dan sekunder Waduk Wampu, yang nantinya akan mengairi 12.000 hektare sawah di empat kecamatan, yakni Stabat, Wampu, Hinai, dan Secanggang.

Ia juga menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang bermain dengan subsidi pupuk di Kabupaten Langkat. “Saya sudah memerintahkan Kadis Pertanian untuk menyelidiki alur distribusi subsidi pupuk,” tegasnya.

Kadis Pertanian Kabupaten Langkat melaporkan bahwa hingga Desember 2024, alokasi pupuk subsidi sudah tersalur 1.560 ton urea dan 1.220 ton NPK, dengan penyerapan mencapai 1.259 ton urea dan 1.112 ton NPK. Selain itu, melalui program OPLA Kementerian Pertanian, telah disalurkan benih padi seluas 226 hektare, 45 unit mesin pompa air, dolomit sebanyak 56.500 kg, dan 226 paket pestisida.

Menanggapi kebutuhan infrastruktur, Kadis PUTR Langkat Khairil Azmi akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti perbaikan jalan di Desa Tanjung Ibus.

Ketua DPC Partai Gerindra Langkat, Dedek Pradesa, juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan saluran irigasi dan perbaikan jalan. “Kami akan segera melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas solusi konkret,” ungkapnya.

Dengan langkah cepat dan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Pj Bupati Langkat berharap keluhan petani Desa Tanjung Ibus dapat segera teratasi. “Kami akan terus berupaya memastikan kesejahteraan petani di Langkat melalui program-program nyata,” tutup Faisal Hasrimy.(ikp/kominfolangkat).

Tapanuli Selatan,-

Rasydin Hasibuan Selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Agent Perubahan sosial Tapanuli bagian Selatan (HUMAS TABAGSEL) melakukan unjuk rasa damai di depan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tapanuli Selatan,"Jumat.10/01/2025.

Dalam aksi tersebut Rasyidin Hasibuan menyampaikan dalam orasinya bahwa kami hari ini turun langsung dan menyampaikan dan mempertanyakan pada anggaran rapat dan konsultasi ke tingkat Provinsi yang menghabiskan Rp.691,830.000,00 pada T.A 2023 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Tapsel.

"Kami  meminta kepada kepala satuan polisi pamong praja kab. Tapanuli Selatan agar menerangkan dan menjelaskan secara lisan maupun memaparkan bukti dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan pada kebenarannya,"Tegasnya.

"Ahmad Tahir Harahap juga menambahkan seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Itu menertibkan dan Penegak Perda bukan bermain-main dengan anggaran negara,"Jelasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang diwakili Kepala Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat (Kabid trantikum) Ferry Harahap datang menemui aksi dan menanggapi tuntutan dari aliansi HUMAS TABAGSEL mengatakan; “bahwa tuntutan Adik-adik mahasiswa pada hari ini akan saya sampaikan kepada pimpinan kami kepala satuan polisi pamong praja (Kasatpol PP), dan kami akan koordinasi apa yang ingin kami lengkapi untuk memenuhi tuntutan adik-adik pada hari ini,"Pungkasnya.

Massa aksi unjuk rasa menanggapi dari penjelasan perwakilan Kabid Trantikum Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Selatan tersebut dengan mengucapkan bahwa mereka kecewa atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Kabid, hasil jawabannya tidak dapat diterima, poin jawaban tersebut nol sama hal nya mereka tidak dapat jawaban yang memuaskan.

Humas Tabagsel menegaskan akan kembali lagi melakukan aksi unjuk rasa jilid 2 minggu depan, dengan massa jauh lebih besar, mereka juga menekankan agar aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh T.A anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab.Tapsel. (tim)

Jarang atau hampir tak dapat perhatian dari pemerintah, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dapil sumut 7 (tujuh) Hermansyah Lubis turun langsung dan melihat kondisi Bendungan Irigasi Sihapas Kiri Desa Batu Sundung dan Desa Sidongdong Kecamatan Barumun Barat kabupaten Padang Lawas (Palas) yang jebol diperkirakan sudah lama,Senin.(06/01/2025).

Bendungan irigasi Sihapas Kiri yang yang dibangun pada tahun 1999 waktu itu kab.padang Lawas sebelum melakukan pemekaran masih teritorial masuk wilayah kabupaten Tapanuli Selatan, air bendungan tersebut sudah mengaliri ratusan hektar persawahan masyarakat disekitarnya, namun sudah hampir 10 tahun lebih air bendungan sudah tidak berfungsi dengan baik, akibat jebol tersapu banjir air sungai Aek Sihapas.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dapil sumut-7 Hermansyah Lubis yang mendapati laporan langsung dari masyarakat padang Lawas, langsung bergerak cepat untuk turun langsung melihat keadaan bendungan, beliau berjanji akan membawa permasalahan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk dapat segera ditindaklanjuti secepatnya.

“sesampainya kami di tempat maka kita akan mengupayakan untuk mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak yang punya peran dalam melakukan perbaikan, agar nantinya bendungan Irigasi Sihapas Kiri ini dapat kembali berfungsi dengan baik dan masyarakat disekitar dapat merasakannya, dan juga bendungan ini sangat berarti bagi para petani sawah yang menggantungkan hidupnya jadi petani,” Tegasnya.

Ditambahkan,Dirinya juga berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke provinsi Sumut agar bendungan tersebut dapat diperbaiki mengingat daripada cita - cita program dari bapak presiden Prabowo memperkuat ketahanan pangan khususnya untuk lahan para petani di daerah seluruh Indonesia.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat desa Sidongdong, Raja Mardaut Pohan menyampaikan dengan turunnya anggota DPRD ini dapat menyambung lidah masyarakat kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki bendungan irigasi Sihapas Kiri tersebut mengingat selama ini mereka sudah sering mengadukannya kepada pemerintah kabupaten namun tidak pernah mendapatkan tanggapan.

"Selama 10 tahun ini kita sudah coba untuk mengadukannya kepada pemerintah kabupaten namun tidak pernah mendapat tanggapan sehingga kami masyarakat di tiga desa yang membutuhkan sudah merasa jenuh karena tidak pernah mendapat tanggapan padahal kami sangat membutuhkan bendungan irigasi tersebut untuk bisa mengaliri air ke sawah kami,”.tuturnya.

Raja Mardaut Pohan juga menceritakan bahwa selama ini masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki dengan seadanya agar air bisa mengalir ke saluran irigasi dengan memungut biaya tiga kaleng beras perpetani yang apabila dikonversi menjadi rupiah sebesar tiga ratus ribu rupiah persekali musim tanam. 

Dimana bendungan irigasi ini mengalir sepanjang 1800 meter untuk bisa sampai ke persawahan masyarakat dimana irigasi tersebut mengairi 800 an hektar sawah dan bila di musim kemarau masyarakat sangat sulit untuk bersawah apabila bendungan tersebut tidak perbaiki segera.

Terlihat telah dilansir di beberapa media online dan informasi masyarakat bahwa DPRD-sumut, dapil 7 sumut meninjau langsung bendungan yang  jebol di Desa Batu Sundung, Desa Sidongdong Kec Barumun Barat Kab. palas dan dilakukan poto dokumentasi Hermansyah Lubis bersama tokoh masyarakat saat melihat langsung Bendungan Irigasi Sihapas Kiri di Kecamatan Barumun Barat kabupaten Padang Lawas.(AIS)

Langkat-

Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menangkap dua orang laki laki diduga pengedar narkotika jenis sabu di Dusun I pasar 4 Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten. Langkat pada hari Jum'at Tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17:00 Wib,

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi melalui Kasat Resnarkoba AKP Rudi Sahputra, SH, MH, dikonfirmasi pada hari Senin 06 Januari 2025 mengatakan kedua pengedar itu berinisial DS (31) Dusun III Desa Berdikari Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan ES (41) Dusun III Desa Berdikari Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dijelaskannya, penangkapan tersebut berawal adanya informasi masyarakat bahwa ada di Dusun I pasar 4 Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten. Langkat.

Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Jum'at Tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17:00 Wib, Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Langkat menangkap kedua tersangka DS dan ES di Dusun I pasar 4 Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten. Langkat. 

Kemudian turut diamankan barang bukti berupa 20 (Dua puluh) buah Plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,18(Tiga koma delapan belas)Gram, 3(Tiga) buah plastik bening kosong, 1(satu) buah sekop, 1 (satu) buah Hp merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna merah, 2 (dua) buah plastik klip bening besar kosong.

Kedua tersangka mengaku pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut sehingga kedua tersangka beserta barang bukti diboyong ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Langkat.

“Kedua tersangka, DS dan ES sudah ditahan di RTP Mako Polres Langkat,” Pungkas AKP Rudi Sahputra.(ridwan)

Padang Lawas,-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Padang Lawas diminta agar melakukan transparan terkait soal anggaran pilkada serentak pada tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahasiswa Berdialektika Dengan Logika Sumatera Utara (MADILOG SUMUT), Palas.Sabtu, (04/01/2025).

Habibi Martua Hsb selaku Ketua Umum MADILOG SUMUT; “menilai dan meninjau sejauh ini dalam informasi dalam penggunaan anggaran dana negara senilai kurang lebih Rp.34 miliar yang dikelola oleh KPU Kab. Padang Lawas untuk pilkada serentak dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati tidak pernah kami mendengar dan tidak juga kami ketahui dikalangan masyarakat untuk apa saja dalam peruntukannya." ujarnya.

Dilanjutkan, “Kami meminta KPU Padang Lawas agar transparan terkait penggunaan dana negara untuk pilkada serentak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, Hal ini agar masyarakat tahu tentang apa, berapa dan kemana saja dana tersebut dipergunakan, Sering kita dengar bahwa KPU mengutarakan dan menuntut para kontestan untuk transparan, jadi sudah seharusnya KPU juga memberi contoh tentang apa itu transparansi meskipun pesta demokrasi telah usai,”Tegas Habibi.

Ia menambahkan, sudah sewajarnya KPU kab. Padang Lawas membuka data secara rinci dan jelas kepada publik, mulai dari total anggaran yang digunakan, sisa anggaran hingga dana yang kemungkinan akan dikembalikan ke negara.

Ditambahkan, Pada era saat ini setiap orang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat mengakses informasi, tidak terkecuali informasi publik, maka dari itu kami minta KPU Padang Lawas untuk memberikan transparansi seterang-terangnya terkait penggunaan anggaran tersebut.

"Jangan sampai ada keraguan dari masyarakat terkait bagaimana uang negara yang digunakan dalam Pilkada ini dimanfaatkan, ini adalah hak rakyat untuk mengetahui dan kami akan terus mendesak untuk itu,” ujarnya.

Ia kembali menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menyuarakan hal ini sampai KPU Padang Lawas memberikan transparansi secara rinci sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk akuntabilitas.

Dalam hal ini, pihaknya juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk segera melakukan audit secara independen, objektif dan profesional terhadap dana negara sebesar kurang lebih Rp 34 miliar yang dikelola oleh KPU kab. padang lawas dalam pelaksanaan pilkada serentak guna memastikan tidak ada penyimpangan dan agar proses demokrasi berjalan dengan akuntabilitas tinggi.

“Kami mendesak agar BPK RI segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Pilkada Serentak di padang lawas. Proses demokrasi yang melibatkan dana negara sebesar ini harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi pemborosan ataupun penyalahgunaan dana yang berpotensi merugikan rakyat,” Pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, MADILOG SUMUT juga meminta agar DPRD Kab.Padang Lawas segera memanggil Pimpinan KPU Padang Lawas untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran Pilkada Serentak.

Menurutnya, sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD Padang Lawas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan dalam pilkada serentak dikelola secara baik dan sesuai dengan peruntukannya.

“Kami berharap DPRD Padang Lawas segera memanggil pimpinan, komisioner dan sekretaris KPU kab. Padang Lawas untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai penggunaan anggaran pilkada, Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam setiap pengelolaan anggaran negara, dan itu harus diterapkan dalam setiap tahapan Pilkada,” jelasnya.

“Kita akan menunggu bersama-sama transparansi dari KPU Padang Lawas dan keseriusan lembaga terkait yaitu BPK RI dan DPRD Padang Lawas. Jika tidak ada juga keberanian dari KPU Padang Lawas dalam waktu dekat untuk memberikan transparansi penggunaan anggaran pilkada serentak, maka sesuai dengan hasil konsolidasi  MADILOG SUMUT kami akan melaksanakan demonstrasi,” pungkasnya.*(tim)

Padangsidimpuan.Sabtu.04/01/2025.

Dipenghujung Tahun 2024 Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan menghadapi permasalahan keuangan yang membuat hati Ronald Harahap Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) terenyuh dan mengiris hatinya.

Ketika mendengar permasalahan keuangan Pemko Padangsidimpuan, Ia berpendapat, permasalahan keuangan Pemko Padangsidimpuan tersebut sangat memalukan, memprihatinkan dan mencoreng nama baik Pemerintah Kota Padangsidimpuan itu sendiri.

Dan membuat dirinya bertanya tanya kenapa sampai pembayaran Gaji Honor, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Dana Penghasilan Tetap ( SilTap) dari 42 Desa dan Gaji Kepling Se-Kota Padangsidimpuan tidak dicairkan oleh Pemko Padangsidimpuan...?

Dan sampai pembayaran Proyek fisik menjadi masalah Keuangan Pemko Padangsidimpuan, pasalnya hal tersebut belum juga dibayarkan/dicairkan oleh Pemko Padangsidimpuan, semestinya permasalahan keuangan ini sudah dikaji Pemerintah Kota Padangsidimpuan 4 bulan sebelum masa berakhir Tahun Anggaran 2024.

Kenyataannya permasalahan ini yang pada akhirnya membuat hati para honorer sampai aparatur Pemko Padangsidimpuan dari tingkat kota sampai desa tersakiti dengan kekecewaan kepada Pemko Padangsidimpuan dan juga para kontraktor pun pusing tujuh keliling atas ulah keteledoran Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam manajemen keuangan, namun DPRD Kota Padangsidimpuan terkesan diam memilih menjadi penonton.

Sepatutnya permasalahan ini tidak terjadi jika manajemen keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dikelola secara baik dan adanya keterbukaan antara sesama organisasi Perangkat daerah yang dikomandoi oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan.

Dalam permasalahan ini yang paling terluka hatinya adalah para Tenaga honorer yang gajinya tidak sesuai standar UMK Kota Padangsidimpuan tidak dicairkan, sementara mereka sangat berharap gaji yang besarannya hanya Rp. 1 juta per bulan itu dapat diterima mereka pada bulan Desember 2024 yang lalu, Sebab  gaji yang sedikit itu rasanya bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari di awal tahun 2025 begitu juga para kontraktor yang ikut pusing tujuh keliling untuk menutupi pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Namun harapan pencairan itu sirna pada Tanggal 31 Desember 2024 lalu, dengan alasan klasik, uang kosong di Kas Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dengan mudahnya Pemko Padangsidimpuan menyampaikan itu ke publik.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah berjanji akan melakukan pembayaran paling lambat bulan Februari 2025, tetapi peristiwa itu sudah sangat mencoreng nama baik Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dengan terjadinya peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak mampu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan daerahnya sendiri, begitu juga dengan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan merupakan perwakilan rakyat hanya duduk diam, terima gaji sembari menikmati fasilitas Negara.

"Permasalahan ini bukan hanya di pihak eksekutif semata, yang sangat disayangkan sifat anggota Legislatif Padangsidimpuan yang memilih berdiam diri dalam menyikapi permasalahan ini, Padahal seharusnya mereka lebih aktif bergerak dan bertanya kepada eksekutif kenapa problema keuangan Pemko Padangsidimpuan bisa terjadi sedemikian, Sehingga eksekutif dan legislatif semestinya mencari solusi bersama". Terang Ronald Harahap.

"Dan Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan besar di benak kita bersama, apakah anggota DPRD Kota Padangsidimpuan tidak paham akan fungsi pengawasannya atau mereka memang pura - pura tidak tahu tugas pokok dan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat dan atau mereka sengaja tidak mau tahu dengan permasalahan keuangan Kota Padangsidimpuan tersebut?". Tanya Ronald Harahap.

"Saya berharap kedepannya Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan yang baru, peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi, Sebab peristiwa ini merupakan gambaran ketidak mampuan birokrat Pemko Padangsidimpuan mengelola Keuangan Daerah".Tutup Ronald Harahap (Tim)