LANGKAT,- Bakti sosial dan bantuan sosial dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara. Pembukaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Mabes Polri Selasa (25/6/2024).

Kegiatan diikuti oleh Polda dan Polres di seluruh Indonesia termasuk di Polres Langkat secara virtual.

Kegiatan di Polres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS S.I.K., S.H., M.H di wakili oleh Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K.,

"Hari ini kita akan membagikan sembako kepada masyarakat di Kabupaten Langkat yang membutuhkan dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia," kata Kompol Henman Limbong.

Sebelumnya di jajaran Polres Langkat juga telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT  ke-78 Bhayangkara. Antara lain kegiatan baksos di bersih-bersih tempat ibadah, donor darah dan lainnya.(Humas Polres Langkat)

LANGKAT,- Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Kepolisian Resor Langkat beserta Jajaran melaksanakan upacara Ziarah di Makam Pahlawan Pangkalan Brandan,Senin(24/6/2024).

Bertindak sebagai Inspektur upacara Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K., dalam kesempatan tersebut mengatakan upacara Ziarah Makam Pahlawan ini merupakan rangkaian kegiatan menjelang Hari Bhayangkara ke-78 sebagai wujud penghargaan kepada para Pahlawan.

“Jasa- jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului tidak boleh dilupakan. Karena itu, kita harus terus melanjutkan perjuangannya dengan melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara Pengayom, Pelindung dan Pelayan masyarakat,” jelasnya.

Wakapolres juga menambahkan kita menghormati jasa – jasa para Pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, jadi dilaksanakan upacara Ziarah di Makam Pahlawan. 

“Hal ini tentunya menjadi semangat kami untuk terus melanjutkan apa yang sudah diukir dan dicita-citakan oleh para pendahulu kita kepada bangsa dan negara. Sejalan dengan tema Hari Bhayangkara ke 78 yaitu Polri Presisi Mendukung Percepatan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas,”tutup Wakapolres.

Pada kesempatan itu Wakapolres Langkat meletakan karangan bunga tepat di bawah tugu monumen Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada arwah Pahlawan yang telah gugur dan dilanjutkan dengan tabur bunga pada Makam Pahlawan.*(Humas Polres Langkat)

PADANG LAWAS UTARA,- Bahudlan Tanjung Selaku Pendiri Organisasi Gerakan Mahasiswa Pemuda Kecamatan Simangambat dan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Simangambat Menghubungi Awak Media pada hari minggu 23/06/2024 pukul 15.00 WIB Bahudlan Tanjung menyampaikan bahwa ada oknum Kepolisian yang berdinas Di wilayah Polres Tapsel diduga telah melakukan Penganiayaan salah satu warga desa simangambat julu di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dilanjutkan Bahudlan Tanjung Oknum APH Tersebut sudah melanggar kode etik profesi Polri, Tentunya harapan saya kasus ini akan dibuka selebar-lebarnya hingga ke tahap penyidikan serta dapat memproses kasus persoalan tersebut, sehingga kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali,disini saya meminta kepada bapak Kapolres Tapanuli Selatan AKBP.Yasir Ahmadi S.IK dan Propam Polres Tapsel,Divpropam Polda Sumut serta Kapolda SUMUT agar dapat menindaklanjuti laporan penganiayaan terhadap korban, diketahui laporan penganiayaan oleh oknum polisi belum tahu tindak lanjut laporan tersebut sehingga kasus ini sudah mandek dalam waktu Sebulan lebih, kami merasa ada kejanggalan penanganan proses laporan korban sebab lambatnya penanganan atau kinerja APH tersebut dan tidak mewujudkan POLRI yang PRESISI sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Kapolri Jenderal. Listyo Sigit Prabowo, Disini kami menekankan apabila kasus ini tidak diproses dalam waktu secepatnya,kami akan tempuh melaporkan oknum APH tersebut ke Divpropam Mabes Polri.

Kronologis kejadian penganiayaan

Seperti diketahui pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB oknum salah satu polisi tersebut menghampiri si korban dan menanyakan uang sebesar Rp. 50 juta milik oknum polisi tersebut yang dipakai oleh si korban, pada saat itu uang oknum polisi tersebut yang dimaksud belum ada sebut si korban, oknum polisi tersebut diduga langsung menganiaya korban berkali-kali hingga membuat dada sebelah kiri menjadi sakit.

Lanjutnya Bahudlan Tanjung, tentu melihat persoalan ini dan kejadian tersebut kami tidak melihat keadilan dalam proses hukum kepada si korban, korban telah melaporkan penganiayaannya ke SPKT Polres Tapsel oleh oknum polisi pada tanggal 16 Mei 2024 hingga saat ini proses hukumnya tidak berjalan seperti yang diharapkan, hingga membuat korban merasa trauma ketakutan secara psikologis akibat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum APH tersebut, dalam mencari nafkah pun beliau merasa dibayang-bayangi oleh kecemasan,ketakutan yang begitu mendalam.*(tim)

MEDAN,- Dilansir dari media, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mewajibkan kepala sekolah memajang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar bisa dilihat orang tua dan masyarakat.

Langkah ini ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah usai ia memberi lebih banyak keleluasaan dalam, belanja anggaran BOS. “Bukan hanya kementerian saja yang bisa melihat tapi orang di sekitar sekolah juga bisa, Untuk transparansi,” ucap Nadiem dalam konferensi persnya bulan lalu di Kemenkeu.

Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan terkait potensi korupsi anggaran di sekolah. KPK menemukan sebanyak 33% sekolah yang berpotensi melakukannya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,39% sekolah menyatakan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan peruntukannya, demikian dilansir dari Instagram resmi KPK @official.kpk. Adapun sekolah yang paling rawan melakukan tindakan ini berada di wilayah Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kurangnya transparansi anggaran dana BOS  di lingkungan wilayah tersebut, potensi melakukan tindak pidana korupsi itu cukup tinggi sekali., 

Bentuk penyalahgunaan dana BOS yang tertangkap KPK contohnya pemerasan/potongan/pungutan sebanyak 8,74%, nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa (20,52%), penggelembungan biaya penggunaan dana (30,83%), dan lainnya (39,91%).

Syarif Kumala Siregar Selaku Ketua FORUM RI BERSATU SUMATERA UTARA menyebutkan di depan awak media agar meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara segera mengevaluasi kinerja kepala sekolah SMAN/SMKN  di Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah XII yang meliputi Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Beberapa kali hasil konfirmasi & Klarifikasi oleh Bung Syarif kepada beberapa kepala SMAN/SMKN  wilayah XII,bahwasanya kepala sekolah tersebut tidak terbuka terkait anggaran DANA BOS TAHUN 2023, ia juga menyebutkan Kepsek tidak siap di konfirmasi, bung Syarif menduga bahwa ada potensi akan melakukan tindak pidana korupsi atau syarat melakukan tindak KKN, Syarif juga menduga kuat ada poin poin di anggaran dana bos tersebut yang tidak terealisasi oleh oknum kepala sekolah.

7X24 jam apabila pemerintah dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan tindakan tegas, maka kami akan melaksanakan UNRAS (unjuk rasa) didepan kantor Kejatisu, kantor Kapolda sumut dan juga di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara dengan massa 150 orang, usut tuntas anggaran dana BOS sekolah wilayah XII tersebut.*(tim)

LANGKAT,- Dalam rangka penerapan integrasi layanan primer, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) Kabupaten Langkat bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (20/6/24). Pj Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy, AP., M.AP diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, S.SOS., M.AP sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Langkat siap mendukung agenda transformasi sistem kesehatan tersebut.

“Dimana transformasi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat” ucapnya.

Kegiatan ini dihadiri 5 lokus Kecamatan yang menjadi titik awal yaitu Salapian, Stabat, Hinai, Besitang, Selesai, dan Pangkalan Susu dengan menghadirkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Puskesmas dengan menghadirkan pemateri Usaid Momentum Sumut Syafrimed Aziz.

Sambutan Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, S.SOS., M.AP sampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer.

“Dimana integrasi tersebut akan melihat mulai dari pelayanan puskesmas hingga ke tingkat desa” katanya.

Hal tersebut bertujuan menyamakan kebijakan integrasi pelayanan primer yang berfokus pada pemenuhan layanan kesehatan sesuai siklus hidup dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan.

Sekda Langkat Amril menambahkan bahwa Pemkab Langkat telah mengikuti rakor terkait implementasi integrasi layanan primer untuk seluruh republik Indonesia di Jakarta.

“Pemda diminta menyampaikan agar hal yang dibutuhkan daerah terkait pelayanan kesehatan bisa segera terpenuhi” ucap Amril.

Di kesempatan tersebut, Sekda Langkat tersebut menyampaikan update perkembangan penimbangan dan pengukuran stunting di Kabupaten Langkat.

“Sampai hari ini data yang sudah masuk sekitar 98,46%, dimana 88.000 lebih balita yang sudah melakukan penimbangan dan pengukuran. Dari hasil tersebut ada 334 balita yang terindikasi stunting” ucapnya.

“Ada kesenjangan yang cukup tinggi antara SKI yang dirilis 2023 angka stunting Kabupaten Langkat sekitar 16%, namun setelah melakukan penimbangan yang terindikasi hanya 0,39%. 

Sekda Langkat mengajak untuk harus pertahankan persentase ini, karena hasil ini real menggunakan alat standar yang diinstruksikan oleh pusat.

“Kita akan segera membuat pertemuan menyeluruh untuk tindak lanjut terkait anak anak yang terindikasi stunting di Kabupaten Langkat tersebut” ucapnya.(ikp/kominfolangkat)

LANGKAT,- Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP yang diwakili oleh Sekda Kab. Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP mengikuti kegiatan Rakor dan Fasilitasi dukungan Pilkada Serentak melalui daring/zoom meeting di Ruang Langkat Command Center, Kamis (20/06/2024) pagi.

Pada kegiatan kali ini dibuka langsung melalui daring/zoom meeting oleh Menteri Dalam Negeri Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D di Kantor Kemendagri Jakarta.

Pada Rakor kali ini Tito memaparkan sejumlah poin-poin untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 dan didengarkan dan diperhatikan oleh para Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj Walikota se-Indonesia.

Kegiatan kali ini dihadiri oleh Pj Bupati Langkat yang diwakili oleh Sekdakab Langkat, Kepala BPKAD Kab. Langkat, Kaban Kesbangpol Kab. Langkat.(ikp/kominfolangkat).

LANGKAT,- Pj Bupati Kabupaten Langkat H.M.Faisal Hasrimy AP,M.AP yang di wakilkan oleh Asisten Adm Umum Musti SE,M.Si melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2024 bertempat di Halaman Kantor Bupati Langkat,Kamis (20/6/2024).

Sebanyak 130 mahasiswa yang dibagi dalam 10 kelompok yang akan ditempatkan pada 10  desa di lima kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Sei Bingai, Kutambaru, Bahorok, Salapian, dan Batang Sarangan.

Sambutan tertulis Pj Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy AP,M.AP yang di bacakan oleh Asisten Adm Umum Musti SE,M.Si. Tentunya Saya mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Langkat sebagai lokasi kegiatan KKN tematik Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2024.

"Saya berharap adik-adik mahasiswa dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik di tengah-tengah masyarakat membaur dengan seluruh lapisan masyarakat di lokasi masing-masing, untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan bagi kemajuan masyarakat di desa yang menjadi lokasi KKN tematik," ucapnya.

Faisal Hasrimy berpesan menjaga perilaku dan moral disaat berada di wilayah KKN, menghormati adat istiadat di Langkat masih cukup kuat, guna mendukung tercapainya program KKN tersebut. 

"Jadilah contoh untuk masyarakat, serta timbalah ilmu yang ada sehingga dapat diterapkan secara teoritis maupun dalam praktiknya nanti, setelah selesai melaksanakan pengabdian," pesannya. 

"Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pelaksanaan KKN tematik Universitas Sumatera Utara tahun 2024 di desa-desa Kabupaten Langkat secara resmi saya lepas". Ucapnya.

Turut hadir Ketua KKN USU DR.Rusdi Noor Rosa,M.HUM di dampingi Koordinator KKNT Reguler USU Junedi Ginting S.Si,M.Si, Camat Kutambaru Rahmat Sembiring,S.Pd,M.Pd, Camat Bahorok Robby Deritawan Sitepu SE,M.SP, Camat Salapian M.Saleh,S.Sos. (ikp/kominfolangkat).

LANGKAT,- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, personil Polres Langkat melaksanakan kegiatan bakti religi dengan membersihkan rumah ibadah. Kegiatan ini diadakan di tiga tempat ibadah di Stabat, yaitu Mesjid Amaliyah di Jl. Proklamasi, Gereja GKI di Jl. Kartini, dan Vihara Avalokitesvara di Jl. Kartini. Selain membersihkan rumah ibadah, Polres Langkat juga menyumbangkan berbagai alat kebersihan seperti sapu lidi, sapu ijuk, dan alat pengepel lantai.Jum’at  21 Juni 2024.

Kasi Humas Polres Langkat, AKP Rajendra Kusuma, menyatakan bahwa melalui kegiatan religi ini, Polres Langkat berharap dapat meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan, dan saling mendukung dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat. "Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat," ungkap AKP Rajendra Kusuma.

Kegiatan bakti religi ini tidak hanya dilakukan di Stabat, tetapi juga secara serentak oleh polsek jajaran Polres Langkat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Langkat.

Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat HS., S.I.K., S.H., M.H., menambahkan bahwa bakti religi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polres Langkat untuk selalu hadir dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial masyarakat. "Kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Kapolres.

Masyarakat yang menyaksikan dan turut serta dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya kepada Polres Langkat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah, sekaligus mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan warga.

Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-78, Polres Langkat terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif, serta mendukung tercapainya Indonesia Emas melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.*(Humas Polres Langkat).

LANGKAT,- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, Polres Langkat telah menyalurkan 70 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Polres Langkat, Polda Sumut. Bantuan sosial berupa paket sembako ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang dilakukan oleh Polri sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.Jum'at,21 Juni 2024.

Pemberian bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat sekaligus mempererat jalinan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Langkat.

Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat HS., S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. "Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Polri selalu berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan kontribusi positif," ujarnya.

Selain penyaluran bantuan sosial, Polres Langkat juga melaksanakan kegiatan bedah rumah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78. Proses bedah rumah ini masih terus berjalan tahap demi tahap, dengan tujuan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kasi Humas Polres Langkat AKP Rajendra Kusuma menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Polri untuk selalu dekat dengan masyarakat. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan terus mendukung upaya-upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban," tutupnya.*(Humas Polres Langkat)

JAKARTA,- Litbang Kompas merilis survei terkait citra lembaga negara. Hasilnya, sejumlah lembaga negara menunjukkan tren kenaikan citra positif.

Survei itu dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan metode tersebut 95% dan margin of error plus minus 2,83%.

Hasil survei tersebut menunjukkan citra lembaga TNI dan Polri berada di urutan teratas. Citra baik TNI berada di angka 89,8% atau naik jika dibandingkan survei serupa pada Desember 2023.

TNI

Baik 89,4%

Tidak tahu 7,3%

Buruk 2,9%

Polri

Baik 73,1%

Tidak tahu 4,4%

Buruk 22,5%

DPD

Baik 68,6%

Tidak tahu 15,7%

Buruk 15,7%

Kejaksaan

Baik 68,1%

Tidak tahu 20%

Buruk 11,9%

Mahkamah Agung

Baik 64,8%

Tidak tahu 18,7%

Buruk 16,5%

DPR

Baik 62,6%

Tidak tahu 8,9%

Buruk 28,5%

Mahkamah Konstitusi

Baik 61,4%

Tidak tahu 19,3%

Buruk 19,3%

KPK

Baik 56,1%

Tidak tahu 10,5%

Buruk 33,4%

Sumber : Divisi Humas Polri

PASAMAN,- Dilansir dari media, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mewajibkan kepala sekolah memajang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar bisa dilihat orang tua dan masyarakat.

Langkah ini ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah usai ia memberi lebih banyak keleluasaan dalam, belanja anggaran BOS. “Bukan hanya kementerian saja yang bisa melihat tapi orang di sekitar sekolah juga bisa, Untuk transparansi,” ucap Nadiem dalam konferensi persnya bulan lalu di Kemenkeu.

Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan terkait potensi korupsi anggaran di sekolah. KPK menemukan sebanyak 33% sekolah yang berpotensi melakukannya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,39% sekolah menyatakan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan peruntukannya, demikian dilansir dari Instagram resmi KPK @official.kpk. Adapun sekolah yang paling rawan melakukan tindakan ini berada di wilayah Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kurangnya transparansi anggaran dana BOS  di lingkungan wilayah tersebut, potensi melakukan tindak pidana korupsi itu cukup tinggi sekali., 

Bentuk penyalahgunaan dana BOS yang tertangkap KPK contohnya pemerasan/potongan/pungutan sebanyak 8,74%, nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa (20,52%), penggelembungan biaya penggunaan dana (30,83%), dan lainnya (39,91%).

Saat awak media mencoba mengkonfirmasi kepala sekolah SDN 01 Tarung-Tarung Syarifah Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terkait T. A 2021,2022,2023 dan 2024 diduga anggaran dana BOS tidak tepat sasaran dalam peruntukannya sehingga banyak kendala  dalam melakukan pembayaran Listrik, air, ATK dan lain sebagainya, beliau memberikan jawaban "Kalau ada keperluan silahkan datang ke SDN 01 tarung-tarung pada waktu jam dinas. Insyaallah kita akan layani",ucap kepala sekolah SDN 01 Tarung-Tarung. 

Didi Santoso selaku Aktivis Anti Korupsi  mendesak kepada penegak hukum baik Polres Pasaman dan juga Kejari Pasaman agar memeriksa anggaran dana BOS SDN 01 tarung-tarung kecamatan Rao kabupaten Pasaman T.A 2021/2022/2023, dan 2024. Anggaran sekolah tersebut diduga tidak melakukan transparansi atau mempublikasikan anggaran dana BOS sekolah Kepada orang tua murid, LSM dan media, kami menduga itu adalah syarat adanya potensi akan mencoba melakukan tindak pidana korupsi, kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, diduga aset negara dijadikan ajang bisnis oleh kepala sekolah termasuk kolam ikan dan rumah dinas yang diperuntukkan seharusnya kepada guru pengajar ternyata diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak memberikan kontribusi ilmu kepada anak-anak masyarakat Kecamatan Rao kabupaten Pasaman, kami juga mendapati informasi bahwa sekolah tersebut dalam penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran dalam peruntukannya, dan juga beberapa kendala sekolah tersebut diduga belum melakukan pembayaran uang listrik dan air sampai jutaan rupiah nilainya, pertanyaan dalam benak kami kemana anggaran dana BOS sekolah SDN 01 tarung-tarung selama ini, sehingga banyak pembayaran yang belum dibayarkan. 

7X24 jam tidak adanya tanggapan dari aparat penegak hukum dan tindakan tegas oleh , pemerintah dinas Pendidikan kabupaten Pasaman maka kami akan melaksanakan UNRAS (unjuk rasa) di depan kantor Kejari Pasaman, kantor Polres Pasaman ] dan juga di depan kantor Dinas Pendidikan Pasaman dengan massa 150 orang, usut tuntas anggaran dana BOS sekolah tersebut.*(tim)

11 ekor sapi merupakan hewan kurban dari pejabat maupun ASN dari Kantor Kemenag Langkat sedangkan 1 sapi kurban dari Kantor Bank BSI KCP Stabat KH Zainul Arifin.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten H. Ainul Aswad,MA berharap kurban yang dibagikan kepada ASN dan Masyarakat dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemberi kurban mendapat pahala dari Allah SWT .*(ridwan ahmad)

MEDAN,- Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan kembali Mendatangi Mapolda Sumatera Utara yang kedua kalinya, Medan Kamis (20/06/2024).

Dalam unjuk rasa tersebut dipimpin langsung Ibrahim Cholil Pohan Selaku Ketua Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU).

dimana Ibrahim meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar secepatnya Menindaklanjuti Laporan TAMU dengan Nomor Surat: 075/TAMU/VI/2024 Perihal Laporan Penimbunan BBM Berjenis Solar dan Meminta Kapolda Sumatera Utara agar mencopot Kapolres Tapanuli Selatan karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

ibrahim juga menyampaikan Tangkap Kepala Desa Tolang Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan selaku Oknum Pelaku penimbunan BBM berjenis Solar sebanyak 10 Ton, ujar ibrahim dalam orasinya.

setelah hampir satu jam Massa Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan menyampaikan tuntutan Aksi tersebut diTanggapi oleh Pandi Winata Komisaris Polisi Kanit  lll Tipidter Polda Sumut.

Aspirasi Adek-adek Mahasiswa Kami terima, Namun Laporan yang sudah Adek adek masukkan sudah kami tindak lanjuti pada hari Jumat, 14/06/2024 Lalu.

Saya Langsung Menghubungi Kanit Tipiter Polres Tapanuli Selatan dan kami Membuat Via Zoom Terkait Permasalahan penimbunan BBM berjenis Solar sebanyak 10 Ton.

Saya mempertanyakan langsung kepada Kanit Tipidter Polres Tapanuli Selatan, apa kendala dalam mengusut penimbunan BBM berjenis Solar sebanyak 10 ton.

Jawaban dari Kanit Tipiter Polres Tapanuli Selatan menjawab Masih menunggu hasil dari BPH minyak dan Gas Bumi.

dan permasalahan ini sudah kami buat sebagai Atensi Khusus ucap Kanit lll Tipidter Polda Sumatera Utara.

Setelah ditanggapi oleh pihak dari Polda Sumut, Massa Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU)membubarkan diri dengan tertib.*(tim)

LANGKAT,- Pj Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy AP,M.AP menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka mendengar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat terhadap RANPERDA APBD Langkat Tahun Anggaran 2024, bertempat di Gedung DPRD Langkat, Rabu (19/06/2024). 

Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin angin, SE membuka jalannya rapat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka mendengar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RANPERDA APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024

Selanjutnya jawaban Pj. Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy AP,M.AP 

Didahului dengan penyampaian nota keuangan oleh Bupati Langkat dilanjutkan dengan pandangan umum oleh Anggota Dewan, maka kami akan mengemukakan jawaban atas pandangan umum tersebut.

Pada kesempatan ini perkenankan kami memberikan jawaban dan penjelasan terhadap saran, tanggapan harapan yang disampaikan oleh yang terhormat :

1. Pujianto, SE dari fraksi Golongan Karya

2. Pimanta Ginting, SE dari fraksi PDIP

3. Saudari Azmaliah, S.Ag dari fraksi KPK 

4. Saudari Siti Nurhayati,S.Ag dari fraksi BPI

5. Ir. Simon Predi dari fraksi Demokrat

6. Syamsul Rizal dari fraksi PAN

7. Ismed Barus dari fraksi Nasdem 

8. Ibnu Hajar dari fraksi Gerindra

"Semoga apa yang kami sampaikan terkait jawaban ini kami berkeyakinan bahwa apa yang kami sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat akan melengkapi informasi tentang permasalahan dan langkah kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan serta pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

"Ini juga merupakan bahan pertimbangan positif bagi perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Dengan harapan kesemuanya ini merupakan perwujudan kesatuan tekad dan usaha kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat," tambahnya.

Akhirnya Pj Bupati Langkat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan oleh pihak legislatif. Sehingga memungkinkan kita melaksanakan rapat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2024. 

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab guna memberhasilkan pembangunan di daerah Kabupaten Langkat yang tercinta ini," harapnya. 

Selanjutnya Ketua DPRD Kab. Langkat menutup rapat. Demikian selesailah rapat ini kita laksanakan untuk rapat selanjutnya pengesahan /persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) menjadi Peraturan Daerah (PERDA) akan ditentukan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih rapat saya tutup tepat pada pukul 12:45 WIB

Turut Hadir Ketua DPRD Kab.Langkat, wakil Ketua DPRD Kab. Langkat, Unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Asisten Setdakab Langkat, Staf Ahli Kabupaten Langkat, Inspektur Kab.Langkat, Sekretaris DPRD Kab.Langkat, Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan Camat Se-Kabupaten Langkat, Direktur RSU T.Pura, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Partai Politik,Organisasi kemasyarakatan,Seluruh wartawan.(ikp/kominfolangkat).