TAPANULI SELATAN,METRO86.COM- Masyarakat Desa Dolok Sordang adalah masyarakat mayoritas petani sayur dan  hasil bumi  tertinggi di Kabupaten Tapanuli Selatan, hasil dari petani sudah menjadi kebutuhan masyarakat Desa Dolok Sordang dan juga bagian dari masukan untuk pendapatan dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan melalui membayar pajak.

Sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan perhatian khusus untuk desa Dolok sordang, dari segi pendapatan daerah desa Dolok Sordang sudah memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah setempat.

Tim Investigasi Wartawan meninjau kelapangan setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung di desa Dolok sordang yang bernama Parlin menyebutkan kepada Tim Investigasi Wartawan untuk menaikkan berita keluh kesah masyarakat desa Dolok sordang tentang jalan lintas desa tersebut sudah bertahun-tahun lamanya hampir 1 dekade jalan lintas Desa Dolok Sordang tidak pernah ada perbaikan dan kurangnya perhatian dari pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan, ujar Parlin.

Parlin juga menjelaskan bahwa jalan lintas desa ini adalah aset penting bagi masyarakat desa tersebut karena jalan ini adalah menentukan cepat lambatnya proses hasil petani, misalnya bila masyarakat itu bekerja di pagi hari jam 5 pagi menuju lahan petani akan menempuh sekurang kurangnya 2 jam bila jalan rusak, bila jalannya bagus maka waktu yang akan di tempuh hanya 40 menit saja itu akan menjadi pekerjaan totalitas kerjanya dan hasil petani akan lebih banyak otomatis pendapatan semakin tinggi, tandasnya.

Parlin juga menuturkan jalan lintas ini juga sangat penting bagi anak-anak sekolah dalam pendidikan, sudah banyak kejadian bahkan sangat sering terjadi 10 tahun terakhir kebelakangaan ini konsekuensi jalan rusak ini sering terjadi kecelakaan baik orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah baik masyarakat yang bekerja mencari nafkah, jelasnya.

Yang lebih memprihatinkan lagi ada kejadian yang sangat begitu memilukan dan sangat menyedihkan bagi masyarakat Desa Dolok Sordang dan tidak mengharapkan kejadian itu terulang lagi yaitu meninggalnya seorang warga ibu-ibu dalam kondisi hamil di tengah perjalanan untuk menuju ke rumah sakit, mereka harus menempuh jalan yang rusak sekali, mau tidak mau masyarakat harus menempuh jalan rusak tersebut, walaupun jaraknya yang begitu sangat jauh,di tengah perjalanan  sebelum sampai ke rumah sakit tuhan berkehendak lain ibu hamil tersebut meninggal dunia karna akibat keracunan pecah ketuban, ibu dan bayi tidak bisa terselamatkan lagi, andai kata jalan itu bagus dan bupati lebih cepat menangani jalan rusak itu dan menepati janjinya kami pikir kondisi itu akan berbeda lagi dan mungkin ibu dan bayi pasti terselamatkan oleh pihak kesehatan.

“Kami masyarakat desa Dolok sordang menagih janji janji bapak Bupati kabupaten Tapanuli Selatan bapak H. Doly Putra Parlindungan Pasaribu yang pernah memberikan janji-janji kampanyenya sebelum duduk jadi Bupati, kami masyarakat desa Dolok sordang menolak lupa janji-janji itu, karna janji adalah hutang yang harus di bawa sampai ke liang lahat, bila janji janji itu tidak di realisasikan oleh bapak Bupati orang yang berpengaruh nomor 1 di Kabupaten Tapanuli Selatan kami masyarakat desa Dolok sordang akan menuntut janji itu baik di dunia baik juga di akhirat nanti,” ujar Parlin.

“Di karena kan jalannya rusak parah hampir tidak bisa di lalui untuk menuju   jalan lintas, sangat terganggu !," ujar dari salah satu tokoh   Desa Dolok Sordang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Jum’at (29/07/2022).

Panjang Jalan Bungabondar sampai Pangaribuan sampai batas Paluta 36 km, yang sudah di aspal hanya 6 km, yang lain kondisi batu-batu rusak dan jalan tanah, yang sangat susah di lalui, ketika hujan licin bisa menyebabkan kecelakaan.

Akibat jalan rusak berat juga harga hasil bumi anjlok sementara harga kebutuhan pokok masyarakat sangat tinggi.

“Kami mohon kepada pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan agar melihat ke bawah, betapa pedih nya dan sakit nya hidup kami di sini kami juga manusia kalian juga manusia, tapi tolong, kalian lah pemimpin kami, mau kemana kami mengadu kalau tidak ke pemimpin kami sebagai orang Nomor 1 di Kabupaten Tapanuli Selatan Bapak H.Doly Putra Parlindungan Pasaribu. S,Pt. MM selaku Bupati Tapanuli Selatan”, tegas Tokoh Masyarakat  . (Wartawan Didi Santoso)

PADANG LAWAS UTARA, METRO86.COM- Lagi dan lagi dugaan terjadi penyalahgunaan jabatan dan menyalahi aturan admistrasi, diduga pembelanjaan barang tidak sesuai aturan yang ada, belanja barang yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai spesifikasi yang di buat oleh kuasa pengguna anggaran UPTD Rumah Sakit Gunung Tua TA. 2017.

LANGKAT, METRO86.COM-  Diminta Kejatisu dan Poldasu panggil dan periksa Kasek MIS Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Khalijah Aini S,Pd.I yang diduga dalam penggunaan dana bos tidak tepat sasaran.

Ketika wartawan menyambangi sekolah MIS Rantau Panjang Jln. Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Rabu(27/07/2022), wartawan berjumpa dengan oknum kasek. “ada apa bang ujar?” oknum kasek kepada kru wartawan. “kami mau konpirmasi bu!” “apa yang mau abang tanyak sama saya?”, “berapa jumlah siswa / siswi disini bu?”.”jumlah siswa kami sekitar 160 orang!”. “Berapa guru honor disini Bu?”, “honor kami sekitar tujuh orang bang!” “Udah ibu pasang papan plank alokasi dana bos?” “blom!” “Kenapa blom ibu pasang papan plank rincian dana bos?”, “saya lagi sibuk jadi gak sempat buat papan plank rincian dana bos!” ujar oknum kasek kepada kru wartawan. “Sudah berapa tahun ibu jadi kasek mis rantau panjang ini?”,”sudah hampir 12 tahun saya jadi kasek disini !”. “ok lah Bu terima kasi atas konpirmasinya”.

Ketika diminta tanggapan tentang sekolah MIS Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Pura, JONI SIREGAR selaku aktifis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) meminta aparat penegak hukum yakni Kejatisu dan Poldasu panggil dan periksa Kasek MIS Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Pura diduga dalam penggunaan dana bosnya tidak tepat sasaran. (wapemred)

LANGKAT , METRO86.COM-  Diminta kejatisu dan poldasu segera memanggil dan periksa kasek SD 050762 pangkalan batu Brandan barat kabupaten Langkat. Yang Diduga dalam penggunaan dana bos tidak tepat sasaran.

LABUHAN BATU UTARA, METRO86.COM - Ahmad Sanusi Lubis sekalu ketua kelompok KKN UNIMED Desa Simpang Empat Kec. Merbau Kab. Labuhan Batu Utara mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintahan desa terkhususnya Bapak Erwin Pardamean selaku Kepala Desa Simpang Empat. Dimana Ahmad merasa sangat puas atas sambutan Pak Erwin Pardamean pada saat pelepasan Mahasiswa KKN Unimed di Kantor Desa Simpang Empat Kec. Merbau Kab. Labuhan Batu Utara.

"Kami sangat puas atas sambutan dan arahan yang disampaikan Pak Kades Simpang Empat, yang memberikan arahan dan bimbingan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami dan akan menjadi pegangan untuk kami selama mengabdi di Desa Simpang Empat dan bahkan sampai kedepannya”, ujar Ahmad Sanusi Lubis ketika di wawancarai oleh wartawan di desa simpang empat (25/7/2022).

“Mudah-mudahan kami Mahasiswa Unimed yang KKN di Desa Simpang Empat ini dapat berkoordinasi dengan pak kades dalam mengamalkan tema KKN kami yaitu Membangun Desa Di Era New Normal dan mudah-mudahan berkat koordinasi dan kolaborasi kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan program-program desa yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat”, pungkas Ahmad (RED)

PADANG LAWAS UTARA, METRO86.COM-  Lagi dan lagi dugaan anggaran dana desa tidak tepat sasaran oleh Kepala Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, beberapa informasi yang di dapat di lapangan dugaan anggaran dana desa tidak tepat sasaran dan tidak ada keterbukaan informasi publik ke masyarakat sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP), seperti proyek lapangan futsal yang di bangun tahun anggaran 2021, dan beberapa anggaran dana desa bantuan covid-19 tidak merata pembagiannya, dan pekerjaan yang lainnya seperti bangunan jalan di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selama ini pihak Kepala Desa Tondi Martua Harahap selaku kepala Desa Sigama tersebut tidak transparan ke masyarakat berapa anggaran pengeluaran dana desa tersebut, seperti pembangunan lapangan futsal, pekerjaan pembangunan jalan desa dan bantuan covid-19, tidak sesuai perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

Kepala desa Sigama yaitu Tondi Martua Harahap telah di konfirmasi melalui telepon dan  WhatsApp oleh tim investigasi wartawan, Sabtu (23/07/2022) sebagai kapasitasnya Kepala Desa telah menjelaskan bahwa tidak benar proyek lapangan futsal itu tanpa ada plank proyek, tapi ketika tim investigasi wartawan meminta bukti atau dokumentasi plank proyek sampai saat ini kepala desa belum bisa di konfirmasi atau menanggapi lewat media WhatsApp.

Kepala Desa itu juga menjelaskan bahwa tidak benar di atas bangunan proyek itu adalah tanah milik pribadi, “tanah itu adalah milik masyarakat Desa Sigama atau tanah yang dihibahkan untuk masyarakat Desa Sigama  untuk kepentingan masyarakat desa Sigama kalau anda tidak percaya tanyakan saja ke hatobangon atau masyarakat Desa Sigama,” jelasnya.

Ia melanjutkan penjelasannya bahwa proyek lapangan futsal itu di bangun tahun 2021 dengan nilai 400 juta rupiah.

Menurut narasumber yang merupakan salah satu warga masyarakat Desa Sigama yang tidak mau disebutkan namanya bahwa proyek lapangan futsal itu sama sekali tidak memiliki plank proyek, dan begitu juga pekerjaan yang lainnya seperti bangunan jalan Desa Sigama, sama sekali tidak pernah memiliki plank proyek atau keterbukaan informasi publik (KIP)

Narasumber melanjutkan bahwa proyek lapangan futsal dengan nilai pagu 400 juta itu terlalu besar dan tidak masuk akal dan juga tidak tepat sasaran penggunaan dananya, karena negara kita lagi tertimpa musibah virus covid-19, “saya rasa dana desa seharusnya sebahagian lebih baik membantu ekonomi  masyarakat Desa Sigama,” jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa Kepala Desa Sigama itu dalam  penggunaan dana desa untuk bantuan covid-19 tahun 2021 tidak merata pembagiannya ke masyarakat Desa Sigama.

Lebih lanjut narasumber juga menjelaskan ke Tim investigasi bahwa beberapa pembangunan jalan  di Desa Sigama itu juga tidak memiliki plank proyek dan tidak sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik, dia melanjutkan penjelasannya bahwa pekerjaan proyek itu tidak ada keterbukaan kepada masyarakat berapa nilai pekerjaan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, ANDRY ISKANDAR SIREGAR selaku Aktivis Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Bangsa (DPN GNPB) minta  Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang diduga tidak transparan dalam penggunaan anggaran Dana Desa yang berindikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi. (Tim)

LANGKAT, METRO86.COM- Semenjak HS menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Wampu pelayanan PDAM Tirta Wampu semakin hari semakin buruk, hal tersebut ditandai dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di PDAM Tirta Wampu.

HS merupakan orang dekat Bupati Langkat Non Aktif TRP yang mejadi tersangka KPK-RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK-RI pada 18 Januari 2022 silam. HS yang juga mantan ajudan/sfaf ahli pimpinan DPRD Langkat semasa TRP masih menjabat Ketua DPRD Langkat, terkesan HS terlalu dipaksakan untuk menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Wampu tanpa kejelasan track record dalam memimpin sebuah perusahaan,apalagi sekelas PDAM Tirta Wampu.

Salah satu masalah yang mencuat baru-baru ini adalah PDAM Tirta Wampu Unit Rumah Galoh yang melayani air di Desa Desa Garunggang Kecamatan Kuala serta Desa Telagah,Desa Rumah Galuh, dan Desa Simpang Kuta Buluh Kecamatan Sei Bingei airnya tidak lancar bahkan seperti di jatah. dalam sehari pelanggan hanya menerima air satu jam lamanya, itupun volume air yang keluar tidak baik.

Lebih lanjut, anehnya lagi ada pelanggan tidak memiliki meteran air dan di kenankan biaya 50.000 per-bulan dan denda berlaku bila terlambat membayar.

Belum lagi permasalahan distribusi air yang sering mati dan banyaknya tagihan-tagihan air yang diduga tidak wajar diwilayah stabat dan sekitarnya membuat banyak masyarakat stabat dan sekitarnya banyak yang beralir menggunakan sumur bor. Tentunya hal ini mengancam keberlangsungan perusahan PDAM Tirta Wampu, jika hal ini terus berlanjut PDAM Tirta Wampu akan mengalami kebangkrutan.

Menanggapi hal tersebut, JONI SIREGAR tokoh pemuda sekaligus Koordinator IMMAKOR (Ikatan Mahasiswa Masyarakat Anti Korupsi) Kabupaten Langkat meminta Plt Bupati Langkat harus mendengar keluhan-keluhan pelayanan PDAM Tirta Wampu yang semakin hari semakin buruk, dan Plt Bupati Langkat harus berani mencopot HS dari jabatannya sebagai Dirut PDAM Tirta Wampu. (Red)

PADANGSIDIMPUAN, METRO86.COM - Lagi dan lagi Massa yang menamakan diri Aliansi Peduli Birokrasi Dan Politik Tabagsel melakukan aksi unjuk rasa damai lanjutan di depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Kamis,(21/07/2022) terkait dugaan arogansi Kabid Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil  Kota Padangsidimpuan yaitu bapak Munawir Ihsan lubis dalam pelayanan publik dan juga tuntutan selanjutnya yaitu adanya dugaan memanipulasi identitas salah seorang warga Padang Sidempuan yaitu ibu Suharni menjadi Hilda Heni.

Massa terlihat menyampaikan orasi terkait permasalahan tersebut,dengan membawa peralatan Spanduk,Sound System/Toa dan peralatan pendukung lainnya dalam melakukan aksi.

Massa aliansi terbentuk dari beberapa organisasi yang terdiri dari DPC PKN Kabupaten Tapanuli Selatan,Sapma DPC PKN Kabupaten Tapanuli Selatan, Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial Sumatera Utara, DPD Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Padangsidimpuan dan Masyarakat Kota Padangsidimpuan (MKP).

Dalam aksi unjuk rasa damai ,mewakili Aliansi Peduli Birokrasi dan Politik Tabagsel Koordinator Aksi Didi Santoso  meminta pihak orang yang berpengaruh Nomor 1 Kadis Dukcapil kota Padangsidempuan dan orang yang yang berpengaruh Nomor 2 di Dinas Dukcapil kota Padangsidempuan agar meyampaikan klarifikasi terkait masalah tersebut.Dia juga  berharap petinggi dari dinas terkait mempertanggungjawabkan kebijakan itu.

Disela aksi Didi santoso yang juga Koordinator Aksi sekaligus menjabat wakil ketua SAPMA PKN tapsel dan juga tokoh pemuda Tapsel itu juga menjelaskan beberapa tuntutan pihaknya terhadap oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diduga telah menyalahi mekanisme dalam memberikan pelayanan kemasyarakat, diduga telah diubah nama suharni menjadi Hilda Heni tanpa melalui proses yang ada dan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Koordinator lapangan yaitu Indro Salfino Tanjung juga meminta klarifikasi dari pihak Dissukcapil Kota Padangsidimpuan terkait arogansi Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Padangsidimpuan dan juga perubahan dokumen ibu suharni menjadi Hilda Heni, agar terang benderang duduk permasalahannya, tentunya ini menjadi masalah dan akan menyalahi peraturan dan perundang-undangan.

Di tengah terik panasnya matahari semangat juang para Aliansi peduli birokrasi dan politik Tabagsel tidak surut menyuarakan aspirasi mereka agar tuntutan mereka ditanggapi dan menghadirkan perwakilan Disdukcapil kota Padangsidimpuan untuk mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut.

Di tengah aksi tuntutan para Aliansi  ternyata tuntutan mereka di penuhi dan akan menghadirkan perwakilan Disdukcapil kota Padang Sidempuan  yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe,S.STP, M.Si, dan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Munawir Ihsan lubis dan juga beberapa staf Disdukcapil Kota Padangsidempuan menemui aksi massa aliansi dan akan memberikan klarifikasi terkait tuntutan mereka.

"Dalam posisi kapasitas saya dengan ini menjelaskan bahwa pelayanan identitas warga sudah melalui proses dan prosedur mekanisme.Masalah tuntutan yang saudara sekalian ajukan,itu dimasa pejabat lama yang menjabat"jelasnya.

Kepala Disdukcapil kota Padangsidimpuan juga mengaskan bahwa tidak benar ada arogansi pelayanan masyarakat baik Kabid dan juga staf Disdukcapil kota Padangsidimpuan, “kami menjalankan segala kebijakan dengan pelayanan yang terbaik,” tandasnya.

Munawir Ihsan lubis selaku Kabid Disdukcapil kota Padang Sidempuan juga ikut serta menanggapi tuntutan Aliansi peduli birokrasi dan politik tabagsel yaitu terkait dugaan memalsukan surat dokumen suharni menjadi Hilda Heni.

Munawir Ihsan lubis menuturkan bahwa perubahan nama Hilda Heni ke suharni telah memenuhi prosedur, dan juga memenuhi persyaratan.

Munawir juga menegaskan,  “bahwa di system kami dinas Disdukcapil kota Padang Sidempuan awalnya tercatat NIK adalah Hilda Heni dan pernah melakukan perubahan nama Hilda Heni menjadi Suharni, dan kami sudah berkali kali dan sudah menjadi 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini menjadi saksi di pengadilan negeri kota Padangsidimpuan, hal ini tidak bisa dipisahkan dari masalah dari peradilan, apa hal menjadi peradilan kami ikuti dan kami hadiri dan sesuai penanganan yang berlaku. Kabid capil kota Padangsidimpuan juga menambahkan pernah di panggil pengadilan negeri kota Padang Sidempuan dan menjadi saksi tentang pinjam meminjam,” ujarnya.

Koordinator lapangan Indro Salfino Tanjung dan beberapa perwakilan massa aliansi juga mempertanyakan bukti otentik ke Kabid Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Padangsidimpuan yaitu Munawir Ihsan lubis yang mengeluarkan surat keterangan Hilda Heni tersebut dan di tanda tangani oleh Munawir Ihsan lubis.

“Surat keterangan (Suket) Hilda Heni kenapa bisa sama orang lain?” ujar Indro Salfino Tanjung dan indro bertanya lagi; “Apakah ada surat permohonan pergantian nama dari ibu Suharni ke Hilda Heni?”

Tidak bisa memberikan bukti otentik Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Padangsidempuan Munawir Ihsan lubis berdalih memberikan alasan kepenetapan keputusan pengadilan negeri kota Padang Sidempuan.

Ketua DPC PKN Tapsel yaitu Karimuddin Siregar  S.sos MM, mendukung penuh tegaknya keadilan dan melawan kedzaliman bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merugikan orang lain.

Massa Aliansi Peduli  Birokrasi dan Politik membubarkan diri dengan tertib setelah pihak aparat kepolisian memberikan masukan supaya permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum, pihak kepolisian beranggapan bahwa kalau hanya mediasi takkan terjadi kepastian hukum terkait masalah tersebut.

Pihak yang hadir di aksi tersebut yakni,massa Aliansi Peduli Birokrasi dan Politik Tabagsel, Aparat kepolisian, Satpol PP Kota Padangsidimpuan dan Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padangsidimpuan. (Kaperwil Tabagsel Andry Iskandar Siregar).

Ket: Gambar Dokumen Yang  Diduga Dipalsukan Oleh Disdukcapil Padangsidimpuan

LANGKAT, METRO86.COM-  Masyarakat di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat mengeluh. Pasalnya sudah dua hari ini distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wampu itu mati, sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Gombak (46) warga Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Langkat, kepada Wartawan, Rabu (20/07/2022) mengaku kecewa dengan pelayanan diberikan PDAM Tirta Wampu.

Dijelaskan dia, selain air yang disuplai ke rumahnya tak layak minum dan sering keruh, dan bahkan rekening airnya juga mahal dan belakangan juga sering mati.

“Saya kecewa dengan pelayanan PDAM ini, sudah dua hari mati, bayarnya mahal, airnya pun keruh, butek tak layak konsumsi,” keluhnya.

Lebih lanjut Gombak mengatakan, walaupun dirinya pelanggan PDAM Tirta Wampu namun dia tetap membeli air galon isi ulang untuk minum dan memasak.

“Tambah pengeluaran lagi beli air isi ulang untuk minum dan memasak, karena air PAMnya gak layak untuk dikonsumsi,” katanya dengan nada kecewa.

Bahkan yang sangat mengecewakan lagi air PDAM di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang sudah memasuki hari ketiga hari ini tidak mengalir ke rumah pelanggan tanpa ada pemberitahuan. Sudah ada beberapa warga yang tidak mandi karena tidak ada air.

Keluhan masalah air juga disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang melaksanakan pengabdian masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Gading, dimana mereka mengaku menimba air dari sumur tetangga padahal jumlah mereka banyak.

“Susah kami pak untuk kebutuhan air dalam tiga hari ini kami harus menimba dari sumur gali,” kata salah seorang mahasiswi.

Dia berharap, pihak pengelola air bersih lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat ketimbang sibuk menagih tagihan air.

“Itukan (PDAM Tirta Wampu,red) perusahaan daerah, bukan swasta, jangan hanya mencari keuntungan saja, tapi ditingkatkan pelayanannya,” kesalnya.

Menanggapi hal itu,  JONI SIREGAR Aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) meminta Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin,SH untuk segera mengevaluasi dan mencopot Dirut PDAM Tirta Wampu yang dinilai gagal karena banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan PDAM Tirta Wampu yang semakin buruk. (Red).

INILAHNUSANTARA.COM,PADANG LAWAS UTARA,- Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Pemuda (GMP) Simangambat Paluta melakukan aksi unjuk rasa di PT. Sumber Sawit Nusantara pada Selasa (19/07/2022) yang di koordinatori langsung oleh ketua GMP Simangambat Bahudlan Tanjung, terkait permasalahan dugaan pencemaran lingkungan yg diduga dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Nusantara (SSN) di Desa Sionggoton Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

LANGKAT, METRO86.COM,  - Diminta Poldasu dan Kejatisu  segera panggil dan periksa Kasek SD Swasta  Dharma Patra Brandan Kabupaten Langkat, yang diduga dalam penggunaan Dana BOS-nya tidak tepat sasaran. Ketika wartawan menyambangi sekolah SD swasta dharma Patra pangkalan Brandan kabupaten Langkat, Sabtu(16/07/2022). Akhirnya wartawan berjumpa dengan oknum guru tersebut.

“Kasek ada Bu ?” Ujar wartawan,  Oknum guru mengatakan kepada kru wartawan; “kasek kami keluar bg. Ada apa bg? sibuk kali mencari kasek kami !”. “mau konfirmasi Bu”, tambah wartawan “apa rupanya yang mau Abang konfirmasi? Jawab guru tersebut.  “berapa jumlah siswa disini?”,Tanya wartawan, “jumlah siswa kami disini 319 orang”, jawabnya, “apa lagi yang mau Abang tanya sama saya?.tambah guru tersebut. “Berapa bayar uang SPP anak anak sekolah di SD swasta dharma Patra ini?”. Kembali wartawan bertanya, “30 ribu sebulan bang!”  dengan nada tinggi dan kesal oknum guru menjawab. “Udah dipasang papan plank alokasi dana bos atau perincian dana bos Bu?” kembali wartawan bertanya, “Kenapa Abang tanyak tanyak tentang udah blom nya kami buat rincian dana bos! Wartawan yang lain aja asal datang kesekolah gak pernah tanyak udah blomnya kami pasang plank alokasi dana bos seperti Abang ini”. dengan raut wajah ketat oknum guru menjawab kepada kru wartawan. “udah lama Bu Sri handayani s,pd Jadi kepala sekolah disini?”. wartawan kembali melanjutkan pertanyaan. “lebih kurang setahun bang!” jawab guru tersebut. “Oke lah Bu terima kasih atas konfirmasinya yang telah ibu berikan kepada kami.” Wartawan mengakhiri pembicaraan.

Ketika diminta tanggapan tentang SD Swasta Dharma Patra Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, JONI SIREGAR selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) angkat bicara, minta Poldasu dan Kejatisu segera panggil dan periksa kasek SD Swasta Dharma Patra Pangkalan Brandan Sri Handayani S.Pd diduga selewengkan dana bos.(wapemred)

INILAHNUSANTARA.COM,PADANGSIDIMPUAN,- Pìmpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F.SPTSI-K.SPSI) Kota Padangsidimpuan berkomitmen menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Komitmen tersebut mereka utarakan pada pertemuan yang berlangsung di Mapolres Padangsidimpuan, Kamis (14/07/2022) siang. Kepada wartawan, Ketua PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padangsidimpuan Samsuddin Ritonga mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Mapolres Padangsidimpuan. Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dwi Prasetyo Wibowo menekankan pihaknya dan PC F.SPTI-K.SPSI Kota Padangsidimpuan untuk menjaga Kamtibmas, dan dimana dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak saling berikrar.

Pada pertemuan tersebut juga dihadiri Kadisnaker Kota Padangsidimpuan, Risman Khalid Harahap dan Kabid Pendataan dan Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan Industrial, Ismail Marzuki dan disaksikan pihak kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut Samsuddin Ritonga meminta Disnaker Kota Padangsidimpuan untuk bersikap netral. Pasalnya, dari penelusuran yang dilihat di lapangan, diduga adanya oknum-oknum yang mencoba melakukan penyerobotan PUK-PUK dibawah PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padangsidimpuan yang dipimpinnya.(Andry)

LANGKAT, METRO86.COM- Diminta Kejari Langkat dan Kejatisu segera memanggil dan periksa Kasek SD 054937 Alur Rejo Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang diduga dalam penggunaan dana BOS nya tidak tepat sasaran. Ketika wartawan menyambangi sekolah SD Negeri 054937 Alur Rejo Kecamatan Babalan, Rabu (13-07-2022), akhirnya wartawan berjumpa dengan oknum bendahara yang mengatakan kaseknya belum datang. Perlu diterangkan disini bahwa kami sudah beberapa kali datang tak pernah jumpa dengan oknum kasek tersebut.

Dan bendahara tadi nanyak maksud kedatangan wartawan kenapa sibuk kali mencari kasek.  "Kami mau konfirmasi Bu, berapa jumlah siswa disini, honor jumlahnya berapa.”ucap wartawan.

Dijawab oknum bendahara tadi siswa-siswinya sekitar 275 orang, Honor mereka ada tiga orang. Sementara untuk  papan plank rincian dana BOS belum dipasang kata oknum bendahara. "Kenapa belum juga dipasang papan rincian dana BOS itu Bu," tanya wartawan. Dan dijawab oleh bendahara itu, "coba Abang tanya aja langsung sama kasek kami bang tentang blom dipasangnya rincian dana BOS," katanya.

Menurut informasi Rustam  Spd kata bendahara sudah hampir dua tahun jadi kasek disini.  

Namun sebelum kru wartawan meninggalkan sekolah, sempat berkeliling melihat keadaan sekolah tersebut dan alangkah terkejutnya melihat kondisi sekolah banyak asbes yang hancur seperti diduga dibiarkan oknum kasek tersebut.

Ditempat terpisah ketika hal ini diminta tanggapannya tentang sekolah SD Negeri 054937 Alur Rejo  Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, JONI SIREGAR selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) meminta Kejari Langkat dan kejatisu segera panggil dan periksa Kasek SD Negeri 054937  Alur Rejo Kecamatan Babalan Rustam Spd yang diduga selewengkan dana BOS.(Wapemred)

LANGKAT,METRO86.COM- , Diminta Poldasu dan Kejatisu segera memanggil dan periksa Kasek SMK Muhammadiyah Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, yang diduga dalam penggunaan dana BOS-nya tidak tepat sasaran.

Ketika wartawan menyambangi sekolah SMK Muhammadiyah 18  P. Brandan Rabu (13 - 07 - 2022), akhirnya wartawan berjumpa juga dengan oknum kasek tersebut. Perlu diketahui bahwa wartawan sudah beberapa kali datang tak pernah jumpa dengan oknum kasek tersebut ,ditelpon dan di WA namun tak pernah diangkat dan dibalas di WA oleh kasek tersebut.

Saat berjumpa dengan Kasek kepada diruangannya oknum kasek tersebut, sempat menanyakan maksud kedatangan wartawan.

Setelah dijelaskan kalau maksud kedatangan wartawan ke sekolah mau konfirmasi tentang keberadaan jumlah siswa siswi disekolah. Dan dijawab Kasek, Jumlah siswa siswinya sekitar 172 orang, kata kasek kepada kru wartawan. Setelah itu ditanyakan juga berapa lama bapak jadi kasek smk muhammadiyah disini dan dijawabnya sudah tiga tahun lebih oknum kasek bertugas.

"Berapa bayar uang komite/ uang SPP pak sebulan siswa/ siswinya.?" Dan dijawab kasek: bayar uang SPP Rp130 ribu tiap bulan bang," seru oknum kasek.

Selain itu juga ketika ditanyakan mengenai plank dana BOS, sang kasek menjawab belum ada memasang plank perincian dana BOS itu. Kasek beralasan ia sedang repot dan tidak sempat memasangnya. Dan lamanya belum dipasang plank itu semenjak kasek itu jadi pimpinan sekolah belum terpasang.

Ditempat terpisah ketika hal ini dimintai tanggapannya  tentang sekolah SMK Muhammadiyah 18 Pangkalan Brandan, JONI SIREGAR selaku aktivis LSM KOMPAK (KOALISI MASYARAKAT PEMANTAU KORUPSI) meminta aparat penegak hukum khususnya Kejatisu dan Poldasu segera panggil dan periksa Kasek SMK Muhammadiyah yang bernama Yusro S,Pd M,pd diduga selewengkan dana BOS. (WAPEMRED).