Mandailing Natal,- 

Jakarta, Rabu.(12/02/2025).

Press release,"Indonesia Police Watch (IPW) mendesak dilakukan evaluasi dan pengawasan  oleh Kabareskrim Komjen Wahyu Widada terhadap  kinerja Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri atas  penetapan tersangka terhadap dua orang advokat Hendra Sianipar dan Sopar Jepry Napitupulu yang dipersangkakan turut serta  membuat surat kuasa palsu atau turut serta menggunakan surat kuasa palsu atas nama kliennya. 

Penetapan tersangka kedua advokat itu berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/24/1/2024/SPKT/BARESKRIM, dengan pelapor Andreas Sakti. Dugaan pidananya adalah turut serta melakukan pemalsuan surat dan atau turut serta menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau pasal 263 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Melalui siaran Pers Jum'at (07/02), Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjelaskan,   memperhatikan penetapan tersangka ini tidak berdasarkan hukum karena pada pengaduan dua tersangka yang berprofesi sebagai advokat kepada IPW adalah pertama, mereka dituduh turut serta memalsukan surat kuasa atas nama Kliennya Lukman Sakti Nagaria. Padahal surat kuasa yang diberikan oleh klien disetujui dan dicap jempol oleh klien sendiri dihadapan advokat dengan identitas klien berdasarkan KTP atas nama Lukman Sakti Nagaria. Dimana dalam dua kali membuat cap jempol surat kuasa klien Lukman Sakti Nagaria memberikan cap jempol diatas surat kuasa adalah person yang sama dengan identitas KTP. 

Kedua, dua orang advokat tersebut dituduh menggunakan surat palsu dikaitkan dengan menggunakan surat kuasa yang di cap jempol oleh kliennya dalam pengurusan kasus sengketa tanah atas dasar kepemilikan atas nama Lukman sakti Nagaria yg didasarkan alas hak Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5843/ Rorotan dan Sertifikat Hak Milik No.5844/ Rorotan yang terletak di Jalan Inspeksi Cakung Drain RT.003/RW.005, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. 

Ketiga, perkara  yang ditangani oleh advokat Hendra dan Sopar jelas mewakili kliennya Lukman Sakti Nagaria dalam kasus pertanahan ini berhadapan dengan pihak yang diduga entitas hukum berskala besar, dimana dalam perkara ini juga lahan tersebut sempat dipasang plang nama atas nama Edi Darnadi, nama purnawirawan yang pernah menjadi seorang perwira tinggi polisi. 

Oleh sebab itu, IPW berpendapat advokat sebagai penyandang profesi hukum berhak bertindak mewakili klien atas dasar pemberian wewenang dari klien berdasarkan surat kuasa dari klien yang ditandatangani/dicap jempol oleh klien dihadapan advokat. Sehingga dalam pemberian kuasa tersebut cukup bagi advokat mencocokkan dengan identitas KTP yang dibawa oleh kliennya tersebut. 

Karenanya, advokat tidak memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran materiil dari keberadaan kliennya tersebut apakah benar sebagai subjek hukum dengan identitas sebagaimana disebut dalam tanda pengenal KTP. Yang diwajibkan bagi advokat adalah klien dengan identitas sesuai KTP menandatangani/cap jempol dihadapan advokat dan terdapat dasar hukum bagi klien tersebut untuk menuntut haknya yang dirasakan klien telah dirampas pihak lain. 

Kalaupun benar quod non orang yang meminta bantuan hukum pada advokat ternyata melakukan kebohongan terkait identitasnya maka perbuatan kebohongan, tipu muslihat dan atau pembuatan surat kuasa oleh klien tersebut yang dapat dinilai palsu tidak dapat dibebankan pada Advokat kecuali advokat terlibat aktif melakukan tindakan memalsukan asal usul person klien dan juga terlibat dalam pembuatan identitas palsu. 

Lantaran itu, IPW menilai bahwa penetapan tersangka dua advokat Hendra dan Sopar adalah tindakan kriminalisasi dan karena itu mendesak agar Dittipidum Bareskrim Polri bertindak profesional, proporsional dan tidak memihak serta mendesak mencabut status tersangka tersebut.

Sebab, Penetapan tersangka itu sangat bertentangan dengan pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. 

Bahkan, Mahkamah Konstitusi telah memperluas penafsiran pasal 16 itu dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan menyebutkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. 

Artinya, imunitas advokat itu berada di ranah sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan. Oleh karenanya, advokat tidak identik dengan kliennya. Hal itu sesuai dengan pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan bahwa, advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. 

Untuk itu, IPW menilai penetapan tersangka terhadap advokat yang beritikad baik, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri pada masa mendatang. Sehingga, penetapan tersangka kepada Sopar Jepry Napitupulu dan Hendra Sianipar itu adalah tepat untuk dicabut.

Kedua advokat itu juga telah mengadukannya kepada Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim melalui suratnya bernomor: 003/PH-LP/II/2025 tanggal 6 Februari 2025. Perihal, laporan dan pengaduan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik. 

Dalam perkara ini terlihat lawan dari dua advokat dalam status tersangka tersebut adalah korporasi besar dalam bidang properti, di samping ada nama purnawirawan mantan perwira tinggi polri, Irjen Purn. Edi Darnadi. 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sulit bagi rakyat bawah untuk memperjuangkan hak keadilan dan hukumnya dalam proses penegakan hukum di Polri. Sinyalemen ini ditangkap oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehingga Kapolri selalu berkomitmen penegakan hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas yang kemudian dimunculkan melalui kinerja Berbasis Presisi.(Tim)

Medan,- 

Dihubungi awak media, Saut MT Harahap selaku Koordinator Tabagsel dan juga didampingi oleh Zulkifli Ketua DPD LSM Penjara PN Provinsi Sumatera Utara mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu), pada hari senin (10/02/25) pukul 11.00 Wib.

Diketahui Kedatangan Saut MT Harahap dari kota Padangsidimpuan ini, diketahui untuk melaporkan salah satu Oknum Anggota DPRD periode 2019-2024 terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Sesampainya di Mapoldasu, Saut MT Harahap yang memegang sebuah amplop kuning langsung menuju ruangan kantor Pos Polda Sumatera Utara untuk menyerahkan surat laporan tersebut yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara.

Dalam keterangannya, Saut MT Harahap mengatakan bahwa kedatangannya di Polda Sumatera Utara untuk melaporkan dugaan Korupsi atau penyalahgunaan wewenang tentang Mobil dinas yang digunakan salah satu oknum anggota yang menjabat sebagai Wakil ketua DPRD secara Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Laporan Dumasnya diterangkan bahwa, “ Mobil Dinas yang digunakan oleh inisial RN dari salah satu anggota DPRD dari Partai Gerindra yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan bermerek Toyota Fortuner dengan nomor plat BB 1660 F,"Pungkasnya.

Ditambahkan, "Mobil tersebut diduga diketahui pernah mengalami kecelakaan sekitar bulan Maret 2022, kecelakaan tersebut terjadi di wilayah Hukum Polres Tebingtinggi, dalam keterangannya, pada saat  kejadian kecelakaan tersebut diduga oknum anggota DPRD tersebut bukan sedang melakukan perjalanan dinas."Terangnya.

Saut MT Harahap juga menyebutkan dalam Laporan (Dumas) tersebut, juga adanya dugaan tidak adanya surat keterangan laka lantas yang dikeluarkan oleh Polres Tebingtinggi dan diduga terjadi pembiaran terhadap Mobil dinas tanpa ada perbaikan, bahkan diduga beberapa sparepart seperti Ban, AC dan Audio sudah tidak ada pada tempatnya karena sudah di preteli.

Tidak hanya sampai disitu dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan juga dilakukan olehnya pada saat lelang pimpinan satu unit mobil sedan Camry yang digunakan oleh ketua DPRD. Sebagaimana tertulis dalam PP 84 tahun 2014 dan telah diubah menjadi PP 20 tahun 2022 dalam pasal 33 A huruf e : kendaraan perorangan Dinas yang akan dibeli merupakan kendaraan yang digunakan pada saat menjabat.

Dengan adanya dugaan tersebut, Saut MT Harahap menyampaikan dugaannya bahwa inisial RN turut serta dalam lelang dan menyalahi PP 20 tahun 2022 dalam pasal 33 A huruf e, diketahui inisial RN mendapatkan Mobil Camry yang seharusnya menjadi hak lelang ketua DPRD kota Padangsidimpuan dan bukan hak lelang beliau.

Kepada Wartawan Saut MT Harahap mengatakan, dengan Laporan Dumasnya ini, Ia berharap Kapolda Sumatera Utara Irjen. Polres. Whisnu Hermawan Febrianto merespon baik laporannya tersebut, dan segera memanggil dan memeriksa oknum oknum yang terlibat,dimana diduga adanya pembiaran oleh para pejabat di lingkungan DPRD dan pengelola aset pemko kota Padangsidimpuan.(tim)

Tapanuli Selatan.Senin.(10/02/2025).

Beredar video pernyataan salah satu korban kekerasan dan pelecehan terhadap seorang perempuan di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang Toru Kab.Tapanuli Selatan bersama anak kandungnya seorang perempuan yang bernama Sonia lestari harahap, dan didampingi oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Andry Iskandar Siregar pada hari Senin (10/2/2025) dengan durasi video 03 Menit 10 detik.

Sebelumnya informasi tersebut dari salah satu pemberitaan yang lagi viral di Kab.Tapanuli Selatan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Andry Iskandar Siregar gerak cepat menemui salah satu yang diduga Korban Kekerasan dan Pelecehan terhadap ibu Hennita Wati Lubis dan mengklarifikasi apakah benar kejadian yang menimpa dirinya.

Korban Hennita Wati Lubis membenarkan kejadian yang menimpa dirinya dan sudah melaporkan 2 oknum yang diduga telah melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap dirinya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Andry Iskandar Siregar meminta kepada Polres Tapanuli Selatan agar menindak lanjuti atas laporan dari ibu Hennita Wati Lubis sebagai korban diduga mengalami kekerasan dan pelecehan yang menimpa dirinya.

Dilanjutkan, dirinya merasa mengalami trauma yang mendalam, ketika ia melihat para oknum 2 pelaku yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan masih berkeliaran di Desa Sipenggeng Kab.Tapsel, sesekali ibu Hennita Wati Lubis spontan langsung ketakutan dan meneteskan air mata akan teringat kembali bagaimana perlakuan 2 oknum tersebut.

Sonia Lestari Harahap ikut angkat bicara atas kejadian yang menimpa ibu kandungnya yang mendapati perlakuan Kekerasan dan Pelecehan, ia tidak menerima bahwa ibu yang melahirkannya diperlakukan oleh oknum pelaku tersebut, “saya meminta bantuan dan perhatian dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Prov.Sumut dan Bapak Kapolres Tapanuli Selatan kiranya dapat menindaklanjuti atas laporan ibu kandung saya dan menangkap pelaku kekerasan dan pelecehan, diketahui laporan ibu saya sudah 1(satu) tahun yang lalu namun pelaku masih bebas berkeliaran di Desa sipenggeng Kab.Tapanuli Selatan,"Pungkasnya.(tim)

Padangsidempuan,-

Beredarnya video viral dan pernyataan salah satu ayah korban kekerasan terhadap seorang anak dibawah umur di media sosial Facebook dan dilansir beberapa pemberitaan media online atas nama Dede S Siregar, diduga korban mendapati kekerasan dari ibu sambung (Tiri), perlakuan tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Pernyataan terbuka di media sosial atas nama  Dede S Siregar (ayah korban) secara terbuka melakukan pernyataan sebagai berikut;

Kepada Yth Bapak PRESIDEN RI Prabowo Subianto, Bapak KAPOLDA SUMUT, Bapak PJ. Gubernur Sumatera Utara, Bapak Biro Umum Sekdaprovsu, Saya berharap agar pelaku penyiraman air panas kepada anak saya yaitu mantan istri saya selaku ASN di DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK diproses secara Hukum dan dipecat, karena tidak sesuai dengan NORMA PANCA PRASETYA KORPRI butir ke 5 yaitu "Menegakkan Kejujuran, Keadilan dan Disiplin Serta Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme" dan selaku aparatur PERLINDUNGAN ANAK seharusnya juga turut melindungi anak tirinya (anak kandung saya, yang mana ibunya telah meninggal dunia di usianya 4 tahun).

Disini saya juga akan menjelaskan bahwa ASN. FEBRIANA DEWI SARI HARAHAP, SKM GOL III/B Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprovsu adalah adik ipar dari PJ BUPATI PADANG LAWAS UTARA. Patuan Rahmat Syukur Parlaungan Hasibuan, S.STP., M.M.

Saya berharap keadilan dan proses hukum mengikat tanpa pandang bulu siapa dan apa dibelakangnya, Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara (LPA-Sumut) Muniruddin Ritonga sangat menyayangkan atas adanya dugaan kekerasan anak tersebut.

Ditambahkan, Ketua LPA-Sumut: “pastinya kita sangat prihatin dan mengecam keras atas kejadian yang menimpa kepada anak dibawah umur, bagaimanapun kondisi dan situasinya penganiayaan terhadap anak itu tidak diperbolehkan dan tidak pernah dibenarkan." ujarnya.

Oleh karena itu, "kiranya kita mendesak dan mendukung pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti kejadian ini, jikalau memang benar terjadi sesuai dengan yg beredar sekarang ini, kiranya pihak yg berwenang untuk menindak dengan tegas terduga pelaku penganiayaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan yg berlaku, dan kita dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (LPA-Sumut) akan mengawal hal ini sampai tuntas,"Pungkasnya.(tim)

Tapanuli Selatan,-

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan akan gelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kab.Tapsel dan Kantor Inspektorat Kab.Tapsel terkait Realisasi anggaran 2021-2024 dan juga realisasi pada pembangunan Rabat Beton di Dusun Nusa Indah, Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kab.Tapanuli Selatan.

Ketua Tim Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan Haris Munandar menghubungi awak media dan menyebutkan, telah melakukan investigasi langsung kelapangan tepatnya di daerah Dusun Nusa Indah, Desa Hapesong Baru Kecamatan B.Toru Kab.Tapsel pada hari Senin,10/Februari/2025 pada siang hari.

Ditambahkan, Haris mendapatkan informasi melalui masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, melakukan peninjauan langsung kelapangan dan melihat pada pembangunan Rabat Beton tersebut diduga sepanjang kurang lebih 200 meter dengan lebar kurang lebih 2 meter, pembangunan tersebut dilakukan tahun 2024 tahun yang lalu.

Tim Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan telah mencoba untuk mengkonfirmasi secara langsung ke kantor Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kab.Tapsel untuk menemui langsung kepala desa pada siang hari tanggal 10/Februari/2025, namun kepala desa dan sekretaris desa tidak ada di tempat, selanjutnya Tim Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan mendapati informasi melalui via telepon seluler beliau menolak berjumpa dengan dalih kurang enak badan(sakit) dan juga menyampaikan posisi kepala desa sedang berada di polsek.

Adapun beberapa konfirmasi Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan sebagai berikut :

1.Realisasi anggaran dari tahun 2021-2024.

2.Pembangunan Rabat beton di dusun Nusa indah Desa Hapesong Baru Kab.Tapsel.

3.Mempertanyakan Plank informasi rincian realisasi anggaran Dana Desa Hapesong baru Kab.Tapsel.(tim)

Padang Lawas Utara.Minggu.(09/02/2025).

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat ITS dan STIT-PL baru saja melaksanakan kegiatan dalam masa penerimaan anggota baru (MAPABA) tahun 2025, kegiatan tersebut sukses dan diikuti oleh puluhan anggota baru PMII, yang dilaksanakan oleh  komisariat ITS dan STIT-PL Cabang PMII Padang Lawas Utara.

Ketua pelaksana MAPABA raya ke-1 PMII komisariat ITS paluta dan STIT-PL dan acara tersebut diadakan di Tempat Kantor KNPI padang lawas Utara pada pukul 08.00 wib s/d selesai.

Muamar rambe mengungkapkan pada kegiatan tersebut pihaknya mengusung tema menyiapkan generasi pergerakan dalam organisasi yang berideologi Ahlussunnah wal jamaah, melalui acara kegiatan MAPABA raya ini mampu menciptakan generasi pergerakan organisasi yang berideologi Ahlussunnah wal jamaah.

Ditambahkan, Paku Alam Siregar ia memahami betul dalam penerapan Tasamuh, menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan Tawazun.

Selanjutnya, memberikan sikap seimbang dalam berkhidmah demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT, Tawassuth Sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan, I'tidal sikap yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Diteruskan,Ahmad Mubarok Harahap juga mengajak (berdakwah) untuk mendorong melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk (tercela), para peserta juga diberikan tuntutan dan pemahaman terhadap nilai dasar - dasar PMII, selain itu anggota MAPABA juga diberikan wawasan untuk menjadikan mahasiswa yang siap berkontribusi secara nyata di kampus dan masyarakat dengan semangat kritis serta inovatif.

Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Padang Lawas Utara Nikmat Nasution menegaskan sebagai organisasi pergerakan, pihaknya siap berkomitmen  untuk melahirkan para anggota baru menjadi lokomotif dalam perubahan.

Menurutnya, mahasiswa harus dibekali dengan  daya nalar yang kritis, sehingga nantinya, kata Ketua Nikmat siap menjadi wadah untuk terus mampu mengasah para calon sahabat-sahabati di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia  Padang Lawas Utara.(ais)

LANGKAT.-

Penjabat (Pj.) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, secara resmi meresmikan gedung Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC) 119 Kabupaten Langkat yang berlokasi di Jalan Kapten Pattimura, Stabat, pada Senin (3/2/2025). Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan keselamatan dan penanganan darurat bagi masyarakat Langkat.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Mulyono, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kalak BPBD H.M. Ansyahri, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Langkat, para pimpinan RSUD/RSU se-Kabupaten Langkat, serta para Kepala UPT Puskesmas dari 23 kecamatan di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Faisal Hasrimy menegaskan pentingnya respons cepat dan efektif dalam penanganan situasi darurat. “PSC 119 akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Dengan sarana yang sudah memadai, kini tugas kita adalah memastikan kualitas layanan yang prima untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk lebih proaktif dan tidak terjebak di zona nyaman. “Kita memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat, apapun kondisinya. Ini adalah amanah yang harus kita jalankan dengan sepenuh hati, sesuai dengan instruksi Presiden,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, dr. Juliana, MM, memberikan apresiasi atas dukungan penuh Pj. Bupati terhadap keberadaan PSC 119. “PSC 119 adalah pusat layanan pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh bantuan dengan cepat dan tepat saat menghadapi situasi gawat darurat,” ujarnya.

Layanan PSC 119 dapat diakses melalui nomor darurat nasional 119 yang terhubung langsung dengan National Command Center (NCC) Kementerian Kesehatan, serta nomor lokal (061) 88808119 dan 0811 6320 119. Untuk mendukung operasionalnya, PSC Langkat dilengkapi dengan tiga unit ambulans roda empat, satu ambulans roda dua, dan satu ambulans air yang ditempatkan di Pelabuhan Pangkalan Susu. Selain itu, jejaring koordinasi telah dibangun di seluruh puskesmas di 23 kecamatan dengan masing-masing koordinator layanan darurat.

Sebagai simbol peresmian, Pj. Bupati Faisal Hasrimy melakukan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Rombongan kemudian berkeliling meninjau berbagai fasilitas di dalam gedung PSC 119, termasuk ruang Call Center, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang obat, kamar petugas, aula, toilet, gudang, dan ruang pantri.

Dengan kehadiran PSC 119, diharapkan kualitas layanan darurat di Kabupaten Langkat semakin optimal, responsif, dan siap siaga 24 jam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(ikp/diskominfo langkat)

LANGKAT,-

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat, H. Amril, S.Sos, M.AP, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (3/2/2025). Apel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kedisiplinan dan semangat kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam amanatnya, Sekda Amril yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, ia menegaskan bahwa badan usaha ini harus mampu mengoptimalkan potensi aset desa, mendorong investasi, dan mengembangkan usaha sesuai kebutuhan masyarakat.

“BUMDesa bukan sekadar lembaga ekonomi di tingkat desa, tetapi pilar penting untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal. Optimalisasi aset desa, pengelolaan usaha yang inovatif, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” tegas Amril di hadapan para ASN.

Selain itu, Sekda Amril juga memperkenalkan program nasional terbaru, yakni “Makan Bergizi Gratis” (MBG), sebuah inovasi Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan akses makanan bergizi gratis bagi masyarakat kurang mampu, dengan melibatkan BUMDes dalam proses pengelolaan dan distribusinya.

“Program MBG bukan hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang bagi BUMDes untuk berperan aktif dalam rantai distribusi dan pengelolaan sumber daya lokal. Ini akan berdampak ganda: menyehatkan masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi desa,” tambahnya.

Apel gabungan ini menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. ASN diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung setiap program pemerintah serta menjadi teladan dalam etos kerja, kedisiplinan, dan integritas di tengah masyarakat.(ikp/diskominfolangkat)

Langkat- 

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi, memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) Wakapolres, Para Kasat, dan Kapolsek Besitang di Lapangan Upacara Mapolres Langkat, Sabtu (08/02/2025) Pagi.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para PJU Polres Langkat, Perwira, Kapolsek jajaran dan Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Langkat beserta pengurus Cabang Bhayangkari.

Adapun pejabat yang diserahterimakan adalah Waka Polres langkat dari Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K., M.H., kepada Kompol Husnil Mubarok Daulay, S.H., S.I.K., M.I.K., Kasat Reskrim Polres Langkat dari AKP Dedi Mirza, S.I.K., M.M., kepada AKP Pandu Hikma Winata Batubara, S.T.K., S.I.K., M.H., Kasat Intelkam Polres Langkat dari AKP M. Syarif Ginting, kepada AKP Muliono, S.E., M.M., Kasat Samapta Polres Langkat dari AKP Adi Haryono, S.H. kepada AKP Mohammad Kamaruddin Daulay, S.H. dan Kapolsek Besitang Polres Langkat dari AKP Sutrisno, S.H. kepada AKP Sugiono, S.H., M.H.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi di lingkungan kesatuan/organisasi Polri merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi.

“Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pengalaman dan keluasan wawasan bagi Pejabat yang bersangkutan, sebagai bekal pengembangan diri maupun jenjang karier dalam mencapai visi dan misi Polri yang Presisi yakni Prediktif, Responsibilitas,Transparansi dan Berkeadilan,” kata Kapolres.

Kapolres juga mengucapkan terimakasih kepada Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K., M.H, Kasat Reskrim AKP Dedi Mirza, S.I.K., M.M, Kasat Intelkam AKP M. Syarif Ginting, Kasat Samapta AKP Adi Haryono, S.H dan Kapolsek Besitang AKP Sutrisno, S.H., atas pengabdian serta dedikasi yang telah diberikan untuk kebaikan Polres Langkat.

Kapolres Langkat juga memberi atensi kepada pejabat yang baru di lantik agar melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab dan segera menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru.

“Tingkatkan semangat, disiplin dan ethos kerja dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat secara profesional sesuai SOP. Jika ada kendala agar segera dilaporkan secara berjenjang," pesannya.

"Selanjutnya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru, pemberian cinderamata lalu diakhiri dengan foto bersama."Pungkasnya.(humas)

MEDAN,- .

Terkait sejumlah  mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan tabagsel yang melakukan unjuk rasa damai jilid III di depan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kab.Tapanuli Selatan beberapa waktu yang lalu.

Massa aksi menyampaikan bahwa meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran rapat konsultasi ke Provinsi dengan nilai Rp.691,830.000,00 dan anggaran pengadaan baju dinas beserta atribut Rp.350.445.000,00 pada T.A 2023 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Tapsel.

Massa juga mendesak kepada kepala satuan polisi pamong praja kab. Tapanuli Selatan agar hadir di hadapan mereka untuk menjelaskan dan memaparkan secara lisan dan bukti dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan pada kebenaran realisasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Selatan.

Awak media mencoba mengkonfirmasi melalui WhatsApp dengan nomor +62 813-7631-**

pada hari Jum'at, (31/01/2025) jam 08.58 wib tidak memberikan jawaban, beliau bungkam atas konfirmasi awak media sampai berita ini naik berkali-kali mulai dari aksi jilid pertama sampai aksi jilid III.

Ketua Aliansi TAMU (Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan) Ibrahim Kholil Pohan meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Selatan agar melakukan transparan terhadap rincian pada anggaran realisasi tersebut, mengingat bahwa anggaran yang digunakan adalah uang negara, sepatutnya Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Selatan tidak perlu khawatir tinggal dijelaskan saja rincian anggaran tersebut.

Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Kejati-Sumut, dengan tuntutan agar memanggil dan memeriksa seluruh rincian dan realisasi pada anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Selatan  T.A 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.(tim)

MEDAN,- 

Ibrahim Cholil Pohan di panggil Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) terkait laporan yang dimasukkannya sebagai Ketua Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) atas Dugaan Korupsi Dana BLU Foodcourt UIN Sumatera Utara Medan,Kamis, (06/02/2025).

Ibrahim di hubungi awak media melalui WhatsApp dengan nomor +62 856-6901-** mengatakan, bahwa ia diundang Ke kantor Kejati-Sumut dalam memberikan keterangan atas laporan DUMAS beberapa waktu yang lalu.

Sesampai di kantor kejati-Sumut ibrahim menjumpai bapak Tamba dari bagian Pidsus Kejati sumut untuk memberikan keterangan dan penjelasan terhadap dugaan Korupsi sekaligus membuat Berita Acara Pemeriksaan  (BAP) Pelapor.

Ibrahim memberikan keterangan dan menunjukkan beberapa bukti pendukung yaitu foto pekerjaan Fisik Bangunan Kantin UIN-Sumut  dan dokumen LPSE Pekerjaan Paket tersebut.

Ibrahim mengungkapkan bahwa pihak Kejaksaan menyampaikan kepada beliau, dimana kejaksaan telah melakukan peninjauan dan melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dilaporkan, Namun pekerjaan Rehab Foodcourt UIN-Sumut Pancing di undur, yang seharusnya dikerjakan di tahun 2024 diubah menjadi di tahun 2025.

Dana untuk pemeliharaan foodcourt tersebut sampai hari ini tidak dikeluarkan dan tidak dicairkan ujar pak tamba, namun tidak bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan kepada ibrahim pohan.

Setelah selesai melakukan BAP ibrahim berpamitan kepada pihak kejaksaan tinggi sumatera utara, dan ibrahim cetus Kepada awak media melalui WhatsApp,ia akan selalu mengawal terus Laporan atau permasalahan ini sampai tuntas.(tim)

Tapanuli Selatan.Jumat.(07/02/2025).

Seorang wanita asal batang toru  diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan atas nama Hennita Wati Lubis , dikonfirmasi melalui WhatsApp  dengan nomor 0822-7343-** menyebutkan bahwa, Hennita Wati Lubis telah mengalami kejadian kekerasan dan pelecehan di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang Toru Kab.Tapanuli Selatan sekitar Hari sabtu tanggal (04/05/2024) pukul 08.40 wib.

Kronologis kejadian

Hennita Wati Lubis menerangkan, pada saat menjemput semprot (peralatan pertanian) Hennita Wati Lubis melihat 2(dua) orang yang berinisial MN(68th) dan AH(72th) di lokasi tanah yang diduga miliknya, terus ibu Hennita bertanya kepada inisial MN dan AH "asi mamasang merek hamu dison" (Kenapa kalian memasang plank merek disini) ", sebut inisial AH menurutnya ini adalah tanah saya, sedangkan MN menyebutkan dia yang disuruh oleh AH untuk memasang Plank merek, Ibu Hennita Wati Lubis mengutarakan bahwa ini adalah tanahnya," Ucapnya.

Ditambahkan, setelah percekcokan mulut antara Ibu Hennita Wati Lubis dengan inisial MN dan AH terjadi, ibu Hennita Wati Lubis mengutarakan bahwa ia mendapati kontak fisik dari inisial MN dan AH, inisial AH menurut ibu Hennita Wati Lubis diduga telah mencakar dan mendorong bahkan melecehkan Hennita Wati Lubis dengan merobek baju depan saya sehingga terlihat dada saya seolah-olah saya dipermalukan atau dilecehkan di depan umum, sedangkan inisial MN menurut ibu Hennita Wati Lubis diduga menarik rambutnya  dan memukulnya, Ibu Hennita pun berteriak dan meminta tolong, sampai suami dan anaknya tiba di lokasi kejadian untuk menolong saya.

Hennita Wati Lubis resmi telah melaporkan oknum pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dan pelecehan terhadapnya oleh inisial MN dan AH ke Mapolres Tapanuli Selatan, sesuai surat laporan polisi nomor : LP/GAR/B/26/V/2024/SPKT/Polres Tapanuli Selatan/ Polda Sumatera Utara, Tanggal 04/05/2024 pukul jam 12.15 wib di kantor kepolisian.

Dilanjutkan,Hennita Wati Lubis mempunyai harapan yang tinggi kepada penegak hukum yaitu Mapolres Tapanuli Selatan agar menindaklanjuti laporannya, sebab kurang lebih dari 1(satu) tahun laporannya oknum yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan ke Polres Tapanuli Selatan belum juga menetapkan tersangka dan penangkapan terhadap oknum yang melakukan kekerasan dan pelecehan terhadapnya, sehingga saya mengalami trauma yang mendalam, apalagi oknum tersebut diduga masih melenggang dan berkeliaran di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang Toru Kab.Tapanuli Selatan seakan-akan mereka kebal hukum.

Hamid Sulton Harahap (48) mengucapkan terkait laporan dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap istrinya ( Hennita Wati Lubis), supaya penegakan hukum ditegakkan seadil-adilnya, ia juga menegaskan agar pihak Polres Tapanuli Selatan menetapkan status tersangka dan melakukan penangkapan kepada oknum yang telah melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap istrinya, saya tidak menerima perlakuan yang dilakukan oleh oknum pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap istrinya, tolong kepada polres Tapanuli Selatan jangan main-main, bayangkan istri anda dilakukan seperti istri saya, suami mana didunia ini yang tidak geram dan marah ketika istrinya diperlakukan tidak senonoh di depan umum."

Awak media mencoba mengkonfirmasi Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H. melalui WhatsApp Hari Rabu,05/02/2025, belum dapat memberikan tanggapan atas terkait tindaklanjut dari laporan Kekerasan dan pelecehan terhadap ibu Hennita Wati Lubis sampai berita ini naik ke publik.

Didi Santoso Piliang Aktivis Pemerhati Hukum Tabagsel menyoroti kasus dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap seorang wanita di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang Toru Kab.Tapanuli Selatan,menurut informasi dari keluarga korban bahwa, laporan tersebut sudah dilakukan pada Tanggal 04/05/2024 pukul jam 12.15 wib sudah hampir kurang lebih 1(satu) tahun, namun keluarga korban belum tahu bagaimana perkembangan laporannya tersebut, apakah oknum pelaku yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan sudah ditetapkan tersangka atau oknum sudah ditangkap???, kami menghimbau kepada Polres Tapanuli Selatan agar serius dalam menangani laporan Ibu Hennita Wati Lubis, berikan tindakan yang tegas,  kami masih percaya dengan kinerja Polres Tapanuli Selatan. (tim)