Padang Tualang, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., memimpin langsung upacara pelepasan jenazah Kepala Desa Serapuh ABC, Abdul Rahman, di kediaman almarhum di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Minggu (19/1/2025).

Dalam suasana penuh duka, Pj Bupati Langkat menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Abdul Rahman yang dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi. "Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Langkat, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas segala pengabdian yang telah beliau berikan selama ini. Semoga semua itu menjadi ladang amal ibadah," ujar Faisal Hasrimy dalam pidatonya.

Abdul Rahman lahir di Langkat pada 3 Oktober 1966 dan meninggalkan seorang istri, Rosnidar, serta tiga orang anak. Riwayat pendidikannya meliputi SDN 050734 Serapuh Asli, SMP Negeri 1 Tanjung Pura, SMA Negeri 1 Tanjung Pura, dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi Tunas Pelita Binjai. Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Serapuh ABC periode 2019-2025, ia pernah menjadi Ketua Gapoktan, Sekretaris BPD, dan guru SMP.

Upacara pelepasan jenazah dipimpin oleh Pj Bupati Langkat, didampingi Camat Padang Tualang, Muhammad Izwanda, SE, yang bertugas sebagai komandan upacara. Prosesi ini dihadiri keluarga, kerabat, perangkat desa, dan masyarakat setempat.

Dalam penutup pidatonya, Faisal Hasrimy mengenang almarhum sebagai sahabat yang berkontribusi besar bagi desa dan masyarakat. "Selamat jalan, sahabat kami. Semoga Allah melapangkan kuburmu, membebaskanmu dari siksa kubur, dan menempatkanmu di surga-Nya," tutupnya dengan penuh haru.(ikp/kominfolangkat).

Padangsidimpuan, Jumat.(24/01/2025).

Mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Sorituwa Agung Tampubolon, S.H, Rabu (22/01/2025), pada perkara Nomor 450/Pid.B/2024/PN.Psp, Kuasa Hukum terdakwa "ESS", Heri Triska Siregar, S.H dan Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar memutus perkara dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Kepada media, Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, selaku pengacara dari terdakwa ESS, menyebut pada saat sidang agenda pembuktian yang menampilkan sebuah video visual rekaman ponsel di persidangan tidak menggambarkan atau mengartikan sebuah hasutan atau ajakan untuk melakukan suatu tindak kekerasan sebagaimana tuduhan itu dituduhkan terhadap ESS.

"Ada video yang diputar saat persidangan, namun video itu tidak jelas dan tidak membuktikan adanya kata - kata hasutan atau ajakan," sebut Pangiutan Tondi Lubis S.H, MH, Kamis (23/01/2025)."

"Namun fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa ke enam orang tervonis tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa keenam orang tersebut menerangkan secara jelas dan gamblang bahwa mereka tidak ada dihasut  maupun dipengaruhi oleh Terdakwa, justru terdakwa adalah merupakan orang yang melerai kericuhan tersebut," terang, Pangiutan Tondi, menjelaskan fakta - fakta persidangan.

Lebih lanjut dijelaskan, Pangiutan Tondi Lubis, S.H, M.H, perihal yang menyeret "ESS" dalam dugaan tindak pidana yang bergulir saat ini berawal dari terpidana 6 orang yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Gate R 17 PLTA marancar pada tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, terpidana tersebut sudah divonis oleh hakim selama 2 tahun 2 bulan pidana penjara.

"fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa ke enam orang tervonis tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa keenam orang tersebut menerangkan secara jelas dan gamblang bahwa mereka tidak ada dihasut  maupun dipengaruhi oleh Terdakwa, justru terdakwa adalah merupakan orang yang melerai kericuhan tersebut," Jelas Pangiutan Tondi Lubis, SH, M.H.(tim)

Medan.Jum'at.(24/01/2025).

Masyarakat Kab. Padang Lawas Utara menyoroti  anggaran atribut dan pakaian Anggota DPRD Padang Lawas utara periode 2024-2029, anggaran tersebut menggelontorkan Milyaran rupiah, menggunakan APBD T.A 2024.

Puluhan masyarakat dan mahasiswa beramai-ramai mengkritik dan melakukan aksi unjuk rasa damai dan serta melakukan laporan langsung kantor Kejati-Sumut pada hari  rabu kemarin (22/1).

Sekretaris Umum (Sekum) KOHATI BADKO HMI Sumatera Utara (Sumut) Winda Fatma Ningsih Harahap angkat bicara dan menghubungi awak media melalui WhatsApp dengan nomor handphone +62 821-6769-* menyampaikan bahwa terkait yang beredar informasi dari masyarakat dan juga media sosial yang lagi trending topik di kalangan masyarakat Kab. Padang Lawas Utara tersebut.

Winda menyebutkan bahwa ada baiknya Sekretaris Dewan beserta jajaran Pimpinan DPRD Kab.Padang lawas utara atau yang membidanginya dapat merespon cepat, serta mengklarifikasi rincian terkait besaran anggaran pengadaan tersebut agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan tinggi kepada wakil rakyat.

Dilanjutkan, Winda  merupakan masyarakat dan juga putri asli dari kab. PALUTA  yang saat ini sedang beraktivitas di Kota Medan. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan juga mahasiswa tetap mengawasi anggaran tersebut sehingga penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dalam penggunaannya.

Ditambahkan, "Jika memang terdapat adanya benar dan terindikasi praktek KKN, Winda berharap kepada APH segera melakukan langkah-langkah hukum, sebab kita semua berharap Kab. padang lawas utara harus bersih dari praktek KKN dan itu harus  dimulai dari lembaga pemerintah baik eksekutif maupun legislatif karena itu merupakan bagian dari amanah konstitusi bangsa." ujarnya.

Terakhir, Winda juga memberikan pesan; “Kepada bapak/ibu Anggota DPRD Padang Lawas Utara periode 2024-2029, harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan menepati janji -janji politiknya semasa berkampanye, kami sebagai social control akan terus memantau kinerja para wakil rakyat kami," Tegasnya.(tim)

Medan.Sabtu.(25/01/2025)

Ketua PC PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga menghubungi awak media melalui whatsapp dengan nomor +62 852-6229-** menyebutkan bahwa, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Ro. 4,2 Miliar untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara pada tahun 2024.

Dilanjutkan, Dana bantuan yang dimaksud untuk mendukung dalam pengembangan dan kesejahteraan civitas akademik serta menunjang peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri khususnya Universitas Islam Negeri. Namun, muncul informasi dari berbagai kalangan para mahasiswa apakah anggaran tersebut tepat sasaran di dalam penggunaannya.

Diteruskan, Dedi Arisandi Ritonga ketua PC PMII Kota Medan meminta agar pihak kampus yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) agar melakukan transparan terhadap bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Kemana dana Rp.4,2 miliar tersebut digunakan???

Ditambahkan Dedi, Regulasi yang mendasari penyaluran dana bansos ini diatur dalam beberapa aturan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya penyediaan dana untuk mendukung pendidikan tinggi yang berkualitas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga menjadi landasan bagi pengelolaan dana di perguruan tinggi negeri, termasuk untuk UIN Sumatera Utara.

Anggaran yang digelontorkan dengan anggaran sebesar Rp.4,2 miliar untuk bertujuan kemajuan pendidikan di UIN Sumatera Utara, publik dan masyarakat luas perlu mengetahui kejelasan dalam penggunaan dana tersebut.

Dalam hal ini, Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dana bantuan sosial yang bersumber dari anggaran negara atau daerah harus dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik.

"Beberapa pihak mempertanyakan apakah dana tersebut benar-benar sampai pada tujuan yang diinginkan, apakah digunakan secara efisien untuk kebutuhan mahasiswa dan pengembangan fasilitas pendidikan, atau apakah ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, dalam beberapa kesempatan, laporan masyarakat menunjukkan adanya ketidakjelasan terkait penggunaan dana tersebut, terutama dalam hal alokasi untuk program-program yang seharusnya langsung dirasakan oleh mahasiswa, seperti beasiswa, pengembangan fasilitas, atau program pengajaran dan penelitian," Ungkapnya

“Selain itu, dalam regulasi yang ada, dana bantuan sosial harus digunakan untuk tujuan yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, pengawasan dari pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak diselewengkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya."Tandasnya

Rincian penggunaan anggaran Rp.4,2 Milliar!!!"

"Kemana dana 4,2 miliar yang dialokasikan dari Provinsi Sumatera Utara untuk UIN Sumatera Utara ini sebenarnya pergi?, Harapan mahasiswa dan publik agar pihak kampus UIN-Sumut kiranya melakukan transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan yang besar dibenak mahasiswa dan publik."Ungkapnya.(tim)

Medan.Kamis.(23/01/2025).

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara ( GMPK Sumut ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan bahwa adanya dugaan korupsi pada pengerjaan  pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu senilai Rp 12 Miliar yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum di Sumatera Utara ini.

Diterangkan dalam orasinya AZ Panjaitan selaku ketua umum GMPK Sumut menyebutkan bahwa proyek pembangunan konstruksi yang terkesan pemborosan anggaran serta terindikasi bancakan  proyek oknum ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara berinisial SN yang disebut-sebut, mengakui dirinya sebagai salah seorang kepala daerah di Sumatera Utara. Terlihat proyek dengan anggaran 12 miliar tersebut terkesan dikerjakan asal asalan dan diduga sarat korupsi.

"Saat awal pembangunan,kami mendapat informasi bahwa ada pembangunan kantor di lokasi permukiman kami. Katanya kantor pajak, kami telusuri proses tendernya di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), terlihat jelas sebuah perusahaan beralamat di Medan yang statusnya perusahaan yang disewa-sewakan dan pernah terindikasi kasus hukum,"ujar AZ Panjaitan. 

Berawal dari LPSE, diterangkan AZ Panjaitan memaparkan; “kami mendalami proses perjalanan tender hingga pengerjaan proyek tersebut, bahwa saat melakukan penawaran proyek terlihat hanya 2 (dua) perusahan yang melakukan penawaran yaitu CV Sanjaya dan CV Citra Amanda sebagai pemenang tender. Akan tetapi, CV. Amanda Citra Yang Beralamat di Jl. SM. Raja Km. 11 Komplek Riviera Bloc. CL No. 148 Medan diberi tanda bintang sebagai pemenang oleh pihak Pokja Biro pengadaan barang dan jasa."

"Yang menjadi persoalan, perusahaan yang dikalahkan pihak Pokja menawar lebih rendah  yaitu CV Sanjaya diduga sebagai perusahaan pendamping pemenang tender yang status perusahaannya juga kerap disewa-sewakan diduga para mafia proyek di Pemerintah Provinsi Sumut. "Jelasnya.

Dalam orasinya,"AZ Panjaitan Ketua GPK Sumut  kembali menerangkan, bahwa CV Sanjaya terkesan tidak melakukan sanggahan serta seakan diam dikalahkan, meskipun perusahaannya sebagai penawar terendah, sehingga menjadi penilaian masyarakat bahwa diduga ini ada Permainan.

Ditambahkan, AZ Panjaitan mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek diketahui sudah dilakukan pembayaran 100 persen, meskipun belum diselesaikan serta belum melakukan berita acara serah terima (BAST), dikarenakan diduga munculnya tawaran pihak rekanan yang berjanji memberikan Fee Proyek yang lebih besar.

Dilanjutkan, “Menguat kenapa CV Sanjaya juga merupakan perusahaan pendamping yang digunakan rekanan melakukan penawaran terendah tidak dimenangkan,diduga oknum ASN berinisial  SN melalui PPK bernama Faisal Amanda Nasution menyampaikan, jika CV Sanjaya yang dimenangkan, diduga fee terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk memenangkan tender atau mendapatkan proyek tersebut,"tegasnya.

Oleh karena itu, AZ Panjaitan sebelum mengakhiri aksi unjuk rasa mereka,  Sebagai komitmen mereka terus  mengawal persoalan ini, dengan melanjutkan aksi di KPK-RI dan Kejaksaan Agung-RI agar menjadi perhatian khusus untuk diusut tuntas.*(tim)

Stabat, Langkat - 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Langkat mengeluarkan klarifikasi resmi terkait isu tenda berbayar yang mencuat selama perhelatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275 tahun 2025, pada Jumat (17/01/2025). Klarifikasi ini merespons kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan jual beli stand pameran yang mengatasnamakan Disbudpar.

Kadisbubpar Langkat menegaskan bahwa pihaknya telah menyediakan 100 stand secara gratis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, kecamatan, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Kami menyediakan 50 stand berukuran 5x5 meter dan 50 stand berukuran 3x3 meter dengan warna putih, tanpa biaya apa pun," jelasnya.

Menurut Kadisbubpar, tingginya animo pelaku UMKM lokal maupun dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengakomodasi antusiasme ini, pihaknya melibatkan Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM) serta Himpunan Mahasiswa Langkat (Himala).

"Stand tambahan yang dikelola oleh Forda UKM dan Himala disewakan dengan tarif Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 untuk ukuran 3x3 meter dan 2x2 meter selama empat hari. Pengelolaan ini telah disepakati dalam rapat sebelum pelaksanaan acara dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Forda UKM dan Himala," tambahnya.

Namun, ia juga menyampaikan temuan di lapangan terkait sejumlah tenda dan teratak yang tidak dikelola oleh Forda UKM maupun Himala. "Setelah kami investigasi, tenda-tenda tersebut ternyata disewakan oleh oknum organisasi dan masyarakat tertentu. Hal ini menjadi perhatian serius kami untuk penyelenggaraan ke depan yang lebih baik," tegas Kadisbubpar.

Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Langkat di masa mendatang semakin optimal.

"Semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bersatu sekata, berpadu berjaya," tutupnya.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat -

Langkat memperingati hari jadinya yang ke-275 dengan meriah pada Jumat (17/1/2025). Acara diawali Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Langkat yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., didampingi Pj Gubernur Sumatera Utara, Drs. H. Agus Fatoni, M.Si.

Rangkaian perayaan dilanjutkan dengan Resepsi HUT di Alun-Alun T. Amir Hamzah, Kota Stabat, mengusung tema “Berkolaborasi Dalam Rangka Membangun Kabupaten Langkat.”

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat menyampaikan tekad untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

“Peningkatan ekonomi ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah provinsi dan pusat. Kami optimis di 2025 perekonomian Langkat akan semakin maju,” ucap Faisal Hasrimy.

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengapresiasi kemajuan Langkat yang dinilainya sebagai hasil kebersamaan dan kekompakan. “Kemajuan Langkat juga memberikan kontribusi besar bagi Sumatera Utara,” ujar Fatoni seraya mengucapkan selamat HUT ke-275 kepada seluruh masyarakat Langkat.

Resepsi yang dihadiri ribuan masyarakat turut diramaikan dengan berbagai stand UMKM yang mencatat perputaran uang hingga ratusan juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Langkat mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT ini sebagai motivasi untuk terus membangun daerah dengan menjunjung nilai luhur budaya.

“Langkat harus terus bergerak maju, tanpa melupakan warisan budaya dari para pendahulu,” tegas Faisal Hasrimy.

Acara ditutup dengan pemberian cendera mata kepada masyarakat berprestasi, antara lain:

- Ny. Alm. Fuad AMS, pencipta Mars Kabupaten Langkat

- Juara lomba pantun, puisi, dedeng, vlog wisata, artikel ilmiah, hingga olahraga tingkat nasional dan internasional.

Tak hanya itu, Kementerian Pariwisata menyerahkan bantuan sarana pariwisata, dan Pj Bupati menyerahkan KTP elektronik kepada pemuda berusia 17 tahun sebagai simbol harapan baru di hari jadi Langkat.

Perayaan ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak maju demi Langkat yang lebih baik.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, memimpin upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Langkat, Jumat (17/1/2025). Upacara ini diikuti dengan antusias oleh para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, yang tampil dalam balutan pakaian khas Melayu, mempertegas identitas budaya daerah.

Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah H. Amril, S.Sos., M.AP., para Asisten Bupati, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan camat se-Kabupaten Langkat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Faisal Hasrimy menyampaikan rasa syukur atas pencapaian usia Kabupaten Langkat yang ke-275. “Hari ini dengan rasa syukur, kita merayakan hari jadi Kabupaten Langkat yang kita cintai ini. Semoga rangkaian kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Ia juga memberikan pesan kepada ASN untuk terus meningkatkan kinerja. “Memasuki tahun 2025, saya harap agenda-agenda tahun 2024 dapat kita tuntaskan dengan baik, begitu pula pekerjaan di tahun ini. Terima kasih kepada para ASN atas dedikasinya. Kita juga harus berperan aktif mendukung program-program Presiden,” tegas Faisal.

Usai upacara, Pj. Bupati menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris:

1. Ibu Jamila (ahli waris almarhum Warsino, pekerja rentan Pemda Langkat/Bilal Mayit), menerima Rp42 juta.

2. Ibu Soniah (ahli waris almarhum Rusiono, pekerja rentan Pemda Langkat/Penggali Kubur), menerima Rp42 juta.

3. Ibu Maisurah (ahli waris almarhum Eriadi S.R., pekerja rentan Pemda Langkat/Bilal Mayit), menerima Rp42 juta.

Selain itu, hibah barang dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat juga diserahkan kepada tiga penerima:

1. Riesqi Presiela: alat perlengkapan salon.

2. Siska Matondang: oven gas.

3. Indra Syahputra: mesin kopi.

Sebagai penutup, Pj. Bupati Langkat menyempatkan diri untuk berfoto bersama peserta upacara, mengabadikan momen penuh makna dalam perayaan hari jadi Kabupaten Langkat yang bertema semangat kebersamaan dan kontribusi.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Peringatan Hari Jadi ke-275 Kabupaten Langkat berlangsung khidmat dengan acara Haflah Al-Qur'an yang diadakan di Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, pada Kamis (16/1/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, bersama ribuan masyarakat yang antusias merayakan momen istimewa ini.

Acara diawali dengan pemberian santunan kepada 100 anak yatim, diikuti lantunan ayat suci Al-Qur'an dari qari dan qariah terbaik, serta tausyiah agama oleh Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Langkat juga menerima Bale Khatam Al-Qur'an dari Ikatan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (IGTPQ) Kabupaten Langkat sebagai simbol komitmen meningkatkan nilai keagamaan di Langkat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum hari jadi sebagai refleksi bersama untuk memperkuat persatuan dan membangun Langkat yang lebih baik.

“Perayaan Hari Jadi ke-275 ini bukan hanya menjadi simbol perjalanan sejarah, tetapi juga tonggak semangat baru untuk terus berkontribusi membangun Langkat yang sejahtera dan religius,” ujar Faisal Hasrimy.

Pj. Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan Pilkada yang berjalan damai dan mengumumkan pemimpin terpilih Kabupaten Langkat, H. Syah Afandin, SH, bersama istrinya, Tiorita Br Surbakti, SH. Ia mengajak masyarakat mendukung kepemimpinan baru tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Langkat.

“Mari kita dukung pemimpin kita, bantu mereka dalam menjalankan amanah demi Langkat yang lebih baik. Dengan menebarkan kebaikan, insyaallah kita akan menuai keberkahan,” tambahnya.

Dalam tausyiahnya, Ustadz Ahmad Al-Habsyi mengingatkan pentingnya memperlakukan manusia dengan baik. “Jika kita belum bisa memberikan manfaat, jangan memberikan mudarat. Jika kita belum bisa memberi kebahagiaan, jangan memberi kesedihan. Dan jika kita belum bisa memuji, jangan mencela,” ujar Ustadz Ahmad Al-Habsyi.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Al-Habsyi, memohon keberkahan dan kemajuan untuk Kabupaten Langkat di masa depan.

Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda Langkat, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, S.I.K, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, para pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator di lingkungan Pemkab Langkat, Kakan Kemenag Langkat, Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, pengurus DWP Langkat, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru TPQ, serta wali santri TPQ se-Kabupaten Langkat.

Peringatan Hari Jadi ke-275 Kabupaten Langkat ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat harmoni, meningkatkan nilai-nilai keagamaan, dan bersama-sama membangun kabupaten yang maju, sejahtera, dan religius.(ikp/kominfolangkat).

Langkat - 

Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, melalui Sekda Langkat Amril, S.Sos, M.AP, menghadiri kunjungan kerja Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto di wilayah Kodim 0203/LKT, Kamis (16/1). Acara yang berlangsung di Aula Kodim 0203/LKT Kota Binjai ini turut dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana, serta sejumlah pejabat daerah dan instansi terkait lainnya.

Kunjungan kerja tersebut fokus pada pembahasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Dalam kesempatan itu, Pangdam I/BB melakukan peninjauan langsung ke lokasi bekas barak narkoba di Desa Emplasmen, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto menyampaikan bahwa pemusnahan barak narkoba merupakan bentuk nyata komitmen TNI/Polri dan stakeholder lainnya dalam menindak peredaran narkoba sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden. “Barak-barak yang telah digerebek dan dimusnahkan akan dialihfungsikan menjadi fasilitas latihan Yonif 100/PS, sehingga tidak ada lagi peluang bagi jaringan narkoba untuk kembali beroperasi,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat, termasuk Danrem 022/PT Kolonel Inf. Tagor Rio Pasaribu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Pj Bupati Deli Serdang Ir Wiriya Alrahman, M.M., Dandim 0203/LKT Letkol Arh Fx Ibnu Hardiyanto, serta Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si.

Sekda Langkat Amril, yang mewakili Pj Bupati Langkat, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh TNI/Polri. “Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan TNI, Polri, dan masyarakat dalam memberantas narkoba. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan mendorong kolaborasi lebih erat dalam upaya pencegahan dan penanganannya,” ujar Amril.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memerangi narkoba, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan Langkat yang bersih dan bebas dari narkoba.(ikp/kominfolangkat).

Medan.Rabu.(22/01/2025).

Forum Mahasiswa Penindak Korupsi (FMPK) Perwakilan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adanya dugaan dugaan Mark-Up pada pengadaan pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD PALUTA T.A 2024.

Terpantau awak media terbentang spanduk di depan pagar kejaksaan tinggi sumatera utara (Kejati-Sumut) dengan tulisan " Usut dugaan Mark-Up pada pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) DPRD PALUTA T.A 2024 dengan Taggar  #Sekwan

Media juga berhasil mewawancarai perwakilan massa aksi unjuk rasa dan juga selaku  koordinator aksi  A.Sayati FMKP-Sumut, menyampaikan aspirasi sekaligus melaporkan kepada kejaksaan tinggi sumatera utara dengan Nomor:016/D5/FMPK-SU/01/2025 

perihal : dugaan Mark up belanja barang pakaian sipil lengkap (PSL) Anggota DPRD Padang Lawas Utara T.A 2024.

A. Sayuti menyampaikan laporan mereka sudah diterima langsung PTSP Kejatisu dengan petugas saudari lisa, Sayuti juga mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara supaya segera memanggil dan memeriksa sekretaris Dewan, Pejabat pembuat komitmen serta pimpinan anggota DPRD PALUTA, sebab atas kegiatan pengadaan ini kami perkirakan ada kerugian negara yang hampir ratusan juta rupiah, yang dimana terjadinya harga yang tertera di anggaran kami duga tidak sesuai dengan pengadaan yang sudah dibelanjakan.

Kejaksaan tinggi sumatera utara menyambut baik para aksi mahasiswa serta berterimah kasih sudah kondusif selama melakukan aksi unjuk rasa, dimana massa FMPK-SU disambut  juliana sinaga selaku jaksa fungsional.

Juliana juga menyampaikan kepada massa aksi dalam tanggapannya terkait laporan ini "kami tindak lanjuti serta mempelajari, bila memang kuat adanya indikasi kami akan segera memerintahkan jajaran Kejari padang lawas utara, serta supaya menindaklanjuti aspirasi adek-adek mahasiswa kiranya masukkan laporan langsung ke Kantor kita, Kejati-Sumut akan melakukan proses dan memeriksa laporan dugaan Mark-Up yang dilakukan adik-adik mahasiswa."Ungkapnya.

Ahmad Sayuti Nasution menegaskan kembali kepada kejaksaan tinggi sumatera utara bila memang laporan kami tidak dilanjuti maka mereka akan datang kembali dengan massa yang lebih besar, seterusnya mereka akan selalu memantau perkembangan laporan yang hari yang layangkan hari ini, secara tegas mereka masih percaya kinerja Kejati-Sumut.(tim)

Medan,-

Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara ( GMPK Sumut ) menghubungi awak media melalui WhatsApp dengan nomor handphone +62-822-8017-** menyebutkan bahwa adanya dugaan korupsi pada pengerjaan  pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Aek Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara dengan pagu senilai Rp 12 Miliar menuai kecaman dan sorotan.senin(21/1).

Pasalnya, proyek pembangunan konstruksi yang terkesan pemborosan anggaran serta terindikasi bancakan  proyek oknum ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara berinisial SN yang disebut-sebut, mengakui dirinya sebagai salah seorang kepala daerah di Sumatera Utara. 

Hal tersebut tegas disampaikan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara ( GMPK Sumut ) usai melayang Surat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut)  agar dilakukan audit investigasi oleh aparat penegak hukum  untuk menunjukkan kepada rakyat terhadap penggunaan uang negara yang tepat sasaran.

"Saat awal pembangunan,kami mendapat informasi bahwa ada pembangunan kantor di lokasi permukiman kami. Katanya kantor pajak, kami telusuri proses tendernya di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), terlihat jelas sebuah perusahaan beralamat di Medan yang statusnya perusahaan yang disewa-sewakan dan pernah terindikasi kasus hukum,"ujar AZ Panjaitan. 

Berawal dari LPSE tersebut, lanjut AZ Panjaitan memaparkan kami mendalami proses perjalanan tender hingga pengerjaan proyek tersebut, bahwa saat melakukan penawaran proyek terlihat hanya 2 (dua) perusahan yang melakukan penawaran yaitu CV Sanjaya dan CV Citra Amanda sebagai pemenang tender.

Akan tetapi, CV. Amanda Citra Yang Beralamat di Jl. SM. Raja Km. 11 Komplek Riviera Bloc. CL No. 148 Medan diberi tanda bintang sebagai pemenang oleh pihak Pokja Biro pengadaan barang dan jasa.

"Yang menjadi persoalan, perusahaan yang dikalahkan pihak Pokja menawar lebih rendah yaitu CV Sanjaya diduga sebagai perusahaan pendamping pemenang tender yang status perusahaannya juga kerap disewa-sewakan diduga para mafia proyek di Pemerintah Provinsi Sumut. "Jelasnya.

"Kenapa dugaan kami bahwa kedua perusahaan itu disewa bersamaan kontraktor penyedia yang terindikasi sebagai " Pengantin"  proyek?, dijelaskan AZ Panjaitan Ketua GMPK Sumut  kembali menerangkan, bahwa CV Sanjaya terkesan tidak melakukan sanggahan serta seakan diam dikalahkan, meskipun perusahaan sebagai penawar terendah.

Dilanjutkan, AZ Panjaitan mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek tersebut diketahui sudah dilakukan pembayaran 100 persen, meskipun belum diselesaikan serta belum melakukan berita acara serah terima (BAST), dikarenakan diduga munculnya tawaran pihak rekanan yang berjanji memberikan Fee Proyek yang lebih besar.

"Menguat kenapa CV Sanjaya juga merupakan perusahaan pendamping yang digunakan rekanan melakukan penawaran terendah tidak dimenangkan,karena Oknum ASN berinisial  SN melalui PPK bernama Faisal Amanda Nasution menyampaikan, jika CV Sanjaya yang dimenangkan, fee terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk setoran."tegasnya.

Oleh karena itu, kata AZ Panjaitan sebelum mengakhiri,”Sebagai komitmen mereka sebagai bagian pilar kebangsaan dan kontrol sosial, mengawal persoalan ini, melalui  aksi unjuk rasa di Kejaksaan tinggi Sumut dan Markas Polda Sumut, agar menjadi atensi untuk di usut tuntas. "

Meskipun, "kata AZ Panjaitan lagi, bahwa Koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sudah melakukan pendampingan.

"kami mendukung KPK-RI, agar terus melakukan penelusuran diduga fee proyek serta adanya konspirasi antara Bapenda dengan Pemkab Labuhanbatu Raya dalam hal penetapan perusahaan pemenang proyek yang disebut-sebut anak main Bupati berinisial HS, meskipun nantinya Polda Sumut dan Kejati Sumut juga melakukan investigasi yang sama" Pungkasnya.(tim)

Mandailing Natal,- 

Reklamasi lahan berupa kegiatan penanaman jagung serentak diseluruh Indonesia dilaksanakan pada bekas lokasi penambangan emas di Jambur Tarutung kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing  Natal pada Selasa,(21/1/2025)

Hadir dalam acara kegiatan ini unsur muspika Kotanopan.Kapolsek,mewakili kacabjari,BPP Dinas Pertanian,Kalapas,mewakili camat,koramil dan Ka KUA,tokoh masyarakat, anggota kelompok Tani Saroha serta pihak swasta selaku donatur pelaksana kegiatan.

Arya Benni Daulay kepala BPP  (Balai Penyuluh Pertanian) Kotanopan dalam arahannya mengatakan "Dalam rangka menuju ketahanan pangan nasional,kelompok Tani Saroha telah menargetkan 5 hektar lahan di wilayah Saba Arambir kelurahan Jambur Tarutung kecamatan Kotanopan.

Dalam upaya pelaksanaan reklamasi ini banyak tantangan yang dihadapi oleh anggota kelompok tani.Apalagi lokasi reklamasi ini tidak datar lagi,banyak bekas galian dan gundukan pasir batu.Di Butuhkan uluran tangan dari pihak swasta,karena untuk membuat lokasi ini kembali datar dan bisa ditanami,diperlukan alat berat.Tentu ini memerlukan biaya yang cukup besar,"paparnya.

Kapolsek Kotanopan AKP Parlaungan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak swasta Mara Ginda yang telah mau memberikan bantuan untuk terlaksananya reklamasi lahan ini.

Lanjut AKP Parlaungan "Kegiatan ini merupakan dukungan kita kepada program presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.Indonesia menargetkan penanaman satu juta Hektar tanaman jagung.Ini merupakan kerjasama antara Polri,Kementan,GAPKI,Perhutani,Inhutani,Swasta dan swadaya petani.Sesuai pernyataan presiden,negara yang kuat adalah negara yang aman dan mempunyai ketahanan pangan yang kuat.Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung kegiatan ini.

Sampai saat ini polsek Kotanopan sudah mempunyai sekitar 8 Hektar lahan dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan nasional.Kami siap mendukung 

pihak swasta dalam komitmen untuk mengembalikan lokasi ini agar dapat berfungsi kembali seperti semula.

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional,kita siap mendukung dan memberikan solusi apabila ada masalah atau kendala dilapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.Apalagi di tahun ini,Indonesia tidak akan melakukan impor jagung dari luar negeri,maka kita harus siap mendukung,"ujarnya.

Setelah acara doa yang dipimpin perwakilan KUA Kotanopan,acara ditutup dengan penyerahan pupuk organik dan bibit jagung kepada kelompok tani.Kemudian penanaman jagung secara serentak dilaksanakan oleh anggota kelompok tani dan kapolsek beserta perwakilan muspika Kotanopan.

(INDRA KUSUMA)

Langkat-

Dalam rangka mendukung pemenuhan gizi anak anak usia pelajar di Kabupaten Langkat, Polres Langkat bersama Bhayangkari Cabang Langkat menggelar kegiatan Perdana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Sekolah SLB(Sekolah Luar Biasa) Negeri Stabat yang ada di wilayah Kabupaten Langkat, pada Senin (20/01/2025) Pukul 10.00 Wib.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Langkat Ny Ayu David, turun langsung melaksanakan kegiatan serta ikut membagikan porsi makanan bergizi kepada siswa SLB Negeri Stabat. Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh puluhan anak-anak pelajar SLB Negeri Stabat.

Kapolres Langkat menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap pemenuhan kesehatan dan gizi anak-anak, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

“ Anak-anak adalah masa depan Bangsa. Dengan mencukupi kebutuhan gizinya, kita berkontribusi dalam menciptakan generasi bangsa yang kuat, sehat dan cerdas ” Ujar AKBP David Triyo Prasojo.

Ditambahkannya, dengan digelarnya Perdana makan bergizi gratis ini, Polres Langkat mendorong pemenuhan standar gizi bagi anak anak pelajar, selain itu, kegiatan ini adalah bentuk dukungan Polres Langkat dalam mensukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu Program Makan Bergizi Nasional.

Harapannya dengan adanya program ini dapat memberikan asupan gizi yang baik bagi anak anak, dan kita turut andil dalam mewujudkan generasi Indonesia Emas ” jelas Kapolres.

Senada dengan Kapolres Ketua Bhayangkari Cabang Langkat Ny Ayu David dalam kesempatannya menyampaikan bahwa  makan bergizi gratis ini digelar pada tanggal 20 Januari 2025. Dirinya juga menyampaikan untuk menu makanan di sesuaikan dengan kebutuhan gizi anak yang terdiri dari nasi putih, sayuran, lauk protein, buah buahan serta ditambah dengan susu segar yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak anak.

“ penyiapan masakan maupun penyajiannya dilakukan secara mandiri oleh Ibu-ibu anggota Bhayangkari ” Pungkas Ny Ayu David.

Para peserta yaitu anak-anak tampak senang menikmati makanan yang telah disiapkan. Kegiatan ini juga diwarnai dengan suasana kekeluargaan dan interaksi yang hangat antara Kapolres Langkat, Ketua Bhayangkari Langkat bersama anak anak pelajar SLB Negeri Stabat.

Salah satu orang tua siswa, Ibu Dewi menyampaikan pendapatnya terkait  makan bergizi gratis yang dilaksanakan di SLB Negeri Stabat tempat anak nya bersekolah. Dirinya mengapresiasi atas program Polres Langkat bersama Bhayangkari Cabang Langkat yang menggelar Perdana Makan bergizi Gratis.

“ Alhamdulillah anak saya sangat suka dan lahap menyantap menu makanan yang disediakan oleh Ibu-ibu Bhayangkari, dimana menu yang disajikan menurut saya sudah sangat komplit dan sehat ditambah lagi dengan pengadaan susu segar yang pastinya disukai oleh anak anak. Tentunya kami sebagai orang tua sangat mendukung dan mengapresiasi kepada Pemerintah dan Kepolisian atas kegiatan ini dengan harapan melalui makan bergizi ini, tumbuh kembang anak anak akan semakin optimal ” Ujarnya.

Sumber: Humas Polres Langkat