Mandailing Natal.(14/12/2024).

EY (40) selaku ibu kandung dengan inisial SR (9), SR (korban) mendapatkan Dugaan tindak pidana cabul saat diluar rumah tepatnya di daerah Jl Lingkungan 1(satu) Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Mandailing Natal (Madina) RT 000, RW 000, secara resmi telah membuat laporan ke Polres Mandailing Natal (Madina).

Salah satu warga berdomisili tinggal di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Madina EY juga selaku Ibu Kandung dari SR Korban atas tindak pidana Cabul atau Kejahatan yang masih berstatus anak dibawah umur atau masih tahap pengawasan dari kedua orang tuanya, melakukan laporan ke Polres Madina tersebut, tertuang dalam laporan Polisi No.LP/B/62/III/2024/SPKT/POLRES Mandailing Natal/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 5/Maret/2024 pukul 11.21Wib".

Pihak Polres Mandailing Natal juga secara resmi telah menerima laporan tersebut yang tertuang pada surat tanda penerimaan laporan No.STPL/62/III/2024/SPKT/POLRES Mandailing Natal/POLDA SUMATERA UTARA.

Di dalam laporan Polisi tersebut,  Ibu kandung korban atau EY melaporkan dugaan tindak pidana Cabul atau kejahatan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP."

Kepada wartawan, EY menyampaikan harapannya agar Polres Madina, dapat menindaklanjuti laporannya secara serius. Ia juga meminta Polres Madina agar memanggil terlapor berinisial L untuk di proses pemeriksaan atas kasus ini.

"Kami berharap, Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H S.I.K dan seluruh jajarannya dapat menangani peristiwa yang menimpa putri kesayangan kami ini dengan serius," harap EY.

Kronologis kejadian bermula pada Hari Senin (04/03/2024) lalu sekitar pukul 17.30 Wib tempat kejadian perkara dirumah korban ketika inisial N sedang pergi berbelanja ke warungnya EY,dimana N melihat diduga terlapor L dan SR korban, keluar dari kamar gudang, sementara korban masih didalam kamar sedang memakai celana yang sudah dirobek oleh terlapor atau diduga pelaku L, N sontak syok dan menanyakan kepada L,perlakuan apa yang sedang kamu perbuat kepada SR, lantas N melanjutkan dan mengatakan kepada L, kejadian yang ditimpa SR tidak akan sampai disini, saya akan sampaikan kepada ibu korban EY, namun pelaku menjawab "saya tidak takut.” Ujar L dengan nada tinggi.

Semenjak kejadian itu dari bulan Maret sampai sekarang pelaku sudah tidak pernah ada lagi di kelurahan Siabu,akan tetapi pihak perwakilan keluarga pelaku sudah 4 (empat) kali datang ke rumah korban dan membujuk keluarga korban agar mau menerima ganti rugi (uang) dan mau melakukan perdamaian secara kekeluargaan, namun keluarga korban menolak secara tegas,karena harga diri dan masa depan SR lebih berharga dari segalanya. Ungkap EY dengan derai air mata.

Selanjutnya,Didi Santoso Ketua Aliansi Pergerakan Mahasiswa Masyarakat Maju Terintegrasi Tabagsel (Almamater Tabagsel) Mengutuk setiap Pelecehan dan kejahatan terhadap anak dibawah umur.

Didi Santoso beranggapan tidak ada tempat seorang predator anak di Republik ini, harapan kepada bapak Kapolres Mandailing Natal, agar memanggil dan memeriksa oknum pelaku pencabulan anak dibawah umur.

Ditambahkan,Didi Santoso akan melayangkan surat unjuk rasa di depan Mapolres Mandailing Natal dalam hal kasus dugaan Pencabulan anak dibawah umur tersebut,dan kami akan berbondong-bondong dengan jumlah massa yang besar apabila tidak ada tindak lanjut atau proses hukum kepada oknum pelaku pencabulan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dan juga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Muniruddin Ritonga SH.I memberikan komentar terkait video viral di media sosial dan pemberitaan media online oleh kasus dugaan Pencabulan anak dibawah umur tepatnya di Kab.Mandailing Natal, atas terkait dugaan tindak Pencabulan dan kejahatan pada anak dibawah umur di daerah Lingkungan 1 kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Madina apabila benar kejadian tersebut maka tindakan tidak senonoh terhadap si korban itu tidak dibenarkan apapun bentuk alasannya".

Diteruskan,Muniruddin Ritonga S.HI juga mendapat informasi bahwa pihak keluarga korban sudah melakukan laporan resmi ke Polres Madina pada bulan 9 bulan yang lalu, kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, kita minta agar Polres Mandailing Natal segera menuntaskan kasus pencabulan tersebut secara transparan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat agar menunggu dan mempercayakan proses hukum yang akan dilakukan oleh Polres Madina.(tim)

Medan, Sumut - 

Pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional Daerah (Rakornasda) 2024 di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, pada Rabu (11/12/2024). Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah, pejabat tinggi, serta tokoh strategis dari seluruh Indonesia.

Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat, Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP, menegaskan pentingnya Rakornasda ini sebagai momen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam merespons berbagai tantangan pembangunan di tahun 2024 dan seterusnya.

“Rakornasda ini adalah momentum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan pusat dan daerah. Kabupaten Langkat berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas perencanaan guna menghasilkan program-program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien,” ujar Rina Wahyuni saat menyampaikan pesan dari Pj. Bupati Langkat.

Rakornasda 2024 membahas isu-isu strategis, seperti pemerataan distribusi anggaran, pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, agenda ini juga menitikberatkan pada penguatan ekonomi digital, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyebut Rakornasda sebagai wadah penting untuk memperkuat sinergi antar daerah dan merumuskan perencanaan pembangunan yang efektif serta berbasis kebutuhan masyarakat. "Melalui Rakornasda ini, kita memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk saling berbagi informasi, pengalaman, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama antar daerah," ungkapnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional untuk mencapai hasil maksimal di berbagai sektor pembangunan. "Rakornasda kali ini menjadi ajang untuk menindaklanjuti capaian sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang muncul di lapangan," ujarnya.

Dengan berbagai isu strategis yang diangkat, Rakornasda 2024 diharapkan menjadi pijakan penting untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kabupaten Langkat, melalui partisipasinya dalam Rakornasda ini, terus menunjukkan komitmen untuk berperan aktif dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Gerakan Membangun Budaya Anti-Korupsi untuk Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berintegritas” di Grand Hotel Stabat, Selasa (10/12/2024). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, S.Sos, mewakili Pj Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, AP, MAP.

Sekda Langkat, Amril, menegaskan pentingnya budaya anti-korupsi sebagai landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga mendorong seluruh ASN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan integritas tinggi.

“Dengan adanya FGD ini, semoga kita dapat bersama-sama berkomitmen memperkuat budaya anti-korupsi dalam setiap lini pemerintahan untuk mewujudkan ASN yang berintegritas,” ujar Amril dalam sambutannya.

Selain pemerintah daerah, kegiatan ini juga melibatkan pihak Kejaksaan sebagai narasumber strategis. Perwakilan dari kejaksaan menyoroti pentingnya kolaborasi untuk membangun budaya anti-korupsi, terutama di kalangan ASN. Menurutnya, kejaksaan memiliki peran sentral dalam memastikan praktik pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Diskusi interaktif yang diadakan turut menghadirkan berbagai narasumber, termasuk pakar hukum dan pejabat dari instansi terkait. Mereka memberikan wawasan dan strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Peserta FGD juga diajak menyusun langkah-langkah konkrit dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas di setiap aspek pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semua elemen pemerintah dan masyarakat dapat semakin memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini sejalan dengan visi Pj Bupati Langkat untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan Kabupaten Langkat yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menguatkan gerakan budaya anti-korupsi dan menjadikan ASN sebagai teladan integritas di tengah masyarakat.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pendidikan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo, poin 8 yaitu penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah *program* smart board sebagai alat bantu pembelajaran interaktif di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan adalah bagian dari investasi masa depan yang berkelanjutan. “Program ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga mendukung visi pemerintah pusat dalam memperkuat pendidikan berbasis teknologi. Dengan smart board, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan era digital. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Langkat tidak tertinggal dibandingkan daerah maju lainnya,” ujarnya usai meninjau SD Negeri di Kecamatan Stabat yang telah menggunakan teknologi ini, Senin (9/12/2024).

*Pendidikan Berbasis Teknologi sebagai Investasi SDM Unggul*

Langkah menggunakan smart board sebagai media pembelajaran ini difokuskan untuk implementasi transformasi teknologi pembelajaran digital. Pj Bupati Faisal Hasrimy juga menjelaskan bahwa hal ini merupakan investasi jangka panjang yang akan mendukung generasi muda Langkat menjadi SDM yang unggul, melek teknologi dan siap bersaing secara global di dunia yang serba digital ini.

“Ini adalah langkah nyata menuju transformasi pendidikan yang lebih baik. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memberikan akses pembelajaran yang lebih inklusif dan berkualitas,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, DR. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd., menyebutkan bahwa smart board adalah wujud dari pembelajaran modern. “Pendidikan berbasis teknologi ini adalah pondasi penting untuk menciptakan generasi kreatif dan inovatif,” jelasnya.

*Dukungan Akademik dan Profesionalisme Guru*

Peningkatan kualitas pendidikan ini juga didukung oleh pandangan akademisi. Dr. Das Salirawati, M.Si., seorang dosen Universitas Negeri Yogyakarta, dalam seminar Smart Teaching: Solusi Menjadi Guru Profesional pada 13 April 2019 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Dr. Das menyampaikan bahwa guru yang smart harus mampu menciptakan pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selain itu, penguasaan teknologi adalah salah satu elemen penting bagi seorang pendidik yang profesional.

“Guru yang mampu memanfaatkan teknologi seperti smart board tidak hanya menyampaikan materi secara efektif, tetapi juga meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar,” jelas Dr. Das. Hal ini menjadi relevan dalam implementasi program smart board di Kabupaten Langkat, yang didukung dengan pelatihan bagi para guru agar mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal.

*Antusiasme Siswa di Langkat*

Penggunaan smart board telah menghadirkan pengalaman baru bagi para siswa di Kabupaten Langkat. Salah satu sekolah yang telah memanfaatkannya adalah SDN 056604 Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingai. Para siswa di sekolah tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy atas fasilitas baru ini.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Pj Bupati Faisal Hasrimy. Kami sangat senang belajar dengan smart board. Pelajaran jadi lebih seru karena ada gambar dan video yang langsung terlihat di papan tulis,” kata beberapa orang siswa kelas 5.

Hal serupa disampaikan oleh para murid kelas 6, “Kami jadi lebih mudah memahami pelajaran. Terima kasih, Pak Pj. Bupati, sudah memberikan kami smart board ini. Kami jadi semangat belajar setiap hari.”

*Transformasi Digitalisasi Menuju Masa Depan Pendidikan Langkat*

Penggunaan smart board memungkinkan proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif melalui tampilan multimedia, integrasi internet, hingga kemampuan berbagi materi pembelajaran secara digital. Program ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk guru dan kepala sekolah yang menyebutnya sebagai inovasi besar untuk mempercepat transformasi pendidikan di Langkat.

Pj Bupati Faisal Hasrimy menutup pernyataannya dengan optimisme, “Kami yakin langkah ini adalah awal dari lompatan besar untuk Langkat. Digitalisasi pendidikan menjadi dasar untuk menciptakan generasi emas yang siap menghadapi tantangan global.”

Dengan dukungan pemerintah pusat dan penguatan dari elemen pendidikan lokal, Kabupaten Langkat sedang menapaki jalan menuju pendidikan yang modern dan berdaya saing tinggi. Program ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Kabupaten Langkat dalam menciptakan masa depan cerah bagi generasi mudanya.(ikp/kominfolangkat)

Aksi unjuk rasa Satma LMPP Sumut tersebut dipicu oleh adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum PT. Bank Sumut dàlam penyaluran Kredit dan Dugaan Korupsi atas Pembangunan Renovasi kantor senilai Rp. 7 Miliar.

Ketua Umum Satma LMPP Sumut Assuriadi Ritonga mengatakan kepada awak media, bahwa mereka sudah lama menyoroti dugaan korupsi di Bank Sumut, meskipun sudah ada beberapa yang ditahan namun diduga masih ada oknum lainnya yang belum tersentuh oleh hukum. 

Assuriadi juga menjelaskan semakin kuatnya dugaan korupsi tersebut setelah adanya beberapa temuan BPK RI diantaranya  Pemberian Kredit Investasi Angsuran dan Kredit Kebun Sawit Sebesar Rp11,3 Miliar kepada debitur WF pada Kantor Cabang Tanjung Balai Tidak Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Pemberian Kredit Sebesar Rp I5,5 Miliar kepada PT Mutiara Indah Multi dan grup usaha pada Kantor Cabang Tebing Tinggi Tidak Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian Perbankan dan Pemberian Fasilitas Kredit SPK pada PT Budigraha Perkasa Utama senilai Rp7,4 Miliar pada Kantor Cabang Utama Medan Tidak Memperhatikan Track Record Kewajiban Sebelumnya dan masih ada temuan lainnya di beberapa kantor cabang yang ada di sumut.

“Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan, karena ini menyangkut uang Masyarakat, maka kita harus mendesak Aparat Penegak Hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan OJK harus mengambil tindakan untuk mengusut tuntas seluruh Dugaan Korupsi yang ada di Tubuh Bank Sumut ini”Pungkas Asuriadi

Lebih jauh Ketua Umum Satma LMPP Sumut mengungkapkan, dari beberapa sumber memberitakan bahwa selama ini Bank Sumut menyimpan dan menyembunyikan kebobrokan yang sangat berdampak besar pada keberlangsungan Bank Pembangunan Daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut. 

Tak hanya itu, dari sumber lainnya menjelaskan kebobrokan management Bank Sumut juga dapat dilihat dari banyaknya kasus kredit macet. Bahkan aktivis juga mendapat laporan bahwa ada nasabah  yang sudah membeli rumah dengan KPR Bank Sumut, tetapi rumahnya tidak bisa di tempati.

Setelah melakukan Orasi mereka lanjut membacakan tuntutan aksi mereka dan menutup aksi unjuk rasa lalu membubarkan diri. (tim)

Padangsidimpuan.Jum'at.(13/12/2024).

Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Tapsel, Edy Aryanto Hasibuan didampingi Sekretaris Mara Halim Harahap memberikan apresiasi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan yang telah menyahuti aspirasi rakyat untuk menahan pelaku terduga mafia BBM Solar bersubsidi.

Kepada wartawan, Jum'at (13/12), Edy menjelaskan, apresiasi ini diberikan atas sikap demokrasi yang ditunjukkan majelis hakim yang dipimpin oleh Silvianingsih, S.H., M.H. dan didampingi Azhari Prianda Ginting, SH dan Feryandi,S.H., M.H. yang peka terhadap keluhan rakyat. 

Keluhan rakyat bukan bermaksud intervensi terhadap sikap hakim melainkan bertujuan agar perlakuan terhadap mafia BBM tidak diistimewakan dengan pelaku kejahatan lainnya . Yang mana banyak pelaku kejahatan lain ditahan mulai dari kepolisian, jaksa hingga proses persidangan.

Sedangkan Soka Saputra dan teman-temannya diberikan perlakuan khusus oleh Polisi dan Jaksa yang tidak melakukan penahanan, jelas Edy.

"Benar, polisi jaksa dan hakim punya wewenang untuk tidak menahan tersangka maupun terdakwa sebagaimana tertuang dalam KUHAP, namun meskipun  polisi, jaksa dan Hakim punya wewenang, seharusnya penegak hukum juga harus memiliki pertimbangan nurani atas kejahatan yang telah dilakukan. Dimana kejahatan penyalahgunaan BBM Subsidi adalah kejahatan yang menyangkut perampasan hak rakyat miskin", jelas Edy.

Yang menerima kerugian bukan satu dua orang saja, melainkan banyak orang. Sehingga sangat patutlah penegak hukum memberikan sanksi yang tegas terhadap mafia BBM termasuk melakukan penahanan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi, tambahnya.

Diinformasikan, Soka Saputra merupakan salah seorang terduga pelaku kejahatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis bio solar yang berhasil ditangkap polisi pada bulan Mei 2024 lalu. Tidak tahu kenapa, Soka dan dua teman lainnya tidak dilakukan penahanan melainkan bebas berkeliaran hingga sidang perdana berlangsung di PN Padangsidimpuan.

Setelah melihat perlakuan tidak adil terhadap pelaku kejahatan lainnya, pada Senin kemarin Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Indonesia Rakyat Bersatu (DPD-GRIB) Tapsel melakukan aksi unjuk rasa ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan meminta agar majelis hakim melakukan penahanan terhadap Soka Cs.

Menyikapi hal tersebut, majelis hakim lantas memberikan perintah untuk melakukan Penahanan terhadap Soka Cs.

Namun sangat disayangkan, berdasarkan pantauan wartawan di PN Padangsidimpuan, Soka Saputra tidak menggunakan baju seragam WBP (warga binaan pemasyarakatan), sedangkan kedua teman lainnya menggunakan baju berbahan kaos tersebut.

Usai sidang pada malam sekitar pukul 19.00 hingga pukul 20.00 Wib , Soka tampak berkeliaran sedang asyik minum di kantin PN Padangsidimpuan didampingi dua temannya dan seorang Waltah (Pengawal Tahanan) tanpa borgol di tangan. (Tim)

MEDAN,- (13/12/2024).

Massa aliansi yang mengatasnamakan Dewan Pemerhati Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas Kembali Mendatangi Kantor PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut melakukan aksi unjuk damai,Kamis.12/12/2024.

Dimana Kedatangan DPRD Palas yang ke 2 (dua) kali Mempertanyakan proses Tindak Lanjut PT. Pertamina Terkait Permasalahan Kelangkaan Minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas Menyampaikan Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar berhadir di hadapan mereka untuk menjelaskan tindak lanjut laporan mereka terkait kelangkaan minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

“Khususnya masyarakat Padang Lawas sudah geram dan mulai menjerit di karenakan Harga Minyak di Penjual Eceran sangat tinggi atau Mahal, di sebabkan  BBM Bersubsidi sudah tidak Lagi didapatkan Masyarakat di SPBU Kab.padang Lawas," Ucap Ibrahim Pohan.

"Bapak Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar mencari dan memecahkan permasalahan ini dan mengusut tuntas siapa dalang dibalik dugaan adanya penyelewengan penyaluran BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas." Lanjutnya.

Ibrahim juga Menyampaikan, disini juga mereka meminta Kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN RI agar tidak tinggal diam dalam melihat permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

2 (dua) orang perwakilan dari PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut datang Menanggapi Aksi Unjuk rasa damai oleh Aliansi DPRD Palas.

Dimana Tina dan Rodi selaku Perwakilan dari PT. Pertamina menyampaikan terkait laporan dan orasi yang disampaikan “beberapa hari yang lalu sudah kami Tindak Lanjuti dan sudah kami Keluarkan surat Teguran Ke Pihak SPBU yang di Laporkan, Disini baru 2 SPBU yang sudah Kami Keluarkan surat teguran sisanya akan menyusul secepatnya,” ujar Tina sembari memperlihatkan Surat Teguran yang sudah dibawa untuk ditunjukkan kepada massa aksi.

“Jika pihak Pendemo membawa permasalahan ini ke ranah hukum kami dengan senang hati dan mendukung dan siap jadi saksi,” tambah Rodi.

Setelah beberapa menit tanya jawab massa aksi dengan pihak pertamina terlihat suasana sangat menegangkan dikarenakan pendemo meminta ke pihak pertamina agar tidak main-main dengan permasalahan ini.

Permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan beberapa bulan belakangan ini, Sehingga permasalahan ini Secepatnya harus dituntaskan untuk ketersediaan BBM oleh masyarakat padang lawas pada khususnya.*(tim)

Jakarta - 

Dalam upaya memperkuat komitmen pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Acara yang mengusung tema "Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan" ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Faisal Hasrimy menegaskan komitmen Kabupaten Langkat untuk mengelola sampah secara terstruktur dan inovatif. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pengesahan Desa Daur Ulang di Kecamatan Bahorok sebagai model pengelolaan sampah berbasis komunitas.

“Minggu lalu, kami baru meresmikan Desa Daur Ulang di Kecamatan Bahorok. Ini adalah langkah awal dan akan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Langkat dalam mengelola sampah secara mandiri,” ujar Faisal Hasrimy.

Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 38% dari total 38 juta ton sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik dan masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ia menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah dari sumbernya untuk mengurangi beban sampah di TPA.

“Pemerintah daerah harus mampu berinovasi mengurangi sampah dari hulu sehingga timbunan sampah di TPA dapat diminimalkan. Sampah di TPA dengan metode open dumping tidak lagi dihitung sebagai pengelolaan sampah,” tegas Hanif.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat telah bekerja sama dengan masyarakat Kecamatan Bahorok dan lembaga Project Wings Sumatra untuk membangun Desa Daur Ulang. Desa ini menjadi bagian dari visi mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan bebas sampah.

“Beragam program telah kami inisiasi bersama Project Wings, seperti pembangunan bank sampah, pengelolaan plastik menjadi ecobrick, pendidikan lingkungan hidup, pengolahan sampah organik menjadi kompos, hingga penanaman pohon dan tanaman organik,” jelas Faisal Hasrimy.

Selain itu, Pj Bupati Langkat juga berencana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menetapkan regulasi terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Bahorok, termasuk pemberlakuan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan.

“Kelestarian alam Bahorok, khususnya Bukit Lawang, harus dijaga. Kami berkomitmen untuk menetapkan aturan yang tegas demi mendukung visi Menteri Lingkungan Hidup dan melestarikan lingkungan,” tambahnya.

Langkah progresif ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Pemerintah Kabupaten Langkat menunjukkan komitmennya dalam memajukan dunia olahraga melalui pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Langkat tahun 2024. Acara ini dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Langkat, Amril, S.Sos., M.AP., bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (12/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danramil 07 Stabat Kapten Inf. Supriadi yang mewakili Dandim 0203/LKT, Kapolsek Stabat AKP Sisbudianto yang mewakili Kapolres Langkat, Kepala Kemenag Langkat H. Ainul Aswad, S.Ag., M.A., Kepala BNNK Langkat AKBP S. Bangko, dan sejumlah pejabat lainnya, serta perwakilan pengurus cabang olahraga dan masyarakat yang peduli terhadap kemajuan olahraga di Langkat.

Ketua KONI Langkat, H. Syah Afandin, S.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat atas dukungan yang terus diberikan. "Dukungan ini nyata, salah satunya melalui pemberian tali asih kepada para atlet berprestasi. Ini adalah bentuk penghormatan dari pemerintah kepada mereka yang telah mengharumkan nama Langkat," ujar Syah Afandin.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menyerahkan tali asih senilai Rp117.000.000 kepada atlet dan pelatih yang meraih medali di PON XXI Sumut-Aceh. Rinciannya:

1. Dua atlet peraih medali emas menerima Rp10 juta/orang.

2. Delapan atlet peraih medali perak menerima Rp7 juta/orang.

3. Delapan atlet peraih medali perunggu menerima Rp4 juta/orang.

4. Tiga pelatih menerima Rp3 juta/orang.

Sekda Langkat, Amril, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pembinaan olahraga di Langkat. "Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendukung pengembangan olahraga melalui pembinaan atlet dan peningkatan sarana prasarana. Prestasi tidak bisa diraih secara instan, melainkan membutuhkan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak," jelasnya.

Amril juga mengajak semua pihak untuk menjaga solidaritas dan terus memperkuat sinergi dalam memajukan olahraga di Langkat. "Mari bersama-sama kita harumkan nama Kabupaten Langkat di tingkat nasional, regional, bahkan internasional," tambahnya.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan olahraga. Amril berpesan kepada peserta untuk mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan optimal.

"Semoga ilmu yang diberikan narasumber dapat membawa manfaat besar dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan strategi pembinaan olahraga yang lebih efektif," pungkasnya.

Dengan terselenggaranya Bimtek ini, diharapkan dunia olahraga di Kabupaten Langkat semakin maju, berprestasi, dan menjadi kebanggaan masyarakat.(ikp/kominfolangkat).

Medan, Sumut - 

Pemerintah Kabupaten Langkat kembali menunjukkan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KIP) pada tahun 2024. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Langkat, Wahyudiharto, S.STP, M.Si, yang mewakili Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, dalam acara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (9/12/2024).

Kabupaten Langkat menempati posisi ke-6 dari 23 kabupaten/kota yang menerima penghargaan dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 tingkat Sumatera Utara. Prestasi ini menempatkan Langkat dalam sepuluh besar daerah yang berhasil menjalankan program keterbukaan informasi dengan baik.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini melalui Wahyudiharto. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Langkat untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Langkat telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ke depan, kami akan terus berinovasi untuk memastikan program-program keterbukaan informasi semakin optimal,” kata Wahyudiharto.

Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, S.E., M.Si, dalam sambutannya, menegaskan bahwa evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi publik dilakukan berdasarkan landasan hukum yang jelas.

“Pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus menjadi momentum penting untuk mendorong transparansi di semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Utara, A. Fatoni, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berkomitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi daerah lain untuk terus berinovasi dalam keterbukaan informasi publik.

“Terima kasih kepada Komisi Informasi Publik atas upaya evaluasi dan penghargaan ini. Semoga langkah ini dapat mendorong pemerintahan yang lebih transparan di seluruh Sumatera Utara,” ungkap Gubernur Fatoni.

Penghargaan ini menegaskan posisi Langkat sebagai salah satu daerah yang mampu menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara baik dan konsisten. Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen melanjutkan program-program transparansi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional.

Dengan capaian ini, Kabupaten Langkat semakin memantapkan posisinya sebagai daerah yang mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik.(ikp/kominfolangkat).

Langkat, -

Sebuah pemandangan penuh kebersamaan terlihat di Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, ketika Bhabinkamtibmas Polsek Pangkalan Brandan, Aipda Heru Suryawan, turut membantu warga dalam kegiatan panen semangka, Rabu (11 Desember 2024).

Aipda Heru dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Dalam kegiatannya kali ini, ia turun langsung ke ladang bersama petani untuk memanen semangka yang telah siap dipasarkan. Kehadirannya tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan motivasi kepada para petani untuk terus semangat dalam bercocok tanam.

“Sebagai Bhabinkamtibmas, tugas saya tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk mendukung aktivitas warga, seperti panen hari ini. Semoga hasil panen semangka ini melimpah dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Aipda Heru.

Warga setempat merasa sangat terbantu dan terharu dengan aksi Aipda Heru. Salah seorang petani, Pak Sariman, menyampaikan rasa terima kasihnya, “Kami sangat senang dan merasa dihargai atas kehadiran Pak Heru. Beliau selalu mendukung kami, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata.”

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Langkat, AKP Rajendra Kusuma, memberikan apresiasi atas inisiatif Aipda Heru.

“Ini adalah bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan warga. Semoga kebersamaan ini terus terjalin erat,” ujar AKP Rajendra Kusuma.

Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana Polri, melalui Bhabinkamtibmas, dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Kehadiran Polri yang humanis semakin mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

( Ridwan )

Langkat, -

Dalam semangat membangun harmoni dan kebersamaan, Kasat Binmas Polres Langkat AKP Mahrusar Sibayang, S.H., beserta personel Sat Binmas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan berupa cat sekaligus pengecatan ulang Masjid Al-Fatah. Kegiatan ini berlangsung di Pasar 8, Desa Baru, Kecamatan Hinai, Rabu (11/12/24)

Langkah ini merupakan bagian dari program Bakti Sosial Polri yang Presisi, sebagai upaya meningkatkan manfaat rumah ibadah bagi masyarakat. Masjid Al-Fatah dipilih untuk Revitalisasi guna mendukung kenyamanan jama'ah dalam beribadah dan mempererat hubungan antara Polri dan Masyarakat.

Adapun bantuan yang diberikan dalam kegiatan ini mencakup:

50 kilogram cat tembok,

8 kaleng cat kayu/kusen,

8 botol tiner, dan

6 buah kuas cat.

Tidak hanya memberikan bantuan, para personel Sat Binmas turut berpartisipasi langsung dalam proses pengecatan ulang. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk hadir dan memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. “Revitalisasi Masjid Al-Fatah ini adalah salah satu langkah Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Kami ingin mewujudkan pelayanan yang humanis, menciptakan kenyamanan dalam beribadah, dan memperkuat keharmonisan antarwarga,” ujar Kapolres.

Melalui kegiatan ini, Polres Langkat kembali menunjukkan bahwa Polri Presisi bukan hanya slogan, melainkan wujud nyata dalam aksi melayani dan mengayomi masyarakat. Semangat ini diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi semua pihak.

( Ridwan )

Langkat, -

Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Polsek Padang Tualang melaksanakan kegiatan pemberian Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele kepada warga Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat pada Rabu, (11 Desember 2024.) 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Padang Tualang AKP. Masagus ZD, S.T.K, S.I.K, MH, bersama sejumlah Anggota.

Kapolsek menjelaskan bahwa pemberian bibit ini merupakan salah satu wujud kontribusi Kepolisian dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

“Hari ini kami menyerahkan 2.500 bibit Ikan lele kepada Bapak Ponirin (60) untuk dibudidayakan di kolam ikan pemberian dari Polsek Padang Tualang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar," ujar AKP Masagus

Menurut Kapolsek, kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program Ketahanan Pangan.

"Ponirin, penerima bantuan, mengaku sangat terbantu dengan pemberian Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele ini.

"Terima kasih kepada Polsek Padang Tualang yang telah memberikan perhatian kepada kami. Kami akan memanfaatkan Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele ini sebaik mungkin untuk budidaya, semoga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kami," ucapnya.

Kapolsek menambahkan, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan di wilayah hukum Polsek Padang Tualang.

Terpisah Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH. S.I.K, M.Si melalui Kasi Humas Akp. Rajendra Kusuma menyatakan ; "Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung Program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kami berharap Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele ini dapat dikelola dengan baik dan menjadi contoh bagi warga lain untuk turut mengoptimalkan potensi yang ada," ujar Kasi Humas. 

( Ridwan )

Stabat, Langkat - 

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy, menegaskan pentingnya peran PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dalam pertemuan bulanan rutin TP PKK Langkat yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Hinai, Senin (9/12/2024). Pertemuan tersebut diikuti oleh kader PKK dari empat kecamatan, yakni Hinai, Secanggang, Stabat, dan Wampu.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan evaluasi program, tetapi juga menampilkan bazar produk unggulan UMKM yang dikelola kader PKK. Selain itu, TP PKK Kabupaten Langkat memberikan santunan kepada 20 anak yatim, mempertegas komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ny. Uke Retno Wahyuni mengapresiasi kerja keras seluruh anggota PKK dalam melaksanakan program-program di berbagai desa dan kecamatan. “PKK adalah ujung tombak pemberdayaan keluarga. Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat berbagi pengalaman, ide, dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ny. Uke Retno juga menyampaikan pesan Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, selaku Pembina TP PKK Langkat, untuk mendukung program pemerintah pusat, terutama dalam upaya menurunkan angka TBC, stunting, dan memastikan pelayanan kesehatan gratis (UHC). "Kabupaten Langkat menjadi daerah dengan kasus TBC ketiga tertinggi di Sumatera Utara, setelah Medan dan Deli Serdang. Hal ini menjadi perhatian utama kami,” tegasnya.

Acara ini diisi dengan evaluasi program kerja, diskusi peningkatan kinerja, serta pelatihan singkat untuk meningkatkan keterampilan kader PKK dalam mendukung ekonomi keluarga. Camat Secanggang, Persadanta Sembiring, mewakili empat camat tuan rumah, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Ketua TP PKK Langkat. "Kami berharap kegiatan ini memberikan motivasi kepada anggota PKK untuk terus berkontribusi aktif," katanya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang I TP PKK Langkat Ny. Rina Wahyuni Amril Nasution, Camat Hinai Bahrum, SE, Camat Stabat Bambang Eko Winarno, S.STP, Camat Wampu Ahmad Fitria, S.Sos, Forkopimcam Kecamatan Hinai, para pengurus inti TP PKK Langkat, ketua TP PKK kecamatan se-Langkat, para kader PKK, dan tokoh masyarakat setempat.

Pertemuan bulanan ini mencerminkan konsistensi TP PKK Langkat dalam memperkuat sinergi antaranggota dan memastikan program prioritas berjalan optimal hingga tingkat desa. Acara ditutup dengan ramah tamah yang mempererat hubungan antara Ketua TP PKK, anggota, dan para tamu undangan.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat -

Pj. Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Langkat Command Center, Kantor Bupati Langkat, Senin (9/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Analis Kebijakan Ahli Utama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 500.2.3/6526/SJ tentang langkah konkret pengendalian inflasi di daerah dan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025.

Dalam rapat, Pj. Bupati memaparkan perkembangan inflasi di Kabupaten Langkat yang menunjukkan tren positif. Inflasi Year on Year (YoY) pada November 2024 tercatat sebesar 1,55%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan harga sejumlah komoditas, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan tahu mentah, menjadi faktor utama pengendalian inflasi. Bahkan, berdasarkan laporan Indeks Perubahan Harga (IPH) minggu pertama Desember 2024, terjadi penurunan harga pangan sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain membahas inflasi, kebijakan upah minimum juga menjadi fokus utama. Pj. Bupati menekankan pentingnya mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan rampung sebelum 18 Desember 2024, untuk mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dalam hal ini, Gubernur diminta menetapkan UMSP, sedangkan rekomendasi UMSK dapat diajukan berdasarkan karakteristik sektor tertentu sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Rapat juga membahas arahan Presiden Prabowo Subiyanto terkait ketahanan pangan melalui Gerakan Tanam Serentak yang melibatkan masyarakat, petani, dan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Presiden juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, Pj. Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan di Langkat untuk bersinergi mendukung kebijakan tersebut melalui implementasi program berbasis komunitas.

Sebagai penutup, Pj. Bupati menegaskan perlunya kolaborasi dan komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Ia juga mendorong para pengusaha menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU), mengingat upah minimum hanya berlaku sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi secara optimal.(ikp/kominfolangkat).