Aksi unjuk rasa Satma LMPP Sumut tersebut dipicu oleh adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum PT. Bank Sumut dàlam penyaluran Kredit dan Dugaan Korupsi atas Pembangunan Renovasi kantor senilai Rp. 7 Miliar.

Ketua Umum Satma LMPP Sumut Assuriadi Ritonga mengatakan kepada awak media, bahwa mereka sudah lama menyoroti dugaan korupsi di Bank Sumut, meskipun sudah ada beberapa yang ditahan namun diduga masih ada oknum lainnya yang belum tersentuh oleh hukum. 

Assuriadi juga menjelaskan semakin kuatnya dugaan korupsi tersebut setelah adanya beberapa temuan BPK RI diantaranya  Pemberian Kredit Investasi Angsuran dan Kredit Kebun Sawit Sebesar Rp11,3 Miliar kepada debitur WF pada Kantor Cabang Tanjung Balai Tidak Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Pemberian Kredit Sebesar Rp I5,5 Miliar kepada PT Mutiara Indah Multi dan grup usaha pada Kantor Cabang Tebing Tinggi Tidak Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian Perbankan dan Pemberian Fasilitas Kredit SPK pada PT Budigraha Perkasa Utama senilai Rp7,4 Miliar pada Kantor Cabang Utama Medan Tidak Memperhatikan Track Record Kewajiban Sebelumnya dan masih ada temuan lainnya di beberapa kantor cabang yang ada di sumut.

“Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan, karena ini menyangkut uang Masyarakat, maka kita harus mendesak Aparat Penegak Hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan OJK harus mengambil tindakan untuk mengusut tuntas seluruh Dugaan Korupsi yang ada di Tubuh Bank Sumut ini”Pungkas Asuriadi

Lebih jauh Ketua Umum Satma LMPP Sumut mengungkapkan, dari beberapa sumber memberitakan bahwa selama ini Bank Sumut menyimpan dan menyembunyikan kebobrokan yang sangat berdampak besar pada keberlangsungan Bank Pembangunan Daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut. 

Tak hanya itu, dari sumber lainnya menjelaskan kebobrokan management Bank Sumut juga dapat dilihat dari banyaknya kasus kredit macet. Bahkan aktivis juga mendapat laporan bahwa ada nasabah  yang sudah membeli rumah dengan KPR Bank Sumut, tetapi rumahnya tidak bisa di tempati.

Setelah melakukan Orasi mereka lanjut membacakan tuntutan aksi mereka dan menutup aksi unjuk rasa lalu membubarkan diri. (tim)

Padangsidimpuan.Jum'at.(13/12/2024).

Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Tapsel, Edy Aryanto Hasibuan didampingi Sekretaris Mara Halim Harahap memberikan apresiasi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan yang telah menyahuti aspirasi rakyat untuk menahan pelaku terduga mafia BBM Solar bersubsidi.

Kepada wartawan, Jum'at (13/12), Edy menjelaskan, apresiasi ini diberikan atas sikap demokrasi yang ditunjukkan majelis hakim yang dipimpin oleh Silvianingsih, S.H., M.H. dan didampingi Azhari Prianda Ginting, SH dan Feryandi,S.H., M.H. yang peka terhadap keluhan rakyat. 

Keluhan rakyat bukan bermaksud intervensi terhadap sikap hakim melainkan bertujuan agar perlakuan terhadap mafia BBM tidak diistimewakan dengan pelaku kejahatan lainnya . Yang mana banyak pelaku kejahatan lain ditahan mulai dari kepolisian, jaksa hingga proses persidangan.

Sedangkan Soka Saputra dan teman-temannya diberikan perlakuan khusus oleh Polisi dan Jaksa yang tidak melakukan penahanan, jelas Edy.

"Benar, polisi jaksa dan hakim punya wewenang untuk tidak menahan tersangka maupun terdakwa sebagaimana tertuang dalam KUHAP, namun meskipun  polisi, jaksa dan Hakim punya wewenang, seharusnya penegak hukum juga harus memiliki pertimbangan nurani atas kejahatan yang telah dilakukan. Dimana kejahatan penyalahgunaan BBM Subsidi adalah kejahatan yang menyangkut perampasan hak rakyat miskin", jelas Edy.

Yang menerima kerugian bukan satu dua orang saja, melainkan banyak orang. Sehingga sangat patutlah penegak hukum memberikan sanksi yang tegas terhadap mafia BBM termasuk melakukan penahanan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi, tambahnya.

Diinformasikan, Soka Saputra merupakan salah seorang terduga pelaku kejahatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis bio solar yang berhasil ditangkap polisi pada bulan Mei 2024 lalu. Tidak tahu kenapa, Soka dan dua teman lainnya tidak dilakukan penahanan melainkan bebas berkeliaran hingga sidang perdana berlangsung di PN Padangsidimpuan.

Setelah melihat perlakuan tidak adil terhadap pelaku kejahatan lainnya, pada Senin kemarin Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Indonesia Rakyat Bersatu (DPD-GRIB) Tapsel melakukan aksi unjuk rasa ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan meminta agar majelis hakim melakukan penahanan terhadap Soka Cs.

Menyikapi hal tersebut, majelis hakim lantas memberikan perintah untuk melakukan Penahanan terhadap Soka Cs.

Namun sangat disayangkan, berdasarkan pantauan wartawan di PN Padangsidimpuan, Soka Saputra tidak menggunakan baju seragam WBP (warga binaan pemasyarakatan), sedangkan kedua teman lainnya menggunakan baju berbahan kaos tersebut.

Usai sidang pada malam sekitar pukul 19.00 hingga pukul 20.00 Wib , Soka tampak berkeliaran sedang asyik minum di kantin PN Padangsidimpuan didampingi dua temannya dan seorang Waltah (Pengawal Tahanan) tanpa borgol di tangan. (Tim)

MEDAN,- (13/12/2024).

Massa aliansi yang mengatasnamakan Dewan Pemerhati Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas Kembali Mendatangi Kantor PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut melakukan aksi unjuk damai,Kamis.12/12/2024.

Dimana Kedatangan DPRD Palas yang ke 2 (dua) kali Mempertanyakan proses Tindak Lanjut PT. Pertamina Terkait Permasalahan Kelangkaan Minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas Menyampaikan Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar berhadir di hadapan mereka untuk menjelaskan tindak lanjut laporan mereka terkait kelangkaan minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

“Khususnya masyarakat Padang Lawas sudah geram dan mulai menjerit di karenakan Harga Minyak di Penjual Eceran sangat tinggi atau Mahal, di sebabkan  BBM Bersubsidi sudah tidak Lagi didapatkan Masyarakat di SPBU Kab.padang Lawas," Ucap Ibrahim Pohan.

"Bapak Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar mencari dan memecahkan permasalahan ini dan mengusut tuntas siapa dalang dibalik dugaan adanya penyelewengan penyaluran BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas." Lanjutnya.

Ibrahim juga Menyampaikan, disini juga mereka meminta Kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN RI agar tidak tinggal diam dalam melihat permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

2 (dua) orang perwakilan dari PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut datang Menanggapi Aksi Unjuk rasa damai oleh Aliansi DPRD Palas.

Dimana Tina dan Rodi selaku Perwakilan dari PT. Pertamina menyampaikan terkait laporan dan orasi yang disampaikan “beberapa hari yang lalu sudah kami Tindak Lanjuti dan sudah kami Keluarkan surat Teguran Ke Pihak SPBU yang di Laporkan, Disini baru 2 SPBU yang sudah Kami Keluarkan surat teguran sisanya akan menyusul secepatnya,” ujar Tina sembari memperlihatkan Surat Teguran yang sudah dibawa untuk ditunjukkan kepada massa aksi.

“Jika pihak Pendemo membawa permasalahan ini ke ranah hukum kami dengan senang hati dan mendukung dan siap jadi saksi,” tambah Rodi.

Setelah beberapa menit tanya jawab massa aksi dengan pihak pertamina terlihat suasana sangat menegangkan dikarenakan pendemo meminta ke pihak pertamina agar tidak main-main dengan permasalahan ini.

Permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan beberapa bulan belakangan ini, Sehingga permasalahan ini Secepatnya harus dituntaskan untuk ketersediaan BBM oleh masyarakat padang lawas pada khususnya.*(tim)

Jakarta - 

Dalam upaya memperkuat komitmen pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Acara yang mengusung tema "Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan" ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Faisal Hasrimy menegaskan komitmen Kabupaten Langkat untuk mengelola sampah secara terstruktur dan inovatif. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pengesahan Desa Daur Ulang di Kecamatan Bahorok sebagai model pengelolaan sampah berbasis komunitas.

“Minggu lalu, kami baru meresmikan Desa Daur Ulang di Kecamatan Bahorok. Ini adalah langkah awal dan akan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Langkat dalam mengelola sampah secara mandiri,” ujar Faisal Hasrimy.

Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 38% dari total 38 juta ton sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik dan masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ia menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah dari sumbernya untuk mengurangi beban sampah di TPA.

“Pemerintah daerah harus mampu berinovasi mengurangi sampah dari hulu sehingga timbunan sampah di TPA dapat diminimalkan. Sampah di TPA dengan metode open dumping tidak lagi dihitung sebagai pengelolaan sampah,” tegas Hanif.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat telah bekerja sama dengan masyarakat Kecamatan Bahorok dan lembaga Project Wings Sumatra untuk membangun Desa Daur Ulang. Desa ini menjadi bagian dari visi mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan bebas sampah.

“Beragam program telah kami inisiasi bersama Project Wings, seperti pembangunan bank sampah, pengelolaan plastik menjadi ecobrick, pendidikan lingkungan hidup, pengolahan sampah organik menjadi kompos, hingga penanaman pohon dan tanaman organik,” jelas Faisal Hasrimy.

Selain itu, Pj Bupati Langkat juga berencana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menetapkan regulasi terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Bahorok, termasuk pemberlakuan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan.

“Kelestarian alam Bahorok, khususnya Bukit Lawang, harus dijaga. Kami berkomitmen untuk menetapkan aturan yang tegas demi mendukung visi Menteri Lingkungan Hidup dan melestarikan lingkungan,” tambahnya.

Langkah progresif ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Pemerintah Kabupaten Langkat menunjukkan komitmennya dalam memajukan dunia olahraga melalui pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Langkat tahun 2024. Acara ini dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Langkat, Amril, S.Sos., M.AP., bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (12/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danramil 07 Stabat Kapten Inf. Supriadi yang mewakili Dandim 0203/LKT, Kapolsek Stabat AKP Sisbudianto yang mewakili Kapolres Langkat, Kepala Kemenag Langkat H. Ainul Aswad, S.Ag., M.A., Kepala BNNK Langkat AKBP S. Bangko, dan sejumlah pejabat lainnya, serta perwakilan pengurus cabang olahraga dan masyarakat yang peduli terhadap kemajuan olahraga di Langkat.

Ketua KONI Langkat, H. Syah Afandin, S.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat atas dukungan yang terus diberikan. "Dukungan ini nyata, salah satunya melalui pemberian tali asih kepada para atlet berprestasi. Ini adalah bentuk penghormatan dari pemerintah kepada mereka yang telah mengharumkan nama Langkat," ujar Syah Afandin.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menyerahkan tali asih senilai Rp117.000.000 kepada atlet dan pelatih yang meraih medali di PON XXI Sumut-Aceh. Rinciannya:

1. Dua atlet peraih medali emas menerima Rp10 juta/orang.

2. Delapan atlet peraih medali perak menerima Rp7 juta/orang.

3. Delapan atlet peraih medali perunggu menerima Rp4 juta/orang.

4. Tiga pelatih menerima Rp3 juta/orang.

Sekda Langkat, Amril, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pembinaan olahraga di Langkat. "Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendukung pengembangan olahraga melalui pembinaan atlet dan peningkatan sarana prasarana. Prestasi tidak bisa diraih secara instan, melainkan membutuhkan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak," jelasnya.

Amril juga mengajak semua pihak untuk menjaga solidaritas dan terus memperkuat sinergi dalam memajukan olahraga di Langkat. "Mari bersama-sama kita harumkan nama Kabupaten Langkat di tingkat nasional, regional, bahkan internasional," tambahnya.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan olahraga. Amril berpesan kepada peserta untuk mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan optimal.

"Semoga ilmu yang diberikan narasumber dapat membawa manfaat besar dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan strategi pembinaan olahraga yang lebih efektif," pungkasnya.

Dengan terselenggaranya Bimtek ini, diharapkan dunia olahraga di Kabupaten Langkat semakin maju, berprestasi, dan menjadi kebanggaan masyarakat.(ikp/kominfolangkat).

Medan, Sumut - 

Pemerintah Kabupaten Langkat kembali menunjukkan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KIP) pada tahun 2024. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Langkat, Wahyudiharto, S.STP, M.Si, yang mewakili Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, dalam acara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (9/12/2024).

Kabupaten Langkat menempati posisi ke-6 dari 23 kabupaten/kota yang menerima penghargaan dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 tingkat Sumatera Utara. Prestasi ini menempatkan Langkat dalam sepuluh besar daerah yang berhasil menjalankan program keterbukaan informasi dengan baik.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini melalui Wahyudiharto. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Langkat untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Langkat telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ke depan, kami akan terus berinovasi untuk memastikan program-program keterbukaan informasi semakin optimal,” kata Wahyudiharto.

Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, S.E., M.Si, dalam sambutannya, menegaskan bahwa evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi publik dilakukan berdasarkan landasan hukum yang jelas.

“Pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus menjadi momentum penting untuk mendorong transparansi di semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Utara, A. Fatoni, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berkomitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi daerah lain untuk terus berinovasi dalam keterbukaan informasi publik.

“Terima kasih kepada Komisi Informasi Publik atas upaya evaluasi dan penghargaan ini. Semoga langkah ini dapat mendorong pemerintahan yang lebih transparan di seluruh Sumatera Utara,” ungkap Gubernur Fatoni.

Penghargaan ini menegaskan posisi Langkat sebagai salah satu daerah yang mampu menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara baik dan konsisten. Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen melanjutkan program-program transparansi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional.

Dengan capaian ini, Kabupaten Langkat semakin memantapkan posisinya sebagai daerah yang mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik.(ikp/kominfolangkat).

Langkat, -

Sebuah pemandangan penuh kebersamaan terlihat di Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, ketika Bhabinkamtibmas Polsek Pangkalan Brandan, Aipda Heru Suryawan, turut membantu warga dalam kegiatan panen semangka, Rabu (11 Desember 2024).

Aipda Heru dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Dalam kegiatannya kali ini, ia turun langsung ke ladang bersama petani untuk memanen semangka yang telah siap dipasarkan. Kehadirannya tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan motivasi kepada para petani untuk terus semangat dalam bercocok tanam.

“Sebagai Bhabinkamtibmas, tugas saya tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk mendukung aktivitas warga, seperti panen hari ini. Semoga hasil panen semangka ini melimpah dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Aipda Heru.

Warga setempat merasa sangat terbantu dan terharu dengan aksi Aipda Heru. Salah seorang petani, Pak Sariman, menyampaikan rasa terima kasihnya, “Kami sangat senang dan merasa dihargai atas kehadiran Pak Heru. Beliau selalu mendukung kami, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata.”

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Langkat, AKP Rajendra Kusuma, memberikan apresiasi atas inisiatif Aipda Heru.

“Ini adalah bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan warga. Semoga kebersamaan ini terus terjalin erat,” ujar AKP Rajendra Kusuma.

Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana Polri, melalui Bhabinkamtibmas, dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Kehadiran Polri yang humanis semakin mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

( Ridwan )

Langkat, -

Dalam semangat membangun harmoni dan kebersamaan, Kasat Binmas Polres Langkat AKP Mahrusar Sibayang, S.H., beserta personel Sat Binmas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan berupa cat sekaligus pengecatan ulang Masjid Al-Fatah. Kegiatan ini berlangsung di Pasar 8, Desa Baru, Kecamatan Hinai, Rabu (11/12/24)

Langkah ini merupakan bagian dari program Bakti Sosial Polri yang Presisi, sebagai upaya meningkatkan manfaat rumah ibadah bagi masyarakat. Masjid Al-Fatah dipilih untuk Revitalisasi guna mendukung kenyamanan jama'ah dalam beribadah dan mempererat hubungan antara Polri dan Masyarakat.

Adapun bantuan yang diberikan dalam kegiatan ini mencakup:

50 kilogram cat tembok,

8 kaleng cat kayu/kusen,

8 botol tiner, dan

6 buah kuas cat.

Tidak hanya memberikan bantuan, para personel Sat Binmas turut berpartisipasi langsung dalam proses pengecatan ulang. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk hadir dan memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. “Revitalisasi Masjid Al-Fatah ini adalah salah satu langkah Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Kami ingin mewujudkan pelayanan yang humanis, menciptakan kenyamanan dalam beribadah, dan memperkuat keharmonisan antarwarga,” ujar Kapolres.

Melalui kegiatan ini, Polres Langkat kembali menunjukkan bahwa Polri Presisi bukan hanya slogan, melainkan wujud nyata dalam aksi melayani dan mengayomi masyarakat. Semangat ini diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi semua pihak.

( Ridwan )

Langkat, -

Dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Polsek Padang Tualang melaksanakan kegiatan pemberian Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele kepada warga Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat pada Rabu, (11 Desember 2024.) 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Padang Tualang AKP. Masagus ZD, S.T.K, S.I.K, MH, bersama sejumlah Anggota.

Kapolsek menjelaskan bahwa pemberian bibit ini merupakan salah satu wujud kontribusi Kepolisian dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

“Hari ini kami menyerahkan 2.500 bibit Ikan lele kepada Bapak Ponirin (60) untuk dibudidayakan di kolam ikan pemberian dari Polsek Padang Tualang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar," ujar AKP Masagus

Menurut Kapolsek, kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program Ketahanan Pangan.

"Ponirin, penerima bantuan, mengaku sangat terbantu dengan pemberian Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele ini.

"Terima kasih kepada Polsek Padang Tualang yang telah memberikan perhatian kepada kami. Kami akan memanfaatkan Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele ini sebaik mungkin untuk budidaya, semoga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kami," ucapnya.

Kapolsek menambahkan, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan di wilayah hukum Polsek Padang Tualang.

Terpisah Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH. S.I.K, M.Si melalui Kasi Humas Akp. Rajendra Kusuma menyatakan ; "Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung Program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kami berharap Kolam Ikan dan Bibit Ikan Lele ini dapat dikelola dengan baik dan menjadi contoh bagi warga lain untuk turut mengoptimalkan potensi yang ada," ujar Kasi Humas. 

( Ridwan )

Stabat, Langkat - 

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy, menegaskan pentingnya peran PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dalam pertemuan bulanan rutin TP PKK Langkat yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Hinai, Senin (9/12/2024). Pertemuan tersebut diikuti oleh kader PKK dari empat kecamatan, yakni Hinai, Secanggang, Stabat, dan Wampu.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan evaluasi program, tetapi juga menampilkan bazar produk unggulan UMKM yang dikelola kader PKK. Selain itu, TP PKK Kabupaten Langkat memberikan santunan kepada 20 anak yatim, mempertegas komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ny. Uke Retno Wahyuni mengapresiasi kerja keras seluruh anggota PKK dalam melaksanakan program-program di berbagai desa dan kecamatan. “PKK adalah ujung tombak pemberdayaan keluarga. Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat berbagi pengalaman, ide, dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ny. Uke Retno juga menyampaikan pesan Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, selaku Pembina TP PKK Langkat, untuk mendukung program pemerintah pusat, terutama dalam upaya menurunkan angka TBC, stunting, dan memastikan pelayanan kesehatan gratis (UHC). "Kabupaten Langkat menjadi daerah dengan kasus TBC ketiga tertinggi di Sumatera Utara, setelah Medan dan Deli Serdang. Hal ini menjadi perhatian utama kami,” tegasnya.

Acara ini diisi dengan evaluasi program kerja, diskusi peningkatan kinerja, serta pelatihan singkat untuk meningkatkan keterampilan kader PKK dalam mendukung ekonomi keluarga. Camat Secanggang, Persadanta Sembiring, mewakili empat camat tuan rumah, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Ketua TP PKK Langkat. "Kami berharap kegiatan ini memberikan motivasi kepada anggota PKK untuk terus berkontribusi aktif," katanya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang I TP PKK Langkat Ny. Rina Wahyuni Amril Nasution, Camat Hinai Bahrum, SE, Camat Stabat Bambang Eko Winarno, S.STP, Camat Wampu Ahmad Fitria, S.Sos, Forkopimcam Kecamatan Hinai, para pengurus inti TP PKK Langkat, ketua TP PKK kecamatan se-Langkat, para kader PKK, dan tokoh masyarakat setempat.

Pertemuan bulanan ini mencerminkan konsistensi TP PKK Langkat dalam memperkuat sinergi antaranggota dan memastikan program prioritas berjalan optimal hingga tingkat desa. Acara ditutup dengan ramah tamah yang mempererat hubungan antara Ketua TP PKK, anggota, dan para tamu undangan.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat -

Pj. Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Langkat Command Center, Kantor Bupati Langkat, Senin (9/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Analis Kebijakan Ahli Utama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 500.2.3/6526/SJ tentang langkah konkret pengendalian inflasi di daerah dan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025.

Dalam rapat, Pj. Bupati memaparkan perkembangan inflasi di Kabupaten Langkat yang menunjukkan tren positif. Inflasi Year on Year (YoY) pada November 2024 tercatat sebesar 1,55%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan harga sejumlah komoditas, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan tahu mentah, menjadi faktor utama pengendalian inflasi. Bahkan, berdasarkan laporan Indeks Perubahan Harga (IPH) minggu pertama Desember 2024, terjadi penurunan harga pangan sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain membahas inflasi, kebijakan upah minimum juga menjadi fokus utama. Pj. Bupati menekankan pentingnya mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan rampung sebelum 18 Desember 2024, untuk mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dalam hal ini, Gubernur diminta menetapkan UMSP, sedangkan rekomendasi UMSK dapat diajukan berdasarkan karakteristik sektor tertentu sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Rapat juga membahas arahan Presiden Prabowo Subiyanto terkait ketahanan pangan melalui Gerakan Tanam Serentak yang melibatkan masyarakat, petani, dan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Presiden juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, Pj. Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan di Langkat untuk bersinergi mendukung kebijakan tersebut melalui implementasi program berbasis komunitas.

Sebagai penutup, Pj. Bupati menegaskan perlunya kolaborasi dan komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Ia juga mendorong para pengusaha menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU), mengingat upah minimum hanya berlaku sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi secara optimal.(ikp/kominfolangkat).

Tapsel.Rabu.(11/12/2024).

EWH(49), selaku ibu kandung putra dengan nama Inisial Alpin (korban), korban mendapatkan kekerasan saat melakukan aktivitas diluar rumah di daerah desa Hadungdung Kecamatan Portibi Kab.Padang Lawas Utara (Paluta), secara resmi telah melapor ke Polres Tapanuli Selatan (Tapsel).(30/11)

Laporan seorang warga yang berdomisili desa Hadungdung Kecamatan Portibi, atas tindak pidana kejahatan atau kekerasan kepada putra kandung EWH selaku ibu kandung dari Korban inisial A sebagai korban kekerasan yang masih berstatus anak dibawah umur atau masih tahap pengawasan dari kedua orang tuanya,telah  melakukan laporan ke Polres Tapsel tersebut, tertuang dalam laporan Polisi No.LP/B/440/XI/2024/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 30 November  2024 pukul 02.34 Wib.

Pihak Polres Tapsel juga secara resmi telah menerima laporan tersebut yang tertuang pada surat tanda penerimaan laporan (STPL) No.STTLP/B/440/XI/2024/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA".

Di dalam laporan Polisi tersebut, EWH melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 undang-undang Nomor.35/2014.

Kepada wartawan, EWH menyampaikan harapannya agar Polres Tapsel, dapat menindaklanjuti laporannya secara serius, Ia juga meminta Polres Tapsel memanggil terlapor berinisial, inisial MH dan kawan-kawan untuk di proses pemeriksaan atas kasus ini.

"Kami berharap, Bapak Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi SIK MH dan seluruh jajarannya dapat menangani peristiwa yang menimpa putra kesayangan kami ini dengan serius," harap EWH.

Sebelumnya, korban inisial A yang merupakan anak kandung EWH, pada hari jumat, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib  disaat korban inisial A sedang bermain Badminton di depan Masjid Al-fatah tepatnya didesa Hadungdung Kecamatan Portibi Kab Paluta dengan teman-temanya, Tiba-tiba korban dipanggil oleh terlapor inisial MH kemudian terlapor mengajak korban acara melayat yang berada di samping rumah terlapor sebagai penerima dan melayani tamu untuk melaksanakan makan atau yang bisa disebut mangoloi.

Kemudian korban dan teman-temannya menjawab ajakan dari terlapor tersebut dengan mengatakan kami tidak pandai itu opung, dikarenakan korban menolak ajakan tersebut terlapor diduga emosi lalu mengambil sebilah kayu,kemudian terlapor mengejar korban lalu memukulkan kayu tersebut ke punggung belakang badan korban sebanyak satu kali, terlapor juga memukul kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, dalam kejadian tersebut terlapor juga dibantu oleh anak kandungnya yang bernama inisial IH, tindakan kekerasan  yang dilakukan oleh inisial IH kepada korban yaitu dengan cara didorong kemudian menyenderkan korban ke dinding tembok Masjid lalu dipukul secara berulang kali di bagian belakang badan dan kepala korban.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kekerasan, korban memberitahu kepada pelapor selaku orang tuanya atau ibu kandung, dan kemudian pelapor,korban dan saksi mendatangi ke kantor Polres Tapsel untuk melaporkan kejadian tersebut agar dapat diproses hukum lebih lanjut.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dan juga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Muniruddin Ritonga SH.I memberikan komentar atas terkait dugaan tindak kekerasan atau kejahatan pada anak dibawah umur di daerah Desa Hadungdung Kecamatan Portibi Kab.Paluta apabila benar kejadian tersebut maka tindakan kekerasan itu tidak dibenarkan apapun bentuk alasannya.

Diteruskan, Muniruddin Ritonga SH.I juga mendapat informasi bahwa pihak keluarga korban sudah melakukan laporan resmi ke kantor Polres Tapanuli Selatan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat agar menunggu dan mempercayakan proses hukum yang akan dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan.*(tim)

Stabat, Langkat -

Penjabat Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Langkat pada Senin (9/12/2024). Dalam amanatnya, Faisal menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai visi Presiden RI melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan 320 program kerja.

“Asta Cita Presiden meliputi penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM; pemantapan pertahanan negara; kelanjutan pembangunan infrastruktur; penguatan sumber daya manusia; hilirisasi sumber daya alam; pembangunan berbasis desa; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; serta harmoni kehidupan antar umat beragama,” ungkap Faisal.

Ia juga menyoroti 17 program prioritas nasional, yang mencakup swasembada pangan, kesehatan, hilirisasi SDA, pemberantasan korupsi, penguatan pendidikan, pertahanan, dan pengembangan pariwisata. “Program ini adalah prioritas yang harus kita implementasikan dengan totalitas untuk mendukung RPJMN 2025-2029,” tambahnya.

Dalam apel tersebut, Faisal turut menjelaskan delapan PHTC, seperti penyediaan makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan produktivitas lahan, sekolah integrasi, kartu kesejahteraan sosial, kenaikan gaji ASN, pembangunan infrastruktur desa, BLT rumah murah, dan penguatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23%.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran ASN untuk menelaah, mencerna, serta memprioritaskan program-program tersebut. “Semangat kerja totalitas adalah kunci keberhasilan kita dalam menjalankan mandat nasional ini,” tegas Faisal.

Apel gabungan ini juga menjadi momen penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada enam ASN Pemkab Langkat. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/TK/Tahun 2024, sebagai apresiasi atas dedikasi ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, hingga 30 tahun.

Penerima penghargaan antara lain:

1. Syahrizal, S.Sos, M.Si (Kadis Koperasi) – Satyalancana XXX tahun

2. Tati Heriati, APP (Perawat Puskesmas Stabat) – Satyalancana XXX tahun

3. Nur Elly Heriani Rambe, MM (Kadis Pariwisata dan Kebudayaan) – Satyalancana XX tahun

4. H. Mahardhika Sastra Nasution, S.STP, MAP (Kabag Umum) – Satyalancana XX tahun

5. Suriatin (Pengadministrasi Keuangan Kec. Selesai) – Satyalancana X tahun

6. Rapiatun (Pengadministrasi Keuangan RSUD T.Pura) – Satyalancana X tahun

Selain itu, diumumkan pula pemenang lomba pengucap Panca Prasetya KORPRI dan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK tingkat Kabupaten Langkat tahun 2024;

Pengucap Panca Prasetya KORPRI:

Putra

1. M. Farhan A. Ritonga (Kec. Besitang)

2. Ryzki Fajar Ramadhan (Dinas Perindag)

3. Rahmad Jalali Sulin (Kec. Kuala)

Putri

1. Nila Annaferah (Dinas Perhubungan)

2. Lidia Taminta Br. Sembiring (Kec. Kuala)

3. Wagiatik (Kec. Sirapit)

Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK:

1. Indri Sukma Tilawah (Dinas Kearsipan)

2. Berry Dwi Pranata (Bapenda)

3. Ahsan Lesha Baiti (Kec. Stabat)

Apel gabungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menyelaraskan program nasional dengan prioritas pembangunan daerah demi terwujudnya visi pembangunan yang berkelanjutan.(ikp/kominfolangkat)

Medan.Selasa.(10/12/2024).

Sejumlah massa dari Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas ( DPRD - Palas ) melakukan aksi unjuk rasa damai kantor Pertamina Sumbagut Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penimbunan BBM bersubsidi Se-Kab.Padang Lawas".

Pantauan awak media koordinator aksi sekaligus Ketua aliansi DPRD - Palas Ibrahim Cholil Pohan mengemukakan didalam oransinya, dimana masyarakat pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain sangat sulit untuk mendapatkan BBM dan juga melakukan pembelian BBM di SPBU khususnya di Kab.padang lawas, akibat ulah pengelola atau manajemen SPBU.

"Dimana hampir setiap hari selalu terpampang plank yang bertuliskan BBM sedang perjalanan, terlihat dalam pantauan kami dan kesaksian masyarakat sekitar khususnya pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain bahwa mereka kecewa atas kelangkaan BBM tersebut". Ujarnya

Diteruskan, Panggilan akrab bung ibrahim juga menyebutkan adanya dugaan kuat SPBU bekerja sama dengan oknum pembeli jerigen yang selalu tersedia kapanpun.

Ditambahkan, "Hal ini merupakan kerja sama mereka dalam meraup keuntungan yang lebih banyak, Sehingga terjadi harga BBM pertalite Rp. 13.000 s/d 15.000/ liter dan harga Bio Solar Rp. 8500 s/d 10.000/ liter". Tegasnya.

Ketua DPRD - Palas menguraikan dengan dasar itu mereka menyampaikan keluhan dan jeritan masyarakat ke Pihak Pertamina Sumbagut agar segera dituntaskan sesuai dengan ketentuan apabila terbukti dan secara meyakinkan agar SPBU Pertamina Sumbagut mencabut izin SPBU yang kami duga antara lain adalah 

- 14227309 (Sibuhuan)

- ⁠14227349 (Sibuhuan)

- ⁠14227348 (Huta lombang)

- ⁠14227340 (Binanga)

- ⁠14227343 (Binanga)

Selanjutnya,"Turut kita minta juga kepada Kapolda Sumut agar dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya, Melihat pokok permasalahan ini, masyarakat kab.padang lawas sudah resah atas kelangkaan BBM bersubsidi tersebut." harapnya.

Dalam penyampaiannya, Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas juga menduga adanya dugaan Oknum aparat yang ikut andil dan bermain-main dalam pengamanan penimbunan BBM bersubsidi se-Kab.padang lawas.

“Dan selanjutnya kami aliansi DPRD-Palas juga meminta kepada Pangdam I / Bukit Barisan di kota Medan agar turut ikut menindak oknum anggota yang nakal,dalam hal tersebut adanya dugaan oknum aparat yang melakukan pengamanan dalam meraup keuntungan dampak tersebut menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi khususnya di Kab.padang lawas". Sambungnya.

Sikap terakhir orasinya dari aliansi DPRD-PALAS akan menunggu aksi dan reaksi para pihak-pihak terkait dalam menindak lanjuti permasalahan ini, “kami menunggu dalam waktu 2 X 24 jam  Bilamana tidak ada Tindak lanjut atas aksi yang kami lakukan, Maka kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi",Terang Ibrahim Cholil Pohan.(tim)