Stabat, Langkat -

Pj. Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Langkat Command Center, Kantor Bupati Langkat, Senin (9/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Analis Kebijakan Ahli Utama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 500.2.3/6526/SJ tentang langkah konkret pengendalian inflasi di daerah dan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025.

Dalam rapat, Pj. Bupati memaparkan perkembangan inflasi di Kabupaten Langkat yang menunjukkan tren positif. Inflasi Year on Year (YoY) pada November 2024 tercatat sebesar 1,55%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan harga sejumlah komoditas, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan tahu mentah, menjadi faktor utama pengendalian inflasi. Bahkan, berdasarkan laporan Indeks Perubahan Harga (IPH) minggu pertama Desember 2024, terjadi penurunan harga pangan sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain membahas inflasi, kebijakan upah minimum juga menjadi fokus utama. Pj. Bupati menekankan pentingnya mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan rampung sebelum 18 Desember 2024, untuk mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dalam hal ini, Gubernur diminta menetapkan UMSP, sedangkan rekomendasi UMSK dapat diajukan berdasarkan karakteristik sektor tertentu sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Rapat juga membahas arahan Presiden Prabowo Subiyanto terkait ketahanan pangan melalui Gerakan Tanam Serentak yang melibatkan masyarakat, petani, dan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Presiden juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, Pj. Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan di Langkat untuk bersinergi mendukung kebijakan tersebut melalui implementasi program berbasis komunitas.

Sebagai penutup, Pj. Bupati menegaskan perlunya kolaborasi dan komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Ia juga mendorong para pengusaha menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU), mengingat upah minimum hanya berlaku sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi secara optimal.(ikp/kominfolangkat).

Tapsel.Rabu.(11/12/2024).

EWH(49), selaku ibu kandung putra dengan nama Inisial Alpin (korban), korban mendapatkan kekerasan saat melakukan aktivitas diluar rumah di daerah desa Hadungdung Kecamatan Portibi Kab.Padang Lawas Utara (Paluta), secara resmi telah melapor ke Polres Tapanuli Selatan (Tapsel).(30/11)

Laporan seorang warga yang berdomisili desa Hadungdung Kecamatan Portibi, atas tindak pidana kejahatan atau kekerasan kepada putra kandung EWH selaku ibu kandung dari Korban inisial A sebagai korban kekerasan yang masih berstatus anak dibawah umur atau masih tahap pengawasan dari kedua orang tuanya,telah  melakukan laporan ke Polres Tapsel tersebut, tertuang dalam laporan Polisi No.LP/B/440/XI/2024/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 30 November  2024 pukul 02.34 Wib.

Pihak Polres Tapsel juga secara resmi telah menerima laporan tersebut yang tertuang pada surat tanda penerimaan laporan (STPL) No.STTLP/B/440/XI/2024/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA".

Di dalam laporan Polisi tersebut, EWH melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 undang-undang Nomor.35/2014.

Kepada wartawan, EWH menyampaikan harapannya agar Polres Tapsel, dapat menindaklanjuti laporannya secara serius, Ia juga meminta Polres Tapsel memanggil terlapor berinisial, inisial MH dan kawan-kawan untuk di proses pemeriksaan atas kasus ini.

"Kami berharap, Bapak Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi SIK MH dan seluruh jajarannya dapat menangani peristiwa yang menimpa putra kesayangan kami ini dengan serius," harap EWH.

Sebelumnya, korban inisial A yang merupakan anak kandung EWH, pada hari jumat, tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib  disaat korban inisial A sedang bermain Badminton di depan Masjid Al-fatah tepatnya didesa Hadungdung Kecamatan Portibi Kab Paluta dengan teman-temanya, Tiba-tiba korban dipanggil oleh terlapor inisial MH kemudian terlapor mengajak korban acara melayat yang berada di samping rumah terlapor sebagai penerima dan melayani tamu untuk melaksanakan makan atau yang bisa disebut mangoloi.

Kemudian korban dan teman-temannya menjawab ajakan dari terlapor tersebut dengan mengatakan kami tidak pandai itu opung, dikarenakan korban menolak ajakan tersebut terlapor diduga emosi lalu mengambil sebilah kayu,kemudian terlapor mengejar korban lalu memukulkan kayu tersebut ke punggung belakang badan korban sebanyak satu kali, terlapor juga memukul kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, dalam kejadian tersebut terlapor juga dibantu oleh anak kandungnya yang bernama inisial IH, tindakan kekerasan  yang dilakukan oleh inisial IH kepada korban yaitu dengan cara didorong kemudian menyenderkan korban ke dinding tembok Masjid lalu dipukul secara berulang kali di bagian belakang badan dan kepala korban.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kekerasan, korban memberitahu kepada pelapor selaku orang tuanya atau ibu kandung, dan kemudian pelapor,korban dan saksi mendatangi ke kantor Polres Tapsel untuk melaporkan kejadian tersebut agar dapat diproses hukum lebih lanjut.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dan juga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Muniruddin Ritonga SH.I memberikan komentar atas terkait dugaan tindak kekerasan atau kejahatan pada anak dibawah umur di daerah Desa Hadungdung Kecamatan Portibi Kab.Paluta apabila benar kejadian tersebut maka tindakan kekerasan itu tidak dibenarkan apapun bentuk alasannya.

Diteruskan, Muniruddin Ritonga SH.I juga mendapat informasi bahwa pihak keluarga korban sudah melakukan laporan resmi ke kantor Polres Tapanuli Selatan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat agar menunggu dan mempercayakan proses hukum yang akan dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan.*(tim)

Stabat, Langkat -

Penjabat Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Langkat pada Senin (9/12/2024). Dalam amanatnya, Faisal menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai visi Presiden RI melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan 320 program kerja.

“Asta Cita Presiden meliputi penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM; pemantapan pertahanan negara; kelanjutan pembangunan infrastruktur; penguatan sumber daya manusia; hilirisasi sumber daya alam; pembangunan berbasis desa; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; serta harmoni kehidupan antar umat beragama,” ungkap Faisal.

Ia juga menyoroti 17 program prioritas nasional, yang mencakup swasembada pangan, kesehatan, hilirisasi SDA, pemberantasan korupsi, penguatan pendidikan, pertahanan, dan pengembangan pariwisata. “Program ini adalah prioritas yang harus kita implementasikan dengan totalitas untuk mendukung RPJMN 2025-2029,” tambahnya.

Dalam apel tersebut, Faisal turut menjelaskan delapan PHTC, seperti penyediaan makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan produktivitas lahan, sekolah integrasi, kartu kesejahteraan sosial, kenaikan gaji ASN, pembangunan infrastruktur desa, BLT rumah murah, dan penguatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23%.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran ASN untuk menelaah, mencerna, serta memprioritaskan program-program tersebut. “Semangat kerja totalitas adalah kunci keberhasilan kita dalam menjalankan mandat nasional ini,” tegas Faisal.

Apel gabungan ini juga menjadi momen penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada enam ASN Pemkab Langkat. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/TK/Tahun 2024, sebagai apresiasi atas dedikasi ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, hingga 30 tahun.

Penerima penghargaan antara lain:

1. Syahrizal, S.Sos, M.Si (Kadis Koperasi) – Satyalancana XXX tahun

2. Tati Heriati, APP (Perawat Puskesmas Stabat) – Satyalancana XXX tahun

3. Nur Elly Heriani Rambe, MM (Kadis Pariwisata dan Kebudayaan) – Satyalancana XX tahun

4. H. Mahardhika Sastra Nasution, S.STP, MAP (Kabag Umum) – Satyalancana XX tahun

5. Suriatin (Pengadministrasi Keuangan Kec. Selesai) – Satyalancana X tahun

6. Rapiatun (Pengadministrasi Keuangan RSUD T.Pura) – Satyalancana X tahun

Selain itu, diumumkan pula pemenang lomba pengucap Panca Prasetya KORPRI dan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK tingkat Kabupaten Langkat tahun 2024;

Pengucap Panca Prasetya KORPRI:

Putra

1. M. Farhan A. Ritonga (Kec. Besitang)

2. Ryzki Fajar Ramadhan (Dinas Perindag)

3. Rahmad Jalali Sulin (Kec. Kuala)

Putri

1. Nila Annaferah (Dinas Perhubungan)

2. Lidia Taminta Br. Sembiring (Kec. Kuala)

3. Wagiatik (Kec. Sirapit)

Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK:

1. Indri Sukma Tilawah (Dinas Kearsipan)

2. Berry Dwi Pranata (Bapenda)

3. Ahsan Lesha Baiti (Kec. Stabat)

Apel gabungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menyelaraskan program nasional dengan prioritas pembangunan daerah demi terwujudnya visi pembangunan yang berkelanjutan.(ikp/kominfolangkat)

Medan.Selasa.(10/12/2024).

Sejumlah massa dari Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas ( DPRD - Palas ) melakukan aksi unjuk rasa damai kantor Pertamina Sumbagut Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penimbunan BBM bersubsidi Se-Kab.Padang Lawas".

Pantauan awak media koordinator aksi sekaligus Ketua aliansi DPRD - Palas Ibrahim Cholil Pohan mengemukakan didalam oransinya, dimana masyarakat pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain sangat sulit untuk mendapatkan BBM dan juga melakukan pembelian BBM di SPBU khususnya di Kab.padang lawas, akibat ulah pengelola atau manajemen SPBU.

"Dimana hampir setiap hari selalu terpampang plank yang bertuliskan BBM sedang perjalanan, terlihat dalam pantauan kami dan kesaksian masyarakat sekitar khususnya pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain bahwa mereka kecewa atas kelangkaan BBM tersebut". Ujarnya

Diteruskan, Panggilan akrab bung ibrahim juga menyebutkan adanya dugaan kuat SPBU bekerja sama dengan oknum pembeli jerigen yang selalu tersedia kapanpun.

Ditambahkan, "Hal ini merupakan kerja sama mereka dalam meraup keuntungan yang lebih banyak, Sehingga terjadi harga BBM pertalite Rp. 13.000 s/d 15.000/ liter dan harga Bio Solar Rp. 8500 s/d 10.000/ liter". Tegasnya.

Ketua DPRD - Palas menguraikan dengan dasar itu mereka menyampaikan keluhan dan jeritan masyarakat ke Pihak Pertamina Sumbagut agar segera dituntaskan sesuai dengan ketentuan apabila terbukti dan secara meyakinkan agar SPBU Pertamina Sumbagut mencabut izin SPBU yang kami duga antara lain adalah 

- 14227309 (Sibuhuan)

- ⁠14227349 (Sibuhuan)

- ⁠14227348 (Huta lombang)

- ⁠14227340 (Binanga)

- ⁠14227343 (Binanga)

Selanjutnya,"Turut kita minta juga kepada Kapolda Sumut agar dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya, Melihat pokok permasalahan ini, masyarakat kab.padang lawas sudah resah atas kelangkaan BBM bersubsidi tersebut." harapnya.

Dalam penyampaiannya, Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas juga menduga adanya dugaan Oknum aparat yang ikut andil dan bermain-main dalam pengamanan penimbunan BBM bersubsidi se-Kab.padang lawas.

“Dan selanjutnya kami aliansi DPRD-Palas juga meminta kepada Pangdam I / Bukit Barisan di kota Medan agar turut ikut menindak oknum anggota yang nakal,dalam hal tersebut adanya dugaan oknum aparat yang melakukan pengamanan dalam meraup keuntungan dampak tersebut menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi khususnya di Kab.padang lawas". Sambungnya.

Sikap terakhir orasinya dari aliansi DPRD-PALAS akan menunggu aksi dan reaksi para pihak-pihak terkait dalam menindak lanjuti permasalahan ini, “kami menunggu dalam waktu 2 X 24 jam  Bilamana tidak ada Tindak lanjut atas aksi yang kami lakukan, Maka kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi",Terang Ibrahim Cholil Pohan.(tim)

Madina.Senin.08/12/2024.

Beberapa minggu terakhir ini Gunung Mas di Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal sedang menjadi primadona bagi masyarakat Penambang Emas, dengan berbekal pengalaman dan sedikit pengetahuan masyarakat menjalani kehidupannya sebagai profesi penambang Emas.

Taufik Pulungan salah satu tokoh Pemuda yang berdomisili Di Kecamatan Hutabargot menghubungi awak media dengan nomor WhatsApp +62 823-6339-** menyebutkan bahwa Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada hari Kamis, 05/12/2024 FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot mendatangi Desa Hutabargot Nauli Kab.Mandailing selaku desa Lingkar Tambang dengan membentang Spanduk Himbauan berlogo PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, TNI, Dan POLRI Serta Bertuliskan " STOP ILLEGAL MINING DAN PENAMBANGAN LIAR UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN ANCAMAN 5 TAHUN PENJARA DENDA 100 MILYAR RUPIAH.

Lanjutnya, "hari Minggu, 08/12/2024 melalui pesan WhatsApp, Taufik Pulungan selaku pemuda Kecamatan Hutabargot menilai bahwa, himbauan itu hanya sebatas pajangan belaka saja, undang-undang tambang tersebut terindikasi dugaan mengambil momen sebagai undangan terbuka untuk para toke-toke tambang yang belum memberikan setoran atau upeti terkait aktivitas pertambangan liar yang sedang ia kerjakan".

Ditambahkan, "Pemikiran awam seperti kami ini yang kurang ilmu pengetahuan, bahwa yang oknum aparat yang diduga seolah-olah menindak tegas para toke-toke tambang emas yang dahulu ditertibkan, agar memancing para toke-toke emas bermunculan untuk memberikan setoran atau upeti, pada dasarnya para Penambang liarnya atau para oknum aparatnya hanya sedang bergerillya mencari toke tambang yang akan dipertuan dengan balas jasa pengamanan". 

"Taufik Pulungan menduga dengan pantauan kami yang ada dilapangan bahwa banyaknya para oknum-oknum aparat penegak hukum yang naik turun gunung kuat diduga ikut melakukan pengumpulan dan pengutipan batu tambang dari lobang para penambang emas".

"Secara tegas saya Taufik Pulungan Selaku Pemuda yang berdomisili Di Kecamatan Hutabargot Taufik berharap kepada semua pihak mari untuk sama-sama berpikir objektif terkait persoalan Tambang ini, kami masyarakat Hutabargot berharap agar pemerintah Kab.Mandailing Natal agar memberikan pandangan,masukan, solusi dalam berupaya terbaiknya kepada masyarakat penambang, dan juga memberikan perhatian terhadap masyarakat khususnya Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal yang rata-rata profesi masyarakat tersebut hanya bekerja di sebagai penambang Emas ".

"Kecamatan Hutabargot telah menggantungkan hidupnya di Tambang sehingga amanat undang - undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 tentang "Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat penambang",Pungkasnya.(tim)

Madina.Minggu.08/12/2024.

Beberapa minggu terakhir ini, aktivitas tambang emas di gunung wilayah Hutabargot meningkat pesat, menanggapi hal itu Pemerintah melalui FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot (Pemerintah Kecamatan, Danramil 13 Panyabungan, dan Polsek Panyabungan) pada Kamis tanggal 05 Desember 2024.

"Ilman Sakti Nasution selaku tokoh Pemuda menghubungi awak media dengan nomor WhatsApp +62 821-6869-** memberikan komentar dan menyebutkan dalam kunjungan terakhir Pemerintah melalui FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal (Pemerintah Kecamatan, Danramil 13 Panyabungan, dan Polsek Panyabungan) tersebut secara langsung ke lokasi, pada saat yang sama FORKOPIMCAM membentangkan spanduk yang bertuliskan himbauan untuk pemberhentian aktivitas penambangan ilegal di Hutabargot Kab.Mandailing Natal".

"Namun, yang sangat disayangkan pemerintah dalam hal ini diduga oknum aparat penegak hukum terkesan bermain-main dalam upaya penertiban tambang ilegal yang ada di Kab.Mandailing Natal khususnya di Wilayah Hutabargot, karena faktanya yang terlihat di lapangan sangat bertolak belakang dengan isi himbauan pada spanduk yang dibentangkan tersebut".

Lanjutnya," Banyaknya oknum aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pengamanan diduga penerima setoran dari para pemodal tambang ilegal, dengan keadaan yang demikian sangat patut kita untuk menduga terhadap adanya praktek saling menguntungkan antara pemodal dengan oknum aparat penegak hukum".

Diteruskan Ilman Sakti Nasution, "menurut analisa saya kalau melihat tulisan spanduk itu secara mendalam  hanya bentuk lain dari undangan kepada para pemodal penambang Emas agar wajib lapor, dalam artian pemodal jangan lupa setoran", ucap Ilman Sakti Nasution selaku Pemuda Kecamatan Hutabargot.

"Menanggapi hal itu Ilman Sakti Nasution juga berucap kalau isu yang bergulir akhir-akhir ini terkait adanya “PARTAI COKLAT” di Negara ini semakin kuat,di akhir pernyataannya Ilman Sakti Nasution menyampaikan kalau tidak berlebihan menilai isi undang-undang yang tertulis dalam himbauan spanduk tersebut hanya dibuat sebagai tembang untuk laporan kinerja sekaligus bentuk nyata kepada masyarakat yang kurang cermat menganalisa apa arti sesungguhnya dibalik itu tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam upaya penerapan hukum dalam pemberantasan tambang ilegal di Mandailing Natal khususnya di Hutabargot",Tegas Ilman Sakti Nasution.*(tim)

Bahorok, Langkat - 

Penjabat Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., meresmikan Desa Daur Ulang yang digagas oleh Yayasan Sayap Proyek Indonesia–Project Wings, Sabtu (7/12/2024), di Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok. Peresmian ini menandai langkah progresif dalam pengelolaan lingkungan di kawasan Bukit Lawang.

Project Wings Sumatra adalah organisasi yang berfokus pada konservasi lingkungan. Organisasi ini merupakan perpanjangan tangan dari Project Wings, sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang berbasis di Jerman. Di Indonesia, organisasi ini resmi berdiri pada tahun 2020 berdasarkan SK Kementerian, dengan nama Yayasan Sayap Proyek Indonesia.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu lingkungan di Bukit Lawang, terutama yang berkaitan dengan sampah dan pelestarian alam. Desa Daur Ulang didirikan sebagai bagian dari visi mewujudkan bumi yang bersih, hijau, dan bebas sampah, serta memproduksi udara bersih dan oksigen yang cukup.

Beragam program telah digagas oleh yayasan ini, antara lain: pembangunan bank sampah, pengelolaan plastik menjadi ecobrick, pendidikan lingkungan hidup, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, serta penanaman pohon dan tanaman organik.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif yang luar biasa dari Yayasan Sayap Proyek Indonesia–Project Wings.

“Inspirasi yang luar biasa, ini merupakan bentuk kepedulian nyata dalam menjaga alam dan kelestariannya,” ujarnya.

Faisal juga menjelaskan lima komponen utama yang diperlukan untuk memajukan Desa Daur Ulang. "Di sini sudah ada pemerintah, investor, akademisi, dan komunitas. Tinggal masyarakat yang perlu berperan aktif menjaga dan mempromosikan program ini agar hasilnya lebih maksimal ke depan,” tambahnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Faisal berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan, khususnya di Kecamatan Bahorok. Ia juga menekankan pentingnya menjaga alam untuk menarik lebih banyak investor, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Jika alam terjaga, investor akan lebih yakin masuk ke Bahorok ini, dengan tujuan akhir perekonomian meningkat dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” tutup Faisal.

Peresmian Desa Daur Ulang dilakukan secara simbolis oleh Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy bersama dengan perwakilan Yayasan Sayap Proyek Indonesia–Project Wings. Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi seperti Project Wings, Langkat terus berupaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan lestari demi generasi mendatang.(ikp/kominfolangkat).

Medan, Sumut - 

Kabupaten Langkat kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Kali ini, Langkat dianugerahi penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Mempercepat Perluasan Akses Keuangan Daerah Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara evaluasi program kerja dan capacity building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sumatera Utara yang digelar di Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Rabu (4/12/2024).

Penjabat Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima Kabupaten Langkat. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Langkat sebagai Kabupaten/Kota terbaik dalam mempercepat perluasan akses keuangan daerah tahun 2024. Prestasi ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh OPD di Langkat. Semoga kolaborasi ini terus terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Faisal Hasrimy.

Acara tersebut diselenggarakan untuk mengevaluasi program kerja TPAKD di wilayah Sumatera Utara dan meningkatkan kapasitas serta sinergi antar-lembaga dalam mendukung perluasan akses keuangan daerah. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Armand Effendy Pohan, menekankan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan program yang dijalankan memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

"Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat memberikan dampak yang maksimal. TPAKD hadir untuk mengatasi hambatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor keuangan. "Kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan akan mempercepat perluasan akses keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. TPAKD memiliki peran strategis dalam mengatasi hambatan regulasi, infrastruktur, dan keterbatasan informasi," ungkap Khoirul.

Momentum ini juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendorong akses keuangan yang lebih merata di Sumatera Utara. Kabupaten Langkat, dengan capaian ini, diharapkan menjadi teladan bagi daerah lain dalam mengelola program percepatan akses keuangan.

Acara ini menjadi bukti nyata sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Utara. (IKP/Kominfo Langkat).

Stabat, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, secara resmi melepas ribuan peserta gerak jalan santai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-79. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di Alun-alun T. Amir Hamzah, Stabat, pada Rabu, (4/12/2024).

Kegiatan yang diikuti oleh ribuan guru dari seluruh penjuru Kabupaten Langkat ini diselenggarakan oleh Pengurus PGRI Langkat dengan mengusung tema "Guru Bermutu, Indonesia Maju". Antusiasme peserta terlihat jelas saat mereka memulai rute gerak jalan dengan semangat kebersamaan.

Pj Bupati Langkat, yang hadir didampingi Asisten Administrasi Umum Musti, SE, M.Si, Kadis Pendidikan Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd, serta sejumlah pejabat di jajaran Dinas Pendidikan, menyampaikan apresiasinya terhadap peran guru sebagai ujung tombak pendidikan di tanah air.

"Melalui gerak jalan santai ini, kita tidak hanya merayakan HUT PGRI, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi antar sesama, serta menjaga kesehatan dengan berolahraga. Ini adalah wujud nyata penghormatan kita terhadap jasa guru," ujar Faisal Hasrimy dalam sambutannya.

Peserta yang memenuhi alun-alun mengikuti rute yang telah ditentukan dengan penuh semangat. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi dan kebersamaan di kalangan pendidik, sekaligus menjadi agenda rutin yang bernilai positif bagi masyarakat.

Sebagai penutup acara, panitia membagikan berbagai door prize kepada peserta, yang semakin menyemarakkan suasana. Keceriaan terlihat dari wajah para guru yang merasa dihargai atas dedikasi mereka.

Melalui kegiatan ini, Pj Bupati Langkat berharap semangat PGRI untuk terus mengedukasi dan membangun bangsa semakin membara. "Guru yang bermutu adalah kunci menuju Indonesia yang maju," tambahnya.

Peringatan HUT PGRI ke-79 di Langkat ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan.(ikp/kominfolangkat).

Medan - 

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, menghadiri acara Malam Lepas Sambut Pangdam I/Bukit Barisan (BB) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa malam (3/12/2024). Acara tersebut digelar untuk memberikan penghormatan kepada Letjen TNI Muhammad Hasan yang telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai Pangdam I/BB sekaligus menyambut Mayjen TNI Rio Firdianto sebagai pejabat baru.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi dedikasi dan jasa Letjen TNI Muhammad Hasan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Sumatera Utara. Ia juga menyampaikan harapan agar Mayjen TNI Rio Firdianto dapat melanjutkan sinergi yang telah terjalin antara TNI dan pemerintah daerah demi terciptanya situasi yang kondusif di Sumut.

Di sela-sela kegiatan, Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy mengucapkan terima kasih kepada Letjen TNI Muhammad Hasan atas kontribusinya dalam menjaga keamanan khususnya di Langkat, di bawah wilayah Kodam I/BB. "Kabupaten Langkat dapat terus menikmati situasi yang aman dan kondusif berkat sinergi yang kuat antara TNI dan pemerintah daerah," ujarnya.

Pj Bupati Langkat juga menyampaikan harapan besar kepada Pangdam I/BB yang baru, Mayjen TNI Rio Firdianto. "Selamat datang di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI untuk terus menjaga kekondusifan wilayah dan mendorong pembangunan daerah," tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat militer, tokoh pemerintah daerah, serta undangan lainnya. Suasana keakraban dan saling menghormati tampak mewarnai momen penting ini.

Melalui acara tersebut, diharapkan hubungan baik antara TNI dan pemerintah daerah semakin kuat, menciptakan stabilitas dan keamanan yang menjadi pondasi penting untuk memajukan wilayah.(ikp/kominfolangkat).

LANGKAT, 6 Desember 2024

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Alun-Alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, Jumat (6/12/2024). Acara puncaknya adalah Senam Sehat Bersama yang diikuti langsung oleh Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy.

Ratusan pegawai ASN dan Non-ASN turut memeriahkan kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat menegaskan bahwa peringatan HUT Korpri ke-53 ini menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

"HUT Korpri tahun ini mengusung tema ‘Korpri untuk Indonesia’. Tema ini mengingatkan kita semua, khususnya ASN, untuk terus memperkokoh persatuan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat..sekaligus memberi kesadaran bahwa Korpri merupakan aset dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat.." ujar Pj Bupati.

Kegiatan Senam sehat bersama ditutup dengan pengundian berbagai doorprize menarik, termasuk TV LED, kulkas, mesin cuci, sepeda, kipas angin, dan hadiah lainnya. Ketua Dewan Pengurus Korpri (DPK) Kabupaten Langkat, dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, menyampaikan bahwa rangkaian peringatan HUT Korpri tahun ini juga meliputi sejumlah kegiatan lainnya, seperti:

Upacara HUT Korpri ke-53 di halaman Kantor Bupati Langkat, Ziarah ke makam para mantan Ketua Korpri Kabupaten Langkat, Lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Resepsi peringatan HUT Korpri yang diisi dengan Santunan kepada 100 anak yatim, donor darah di Alun-alun T.Amir Hamzah, serta Khitan massal bagi 53 anak di Puskesmas Stabat.

Khitanan massal dalam rangka HUT Korpri ke-53 digelar di Puskesmas Stabat pada Jumat, 6 Desember 2024. Sebanyak 53 anak menerima layanan khitan, termasuk empat anak yang hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu:

(1). Ahmad Zulfadli 11 tahun, (2). M. Iksan 12 tahun, (3). M. Aldi 12 tahun, (4). Rezky Ryandra PA 12 tahun.

Selain itu, santunan kepada 100 anak yatim dan donor darah juga menjadi bagian dari kegiatan sosial untuk memperingati hari besar ini.

Turut hadir dalam rangkaian acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD beserta jajaran, Camat dan Lurah se-Kabupaten Langkat, serta seluruh pegawai ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pj Bupati Langkat Faisal juga mengaku bangga bahwa Korpri  Langkat telah membersihkan penghasilannya melalui zakat dan infaq membantu para dhuafa lewat Baznas.

"Itulah sebenarnya yg harus kita utamakan.. membangun nilai-nilai kepedulian sosial wujud langsung komitmen melayani masyarakat", tutupnya. (ikp/kominfolangkat).

MEDAN, 5 Desember 2024

Pj. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Lantai 10 Gedung Bank Sumut, Medan, pada Kamis (5/12/2024) sore.

Mengusung tema "Sinergi Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru," acara ini dihadiri oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia IGP Wira Kusuma, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta sejumlah kepala daerah termasuk Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy.

Dalam forum tersebut, Faisal Hasrimy menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, inflasi adalah tantangan yang tidak mengenal batas wilayah administratif, sehingga kerjasama antara pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan.

"Kita semua menyadari bahwa inflasi tidak mengenal batas wilayah. Upaya pengendalian inflasi di satu daerah dapat terkendala jika di daerah lain tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi masalah ini," ujar Faisal Hasrimy.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan, menambahkan bahwa pengendalian inflasi harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari hulu hingga hilir. Ia menegaskan pentingnya efisiensi dalam distribusi pangan untuk menekan lonjakan harga bahan pokok. 

"Komponen harga saling berhubungan dengan proses produksi. Untuk itu, perlu efisiensi dalam rantai distribusi agar inflasi dapat ditekan secara optimal," tegasnya.

Pj Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si, juga memberikan arahan terkait pengalokasian anggaran untuk penanganan inflasi. Ia menyebut bahwa belanja tidak terduga (BTT) dan dana kas daerah dapat digunakan untuk langkah mitigasi jika diperlukan. 

"Penanganan inflasi adalah masalah serius yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, dan tokoh masyarakat. Kita akan melakukan gerakan serentak untuk menanganinya bersama," jelas Pj Gubernur.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, IGP Wira Kusuma, menyebutkan bahwa inflasi di Sumatera Utara masih terkendali. Namun, integrasi pola tanam antar daerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga komoditas seperti cabai.

Dalam sesi paparan, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengungkapkan bahwa kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan turut menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah Sumut.

Delegasi Langkat yang mendampingi Pj Bupati dalam acara ini antara lain Kadis Perindag Ikhsan Aprija, S.STP., M.Si., Kadis Ketapang Hendrik Tarigan, S.Pt., M.M.A., dan Kabag Perekonomian Sekdakab Langkat Indri Nugraheni, S.E., M.M., Akt.

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam menghadapi potensi kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru, sekaligus memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi di Sumatera Utara.(ikp/kominfolangkat).

MEDAN, 5 Desember 2024

Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, pada Kamis (05/12/2024). Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja TP PKK di tingkat provinsi dan daerah, sekaligus meningkatkan sinergi antar TP PKK di Sumatera Utara.

Pj. Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya Rakorda sebagai wadah evaluasi dan penyelarasan program TP PKK di seluruh kabupaten/kota. "Rakorda ini bertujuan mengevaluasi program yang telah berjalan, memastikan program tersebut sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak positif dalam pemberdayaan keluarga serta masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis TP PKK dalam mendukung kesejahteraan keluarga, seperti menerapkan pola hidup sehat, manajemen keuangan keluarga, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Fatoni mengimbau agar TP PKK di seluruh kabupaten/kota segera membuka Toko PKK untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

"Toko PKK Provsu baru saja diresmikan, dan saya mendorong TP PKK kabupaten/kota segera mendirikan toko serupa di wilayahnya masing-masing," tambahnya.

Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya Rakorda sebagai ajang evaluasi untuk memperkuat program kerja TP PKK di Kabupaten Langkat.

"Rakorda ini sangat penting untuk evaluasi dan penguatan program kerja TP PKK di seluruh daerah. Kami siap merealisasikan hasil Rakorda ini, serta menghadirkan program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Langkat," katanya.

Selain diskusi tanya jawab, Rakorda juga diisi dengan peresmian Toko PKK Provinsi Sumatera Utara sebagai langkah awal pengembangan jejaring ekonomi berbasis komunitas di tingkat daerah. Acara ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mengoptimalkan peran TP PKK untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan program hingga tingkat desa.(ikp/kominfolangkat).