Tapanuli Selatan. Kamis, (24/10/2024)

Press release, Diduga belum layak untuk beroperasi, Legal standing pada Izin Galian C CV Bulu Mario yang beroperasi di Wilayah Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Desa Bulu Mario menuai banyak tanya.

Galian C di Desa Bulu Mario yakni dengan nama pelaku usaha CV Bulu Mario ini memiliki No izin dan tanggal terbit

No 540/549/DIS PMPPTSP/5/XI.1.b/III/2018, luas wilayah : 5, 00 Ha (Lima Hektar) diterbitkan 29 Januari 2024.

Sesuai dgn UU no 3 thn 2020 tentang perubahan UU no 4 thn 2009 tentang Penambangan Minerba dimana Perusahaan Perseorangan di ubah menjdi Badan Usaha jika mengajukan perpanjangan atau baru.

Jadi IUP OP an Yunita Silvana Siregar yang sebelumnya telah terbit menjadi IUP OP an CV. Bulu Mario di lokasi yg sama. Yang di terbitkan tgl 29.Januari 2024.

Perpanjangan dan/atau  pergantian UIP OP an Yunita Silvana Siregar dengan terbitnya menjadi IUP OP an CV Bulu Mario ini diketahui wartawan dari DPMPTSP Sumut melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Kab. Tapanuli Selatan Fahrijal Islami.

Izin galian C  CV Bulu Mario yang kini sudah diterbitkan pada 29 Januari 2024 tersebut diduga penuh kejanggalan. Karena sebelumnya dikonfirmasi terkait Izin Galian C yang bebas beroperasi di Desanya,  Kepala Desa (Kades) Bulu Mario Kholil Aris Ritonga mengatakan, Terkait hal ini kalo sekarang gk ada bang. kalo dulu mungkin ada bang waktu kades lama, katanya melalui pesan WA.

Kelengkapan izin Galian C tentunya harus ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi.

Dugaan Kejanggalan Legal standing CV Bulu Mario ini semakin menguat karena Kepala UPTD Padangsidimpuan PUTR Provinsi Sumut Daksur Poso mengatakan, belum mengetahui terkait izin galian C CV Bulu Mario tersebut. Nanti ya pak saya tanyakan dulu ke Kadis PU Provinsi . Saya belum bisa pastikan, apa sudah ada rekomendasi dari Provinsi karena sampai hari ini tembusannya belum sampai kepada saya, kata Daksur Poso, Senin (21/10) kepada Kabar wartawan di Kantor UPTD Padangsidimpuan - PUTR Provinsi Sumut.

Dikonfirmasi langsung bermarga Sitompul yang diketahui sebagai pemilik CV Bulu Mario di lokasi Galian C, kenapa ia tidak memberi tahu Kades saat ini tentang izin dan pergantian nama, marga Sitompul mengatakan dirinya tidak pernah ketemu Kadesnya.

Kemudian Wartawan menanyakan terkait papan plang informasi kenapa dipajang masih papan informasi yang lama, ia mengatakan tidak ada duit. Apakah dari Dinas terkait sudah ada turun kelokasi, Sitompul mengatakan dulu sudah dari Provinsi.

Perlu Diketahui :

Mendapatkan izin tambang galian C bukanlah tugas yang mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memulai kegiatan tambang dengan sah.

Berikut adalah beberapa persyaratan utama yang perlu diketahui diantaranya :

1. Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP)

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memperoleh Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) dari kementerian yang berwenang. SIUP ini diperlukan sebagai bukti legalitas usaha pertambangan Anda.

2. Studi Kelayakan Lingkungan (UKL-UPL)

Sebelum memulai kegiatan tambang, Anda juga perlu melakukan Studi Kelayakan Lingkungan (UKL-UPL). Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan tambang galian C. Hasil dari studi ini akan menjadi dasar untuk mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi dampak lingkungan yang mungkin timbul.

3. Izin Lingkungan (AMDAL)

Untuk kegiatan tambang yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, Anda perlu mengurus Izin Lingkungan (AMDAL). Proses pengurusan izin ini melibatkan evaluasi dampak lingkungan yang lebih komprehensif dan memerlukan persetujuan dari lembaga yang berwenang.

4. Izin Lokasi

Selain izin-izin di atas, Anda juga perlu mengurus Izin Lokasi dari pemerintah setempat. Izin Lokasi ini menunjukkan bahwa lahan yang akan digunakan untuk tambang galian C merupakan lahan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapsel melalui Kabidnya Herman saat ditanya :

Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan Studi Kelayakan Lingkungan (UKL-UPL)

Sebelum CV Bulu Mario memulai kegiatan tambang ?, mengatakan, regulasi baru, yang menerbitkan persetujuan LH sesuai dengan kewenangan perizinan.

Sementara Kadis KHK Provinsi Sumut Yuliani Siregar Menyapaikan info/jawaban atas pertanyaan wartawan mengatakan, Kegiatan MBLB an. Yunia Silvana Siregar.

1. Sudah ada izin Lingkungan yang di terbitkan oleh pemkab tapsel atas nama perorangan bahwa berdasarkan  Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan 503/01/IL/DPMPPTSP/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan a.n. Yunita Silvana Siregar;

2. bahwa berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 17 Januari 2022 masuk dan keluar sebagai persero disertai perubahan anggaran dasar perseroan komanditer ”CV. Bulu Mario”;

3. Telah memperoleh iup dr DPMPTSP sumut 29 maret 2018 Nomor 540/549/DIS-PMPTSP/5/XI.1.B/III/2018

4. Yunita Silvana Siregar sdh mengurus izin perpanjangan IUP Op.

5. luasnya 5 ha.

6. status APL.

Mereka mengajukan perubahan nama menjadi CV Bulu Mario.

SK PKPLHnya sdh diterbitkan Kepala Dinas LHK Provsu No 600.11/0384/DISLHK-TLPGH/l/2024 tanggal 22 Januari 2024

Dokumen lingkungan yg menerbitkannya adalah pemkab Tapsel an. Yunita Silvana Siregar (an. Perorangan)

Kemudian di tahun 2022 sesuai akta notaris berubah menjadi CV. Bulu Mario.

Karena ini hanya perubahan nama saja dari perorangan ke CV, maka kita tidak merubah dokumen lingkungannya namun hanya merubah kepemilikannya saja, ujar Kadis LHK Provinsi Sumut melalui pesan WA, kamis (24/10).

Sekedar untuk diketahui :

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan dokumen atau keterangan yang benar. Dokumen tersebut itu meliputi data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Namun jika memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar atau tidak akurat secara sengaja atau dengan tujuan untuk menipu orang lain terkait dokumen pertambangan sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

(Tim)

TAPANULI SELATAN,- Siti Mariyam (44) selaku pemilik tanah di salah satu daerah pargarutan dolok, terlihat akses jalan menuju kebun ditengarai ditutup dan pipa saluran air dipotong-potong oleh yang tidak bertanggung jawab, Secara resmi Siti Mariyam melakukan laporan ke Polres Tapanuli Selatan.

Bermula Pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Pelapor sedang menanam bibit jeruk di ladang miliknya yang berada di Dusun Sitorbis Desa Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan.

Terlapor melihat inisial K, BP, dan UP  diduga ingin menguasai tanah milik Pelapor, dengan cara memagar akses jalan masuk ke ladang menggunakan kayu dan bambu serta mencangkul jalan ke ladang milik Pelapor.

Sehingga akses menuju ke ladang milik Pelapor tidak bisa dilalui, adapun atas hak/ legalitas yang dimiliki Pelapor menguasai jalan tersebut berdasarkan surat pernyataan antara SAHNAN PAKPAHAN kepada SANTI EVALINA, pada tanggal 4-Mei-2023 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Pargarutan Dolok dan Surat Pernyataan Hibah dan MUKSIN kepada SITI MARIYAM, tanggal 26 Januari 2024.

Akibat penguasaan tanah tersebut petapor tidak bisa menguasai tanah miliknya dan mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ;

Nomor Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/GAR/B/51/X/2024/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 14 Oktober 2024 pukul 15.49 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas. 

Pihak Polres Tapsel juga secara resmi telah menerima laporan tersebut, di dalam laporan Polisi tersebut, Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Menguasai Tanah Tanpa ijin Yang Berhak Atau Kuasanya perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang terjadi di JL. MENUJU LADANG PELAPOR, RT 00, RW 00, TITIK KOORDINAT 00, PARGARUTAN DOLOK, ANGKOLA TIMUR, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA, dengan Terlapor atas nama K, atas nama BP, dan atas nama UP. 

Kepada wartawan, Siti Mariyam menyampaikan harapannya agar Polres Tapsel, dapat menindaklanjuti laporannya secara serius. Ia juga meminta Polres Tapsel memanggil terlapor 

Kiki Pakpahan,  Baim Pakpahan, dan Ushuluddin Pakpahan untuk dimintai keterangan dan memproses pemeriksaan atas kasus ini.

"Kami berharap, Bapak Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, dan jajaran menangani peristiwa yang menimpa saya," harap Siti Mariyam.*(tim)

MANDAILING NATAL,- Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA) menggelar rapat konsolidasi Akbar di Aula Ball Room Ladang Sari, Kecamatan Panyabungan, Madina" Kamis 24/10/2024

Rapat konsolidasi langsung dihadiri Paslon Bupati Saipullah dan Atika, para ketua Parpol  dan anggota DPRD Madina pengusung SAHATA, koordinator Divisi Tim Pemenangan, tim Media Center, tim relawan, sayap-sayap pemenangan lainnya. 

Rapat membahas berbagai hal terkait strategi yang efektif, efisien, dan produktif untuk memenangkan Paslon SAHATA pada Pilkada Madina 2024.

Selain itu, rapat juga membahas berbagai solusi untuk mengatasi beberapa kelemahan tim dalam menjalankan program-program pemenangan SAHATA. 

Dalam kesempatan itu, Saipullah dan Atika terus memompa semangat dan kekompakan tim untuk berjuang maksimal memenangkan SAHATA. 

“Mari kita tetap fokus menjalankan program-program pemenangan sesuai koridor dan tahapan Pilkada yang sudah ditentukan KPU,” kata Saipullah, calon bupati madina nomor urut 2.

Sementara Ketua Tim Pemenangan SAHATA Khoiruddin Faslah Siregar menegaskan tim segera mengeksekusi solusi-solusi yang ditawarkan untuk menangani berbagai kelemahan. 

“Tim tetap solid memenangkan Paslon SAHATA,” kata Faslah  usai rapat. 

Faslah juga mengungkapkan, rapat konsolidasi dan koordinasi itu juga bertujuan memanaskan mesin partai politik pengusung dan pendukung, mengingat hari H pencoblosan Pilkada Madina makin dekat. 

Terkait banyaknya pemberitaan media yang mendiskreditkan Paslon SAHATA, terutama calon wakil bupati yang juga petahana, Faslah menganggap hal itu sebagai dinamika politik yang wajar pada momen Pilkada. 

“Setiap Pilkada, Paslon petahana memang selalu menjadi sasaran kritik. Narasi kritik yang disampaikan lewat pemberitaan tidak selalu berdampak negatif, “ tutur Faslah. 

Faslah menilai kritik yang terus-menerus dilancarkan bisa memicu rasa empati masyarakat  terhadap orang yang dikritik, sehingga meningkatkan popularitas dan elektabilitas Paslon SAHATA. 

“Jadi, kita tidak perlu reaktif menanggapinya. Kita fokus saja pada program-program yang kita susun secara sistematis, “ ujarnya.

(Indra Kusuma)

Padangsidimpuan. Rabu. 23/Oktober/2024

Pemerintah pusat melalui KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) banyak menggelontorkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentunya anggaran tersebut dinilai sangat besar, namun masih ada saja oknum kepala sekolah di berbagai tempat, yang masih saja melakukan tindakan kurang terpuji seperti, pengutipan uang dari siswa-siswi melalui orang tua dengan bermoduskan kesepakatan komite dan orang tua murid. 

Namun, Pungutan uang (Pungli) bervariasi diduga terjadi di Sekolah SMA N2 Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pungutan tersebut diduga bervariasi mulai dari : Rp. 24.000,00 sampai Rp.35.000,00, hingga Rp.70.000,00. Pungutan ini belum diketahui jelas kemana saja peruntukannya atau belum diketahui apa dan kemana fungsi dari kegunaan pengutipan uang dari orang tua per/murid tersebut.

Awak media mencoba konfirmasi kepala sekolah SMAN 2 Kota Padang Sidempuan  melalui Whatsapp dengan nomor handphone 0812631**, dan beberapa awak media juga mendatangi Sekolah SMAN 2 Kota Padangsidimpuan terkait adanya dugaan pengutipan setiap murid di sekolah SMAN 2 Kota Padang Sidempuan, kepala sekolah SMAN 2 Padangsidimpuan belum memberikan tanggapan dan kejelasan sampai berita ini naik ke publik. 

Saat melakukan investigasi ke sekolah SMAN 2 kota Padangsidimpuan awak media tidak mendapati adanya pemasangan  plang atau spanduk anggaran realisasi DANA BOS sekolah SMAN 2 kota Padang sidempuan, padahal menurut KEMENDIKBUD Plang dan Spanduk anggaran dana BOS sekolah wajib dipublikasikan untuk diketahui orang tua, LSM, dan Media dalam pengawasan dan pencegahan KKN. 

Salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan bahwa benar adanya pengutipan setiap murid melalui orang tua murid dengan nilai Rp. 70.000,00, (Tujuh puluh ribu rupiah), sebelum ada perubahan dan kesepakatan komite dan orang tua murid uang kutipan tersebut sebelumnya hanya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dan kutipan itu sudah bertahun-tahun, pengutipan itu dilakukan setiap bulannya setiap per/murid.

Ia juga menambahkan, bahwa kegunaan dari kutipan uang setiap murid adalah untuk membayarkan gaji guru honorer sekolah, jumlah guru honorer diperkirakan tidak sampai 10 orang, dan untuk kegunaannya yang lainnya kita tidak  mengetahuinya, bila ingin jelasnya datangi saja kepala sekolah atau bendahara sekolah SMAN 2 kota Padang sidempuan mereka yang tahu secara detailnya.

Ketua Almamater tabagsel Didi Santoso menanggapi persoalan tersebut agar aparat penegak hukum di wilayah kota Padangsidimpuan atau provinsi Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa seluruh anggaran realisasi Dana BOS sekolah SMAN 2 kota Padang sidempuan dan juga terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 2 kota Padang sidempuan. 

Didi Santoso akan melakukan gelar aksi unjuk rasa didepan di depan Kantor Kejari Padangsidimpuan terkait pungutan liar atau pungli dengan bermoduskan dugaan kesepakatan komite dengan orang tua murid.*(tim)

Medan. Rabu. 23/Oktober/2024

Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara (FMPK-SU) kembali melakukan aksi unjuk rasa (unras)  jilid II di depan Kantor Kejati-Sumut Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran Perjalanan Dinas di Dinas Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kab. Tapsel T.A 2020-2023

Dalam pantauan awak media, unjuk rasa  tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat personil kepolisian Kota Medan dan demonstran membentangkan spanduk bernarasi tuntutan aksi di depan Kantor Kejati-Sumut. 

Arsyad Siregar, selaku koordinator aksi  mengungkapkan dalam orasinya, "Bahwa anggaran realisasi perjalanan dinas dan belanja jasa tenaga kesehatan Kab. Tapsel dinilai sangat fantastis dan tidak wajar.

- T. A 2020 Dinas kesehatan Kab. Tapanuli Selatan melakukan Perjalanan Dinas di dalam Daerah dan diluar Daerah dengan akomodasi anggaran Rp.3.976.334.000,00.

- T.A 2021 Dinas kesehatan Kab. Tapanuli Selatan Melakukan Perjalanan dengan anggaran Rp.7.653.210.000,00.

-T.A 2022 Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Selatan melakukan perjalanan Dinas dengan anggaran Rp.11.551.503.000,00.

-T.A tahun 2023 Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan Melakukan Perjalanan Dinas dengan anggaran Rp.9.786.469.000,00.

-T.A 2022 Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan menganggarkan untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dengan anggaran Rp.3.144.730.000,00.

Disamping itu Ketua Umum Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara  menyampaikan dalam orasinya rincian dugaan KKN yang dimaksud,  agar Kejati-Sumut memanggil dan memeriksa seluruh anggaran realisasi tersebut dengan meminta bukti-bukti perjalanan dinas Kesehatan Kab tapsel.

Maka dari hal tersebut Arsyad  Siregar Selaku  Koordinator Aksi meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera cepat panggil dan periksa Kepala dinas Kesehatan Tapsel, laporan Dumas yang akan kami layangkan segera diproses dan masuk ke proses di tingkat penyelidikan.*(tim)

MEDAN,- Sejumlah Mahasiswa yang terhimpun dalam lembaga Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan  Sumatera Utara (FMPKP-SU) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tarsihoda-Hoda Tahun 2023 dan dugaan Pungli kepada Masyarakat. Jalan Abdul Haris Nasution , Medan,Rabu (23/10/2024).

Dalam pantauan awak media, selama unjuk rasa  tersebut berjalan, demonstran mendapat pengawalan ketat dari pihak personil kepolisian Kota Medan. 

Arsyat Siregar selaku koordinator aksi  mengungkapkan dalam orasinya, "Bahwa proyek  Pembangunan Jalan Usaha Tani di desa Tarsihoda-Hoda Kec.Huristak Kabupaten Padang Lawas terindikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi, dan ini sejalan dengan informasi dan investigasi kami di lapangan dalam proyek tersebut adanya kekurangan pada volume  pekerjaan, sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai kontrak yang ada,” Pungkasnya.

Disamping itu Ketua Umum FMPKP-Sumut menyinggung dalam orasinya "Bahwa Kepala Desa Tarsihoda-Hoda diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat, ketika warga meminta tanda tangannya dan ini terungkap ketika salah satu warga Tarsihoda-Hoda meminta tanda tangan kepala desa tersebut untuk keperluan surat Hak Milik Tanah, akan tetapi kades enggan memberikannya kecuali memberikan fee", Tegasnya. 

Oleh karena itu Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan tuntutan dan harapan mereka  melalui A.Sayuti NST, "meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera Panggil dan Periksa seluruh realisasi anggaran desa dan juga pada pekerjaan proyek tersebut.

Kami berharap aparat Penegak hukum agar melakukan penyelidikan Kepala Desa Tarsihoda-Hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terkait indikasi Korupsi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 dan juga pada perbuatan dugaan pungli, Jelasnya. 

Setelah unjuk rasa tersebut berjalan 1 (jam) Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara melalui bagian Penkum, Juliana Sinaga menanggapinya, terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh adek-adek mahasiswa, dan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, dan kami harap agar segera dimasukkan Laporannya  supaya mempermudah dan mempercepat proses hukumnya, Terangnya.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Kejati Sumut Koordinator aksi meminta kepada Kejatisu agar serius untuk mengusut tuntas atas aspirasi dugaan penemuan kami, dan kami akan mengawal terus sampai permasalahan ini di tuntaskan.*(tim)

MANDAILING NATAL,- Dalam 34 hari kedepan. Masyarakat Mandailing Natal dengan jumlah  pemilih hampir 330.000 pemilih akan menentukan pilihannya kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 5 tahun kedepan. Lalu.menjadi pertanyaan. Ditengah kondisi Masyarakat Madina saat ini dari 2 paslon Bupati dan wakil Bupati siapakah yang lebih siap dan Pantas? Untuk dapat menyelesaikan persoalan yang begitu banyak di Masyarakat dan di Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut pemberitaan  beberapa Media diberbagai lapisan unsur Masyarakat lebih condong meyakinkan Bupati Madina 5 tahun kedepan adalah SOSOK Saipullah. Alasan masyarakat Lebih Matang lebih tenang, lebih agamis dan memahami seluk Beluk Birokrasi dan juga sudah matang dan berpengalaman.

Salah satunya masyarakat yg ditemukan awak media yaitu Bapak Khairul Anwar Hasibuan, S.IP.(Sarjana Ilmu Politik) Alumni Unri dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang saat ini menjadi salah satu anggota DPRD Madina dari Fraksi Persatuan Hati Nurani ( HANURA ) Menambahkan bahwa  "sosok Saipullah sangat tepat memimpin Madina 5 tahun kedepan. Beliau selain memahami dan Ahli Hukum serta telah memperoleh berbagai Piagam dan Satya Lencana dari beberapa Kementerian dan juga telah mengikuti lebih dari 20 Diklat di dalam dan luar Negeri. Saya rasa Beliau Bapak Saipullah sosok yang tepat Memimpin madina (lanjut pak Irul berkomentar) saya juga merasakan kesiapan bapak Saifullah menjadi Bupati Madina 5 tahun kedepan. 

Termasuk salah Satu Anugrah terbaik.buat Masyarakat Madina. Kenapa tidak katak pak khairul. Madina masyarakatnya Agamis serambi Mekkah Sumut. Pak Saipullah siap jadi Imam siap jadi Khotib siap, jadi pengacara, siap jadi pengayom karena bawaannya dewasa dan kebapakan. Siap juga bergaul dengan kaula muda. Pendengar yg baik sari siapapun yg mau berbicara. Cepat dan tangkas mengambil keputusan yang baik. Mengenal dan mengetahui potensi dan kelemahan di masyarakat Madina. Untuk itu Pak Khairul mengharapkan Masyarakat Madina membuka fikiran positifnya bukan berdasarkan egonya untuk adanya perbaikan kehidupan dan sumber daya alam, lapangan Kerja dan juga potensi Sumber Daya Manusia yang lebih unggul dan siap berdaya saing dengan SDM dari daerah lain". Tuturnya.

Di lihat dari rekam jejaknya,Ada 22 riwayat diklat yang diikuti Saipullah di dalam dan di luar negeri selama beliau berkarir di pemerintahan. Sejak tahun 1983 sampai 2021,waktu yang cukup lama berkarir di berbagai wilayah di Indonesia membuahkan pengalaman yang luar biasa. Selama berkarir,berbagai macam piagam dan satya lencana beliau terima. Di antaranya 5 piagam penghargaan dari dirjen Bea dan Cukai, sampai satya lencana karya satya dari presiden RI, sudah 3 kali beliau terima.Dan selain itu beliau sudah 25 kali di pindah tugaskan di berbagai provinsi Indonesia.

Maka dari itu 5 tahun ke depannya Saipullah ingin mengabdikan ilmu pengetahuannya serta pengalamannya di tanah kelahirannya sendiri Madina "toh daerah orang lain bisa kita bisa perbaiki  apa salahnya  tanah kelahiran sendiri kita coba majukan 5 tahun kedepannya" ungkap pak Khairul Anwar.

(Indra Kusuma)

MANDAILING NATAL,- Pelayanan kesehatan gratis yang merupakan bagian dari program kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 Saipullah-Atika (SAHATA) mendapat respons positif dari warga Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Selama dua hari disana, Minggu-Senin (20-21/10/2024), tim tenaga kesehatan ( nakes) yang dimotori dr. Fajar Nasution berhasil melayani lebih dari 100 orang. Bahkan mereka sempat kehabisan obat.

"Lebih dari 100. Kalau dihitung dengan yang di Muara Batang Gadis, saya pikir, lebih 300 itu. Ini ada obat yang sudah habis dan malam ini akan di-drop dari Panyabungan," kata Fajar, Minggu (20/10/2024) malam.

Dokter yang membuka klinik pribadi ini menjelaskan, sebagian besar yang mereka layani adalah kaum ibu dengan keluhan penyakit lambung. "Ada juga yang datang hanya untuk cek tensi darah atau kolesterol," lanjutnya.

dr. Fajar mengungkapkan, dia dan timnya merupakan tenaga kesehatan non ASN dan bukan honorer. "Kami memang dipekerjakan oleh paslon SAHATA untuk melayani masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, calon wakil bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengaku sengaja membawa nakes agar selama kampanye di pantai barat ada manfaat langsung yang diterima masyarakat.  "Saya ingin kampanye ini langsung berefek kepada masyarakat,” katanya, Sabtu (19/10/2024).

Terkait pelayanan kesehatan ini, Rosna, warga Desa Panunggulan, mengaku senang dengan adanya kampanye berobat gratis ini. Selain bisa mendapatkan obat yang sesuai dengan penyakitnya, dia juga tidak perlu mengeluarkan biaya.

“Kalau mau berobat harus ke Tabuyung. Harus pegang uang sekitar Rp350 ribu. Buat sewa angkutan, biaya di jalan, sama bayar obatnya,” kata perempuan setengah baya itu.

Disisi lain, dalam kunjungan ke Kecamatan Sinunukan, Atika menyantuni 245 anak yatim. Penyantunan ini merupakan bagian dari janji yang beliau ikrarkan pada 2021 lalu. Saat itu, dia berjanji gaji pokoknya sebagai wakil bupati akan diinfakkan kepada anak yatim, piatu, jompo, dan masyarakat membutuhkan.

(Indra Kusuma)

Stabat, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., menghadiri Rapat Konsolidasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di bidang intelijen dan kewaspadaan dini menjelang Pilkada Serentak 2024. Acara yang berlangsung di Aula Akademi Kebidanan Pemkab Langkat pada Rabu (16/10/2024) tersebut bertujuan memperkuat kemampuan FKDM dalam mendeteksi ancaman dan potensi konflik sejak dini.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Faisal Hasrimy menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan antisipasi dini terhadap berbagai potensi gangguan selama penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM di FKDM, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, harus selaras dengan regulasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kewaspadaan dini di daerah.

“Dengan perencanaan dan persiapan yang matang, FKDM mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi di lapangan. Ini penting untuk menjaga kondusifitas sebelum, selama, dan setelah Pilkada Serentak 2024,” ungkap Faisal Hasrimy.

Rapat konsolidasi ini diikuti oleh 130 peserta, terdiri dari FKDM Kabupaten sebanyak 15 orang dan FKDM Kecamatan sebanyak 115 orang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, Faisal Badawi, S.Sos., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 200-11/K/2023 tentang Pembentukan FKDM Kabupaten Langkat. Ia menambahkan, “Konsolidasi ini diharapkan mampu menyelesaikan potensi konflik yang dapat timbul di tengah masyarakat.”

Pj Bupati Faisal Hasrimy juga mengajak para peserta untuk aktif mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada, baik menjelang maupun pasca pemilu. Dengan ilmu baru yang diperoleh, diharapkan FKDM mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertindak sigap dalam mengatasi setiap tantangan yang muncul selama proses demokrasi tersebut.

Acara ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keamanan di Kabupaten Langkat menjelang Pilkada, sekaligus memperkuat peran FKDM sebagai garda depan kewaspadaan dini di masyarakat.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP., menerima audiensi dari Koordinator Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut beserta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) EMP Gebang di rumah dinas Bupati Langkat pada Rabu (16/10). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan industri hulu migas guna mendukung kesejahteraan masyarakat Langkat.

Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari SKK Migas Sumbagut, beberapa KKKS yang beroperasi di Kabupaten Langkat, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Diskusi ini menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi dalam menjaga kelancaran operasional hulu migas di wilayah Langkat, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah.

Koordinator SKK Migas Sumbagut, M. Rohadi, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen SKK Migas untuk menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. "Kami berharap dapat menjalankan operasi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar," ujar M. Rohadi.

Pj Bupati Faisal Hasrimy menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan SKK Migas dan KKKS sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui sektor migas. Ia menyoroti kontribusi industri ini melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah berdampak positif pada masyarakat Langkat. "Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Langkat," ungkapnya.

Pertemuan ini juga membahas inisiatif CSR yang akan dilaksanakan oleh KKKS di Langkat. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan hubungan antara SKK Migas, KKKS, dan Pemerintah Kabupaten Langkat semakin solid, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Langkat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut M. Rohadi, Area Manager Pertamina Pangkalan Susu Suhardi, perwakilan dari EMP Gebang Ade Abdurahman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Sukhyar Mulyamin, S.Sos., M.Si., Ahli Utama Analis Kebijakan dr. H. Indra Salahudin, M.Kes., MM., Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah, Kepala Bapenda Dra. Muliani S., Kepala Bappeda Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP., Kabag Perekonomian dan SDA Indri Nugraheni, SE., MM., Kabag Pemerintahan M. Nawawi, S.STP., M.SP., serta Camat Pangkalan Susu Agung Tritantiyo, S.STP., M.AP.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy AP, M.AP, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat, H. Amril, S.Sos, M.AP, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Langkat pada Senin (14/10/2024). Apel ini bertujuan memperkuat kedisiplinan kerja ASN untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam amanat yang disampaikan oleh Sekda Amril, mewakili Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy menekankan pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas. “Sebagai pelayan masyarakat, kita dituntut untuk selalu bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi. Pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah kewajiban kita bersama,” ujar Amril menyampaikan pesan Pj Bupati.

Selain itu, Amril juga mengingatkan para ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat. “Kita harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, dan itu menjadi tugas utama kita,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerjasama yang erat antar instansi dan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang maksimal. “Keberhasilan kita tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan,” tegas Amril.

Apel gabungan ini dihadiri oleh para Asisten dan Staf Ahli Setdakab Langkat, pejabat eselon II, III, dan IV, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dengan dilaksanakannya apel ini, diharapkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Langkat dapat terus meningkat, sejalan dengan arahan Pj Bupati Langkat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pj Bupati Faisal Hasrimy untuk terus mendorong ASN di Langkat agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga nama baik instansi melalui dedikasi dan kinerja yang optimal.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat periode 2024-2029 resmi dilantik dalam upacara khidmat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Senin (14/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., menyampaikan ucapan selamat serta menegaskan pentingnya sinergitas antara DPRD dan kepala daerah untuk pembangunan Langkat yang lebih baik.

“Selamat bekerja kepada anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2024-2029 yang baru dilantik. Saya berharap agar amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat Langkat,” ujar Faisal Hasrimy melalui sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, Amril, S.Sos, M.AP.

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/518/KPTS/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2024-2029.

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, yang juga membuka rapat paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para anggota dewan.

Dalam sambutannya, Sribana Perangin-angin juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf mewakili anggota DPRD periode 2019-2024. "Saya berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Semoga kinerja kita selama lima tahun ini menjadi berkah dan amal ibadah," ucapnya.

Sekda Langkat, dalam membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, sebagaimana tercermin dari suksesnya pelaksanaan pemilihan umum secara berkala.

“Bangsa Indonesia telah 13 kali melaksanakan pemilu secara tertib dan lancar. Ini adalah bukti nyata komitmen kita terhadap demokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Amril juga mengingatkan para anggota DPRD yang baru dilantik tentang tiga fungsi utama lembaga legislatif ini, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini, menurutnya, menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan pola hubungan kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sinergitas antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan untuk mempercepat respon terhadap permasalahan di masyarakat, membangun secara efektif, serta mensukseskan agenda prioritas nasional,” tambahnya.

Menutup pidatonya, Sekda Langkat memberikan apresiasi kepada para anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024 atas dedikasi mereka. “Terima kasih atas pengabdian dan jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan bagi kita semua,” tutupnya.

Pelantikan ini menandai awal masa kerja baru bagi DPRD Langkat, dengan harapan kolaborasi yang semakin kuat antara legislatif dan eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Langkat.(ikp/kominfolangkat).

Gebang, Langkat - 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP menggandeng PLN UP3 Binjai untuk merealisasikan program Listrik Masuk Tambak. Program ini resmi diluncurkan di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Selasa (8/10/2024) sore, sebagai bagian dari inovasi kolaboratif untuk mendorong sektor perikanan di Kabupaten Langkat.

Program Listrik Masuk Tambak ini memberikan kemudahan bagi petani tambak dengan menyediakan akses listrik tanpa biaya pemasangan. Hal ini diharapkan mampu meringankan beban produksi yang selama ini banyak ditanggung oleh petani tambak akibat tingginya biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan mesin kincir tambak.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan PLN UP3 Binjai. Ia menekankan bahwa program ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani tambak di Langkat.

"Listrik masuk tambak mampu menekan biaya produksi lebih dari 50%. Penggunaan BBM untuk kincir tambak selama 12 jam kerja biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 juta, sedangkan dengan listrik, biayanya hanya mencapai Rp500 ribu," jelas Faisal Hasrimy.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa program ini memungkinkan para petani tambak untuk meningkatkan jam kerja kincir sehingga proses panen bisa dilakukan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

“Saya sangat berterima kasih kepada Manajer PLN UP3 Binjai Darwin Simanjuntak dan jajarannya atas terwujudnya program ini. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan berkembang di Kabupaten Langkat,” tambahnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Langkat Amril, S. Sos., M.AP, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan T. M. Auzai, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP., M.Si, serta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Langkat. Kehadiran masyarakat sekitar juga turut memeriahkan peluncuran program yang diharapkan menjadi solusi peningkatan ekonomi lokal ini.

Dengan adanya program Listrik Masuk Tambak, Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Pj Bupati Faisal Hasrimy terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor perikanan.(ikp/kominfolangkat).

Langkat-

Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Polres Langkat menggelar Apel Siaga I pada Minggu (20/10/2024).

Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Langkat, Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan waktu pelaksanaan dimulai pukul 08.00 WIB.

Apel ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K, dan diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian, termasuk , para Kabag, Kasat, Kapolsek, serta personel. 

Apel Siaga ini merupakan bagian dari persiapan intensif untuk pengamanan pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Dalam arahannya, Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K, menyampaikan pesan penting tentang tanggung jawab besar yang diemban oleh Polres Langkat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional pada hari pelantikan tersebut.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa kita. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya lakukan pengecekan agar seluruh personel siap menjalankan tugas,” tegas Wakapolres.

Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan, meminta seluruh personel untuk tetap berada di pos masing-masing dan tidak meninggalkan lokasi tanpa izin

"Kita akan melaksanakan Siaga l , Dimulai hari ini. Pastikan seluruh personel tetap fokus dan tidak ada yang meninggalkan tugas tanpa izin," ujar Wakapolres dengan tegas.

Sebagai bentuk kesiapan yang lebih lanjut, Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong juga memastikan bahwa logistik telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran tugas selama masa siaga.

"Kami sudah menyiapkan konsumsi dan fasilitas lainnya untuk memastikan kesehatan dan kebugaran personel tetap terjaga. Ini adalah tugas yang membutuhkan stamina yang tinggi," tambahnya.

Seluruh Perwira diinstruksikan untuk selalu memantau keberadaan dan kesiapan anggotanya. Wakapolres menekankan bahwa kedisiplinan dan koordinasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pengamanan.

Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang solid, diharapkan proses pelantikan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa gangguan.

Sumber: Humas Polres Langkat