MANDAILING NATAL,- Pelayanan kesehatan gratis yang merupakan bagian dari program kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 Saipullah-Atika (SAHATA) mendapat respons positif dari warga Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Selama dua hari disana, Minggu-Senin (20-21/10/2024), tim tenaga kesehatan ( nakes) yang dimotori dr. Fajar Nasution berhasil melayani lebih dari 100 orang. Bahkan mereka sempat kehabisan obat.

"Lebih dari 100. Kalau dihitung dengan yang di Muara Batang Gadis, saya pikir, lebih 300 itu. Ini ada obat yang sudah habis dan malam ini akan di-drop dari Panyabungan," kata Fajar, Minggu (20/10/2024) malam.

Dokter yang membuka klinik pribadi ini menjelaskan, sebagian besar yang mereka layani adalah kaum ibu dengan keluhan penyakit lambung. "Ada juga yang datang hanya untuk cek tensi darah atau kolesterol," lanjutnya.

dr. Fajar mengungkapkan, dia dan timnya merupakan tenaga kesehatan non ASN dan bukan honorer. "Kami memang dipekerjakan oleh paslon SAHATA untuk melayani masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, calon wakil bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengaku sengaja membawa nakes agar selama kampanye di pantai barat ada manfaat langsung yang diterima masyarakat.  "Saya ingin kampanye ini langsung berefek kepada masyarakat,” katanya, Sabtu (19/10/2024).

Terkait pelayanan kesehatan ini, Rosna, warga Desa Panunggulan, mengaku senang dengan adanya kampanye berobat gratis ini. Selain bisa mendapatkan obat yang sesuai dengan penyakitnya, dia juga tidak perlu mengeluarkan biaya.

“Kalau mau berobat harus ke Tabuyung. Harus pegang uang sekitar Rp350 ribu. Buat sewa angkutan, biaya di jalan, sama bayar obatnya,” kata perempuan setengah baya itu.

Disisi lain, dalam kunjungan ke Kecamatan Sinunukan, Atika menyantuni 245 anak yatim. Penyantunan ini merupakan bagian dari janji yang beliau ikrarkan pada 2021 lalu. Saat itu, dia berjanji gaji pokoknya sebagai wakil bupati akan diinfakkan kepada anak yatim, piatu, jompo, dan masyarakat membutuhkan.

(Indra Kusuma)

Stabat, Langkat - 

Pj. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., menghadiri Rapat Konsolidasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di bidang intelijen dan kewaspadaan dini menjelang Pilkada Serentak 2024. Acara yang berlangsung di Aula Akademi Kebidanan Pemkab Langkat pada Rabu (16/10/2024) tersebut bertujuan memperkuat kemampuan FKDM dalam mendeteksi ancaman dan potensi konflik sejak dini.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Faisal Hasrimy menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan antisipasi dini terhadap berbagai potensi gangguan selama penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM di FKDM, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, harus selaras dengan regulasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kewaspadaan dini di daerah.

“Dengan perencanaan dan persiapan yang matang, FKDM mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi di lapangan. Ini penting untuk menjaga kondusifitas sebelum, selama, dan setelah Pilkada Serentak 2024,” ungkap Faisal Hasrimy.

Rapat konsolidasi ini diikuti oleh 130 peserta, terdiri dari FKDM Kabupaten sebanyak 15 orang dan FKDM Kecamatan sebanyak 115 orang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, Faisal Badawi, S.Sos., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 200-11/K/2023 tentang Pembentukan FKDM Kabupaten Langkat. Ia menambahkan, “Konsolidasi ini diharapkan mampu menyelesaikan potensi konflik yang dapat timbul di tengah masyarakat.”

Pj Bupati Faisal Hasrimy juga mengajak para peserta untuk aktif mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada, baik menjelang maupun pasca pemilu. Dengan ilmu baru yang diperoleh, diharapkan FKDM mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertindak sigap dalam mengatasi setiap tantangan yang muncul selama proses demokrasi tersebut.

Acara ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keamanan di Kabupaten Langkat menjelang Pilkada, sekaligus memperkuat peran FKDM sebagai garda depan kewaspadaan dini di masyarakat.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP., menerima audiensi dari Koordinator Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut beserta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) EMP Gebang di rumah dinas Bupati Langkat pada Rabu (16/10). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan industri hulu migas guna mendukung kesejahteraan masyarakat Langkat.

Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari SKK Migas Sumbagut, beberapa KKKS yang beroperasi di Kabupaten Langkat, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Diskusi ini menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi dalam menjaga kelancaran operasional hulu migas di wilayah Langkat, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah.

Koordinator SKK Migas Sumbagut, M. Rohadi, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen SKK Migas untuk menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. "Kami berharap dapat menjalankan operasi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar," ujar M. Rohadi.

Pj Bupati Faisal Hasrimy menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan SKK Migas dan KKKS sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui sektor migas. Ia menyoroti kontribusi industri ini melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah berdampak positif pada masyarakat Langkat. "Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Langkat," ungkapnya.

Pertemuan ini juga membahas inisiatif CSR yang akan dilaksanakan oleh KKKS di Langkat. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan hubungan antara SKK Migas, KKKS, dan Pemerintah Kabupaten Langkat semakin solid, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Langkat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut M. Rohadi, Area Manager Pertamina Pangkalan Susu Suhardi, perwakilan dari EMP Gebang Ade Abdurahman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Sukhyar Mulyamin, S.Sos., M.Si., Ahli Utama Analis Kebijakan dr. H. Indra Salahudin, M.Kes., MM., Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah, Kepala Bapenda Dra. Muliani S., Kepala Bappeda Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP., Kabag Perekonomian dan SDA Indri Nugraheni, SE., MM., Kabag Pemerintahan M. Nawawi, S.STP., M.SP., serta Camat Pangkalan Susu Agung Tritantiyo, S.STP., M.AP.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy AP, M.AP, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat, H. Amril, S.Sos, M.AP, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Langkat pada Senin (14/10/2024). Apel ini bertujuan memperkuat kedisiplinan kerja ASN untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam amanat yang disampaikan oleh Sekda Amril, mewakili Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy menekankan pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas. “Sebagai pelayan masyarakat, kita dituntut untuk selalu bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi. Pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah kewajiban kita bersama,” ujar Amril menyampaikan pesan Pj Bupati.

Selain itu, Amril juga mengingatkan para ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat. “Kita harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, dan itu menjadi tugas utama kita,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerjasama yang erat antar instansi dan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang maksimal. “Keberhasilan kita tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan,” tegas Amril.

Apel gabungan ini dihadiri oleh para Asisten dan Staf Ahli Setdakab Langkat, pejabat eselon II, III, dan IV, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dengan dilaksanakannya apel ini, diharapkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Langkat dapat terus meningkat, sejalan dengan arahan Pj Bupati Langkat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pj Bupati Faisal Hasrimy untuk terus mendorong ASN di Langkat agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga nama baik instansi melalui dedikasi dan kinerja yang optimal.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat periode 2024-2029 resmi dilantik dalam upacara khidmat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Senin (14/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., menyampaikan ucapan selamat serta menegaskan pentingnya sinergitas antara DPRD dan kepala daerah untuk pembangunan Langkat yang lebih baik.

“Selamat bekerja kepada anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2024-2029 yang baru dilantik. Saya berharap agar amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat Langkat,” ujar Faisal Hasrimy melalui sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, Amril, S.Sos, M.AP.

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/518/KPTS/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2024-2029.

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, yang juga membuka rapat paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para anggota dewan.

Dalam sambutannya, Sribana Perangin-angin juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf mewakili anggota DPRD periode 2019-2024. "Saya berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Semoga kinerja kita selama lima tahun ini menjadi berkah dan amal ibadah," ucapnya.

Sekda Langkat, dalam membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, sebagaimana tercermin dari suksesnya pelaksanaan pemilihan umum secara berkala.

“Bangsa Indonesia telah 13 kali melaksanakan pemilu secara tertib dan lancar. Ini adalah bukti nyata komitmen kita terhadap demokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Amril juga mengingatkan para anggota DPRD yang baru dilantik tentang tiga fungsi utama lembaga legislatif ini, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini, menurutnya, menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan pola hubungan kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sinergitas antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan untuk mempercepat respon terhadap permasalahan di masyarakat, membangun secara efektif, serta mensukseskan agenda prioritas nasional,” tambahnya.

Menutup pidatonya, Sekda Langkat memberikan apresiasi kepada para anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024 atas dedikasi mereka. “Terima kasih atas pengabdian dan jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan bagi kita semua,” tutupnya.

Pelantikan ini menandai awal masa kerja baru bagi DPRD Langkat, dengan harapan kolaborasi yang semakin kuat antara legislatif dan eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Langkat.(ikp/kominfolangkat).

Gebang, Langkat - 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP menggandeng PLN UP3 Binjai untuk merealisasikan program Listrik Masuk Tambak. Program ini resmi diluncurkan di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Selasa (8/10/2024) sore, sebagai bagian dari inovasi kolaboratif untuk mendorong sektor perikanan di Kabupaten Langkat.

Program Listrik Masuk Tambak ini memberikan kemudahan bagi petani tambak dengan menyediakan akses listrik tanpa biaya pemasangan. Hal ini diharapkan mampu meringankan beban produksi yang selama ini banyak ditanggung oleh petani tambak akibat tingginya biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan mesin kincir tambak.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan PLN UP3 Binjai. Ia menekankan bahwa program ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani tambak di Langkat.

"Listrik masuk tambak mampu menekan biaya produksi lebih dari 50%. Penggunaan BBM untuk kincir tambak selama 12 jam kerja biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 juta, sedangkan dengan listrik, biayanya hanya mencapai Rp500 ribu," jelas Faisal Hasrimy.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa program ini memungkinkan para petani tambak untuk meningkatkan jam kerja kincir sehingga proses panen bisa dilakukan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

“Saya sangat berterima kasih kepada Manajer PLN UP3 Binjai Darwin Simanjuntak dan jajarannya atas terwujudnya program ini. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan berkembang di Kabupaten Langkat,” tambahnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Langkat Amril, S. Sos., M.AP, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan T. M. Auzai, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP., M.Si, serta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Langkat. Kehadiran masyarakat sekitar juga turut memeriahkan peluncuran program yang diharapkan menjadi solusi peningkatan ekonomi lokal ini.

Dengan adanya program Listrik Masuk Tambak, Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Pj Bupati Faisal Hasrimy terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor perikanan.(ikp/kominfolangkat).

Langkat-

Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Polres Langkat menggelar Apel Siaga I pada Minggu (20/10/2024).

Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Langkat, Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan waktu pelaksanaan dimulai pukul 08.00 WIB.

Apel ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K, dan diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian, termasuk , para Kabag, Kasat, Kapolsek, serta personel. 

Apel Siaga ini merupakan bagian dari persiapan intensif untuk pengamanan pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Dalam arahannya, Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K, menyampaikan pesan penting tentang tanggung jawab besar yang diemban oleh Polres Langkat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional pada hari pelantikan tersebut.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa kita. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya lakukan pengecekan agar seluruh personel siap menjalankan tugas,” tegas Wakapolres.

Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan, meminta seluruh personel untuk tetap berada di pos masing-masing dan tidak meninggalkan lokasi tanpa izin

"Kita akan melaksanakan Siaga l , Dimulai hari ini. Pastikan seluruh personel tetap fokus dan tidak ada yang meninggalkan tugas tanpa izin," ujar Wakapolres dengan tegas.

Sebagai bentuk kesiapan yang lebih lanjut, Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong juga memastikan bahwa logistik telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran tugas selama masa siaga.

"Kami sudah menyiapkan konsumsi dan fasilitas lainnya untuk memastikan kesehatan dan kebugaran personel tetap terjaga. Ini adalah tugas yang membutuhkan stamina yang tinggi," tambahnya.

Seluruh Perwira diinstruksikan untuk selalu memantau keberadaan dan kesiapan anggotanya. Wakapolres menekankan bahwa kedisiplinan dan koordinasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pengamanan.

Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang solid, diharapkan proses pelantikan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa gangguan.

Sumber: Humas Polres Langkat

JAKARTA, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Tokoh Inklusif dan Peduli Kelompok Rentan detikcom Awards 2024. Jenderal Sigit mengatakan penghargaan yang diterima ini mewakili seluruh jajaran Polri.

"Yang saya hormati Bapak Chairul Tanjung dan seluruh rekan-rekan keluarga besar Transcorp. Tentunya saya terima kasih atas awards yang diberikan kepada kami, dan ini mewakili seluruh anak buah kami," kata Jenderal Sigit di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Yang tentunya ini menjadi semangat bagi seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih baik, terbuka, menerima kritik, mau turun, mau mendengarkan, dan selalu melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan untuk organisasi," imbuhnya.

Sigit mengatakan suara-suara dari banyak harus terus diperhatikan. Dia menekankan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama.

"Tentunya suara-suara di bawah, hak bagi seluruh masyarakat, seluruh rakyat kita tentunya menjadi hal yang harus terus kita perhatikan dan kita berikan kesempatan yang sama," tutur dia.

Penghargaan Tokoh Inklusif dan Peduli Kelompok Rentan diberikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas dasar kebijakannya yang merangkul semua kalangan. Jenderal Sigit dekat dan terbuka dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa hingga kelompok disabilitas.

Salah satu program yang mendukung keterbukaan Polri kepada masyarakat adalah Jumat Curhat. Program Jumat Curhat adalah program komunikasi dua arah antara Polri dengan masyarakat semua lapisan untuk membahas permasalahan seputar Kamtibmas dan pelayanan Polri. Lewat program Jumat Curhat, Kapolsek, Kapolres, bahkan Kapolda terjun langsung melihat dan mendengar keluhan serta persoalan yang dialami masyarakat untuk kemudian dicarikan solusi.

Kapolri juga dekat dengan kalangan mahasiswa. Hal itu dibuktikan dengan program kolaborasi bakti sosial dan vaksinasi yang digelar Polri dan sejumlah elemen mahasiswa saat pandemi COVID-19.

Dalam berbagai momen unjuk rasa mahasiswa, Kapolri juga turun langsung dan mendengar aspirasi dari peserta aksi. Kapolri bahkan ikut berorasi di atas mobil komando untuk menyampaikan komitmen Polri menjamin keselamatan dan akomodasi suara mahasiswa.

Selain itu, Kapolri juga terbuka terhadap kaum buruh. Kapolri turun langsung saat peringatan Hari Buruh di Senayan, tak hanya mengamankan tapi ikut merayakan dengan berorasi.

detikcom Awards 2024 mengambil tema 'Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia'. detikcom Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

Pencapaian yang inspiratif, inovasi-inovasi menonjol, wujud nyata transformasi dan adaptasi, serta sederet perubahan yang positif menjadi perhatian dalam detikcom Awards 2024.

Penilaian setiap kategori telah melalui proses yang ketat dan transparan dengan sejumlah kriteria.

Sumber: Humas Polres Langkat

MANDAILING NATAL,- Ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Muslimat NU Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sahata (sepakat) pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan itu dilanjutkan.

Hal itu mereka sampaikan ketika mendengarkan orasi politik calon wakil bupati Madina nomor 2 Atika Azmi Utammi Nasution di Desa Widodaren, Senin (21/10/2024). "Pembangunan di Pantai Barat cukup masif di masa pemerintahan kami, termasuk di Sinunukan. Apakah ini kita lanjutkan," tanya Atika. Lanjut, kata ibu-ibu itu.

Atika mengatakan, beberapa ruas jalan yang dibangun merupakan jalan yang belum pernah tersentuh aspal sejak Indonesia merdeka. "Jadi, izinkan kami melanjutkan dengan mendukung dan memilih SAHATA pada 27 November 2024," sebutnya.

Atika menilai, perempuan lebih mengerti kebutuhan atau dunia perempuan. Maka dari itu, lanjutnya, pasangan Saipullah-Atika merupakan pilihan paling tepat. "Pasangan ini adalah perpaduan kebijaksanaan orang tua dan energik anak muda," lanjutnya.

Di hadapan ibu-ibu itu, Atika menyebutkan bahwa kanan adalah representasi dari kebaikan. "Mau makan kita pakai tangan kanan, mau keluar rumah disunnahkan mengawali dengan kaki kanan," terangnya.

"Nanti kalau di TPS, buka kertas suara dan coblos yang sebelah kanan," sambung Atika.

Di sisi lain, Atika menceritakan pertemuan dan komunikasinya dengan Saipullah Nasution sebelum keduanya sepakat untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dia mengungkapkan, persamaan persepsi terhadap pembangunan Madina menjadi kunci kesepakatan itu.

(Indra Kusuma)

MEDAN, Senin (21/10/2024).

Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (DPP KOMAN KORAN) unjuk rasa di depan kantor KPU Sumatera Utara dan kejaksaan tinggi sumut terkait dugaan pemotongan dana Bimtek KPPS pada pemilu tahun 2024 yang terjadi di tubuh KPU Kabupaten Padang Lawas. 

Dimana seharusnya anggaran pada kegiatan bimtek dan transportasi KPPS pada  pemilu tahun 2024 kurang lebih Rp 800.000/orang, tetapi fakta nya yang dilapangan yang disalurkan hanya Rp 50.000/orang, maka dari itu dugaan kuat kami Sekretaris KPU Kab. Padang Lawas.

Diduga melakukan Pemotongan anggaran pada petugas tersebut.

Dalam orasinya Marzan Harahap selaku koordinator aksi meminta penegak hukum agar segera memanggil dan memeriksa sekretaris KPU kabupaten padang lawas yang kami duga melakukan KKN dan merugikan uang negara. Ujarnya marzan Harahap selaku koordinator aksi DPP KOMAN KORAN. 

Marzan hrp juga meminta dan mendesak Kejati Sumut agar menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekretaris KPU kabupaten padang lawas terkait pemotongan dana bimtek KPPS dan biaya transportasi pada pemilu tahun 2024.

Adapun tuntutan DPP KOMAN KORAN :

1. Meminta KPU RI agar mencopot dan memeriksa Ketua dan sekretaris KPU Padang 

Lawas terkait dugaan adanya indikasi pemotongan honorer bimtek dan transportasi pemilu 

tahun 2024.

2. Meminta kepada KPU RI agar segera memanggil dan memeriksa pihak yang terkait 

terlibat dalam dugaan indikasi pemotongan honorer dan transportasi pemilu pada tahun 

2024 yang kami duga mengarah kepada tindak pidana korupsi.

3. Kami Meminta Bapak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk Memanggil dan 

Memeriksa ketua dan sekretaris KPU Padang Lawas terkait dugaan indikasi pemotongan 

honorer bimtek dan transportasi pada tahun pemilu 2024. 

4. Meminta Kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara agar membentuk tim khusus 

Memeriksa serta Menangkap Ketua dan sekretaris KPU Padang Lawas Terkait dugaan 

indikasi korupsi pada tahun 2024 yang sangat merugikan negara.

5. Meminta Kepada Bapak Kejaksaan Kabupaten Padang Lawas agar segera memeriksa 

dan menangkap ketua dan sekretaris KPU Padang Lawas terkait dugaan indikasi korupsi 

terkait pemotongan honorer dan transportasi bimtek pemilu pada tahun 2024.

Kegiatan unjuk rasa tersebut berjalan dengan kondusif, setelah di sambut pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara, massa DPP KOMAN KORAN pun membubarkan diri dengan tertib dan akan kembali lagi dengan massa jauh lebih besar lagi.*(tim)

JAKARTA. Senin, (21/10/2024)

Pergerakan Masyarakat Desa Padang Lawas & ABDES Palas Aliansi Bersatu Pemuda Desa yaitu  Ahmad Rizki Hasibuan menghubungi awak media melalui WhatsApp pada hari minggu,(20/10/2024) menyebutkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan MABES POLRI dan KEJAGUNG RI, terkait dugaan adanya oknum aparat yang melakukan intervensi pada kegiatan BIMTEK se-Kabupaten Padang Lawas.

Ahmad Rizki Hasibuan menegaskan bahwa, memperhatikan terkait pengelolaan anggaran dan dana desa di Kab. Padang Lawas Sumut sejak tahun 2022 sampai sekarang ini terkesan tidak sejalan dengan yang diharapkan pemerintah pusat. 

hal ini terlihat jelas bahwa dari  hasil pembangunan di desa semenjak tahun 2022 sangat minim, terkesan keterlambatan dalam pembangunan khususnya masyarakat Kab. Padang Lawas.

Ahmad Rizki Hasibuan melakukan investigasi dilapangan, mendapati dalam penggunaan dalam anggaran realisasi dana desa sangat banyak yang janggal, mulai dari Musyawarah Desa (MUSDES) yang dilakukan masyarakat di desa ternyata tidak menjadi acuan hanya formalitas saja, dalam penggunaan anggaran tersebut bahkan penganggaran juga tidak berdasarkan kepentingan desa atau Masyarakat Desa.

Setelah dilakukan survey dilapangan ternyata dalam pembuatan RAB, SPJ atau APBDes bukanlah kepala desa atau aparatur desa melainkan diduga para oknum-oknum pendamping desa dan oknum pegawai dan Honorer di Dinas PMD Kab. Padang Lawas.

hal ini setelah Ahmad Rizky Hasibuan melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada beberapa Kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya, mereka menyampaikan bahwa pembuatan RAB, SPJ, dan APBDes itu secara tidak langsung dilarang oleh Dinas PMD Kab. Padang Lawas, pasalnya jika mereka sendiri yang membuat nantinya usulan atau berkas kita tidak akan diperoses atau berkas selalu terjadi kendala dalam administrasi.

Menurut informasi salah satu narasumber tersebut menyebutkan dasar itu kami serahkan kepada mereka biar urusan dipermudah meski harus membayar sampai puluhan juta ucap mereka para Kades.

Disamping itu kita juga melakukan investigasi sehingga minimnya pembangunan ternyata dalam anggaran dan Dana Desa tersebut sudah dikerumuni pemangku kebijakan dalam menitipkan kegiatan seperti Pelatihan BIMTEK bahkan Pengadaan barang di desa Kab. Padang Lawas.

Ia melanjutkan anggaran dana desa dan dana desa itu banyak diperuntukkan untuk anggaran Kegiatan seperti T.A 2022 mencapai Rp. 300 juta kurang  lebih perdesa dan T.A 2023 mencapai Rp 400 juta perdesa dan T.A 2024 mencapai 300 juta perdesa.

Permasalahan ini sudah berulang kali kami memberikan kritikan dari berbagai kalangan namun,aparat penegak hukum enggan memberikan responsif dan tidak memperdulikannya.

Ahmad Rizki Hsb Ketua PEMDES Palas Pergerakan Masyarakat Desa Padang Lawas mengucapkan selamat atas dilantik Bapak Presiden RI yaitu Prabowo Subianto semoga dibawah kepemimpinan beliau amanah dan dapat menuntaskan korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kab. Padang Lawas pada kegiatan dan pengadaan barang tepatnya Dinas PMD Kab. Padang Lawas.

Terkait masalah ini akan kami suara keadilan ke Jakarta pusat tepatnya di Mabes Polri dan didepan Kantor KPK RI dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Padang Lawas.*(tim)

Tapanuli Selatan. Senin. (21/10/2024)

Gabungan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli  Hukum Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan Pengaduan dugaan Praktik Galian C ilegal Jenis Material Batu Alam yang terletak di Desa Bulu Mario Kec, Sipirok Kab, Tapanuli Selatan ke Mapolres Tapanuli Selatan.

Ditemui awak media oleh ketua Tim Gabungan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli  Hukum Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Didi Santoso Piliang, menerangkan adanya dugaan Praktek Liar yang diduga belum memiliki izin resmi dari pemerintah, telah menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan lindung yang berpotensi akan berdampak kepada masyarakat sekitar yaitu banjir, longsor, kepunahan hewan satwa yang dilindungi dan lain-lain. 

Ia melanjutkan penjelasannya tingginya resiko pada kegiatan ilegal pada Praktik Galian C ilegal Jenis Material Batu Alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan minimnya pada pengawasan pemerintah dan institusi kepolisian pada kegiatan yang akan merugikan masyarakat sekitarnya.

Adapun dasar hukum dan undang undang yang kami terapkan dan kami duga praktek tersebut telah melanggar dan menyalahi aturan adalah

>Undang-undang yang berlaku terkait penambangan galian C ilegal adalah:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanksi yang dapat dikenakan terhadap penambangan galian C ilegal adalah:  

Sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin usaha pertambangan, 

Sanksi pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar, Penambangan galian C ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti: Lahan kritis, Perubahan topologi lahan, Erosi tanah. 

> Peraturan Menteri ESDM RI No. 5 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko sektor ESDM. 

>ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dan tidak diberlakukan surut.

>Dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : a. b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ketua Tim aliansi Didi Santoso Piliang dan juga bersama rekan awak media Mitrapoldasu Hamid Sulton Harahap melakukan investigasi ke lapangan, melihat secara langsung dan melakukan konfirmasi dan tanya jawab pada pekerja praktek ilegal Galian C Komoditas Batu Alam tepatnya Desa Bulu Mario Kecamatan Sipirok Kab. Tapanuli Selatan.

Meminta kepada Polres Tapanuli Selatan agar melakukan upaya hukum  terhadap oknum-oknum yang diduga ikut dalam penambangan galian c  ilegal tersebut.*(tim)