Padang Tualang, Langkat - 

Pj. Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si, bersama Pj Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, melaksanakan silaturahmi sekaligus ziarah ke makam Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan di Kecamatan Padang Tualang, Kamis (3/10/2024). Kehadiran mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok ulama besar tersebut dalam rangka memperingati Haul ke-101 yang akan digelar pada 23 November 2024 mendatang.

Kehadiran Pj Gubernur dan Pj Bupati disambut hangat oleh Tuan Guru Besilam, Syekh Dr. H. Zikmal Fuad, yang merupakan penerus dari Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan. Turut hadir dalam acara ini Ustaz Yusuf Mansur, ulama kondang tanah air, beserta sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, serta pejabat kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sumut menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat sebagai wujud dukungan pemerintah dalam menyambut peringatan Haul ke-101. Bantuan tersebut berupa 1 ton beras, 400 liter minyak goreng kemasan, 100 tumbler, 200 sarung, dan 100 payung. Sementara itu, Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy juga memberikan bantuan berupa 1 ton beras dan 200 liter minyak goreng kemasan. Semua bantuan diterima langsung oleh Tuan Guru Besilam Syekh Dr. H. Zikmal Fuad.

Dalam sambutannya, Ustaz Yusuf Mansur menyatakan bahwa kehadirannya di acara ini adalah untuk bersilaturahmi sekaligus mencari keberkahan dari ulama besar Sumatera Utara. "Legenda Betawi selalu menyebut adanya ulama besar di Sumatera Utara, tepatnya di Besilam, Kecamatan Padang Tualang. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dan memberi manfaat bagi kita semua," ujar Yusuf Mansur.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengungkapkan bahwa ziarah ini adalah wujud keinginannya untuk bertemu langsung dengan Tuan Guru Besilam. "Sejak awal mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur, saya telah berniat untuk bersilaturahmi dengan beliau. Namun, karena kesibukan dalam menghadapi event nasional seperti PON XXI Aceh-Sumut, baru hari ini saya bisa datang," ucapnya.

Fatoni juga meminta doa dari Tuan Guru Besilam agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi Pilkada pada 27 November 2024 mendatang. "Saya sangat membutuhkan dukungan serta doa dari Tuan Guru dan seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menjalankan amanah ini dengan baik," tambahnya.

Tuan Guru Besilam, Syekh Dr. H. Zikmal Fuad, menyambut baik kedatangan Pj Gubernur dan Pj Bupati Langkat. "Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami," ucapnya dengan penuh rasa hormat. Dalam kesempatan itu, Tuan Guru juga sempat menjelaskan sekilas perjalanan sejarah Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan dan persiapan menjelang Haul ke-101 yang akan segera dilaksanakan.

Ziarah tersebut diakhiri dengan doa bersama dan penghormatan di makam Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, salah satu ulama besar yang sangat dihormati di Sumatera Utara.(ikp/kominfolangkatl).

Stabat, Langkat - 

Aliansi Calon PPPK Guru Tahun 2023 menggelar pertemuan dengan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., pada Kamis (3/10/2024). Pertemuan ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait proses pengangkatan guru PPPK di Kabupaten Langkat, termasuk desakan pembatalan Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Perwakilan aliansi, Febri Wahyu, menyampaikan tuntutannya agar Pj. Bupati Langkat segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD, serta tiga tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, mereka juga menuntut agar kriminalisasi terhadap guru honorer, Meilisya Ramadhani, dihentikan.

“Kami meminta Pj. Bupati untuk menindaklanjuti tuntutan ini karena keputusan tersebut telah sah dikeluarkan,” ujar Febri dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi tuntutan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, S.Sos., M.AP., menjelaskan bahwa pencopotan pejabat pemerintah hanya dapat dilakukan apabila ada putusan hukum yang tetap dan jelas. Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Walaupun ada beberapa pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut, kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah," jelas Amril.

Terkait dugaan kriminalisasi guru honorer, Amril menegaskan bahwa Pemkab Langkat tidak pernah memberikan instruksi kepada siapa pun untuk melaporkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Meilisya Ramadhani.

Mengenai desakan untuk melaksanakan keputusan PTUN Medan, Amril menjelaskan bahwa Pemkab Langkat akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pj. Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, dalam tanggapannya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat bekerja berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku.

“Kami bertindak sesuai alur dan proses hukum yang ada. Segala tindakan yang diambil berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Faisal.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Langkat akan mengikuti semua instruksi dari Pemerintah Pusat, termasuk jika nantinya ada keputusan untuk membatalkan SK terkait pengangkatan guru PPPK.

“Kami akan tunduk pada peraturan hukum apa pun yang telah berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang adil dan transparan, serta menjaga harmoni antara pemerintah dan para calon guru PPPK di Kabupaten Langkat.(ikp/kominfolangkat).

Stabat, Langkat - 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat kembali menggelar pengajian bulanan yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, pada Rabu (02/10/2024). Acara yang rutin digelar ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H. Pengajian ini dihadiri oleh Ketua DWP Kabupaten Langkat, Ny. Rina Wahyuni Amril Nasution, beserta seluruh anggota DWP dan sejumlah anak yatim.

Acara dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Ny. Siti Rahmaniah Suheri dan sari tilawah yang dibawakan oleh Ny. Rr. Norfaidah Titik Murdani Nanang Susianto. Suasana khusyuk menyelimuti ruangan, menciptakan nuansa religius yang mendalam di tengah-tengah para hadirin.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Langkat, Ny. Hj. Rina Wahyuni Amril, menyampaikan pentingnya pengajian bulanan sebagai wadah mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan spiritualitas para anggota DWP.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di pengajian ini. Semoga kegiatan rutin seperti ini dapat menjadi sarana pembinaan spiritual dan memperkuat ikatan kebersamaan di antara kita. Kehadiran kita di sini bukan hanya untuk mempererat silaturahmi, tetapi juga untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT," ujar Ny. Hj. Rina Wahyuni.

Tausiyah utama pada acara ini disampaikan oleh Ust. H. Muhammad Shofyan Lubis yang mengangkat kisah teladan Rasulullah SAW. Beliau mengajak seluruh hadirin untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW serta selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengajian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ust. H. Muhammad Shofyan Lubis, diikuti oleh pemberian santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua DWP, Ny. Hj. Rina Wahyuni Amril. Momen tersebut menjadi penutup yang penuh makna, sebagai bentuk kepedulian sosial yang terus dihidupkan oleh DWP Kabupaten Langkat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan spiritualitas, tetapi juga memperkuat peran para anggota DWP dalam mendukung kemajuan keluarga, organisasi, serta memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Langkat.(ikp/kominfolangkat).

Jakarta. Rabu.(16/10/2024).

"Rahmat Hrp selaku Ketua " ABDES - Palas”  (Aliansi Bersatu Pemuda Desa Padang Lawas) & Ahmad Rizki selaku Ketua Pergerakan Masyarakat Desa Kabupaten Palas (PEMDES Kabupaten Palas)  menghubungi awak media dan menyebutkan bahwa, meminta Kejagung RI & KPK RI agar tidak tinggal diam atas keberhasilan Pejabat di kabupaten Padang lawas yang dinilai sudah berhasil  dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Hukum". Jelasnya. 

Adapun yang menjadi dasar permintaan kami salah satunya adalah bahwa mereka atau pihak Dinas PMD Kabupaten Padang Lawas telah berhasil dalam dugaan memotori atau mengarahkan berbagai kegiatan, seperti halnya Kegiatan BIMTEK Desa se-Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya. Pungkasnya. 

Pelatihan tersebut telah menghabiskan anggaran seperti TA. 2022 mencapai Rp.300.000.000,00 kurang lebih setiap perdesa, sedangkan TA. 2023 anggaran kegiatan mencapai Rp. 400.000.000,00 kurang lebih setiap desa di Kabupaten Padang Lawas sedangkan TA. 2024 mencapai anggaran Rp. 300.000.000,00 kurang lebih setiap perdesa, disisi lain pembangunan di desa rata-rata selesai, meski bangunannya sebagian diduga tidak sesuai ukuran dan bangunanya tidak bertahan lama. Jelasnya. 

hal inilah semua yang menjadi pendorong bagi kami dari ABDES & PEMDES Kabupaten Palas meminta agar Kejagung RI dan KPK RI agar turun langsung ke Kabupaten Padang Lawas guna untuk mengoreksi atau memeriksa fakta dan data realisasi anggaran yang tidak tepat sasaran dalam penggunaannya, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Tandasnya. 

Dengan harapannya para pejabat khususnya di Kabupaten Padang Lawas yang terkait, agar pihak penegak hukum kiranya diberikan Penghargaan yaitu memeriksa seluruh anggaran Dinas PMD kabupaten Padang Lawas, sesuai ketentuan dan atas keberhasilannya  demi terwujudnya Indonesia yang maju dan Jaya atas permasalahan ini. Ungkapnya. 

kami dari ABDES Palas dan PEMDES Palas hadir di Jakarta dan terus bersuara sampai hal yang kita minta ada penyelesaiannya bahkan di momen tanggal 20 oktober 2024 ini kita hadir di Pelantikan Presiden RI dengan harapan permasalahan ini dapat ditindaklanjuti meski Era Pemerintahan RI Berikutnya. Jelasnya.*(tim)

MANDAILING NATAL,- Perempuan itu unik. Mereka cenderung bangga jika ada perempuan yang mewakilinya di pemerintahan, apalagi posisinya berada di pucuk. Itu pula alasan sejumlah kaum ibu di Kecamatan Panyabungan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2 Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA).

Mereka mengaku bangga dan mendukung keberadaan Atika Azmi Utammi sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Saipullah Nasution. 

"Kami memilih SAHATA nomor urut 02 di Pilkada nanti, karena keberadaan Atika Azmi sebagai calon wakil bupati mewakili kaum perempuan," kata Epridayanti di Panyabungan, Rabu (16/10/2024).

Pada masa kekinian, menurut dia, kaum perempuan juga harus banyak berbuat demi kemaslahatan masyarakat. Masih maju sebagai calon wakil bupati Madina, kata dia, menunjukkan keinginan perempuan yang diwakili Atika untuk mengabdi pada kabupaten ini.

Apalagi, menurut Eprida, Atika berpasangan dengan Saipullah Nasution, tokoh asal Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, yang sudah puluhan tahun berpengalaman di pemerintah pusat. 

“Paslon ini memang paket komplit yang saling melengkapi. Ada keterwakilan laki-laki dan perempuan. Perpaduan ( kolaborasi) orangtua yang bijak dan anak muda yang cerdas dan pekerja keras,” tuturnya.

(Indra Kusuma)

JAKARTA,- Massa yang Tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara melakukan aksi Unjuk Rasa di depan Kejaksaan Agung RI (KEJAGUNG RI) meminta Copot dan Periksa Kepala Dinas BMBK provinsi Sumatera Utara terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang.Rabu(16/10/24)

Ketua GMPET -SU dalam orasinya,Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi di tengah tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang di dalamnya,dikarenakan pihak pihak yang terkait banyak menyalahgunakan wewenang yang diamanahkan kepadanya yang menimbulkan KKN dan ketidaksiapan bangsa ini menerima arus globalisasi di era modern hari ini.

Lanjutnya,Sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek alun-alun di dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara yang dianggarkan _+ Rp 4.6 miliar pada (Delapan)Kab/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, hasil investigasi kami dan mendapati informasi di lapangan bahwasanya pekerjaan tersebut sudah diperiksa beberapa Kejari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Perintahkan Kejati Sumut untuk memeriksa Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang,Pungkasnya”

Kami menduga kuat bahwasanya ditubuh Dinas BMBK Sumatera Utara adalah dalang dugaan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme

Tuntutan      :

1.Kejaksaan Agung  RI segera atensikan kepada Kejati-sumut untuk segera ambil alih dugaan korupsi terkait proyek Alun-alun di beberapa kabupaten/kota yang sudah diperiksa oleh Kejari kabupaten/kota di Sumatera Utara, 

2.Meminta kejaksaan agung RI serius dalam memberi atensi kepada Kejati-su dugaan korupsi proyek Alun-alun tersebut, karena kami duga telah banyak kasus Dinas BMBK Provinsi Sumut diduga korupsi kejaksaan tinggi Sumatera Utara kami duga belum di dapat menuntaskan korupsi di Provinsi Sumatera Utara. 

3.Meminta kepada Kejaksaan Agung RI agar segera perintahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara.

Ketua GMPET-SU Menambahkan dalam orasinya minggu depan kami akan melakukan Unjuk rasa dengan massa jauh lebih besar dari pada hari ini di depan kantor Kejagung RI dengan Tuntutan yang sama.*(tim)

LANGKAT,- PT Anugerah Putra Langkat yang mendirikan pabrik pengelolaan kelapa Sawit yang ada di Kec. Batang Serangan Desa Kwala Musam diduga tidak mengedepankan azas kepentingan umum dan juga telah banyak menyengsarakan Masyarakat Desa Kwala Musam, Dusun Simpang Kerapu yang terus menerus terdampak Akibat pengoperasian dari PT Anugerah Putra Langkat. 

Hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat sekitar. Baik dari segi konstruksi maupun Pencemaran limbah yang tidak terkontrol. Hal ini diperparah dengan polusi udara yang terus meningkat dan aroma menyengat yang keluar dari PT Anugerah Putra Langkat.

Kemudian terkait mobil pengangkutan minyak yang diduga mengeluarkan Tetesan minyak hasil pengelolaan dalam pengangkutan yang berceceran di jalan umum mengakibatkan kecelakaan disekitaran pabrik.

Masyarakat semakin resah terkait pengoperasian dari PT. Anugerah Putra Langkat yang patut diduga kebal hukum mengenai IPAL dan AMDAL sehingga tidak memperhatikan dampak dan kerugian yang diterima masyarakat banyak pada saat pengoperasian pabrik kelapa sawit yang berdiri di dekat lingkungan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka masyarakat terdorong untuk melakukan protes melalui aksi unjuk rasa demonstrasi di depan PT. Anugerah Putra Langkat sembari berorasi meminta hak-hak warga yang diduga telah dirampas pihak perusahaan dengan tidak memperdulikan keluh kesah masyarakat selama ini. Masa demonstran mendesak pihak perusahaan agar lebih peka menanggapi keluhan masa dan segera bertanggungjawab atas segala kerugian yang diakibatkan kelalaian atas manajerial PT. Anugerah Putra Langkat. Massa aksi juga mengancam akan kembali melakukan aksi lanjutan jilid 2 untuk terus mendesak para pihak terkait agar serius menangani problem yang dialami masyarakat terutama yang menyangkut  hak-hak warga untuk menghirup udara segar tanpa POLUSI."(tim)

JAKARTA,- Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) TAPPUL R bersama sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) minta Copot dan Periksa Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara terkait penyalahgunaan jabatan.Selasa(15/10).

Koordinator aksi TAPPUL R menyebutkan dalam orasinya, Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang ada didalamnya, dikarenakan pihak-pihak yang terkait banyak menyalahgunakan wewenang yang diamanahkan kepadanya yang menimbulkan KKN dan ketidaksiapan bangsa ini menerima arus globalisasi di era modern hari ini.

Lanjutnya, Sehubungan dengan adanya proses pemanggilan atau pemeriksaan terhadap kakanwil Kementerian agama provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 30/l.2/Fd.2/03/2024,

Ironisnya kepala kantor kementerian agama provinsi Sumatera Utara masih sempat-sempatnya melakukan pelantikan atau merotasi beberapa pimpinan kemenag kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 

Tambahnya, Kami menduga kuat pelantikan kepala kantor Kemenag Kabupaten/kota tersebut diduga syarat adanya jual beli Jabatan, dan kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATI SUMUT) jangan main-main soal kasus ini, segera periksa, dan melakukan penahanan terhadap Kakanwil Kemenag Sumut dan kroni-kroninya,Pungkasnya.

Kami menduga kuat kepala kantor wilayah kemenag Sumut adalah dalang dugaan korupsi di tubuh kemenag provinsi Sumatera Utara. 

Tuntutan Aksi :

*Meminta kepada Kementerian Agama RI agar segera mencopot kakanwil Kemenag provinsi Sumatera Utara dan kemenag kota Medan,

*Meminta kementerian Agama  segera bentuk tim guna penyelidikan internal terkait dugaan suap jabatan atas pelantikan 17 kandepag se-Provinsi sumatera utara, 

*Meminta kepada kejaksaan agung RI agar segera perintahkan kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan.

Ketua kordinator lapangan menambahkan dalam orasinya, minggu depan kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa jauh lebih besar ditempat yang berbeda yaitu di depan kantor Kejaksaan Agung RI dengan tuntutan yang sama.*(tim)

BINJAI,- Masyarakat Kota Binjai yang sebentar lagi akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.Masyarakat Kota Binjai harus tepat dalam memilih Kepala Daerah,agar Binjai dapat semakin maju dan Masyarakatnya semakin makmur.

Kemakmuran masyarakat dapat tercapai apabila dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota yang amanah dan takut akan Tuhan nya.

Walikota dan Wakil yang takut akan Tuhannya pasti akan berbuat untuk kemajuan dan kemaslahatan rakyat nya . Menurut saya yang pas dan tepat menjadi Walikota dan Wakil Walikota Binjai untuk lima tahun kedepan memimpin Kota Binjai yakni pasangan dr.Donal Anjar Simajuntak dan Muhammad Andri Alfisah,"ungkap Ridwan Ahmad,Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Binjai Periode 2002-2004.di Binjai (14/10/24).(tim)

Padangsidimpuan. Senin. (14/10/2024)

Lagi-lagi oknum Kepala Desa berulah, salah satu  video viral di media dan pemberitaan mirip salah satu Kades (kepala desa) tepatnya di wilayah kota Padang sidempuan desa Simirik Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan berinisial MYT 52th menggemparkan warga kota Padang sidempuan. 

Oknum mirip Kades tersebut berinisial MYT diduga dipergoki istri sahnya berinisial S 52th, diduga Kades Simirik tengah bermain dua kaki dalam hubungan percintaan, Kades tersebut diketahui menjalin hubungan dengan seorang wanita ilegal (bukan istri sah) berada di tempat perselingkuhannya. 

Video terekam masyarakat dan tersebar di media sosial dengan waktu durasi 1.38 menit yang terjadi pada hari minggu tanggal 29.09.2024 waktu siang hari diketahui berlokasi di salah satu kontrakan di Kelurahan Ujung Padang kota Padang sidempuan. 

Terlihat mirip oknum kades Simirik yang berpakaian singlet putih, dan memakai celana potong pendek keluar dari rumah kontrakan setelah inisial S mengetahui keberadaan inisial MYT ditempat rumah perselingkuhannya,  oknum kades MYT terlihat beberapa kali melayangkan pukulan keras ke wajah yang diduga inisial S adalah istri sah oknum kades simirik. 

Awak media mencoba mengkonfirmasi terkait video viral mirip Kades Simirik kota Padang sidempuan hari Senin,14/10/2024 melalui WhatsApp dengan nomor Handphone 

+62 822-6878-**, enggan memberi jawaban ke awak media, Kades Simirik lebih memilih memblokir nomor WhatsApp awak media. 

"Salah satu aktivis Tabagsel  Ikhsan Fauzi siregar  dari aliansi Generasi anti korupsi ikut menyoroti Kasus dugaan Penganiayaan terhadap istri sahnya, yang diketahui inisial S mendapati suaminya diduga berselingkuh atau membangun bahterai percintaan yang tidak sah".

"Ia juga menambahkan, video viral oknum  mirip kades Simirik tersebut menunjukkan bahwa kades Simirik tidak layak menjadi seorang pejabat, karena moralitas sudah tidak ada lagi, terlihat dari perbuatannya melakukan penganiayaan pemukulan terhadap istrinya didepan umum dan diduga juga melakukan perbuatan perselingkuhan, belum lagi yang lain yang belum kita ketahui bersama-sama". 

Ihsan menegaskan akan melakukan aksi besar-besaran di depan kantor Walikota Padang sidempuan dan juga di depan kantor Kejari dalam tuntutan aksi tersebut Copot Kepala Desa Simirik Kota Padang sidempuan dan periksa seluruh anggaran realisasi Desa Simirik T.A 2020-2024 diduga uang negara mengalir dan dinikmati selingkuhan Kades Simirik.*(tim)

MANDAILING NATAL,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah( DPD) LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) Muhammad Yakub Lubis,Soroti pembuatan Dokumen APBdes dan SPJ di kecamatan Siabu yang di duga  kuasai oknum  Pendamping kecamatan dengan nilai sungguh Fantastik oleh M,IS dan PO selaku pendamping kecamatan yang bertugas di kecamatan Siabu.

Dari hasil Investigasi LSM Tamperak bersama Tim di lapangan dan  konfirmasi langsung kepada beberapa kepala desa di kecamatan Siabu,mengatakan kepada awak media ini,bahwa pembuatan dokumen APBdes dan SPJ tersebut bervariasi dengan nilai sebesar Rp 9.000.000( Sembilan Juta Rupiah) sampai 15.000.000( lima belas juta rupiah) per desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024, ujar salah satu kepala desa di kecamatan Siabu" 7/10/2024.

Dengan adanya temuan  ini,YAkub Lubis mengatakan pembuatan dokumen APBdes dan SPJ kepala desa di setiap desa tersebut merupakan pungutan diluar ketentuan yang dilakukan pendamping desa di kecamatan dan ini telah melabrak peraturan kementerian desa(Kemendes) terhadap tugas pokok Pendamping.

Tentu",dalam hal ini diduga oknum  Pendamping desa kecamatan ini terkesan telah turut serta merta menggerogoti dana desa tanpa mematuhi aturan  atau sudah melabrak  peraturan Kemendes PDTT No 40 tahun 2021.

Dimana dalam aturan tersebut pendamping telah menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat diri sendiri serta meminta dan menerima uang,barang atau menerima imbalan atas pekerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping.

Dan bahkan pendamping dinilai menerima pembayaran dalam administrasi pemerintahan desa atau bertindak sebagai pemborong supplier, perantara perdagangan,maupun menunjuk salah satu supplier atau berfungsi sebagai perantara secara teknis pembuatan laporan pertanggung jawaban desa.

Paling Miris dan bukan rahasia lagi, pendamping kecamatan diduga turut serta berperan dalam pengadaan prasasti bangunan dan pengadaan bibit maupun memfasilitasi Kegiatan Life Skill tahun 2024 yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Siabu .

Padahal,seharusnya pendamping mereka bertanggung jawab untuk memastikan penyaluran,perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan dana desa secara efisien.

Tapi malah pendamping tersebut diduga  mengambil kesempatan untuk memperkaya diri dalam tugas yang diberikan kepada mereka" tegas Yakub.

Maka dari itu Yakub  meminta kepada Bupati Mandailing Natal H.Ja'far Sukhairi Nasution dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa  mengevaluasi kinerja tenaga pendamping desa  kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina)yang berinisial MZ,IR,PN yang diduga Kuasai pembuatan Anggaran Pembangunan Desa( APBdes) dan SPJ Kepala Desa yang sudah berjalan bertahun tahun lamanya" ujarnya Yakub,minggu 12/10/2024.

Mirisnya lagi,Keberadaan tenaga pendamping desa di kecamatan Siabu telah memanfaatkan  kepentingan tertentu untuk kepentingan pribadi dan sudah lari dari tugas yang mereka emban selaku pendamping.

Selain itu Yakub menambahkan,tugas pendamping ini bukan Spesialis untuk membuat APBdes dan SPJ  dalam konteksnya tugasnya di desa adalah mendampingi  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan, jadi ini jelas sudah diluar batas.

Tenaga pendamping di kecamatan setiap desa tidak punya kewenangan untuk membuat APBdes dan SPJ,dengan adanya temuan ini Ketua DPD LSM Tamperak Muhammad Yakub Lubis tidak tinggal diam untuk melaporkan  oknum Pendamping tersebut ke Aparat Penegak Hukum atas perbuatannya" tegas Yakub.(INDRA)

MEDAN, - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (DPP LSM KOMPAK) melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) jln. Jenderal Besar AH. Nasution Medan, Kamis (10/102024).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut DPP LSM KOMPAK yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP LSM KOMPAK Ahmad Fadli,SH.I yang selaku Koordinator Aksi menyoroti dugaan adanya perbuatan melawan hukum antara lain:

(1). Dugaan tidak transparannya Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MTsN 1 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.147.414.000,- Dan Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MAN 2 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.284.919.000,- pada Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sumatera Utara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

(2). Dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran dana BOS TA. 2023 Tahap 1 dan 2 Serta dana BOS TA.2024 Tahap 1 pada SMA Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

Adapun tuntutan DPP LSM KOMPAK kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) antara lain:

(1). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara  untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sumut dan pihak-pihak terkait atas dugaan tersebut. 

(2). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Audit Investigasi terhadap kedua proyek Kanwil Kemenag Prov. Sumut tersebut. 

(3). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara  untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala SMA Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat dan pihak-pihak terkait atas dugaan tersebut. 

(4). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Audit Investigasi terhadap penggunaan anggaran dana BOS TA. 2023 Tahap 1 dan 2 Serta dana BOS TA.2024 Tahap 1  tersebut. 

Setelah berorasi, Terkait aksi unjuk rasa dari DPP LSM KOMPAK, perwakilan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta kepada DPP LSM KOMPAK untuk segera menyerahkan Laporan Pengaduan ke PTSP Kejatisu (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Atas saran itu DPP LSM KOMPAK membuat surat laporan pengaduan terkait dugaan-dugaan tersebut dengan Surat Laporan Pengaduan No.038/DUMAS/DPP/X/2024 dan  Surat Laporan Pengaduan No.039/DUMAS/DPP/X/2024.

Setelah membuat surat laporan pengaduan ke PTSP Kejatisu massa dari DPP LSM KOMPAK membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan terus melaksanakan aksi damai hingga tuntutan-tuntutan mereka diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*(tim)

PADANG LAWAS,- Barisan Masyarakat Peduli Kabupaten Padang Lawas  " BIMTEK  Palas " desak Kejaksaan Agung RI agar segera tuntaskan kasus dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dinas PMD Palas dan APDESI Bercahaya.

Pasalnya, memperhatikan anggaran negara yang dikucurkan ke Padang lawas melalui program Anggaran dan Dana Desa yang jumlahnya sudah sangat banyak, namun bila dilihat dari hasil pembangunan sangat jauh dari harapan. hal ini membuat kita berfikir dan membuat suatu gerakan agar dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang serius dari KPK dan Kejagung. 

Demi terwujudnya pembangunan yang merata dan termanfaatkan oleh Masyarakat,  dalam hal ini kenapa kita harus menyampaikannya ke Pemerintah Pusat atas terjadinya krisis kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum di Daerah. 

Dalam permasalahan ini sudah terjadi protes Masyarakat di Mana Mana, mulai dari Palas, Medan Pekan Baru bahkan sampai ke Jakarta namun tak ada reaksi dan aksi oleh Pihak APH di daerah. 

Menyikapi hal itu sehingga kami menganggap harus melaporkan ke Pusat, berdasarkan Informasi yang kita terima, bahwa APH di daerah sudah ada deal dealan dengan Pihak pemegang kendali Anggaran dan Dana di Palas agar mendapat jatah kegiatan BIMTEK atau Pelatihan agar tidak dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan anggaran dan desa. 

Jika dilihat dari sisi hasil pengelolaan dana tersebut, kalangan Masyarakat berasumsi bahwa tidak akan bisa dihentikan karena mereka dengan APH ini semua sudah kerja sama sehingga tidak ada gunanya dilaporkan ke APH di daerah ini.

Dasar itu kami meminta kepada Bapak Jaksa Agung:

1. Lakukan pemeriksaan yang serius sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

2. Evaluasi kinerja Kajari Padang Lawas beserta  jajarannya atas kinerjanya yang nilai gagal dalam menjalankan tugas. bila perlu tindak tegas jika terbukti terlibat dalam permasalahan tersebut. kami atas Nama Masyarakat dan Pemuda tidak akan membiarkan Masalah ini sampai disini saja.sebelum dapat dituntaskan sesuai ketentuan Hukum yang berketetapan, saya Ahmad Rizki Hsb SH ketua ABPEDNAS Palas juga mendesak KPK agar melakukan pengawasan yang serius ke Padang lawas demi masa depan bangsa dan negara yang berkeadilan dan berkemajuan.*(tim)

Langkat || Seribuan ibu-ibu sambut kedatangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Wakil nomor urut 1 Syah Afandin - Tiorita Br Surbakti di Lapangan Volley H.Hasan Perak, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Langkat, Rabu (09/10/2024).

Kaum emak-emak ini menyambut antusias kehadiran Calon Wakil Bupati nomor urut 1 Tiorita Br Surbakti SH, yang merupakan satu-satunya perwakilan perempuan dalam kontestasi Pilkada Langkat 2024 ini.

Tiorita Br Surbakti SH mengakui begitu besar semangat emak-emak untuk menghadiri kunjungan pasangan SATRIA dalam hajatan Maulid Nabi Muhammad SAW Ibu-ibu pengajian se-Pangkalan Berandan.

Dalam sambutannya, Terorita dengan tegas menyatakan bahwa dirinya setia hingga lima tahun mendampingi Syah Afandin jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2025-2030 mendatang.

"Saya akan tetap setia mendampingi Pak Syah Afandin menjadi wakil bupati jika terpilih nanti," tegas Tiorita dihadapan seribuan kaum hawa.

Ditambahkan dia, sebagai satu-satunya kaum perempuan dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, seyogyanya menjadi perwakilan perempuan yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi perempuan Kabupaten Langkat.

"Dalam rumah tangga, saya lah nanti yang menjadi ibunya, sedangkan Pak Syah Afandin menjadi bapaknya, jadi izinkan saya menjadi ibu bagi kaum perempuan di Kabupaten Langkat," ujarnya.

Masih Tiorita, sebagai seorang perempuan, dirinya juga merasa berkepentingan membawa aspirasi seluruh kaum perempuan di pemerintahan.

"Lebih enak mengadu sama ibu daripada bapak kalau di rumah kan buk, jadi begitulah nanti kami, saya akan sampaikan semua aspirasi ibu-ibu kepada Pak Syah Afandin sebagai bapaknya," kias Tiorita disambut riuh emak-emak yang hadir.

Selain itu, Tiorita meminta seluruh ibu-ibu yang hadir untuk tidak lupa memilih sesama perempuan saat pencoblosan 27 November 2024 nanti.

"Sesama perempuan, saya minta ibu-ibu semua memilih perempuan juga, jangan yang lain ya," pinta Tiorita.

Sementara itu, Calon Bupati Langkat Nomor Urut 1 Syah Afandin menjelaskan, dirinya yakin warga Pangkalan Berandan tetap solid mendukung pasangan SATRIA.

Lebih jauh dikatakan dia, banyak isu-isu yang menjelek-jelakan pasangan SATRIA, tapi semua itu merupakan cara-cara tak islami, sehingga jangan terjebak dalam isu-isu probokatif tersebut.

"Banyak yang menjelek-jelekan kita, tapi biarkan saja, karena kita tetap kampanye santun sesuai ajaran islam," jelasnya.

Diakhir sambutannya, pasangan SATRIA tetap solid berjuang bersama-sama hinngga akhir nantinya.

"Langkat ini luas, jadi kami bagi tugas untuk dapat menghadiri berbagai kegiatan di seluruh wilayah Langkat, jadi kami tetap solid, buktinya Buk Tiorita hadir ditengah-tengah kita hari ini," tutupnya.(Ridwan)