MEDAN, - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (DPP LSM KOMPAK) melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) jln. Jenderal Besar AH. Nasution Medan, Kamis (10/102024).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut DPP LSM KOMPAK yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP LSM KOMPAK Ahmad Fadli,SH.I yang selaku Koordinator Aksi menyoroti dugaan adanya perbuatan melawan hukum antara lain:

(1). Dugaan tidak transparannya Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MTsN 1 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.147.414.000,- Dan Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MAN 2 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.284.919.000,- pada Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sumatera Utara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

(2). Dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran dana BOS TA. 2023 Tahap 1 dan 2 Serta dana BOS TA.2024 Tahap 1 pada SMA Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

Adapun tuntutan DPP LSM KOMPAK kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) antara lain:

(1). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara  untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sumut dan pihak-pihak terkait atas dugaan tersebut. 

(2). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Audit Investigasi terhadap kedua proyek Kanwil Kemenag Prov. Sumut tersebut. 

(3). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara  untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala SMA Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat dan pihak-pihak terkait atas dugaan tersebut. 

(4). Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Audit Investigasi terhadap penggunaan anggaran dana BOS TA. 2023 Tahap 1 dan 2 Serta dana BOS TA.2024 Tahap 1  tersebut. 

Setelah berorasi, Terkait aksi unjuk rasa dari DPP LSM KOMPAK, perwakilan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta kepada DPP LSM KOMPAK untuk segera menyerahkan Laporan Pengaduan ke PTSP Kejatisu (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Atas saran itu DPP LSM KOMPAK membuat surat laporan pengaduan terkait dugaan-dugaan tersebut dengan Surat Laporan Pengaduan No.038/DUMAS/DPP/X/2024 dan  Surat Laporan Pengaduan No.039/DUMAS/DPP/X/2024.

Setelah membuat surat laporan pengaduan ke PTSP Kejatisu massa dari DPP LSM KOMPAK membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan terus melaksanakan aksi damai hingga tuntutan-tuntutan mereka diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*(tim)

PADANG LAWAS,- Barisan Masyarakat Peduli Kabupaten Padang Lawas  " BIMTEK  Palas " desak Kejaksaan Agung RI agar segera tuntaskan kasus dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dinas PMD Palas dan APDESI Bercahaya.

Pasalnya, memperhatikan anggaran negara yang dikucurkan ke Padang lawas melalui program Anggaran dan Dana Desa yang jumlahnya sudah sangat banyak, namun bila dilihat dari hasil pembangunan sangat jauh dari harapan. hal ini membuat kita berfikir dan membuat suatu gerakan agar dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang serius dari KPK dan Kejagung. 

Demi terwujudnya pembangunan yang merata dan termanfaatkan oleh Masyarakat,  dalam hal ini kenapa kita harus menyampaikannya ke Pemerintah Pusat atas terjadinya krisis kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum di Daerah. 

Dalam permasalahan ini sudah terjadi protes Masyarakat di Mana Mana, mulai dari Palas, Medan Pekan Baru bahkan sampai ke Jakarta namun tak ada reaksi dan aksi oleh Pihak APH di daerah. 

Menyikapi hal itu sehingga kami menganggap harus melaporkan ke Pusat, berdasarkan Informasi yang kita terima, bahwa APH di daerah sudah ada deal dealan dengan Pihak pemegang kendali Anggaran dan Dana di Palas agar mendapat jatah kegiatan BIMTEK atau Pelatihan agar tidak dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan anggaran dan desa. 

Jika dilihat dari sisi hasil pengelolaan dana tersebut, kalangan Masyarakat berasumsi bahwa tidak akan bisa dihentikan karena mereka dengan APH ini semua sudah kerja sama sehingga tidak ada gunanya dilaporkan ke APH di daerah ini.

Dasar itu kami meminta kepada Bapak Jaksa Agung:

1. Lakukan pemeriksaan yang serius sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

2. Evaluasi kinerja Kajari Padang Lawas beserta  jajarannya atas kinerjanya yang nilai gagal dalam menjalankan tugas. bila perlu tindak tegas jika terbukti terlibat dalam permasalahan tersebut. kami atas Nama Masyarakat dan Pemuda tidak akan membiarkan Masalah ini sampai disini saja.sebelum dapat dituntaskan sesuai ketentuan Hukum yang berketetapan, saya Ahmad Rizki Hsb SH ketua ABPEDNAS Palas juga mendesak KPK agar melakukan pengawasan yang serius ke Padang lawas demi masa depan bangsa dan negara yang berkeadilan dan berkemajuan.*(tim)

Langkat || Seribuan ibu-ibu sambut kedatangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Wakil nomor urut 1 Syah Afandin - Tiorita Br Surbakti di Lapangan Volley H.Hasan Perak, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Langkat, Rabu (09/10/2024).

Kaum emak-emak ini menyambut antusias kehadiran Calon Wakil Bupati nomor urut 1 Tiorita Br Surbakti SH, yang merupakan satu-satunya perwakilan perempuan dalam kontestasi Pilkada Langkat 2024 ini.

Tiorita Br Surbakti SH mengakui begitu besar semangat emak-emak untuk menghadiri kunjungan pasangan SATRIA dalam hajatan Maulid Nabi Muhammad SAW Ibu-ibu pengajian se-Pangkalan Berandan.

Dalam sambutannya, Terorita dengan tegas menyatakan bahwa dirinya setia hingga lima tahun mendampingi Syah Afandin jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2025-2030 mendatang.

"Saya akan tetap setia mendampingi Pak Syah Afandin menjadi wakil bupati jika terpilih nanti," tegas Tiorita dihadapan seribuan kaum hawa.

Ditambahkan dia, sebagai satu-satunya kaum perempuan dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, seyogyanya menjadi perwakilan perempuan yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi perempuan Kabupaten Langkat.

"Dalam rumah tangga, saya lah nanti yang menjadi ibunya, sedangkan Pak Syah Afandin menjadi bapaknya, jadi izinkan saya menjadi ibu bagi kaum perempuan di Kabupaten Langkat," ujarnya.

Masih Tiorita, sebagai seorang perempuan, dirinya juga merasa berkepentingan membawa aspirasi seluruh kaum perempuan di pemerintahan.

"Lebih enak mengadu sama ibu daripada bapak kalau di rumah kan buk, jadi begitulah nanti kami, saya akan sampaikan semua aspirasi ibu-ibu kepada Pak Syah Afandin sebagai bapaknya," kias Tiorita disambut riuh emak-emak yang hadir.

Selain itu, Tiorita meminta seluruh ibu-ibu yang hadir untuk tidak lupa memilih sesama perempuan saat pencoblosan 27 November 2024 nanti.

"Sesama perempuan, saya minta ibu-ibu semua memilih perempuan juga, jangan yang lain ya," pinta Tiorita.

Sementara itu, Calon Bupati Langkat Nomor Urut 1 Syah Afandin menjelaskan, dirinya yakin warga Pangkalan Berandan tetap solid mendukung pasangan SATRIA.

Lebih jauh dikatakan dia, banyak isu-isu yang menjelek-jelakan pasangan SATRIA, tapi semua itu merupakan cara-cara tak islami, sehingga jangan terjebak dalam isu-isu probokatif tersebut.

"Banyak yang menjelek-jelekan kita, tapi biarkan saja, karena kita tetap kampanye santun sesuai ajaran islam," jelasnya.

Diakhir sambutannya, pasangan SATRIA tetap solid berjuang bersama-sama hinngga akhir nantinya.

"Langkat ini luas, jadi kami bagi tugas untuk dapat menghadiri berbagai kegiatan di seluruh wilayah Langkat, jadi kami tetap solid, buktinya Buk Tiorita hadir ditengah-tengah kita hari ini," tutupnya.(Ridwan)

MEDAN,- Barisan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (BMP Sumut) menggeruduk kantor PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit (UIP) Sumatera Bagian Utara di Jalan Cipto Kota Medan (Rabu, 09/10/2024), dalam hal ini BMP Sumut meminta kepada GM PT. PLN UIP Sumbagut agar memberikan klarifikasi atas dugaan korupsi pada Pembuatan Pagar Batas Tanah PLTA Peusangan yang dimana menurut dugaan kami pekerjaan tersebut belum siap padahal pekerjaan dimulai 2021 dan sudah adendum sebanyak 3 kali, pekerjaan sudah serah terima dan dibayar 100% namun diduga sampai saat ini pekerjaan belum siap, untuk itu kami BMP Sumut meminta GM Selaku pengguna Anggaran agar segera menjawab tuntutan kami, agar persoalan ini tidak menjadi bola liar ditengah-tengah masyarakat, "Adi Tahir Harahap selaku koordinator aksi.

Hampir 1 jam melaksanakan aksi tidak satupun perwakilan dari PT. PLN UIP Sumbagut datang menemui massa, sehingga massa menduga General Manager PT. PLN UIP Sumbagut tidak berani menemui massa aksi BMP Sumut, sehingga dugaan kami ini akan kami bawa kekantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, agar status hukumnya jelas dan terang benderang, ucap Adi Harahap seraya membubarkan diri dan bergerak menuju gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera.

Di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) massa mulai orasi dikomandoi oleh Ketua Umum BMP Sumut Rahmat Rizki Hasibuan, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumateta Utara agar mengatensikan kepada Aspidsus terkait dugaan korupsi Pekerjaan Pembuatan Batas Tanah PLTA Peusangan (2X22.5 MW) dan (2X21.5 MW) yang dimenangkan oleh PT. Gapeksindo Jaya Bersama dengan nilai kontrak Rp.4.526.603.080 diduga syarat terjadi KKN dalam Proyek tersebut.

Proyek yang menghabiskan anggaran  negara bersumber dari APBN PT.PLN  terindikasi dijadikan sebagai bahan bancakan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok, dimana dalam pelaksanaannya sudah adendum sebanyak 3 kali dan kuat dugaan kami pekerjaan tersebut belum selesai sampai sekarang.

Panggil dan periksa General Manager (GM) PT. PLN Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara, PPK, Pokja dan Direktur PT. Gapeksindo Jaya Bersama selaku perusahaan pemenang tender, diduga kuat secara bersama-sama melakukan dugaan korupsi secara berjamaah, “ujar ketua umum BMP Sumut Rahmat Rizki Hasibuan.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga meminta Kejatisu untuk melakukan audit Pekerjaan di PT. PLN UIP Sumbagut yang bersumber dari APBN yang dinilai memiliki segudang masalah dan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

"Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus mampu menjaga marwah selaku Panglima hukum tertinggi di Sumatera Utara, untuk menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat khususnya PT. PLN UIP Sumbagut",Imbuh Rahmat Rizki Hasibuan

Kurang lebih satu jam berorasi, kemudian massa aksi ditanggapi Kejatisu bagian Intelijen Ibu Ria, bahwa berdasarkan aksi adik-adik yang ke I ini.

“Terimakasih kepada teman-teman, untuk dugaan korupsi yang adik-adik sampaikan, akan kami sampaikan kepada pimpinan dan atas arahan dari pimpinan untuk selanjutnya kami meminta adik-adik untuk membuat laporan resmi ke PTSP untuk segera ditindak lanjuti dan kami tela’ah dan akan di atensi ke Pidsus ” kata Ria yang saat itu piket.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah menerima aksi damai kami ini melalui petugas piket, sebagai pedoman buat kami dimana kami harus memasukkan surat laporan resmi ke PTSP, kami akan laksanakan dan Laporan resmi akan kami masukkan secara resmi minggu depan di aksi kami yang kedua," Jawab Rizki Hasibuan sembari membubarkan diri dan bergerak menuju Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Didepan Gerbang Kepolisian Daerah Sumatera Utara Rizki Hasibuan kembali berorasi menyampaikan tuntutan poin satu sampai seterusnya, untuk meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa terkait dugaan korupsi yang terjadi di PT. PLN UIP Sumbagut dan Meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara guna untuk memanggil, melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi tersebut, sekitar hampir satu jam melakukan orasi di depan gerbang Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak satupun pihak kepolisian Sumatera Utara menanggapi aksi damai tersebut, sehingga dengan penuh kecewa Barisan Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan melaksanakan aksi yang sama minggu depan dan secara resmi akan kami sampaikan laporan, terima kasih kepada abang-bang dari Intel Polrestabes medan yang telah mengawal aksi damai kami ini. Tutup Rizki Hasibuan.*(tim)

LANGKAT,- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol. Wisnu Hermawan F, S.I.K., M.H. kunjungi perkampungan religius Babussalam di desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Sabtu.

Dalam kunjungan tersebut Kapoldasu didampingi beberapa Pejabat Utama Poldasu, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo SH, SIK, Msi.,Diterima langsung Tuan Guru Babussalam Tuan Syekh DR Zikmal Fuad MA. 

Kapolda pada kesempatan itu menjelaskan kunjungannya itu dalam rangka silaturahmi dan meminta doa restu dari Tuan Guru Babussalam agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan Polri di provinsi ini.

Selain itu juga berharap dapat menjaga situasi dan kondisi Sumatera Utara yang aman dan kondusif serta berharap pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di wilayah ini berjalan dengan aman dan baik serta melakukan penegakan hukum dengan baik.

Kapolda Irjen Pol. Wisnu Hermawan juga berkesempatan memberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako) Kepada Persulukan Tuan Guru Besilam.

Tuan Guru Syekh DR Zikmal Fuad MA. langsung mendoakan agar proses Pilkada 2024 berjalan aman dan kondusif serta mendoakan agar Kapoldasu selama memimpin jajaran Kepolisian di daerah ini sukses dan menjadi pemimpin yang amanah.

Sumber: Humas Polres Langkat

LANGKAT, – Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., turut hadir dalam kunjungan kerja Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., dan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., beserta rombongan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai Polda Sumut, Selasa (8/10/2024). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Joglo di SPN Polda Sumut, Desa Sukajadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.

Rombongan Kapolda tiba di lokasi sekitar pukul 12.40 WIB, disambut hangat oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala SPN Polda Sumut, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, pejabat utama (PJU) Polda Sumut, PJU SPN Polda Sumut, Kapolres Langkat bersama jajaran, Dandim 0203/LKT, Forkopimda Kabupaten Langkat, Forkopimcam Kecamatan Hinai, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya.

Acara penyambutan dimulai dengan pemasangan tanjak, tarian persembahan Sekapur Sirih, serta pengawalan dari Piket Kesatriaan dan Regu Jarmat. Para siswa Diktukba Polri turut serta dalam kegiatan tersebut, memperlihatkan semangat dan kesiapan mereka dalam mendukung acara.

Puncak kegiatan ini adalah peletakan batu pertama oleh Kapolda Sumut di Lapangan Satya Haprabu SPN Polda Sumut. Joglo yang akan dibangun ini memiliki luas 10x65 meter dan diharapkan menjadi sarana baru untuk menunjang kegiatan pendidikan dan latihan di SPN Polda Sumut.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah Kabupaten Langkat dalam pembangunan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Polri dan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Langkat dan kemajuan daerah.

“Kita semua berharap agar pemerintahan di Kabupaten Langkat terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan Polri sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan di daerah ini,” ujar Kapolda Sumut.

Kapolda juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam memperkuat ekonomi daerah di tengah tantangan global. “Jika UMKM kita kuat, ekonomi daerah akan tetap stabil. Saya mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini, khususnya yang terkait dengan pengembangan sektor pangan dan pariwisata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan harapannya agar pembangunan Joglo ini menjadi awal yang baik bagi para siswa polisi di SPN Polda Sumut. “Dengan adanya fasilitas baru ini, kita berharap para siswa polisi dapat lebih optimal dalam berlatih dan berkembang, demi masa depan yang lebih baik, baik bagi diri mereka sendiri maupun untuk kemajuan Kabupaten Langkat,” jelas Irjen Pol Whisnu.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Polri dan pemerintah daerah, yang diharapkan terus berlanjut demi menciptakan keamanan, ketertiban, dan kemajuan di Kabupaten Langkat.

Sumber: Humas Polres Langkat

MEDAN,-  DPP LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) akan melaksanakan aksi unjuk rasa terkait tidak transparannya Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MTsN 1 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.147.414.000,- Dan Proyek Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) MAN 2 Langkat TA.2023 dengan nilai Pagu Rp.3.284.919.000,- pada Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sumatera Utara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

Adapun yang akan menjadi tuntutan aksi tersebut antara lain:

1.Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara  untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sumut dan pihak-pihak terkait atas dugaan tersebut. 

2.Minta kepada Kepala Kejati Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Audit Investigasi terhadap kedua proyek Kanwil Kemenag Prov. Sumut tersebut. 

Aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Sumatera Utara tersebut seyogyanya akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024. (tim)

MANDAILING NATAL (sumut)

Kamis, 03 Oktober 2024 telah diselenggarakan Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Mandailing Natal periode 2024-2025 di Aula Ladang Sari Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Kab. Mandailing Natal (Alamulhaq Daulay).

Dengan diawali penampilan gordang sembilan dan tari endeng-endeng sebagai khas adat Mandailing membuat acara pelantikan itu semakin meriah serta memberikan kesan kepada tamu dari luar Mandailing bahwa  sebutan  Mandailing sebagai Bumi Gordang Sambilan memang betul ada dan itu diambil dari adatnya yang melekat sampai sekarang.

Jabatan Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal Periode 2024-2025 resmi diduduki oleh Sonjaya Rangkuti, didampingi oleh Rahmat Efendi Rangkuti sebagai Sekretaris Umum dan Dedi Irwan Saujana Daulay sebagai Bendahara Umum. Pelantikannya dipimpin oleh pengurus PB HMI Periode 2024-2026.

Andi Kurniawan Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral (Kabid ESDM) PB HMI yang melantik menekankan pentingnya HMI Sebagai tempat berpikir kritis Mahasiswa.

"HMI harus menjadi tempat berpikir dan kritis bagi mahasiswa. Mengkaji isu tentang bangsa dan agama serta fenomena yang ada, khususnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena tidak serta-merta semua hal yang dilakukan pemerintah itu baik." Ujarnya.

Sekda Kabupaten Mandailing Natal, Alamulhaq Daulay menyampaikan  kesadaran akan tujuan berhimpun adalah hal utama yang harus dimiliki. Menjaga jalur pelaksanaan kegiatan, dan memahami identitas serta arah organisasi. “HMI seyogianya dapat memperkuat perannya dalam memberikan pemahaman, motivasi, serta memfasilitasi dialog dan pemecahan masalah di masyarakat sampai ke lingkup yang kecil. ”

Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal (Sonjaya Rangkuti) mengatakan acara pelantikan ini menjadi tahapan penting dalam pembentukan kematangan kepribadian para pengurus HMI. “Proses pemilihan Sudah selesai, saat ini adalah tahapan dimana proses pembentukan kematangan kepribadian terjadi. Seperti kanvas kosong, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kisah hidup kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar rutinitas, melainkan pembentukan kebiasaan yang membentuk esensi diri kita,” ungkapnya.

Acara pelantikan ini menandai komitmen HMI Cabang Mandailing Natal dalam melahirkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas untuk melayani umat dan daerah.

Wartawan Sumut/Pj.Kabiro Madina (INDRA Kusuma)

MEDAN,- Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Mahasiswa Berdialektika dengan logika Sumatera Utara (MADILOG SUMUT) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gedung Mapolda  Sumatera Utara pada Jum'at 4/10/2024.

Habibi Martua Hasibuan koordinator aksi menyampaikan bahwa adanya dugaan penyaluran BBM berjenis pertalite dan solar menggunakan jerigen dengan jumlah yang sangat banyak di  beberapa SPBU di kabupaten Padang lawas  dalam hal ini adalah SPBU 14227343 di kecamatan Barumun tengah dan SPBU 14227348 di kecamatan lubuk Barumun yang menurut kami tindakan tersebut tidaklah dapat dibenarkan.

Mengingat Larangan itu mengacu pada tiga hal. Pertama, Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kedua, sesuai Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran bahan bakar minyak. Ketiga, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan ucapnya.

Panaekan Hasibuan sebagai koordinator lapangan menambahkan bahwa penyaluran menggunakan jerigen dengan jumlah yang banyak telah merugikan masyarakat kita Dimana kita ketahui bersama para orang tua kita banyak yang berprofesi mencari nafkah dengan mengendarai becak serta angkutan umum lainnya disaat hendak mengisi BBM di SPBU yang ternyata sering kehabisan.

Oleh karena itu kami meminta agar Kapolda Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan pendistribusian BBM yang menyalahi aturan khususnya ke dua SPBU  sebagaimana yang kami maksudkan untuk memproses dan menindak tegas oknum-oknum serta mafia yang bermain-main di wilayah kabupaten Padang lawas jelasnya.

Julfikar bekas Ajun komisaris jabatan Kanit 4 subdit 5 yang hari ini menjabat sebagai Pamenwas polda Sumatera Utara dalam menyambut aspirasi massa aksi menyampaikan "nanti apa yang menjadi aspirasi dari adek-adek sekalian akan kita sampaikan kepada pimpinan terkhusus pada subdit 1 selaku yang membidangi  kemungkinan nanti dari subdit 1 langsung menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi dari adek-adek disana tutupnya.*(tim)

Medan. Jum’at (04 Oktober 2024)

AKSI JILID II Mahasiswa yang tergabung Lembaga Badan Anti Korupsi Sumatera Utara (BADAK-Sumut) melakukan demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,04/10/24

"Dalam pantauan awak media, di dalam orasinya

Koordinator Lapangan Ricki Dalimunthe mengatakan bahwasanya PJ kepala desa Pagaran Padang Kab Paluta diduga melakukan tindak pidana korupsi T.A 2023,Pungkasnya”

Lanjutnya' Pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara harus melakukan langkah dalam hal memberantas korupsi dan menindaklanjuti secara hukum terkhususnya Pj.Kepala desa pagaran Padang Kab. Paluta. 

Dan Ricki Dalimunthe meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk meng atensi kan kepada Kejaksaan Negeri Kab.Padang Lawas Utara

Di Tengah-tengah aksi dari aliansi BADAK-Sumut, perwakilan dari Kejaksaan tinggi Sumut memberikan respon atau tanggapan aksi tersebut, dalam tanggapannya pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Secepatnya akan memproses dan menindaklanjuti laporan dari Lembaga Badan Anti Korupsi Sumatera Utara dan mengkoordinasikan ke pihak Kejaksaan Negeri Kab. Padang Lawas Utara.

Lanjutnya, Bahudlan Tanjung sebagai Koordinator aksi Meminta kepada pihak kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa karena ini aksi jilid ke II maka dengan itu pihak kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus secepatnya memproses dan memeriksa segera PJ.Kepala Desa Pagaran Padang terkait dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa T.A 2023.

Adapun tuntutan aksi Aliansi BADAK-Sumut,Kejati Sumut Periksa Anggaran Dana Desa Meliputi :

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa (Rabat Beton) Rp.11.971.664, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peningkatan kapasitas perangkat Desa Jumlah peserta Peningkatan kapasitas Perangkat desa (BIMTEK) Rp.130.746.000.

Rencana PembangunaRealisasi Penyaluran ±Rp 210.841.351 Tanggal Diterima 31-JUL-2023.

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)Operasional Pemerintah Desa (atk) ±Rp 9.000.000.

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) (PROFIL DESA) ±Rp 6.010.000

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan (PERDES)  ±Rp 12.468.000.

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Makanan Tambahan (makanan tambahan) ±Rp 15.024.000.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Jalan Desa (rabat beton) ±Rp 154.705.560

Peningkatan kapasitas perangkat Desa Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa (bimtek) Rp 170.421.000

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa (HUTRI) Rp 3.771.000.

Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (BLT DD) ±Rp 56.700.000.

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)Operasional Pemerintah Desa (atk) ±Rp 18.000.000.

Tunjangan BPD (tunjangan bpd) ±Rp 21.600.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Rp 12.033.000.

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Dokumen Keuangan Desa (dokumen apbdes) Rp 13.571.000​.

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Terselengggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (LKMD) ±Rp 30.000.000.

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.  Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (SOSIALISASI) ±Rp 12.023.291

Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa (bimtek) Rp 207.440.000.

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Keadaan Mendesak Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (BLT DD) ±Rp 75.600.000.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Jalan Desa (rabat beton) ±Rp 249.963.660.

Maka dengan itu koordinator Badan Anti Korupsi Sumatera Utara (BADAK-SU) Riski Dalimunthe apabila kasus ini tetap mandek maka kami yang tergabung Lembaga BADAK-Sumut akan kembali lagi melakukan aksi unjuk rasa besar besaran didepan kantor Kejati Sumut.*(tim)

MANDAILING NATAL,- Wartawan adalah corong informasi publik, wartawan bukan preman dan juga bukan penggerogot dana desa.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat-Wadah Generasi Anak Bangsa (DPC LSM-WGAB) Kabupaten Mandailing Natal "Mulyadi P Jambak" kepada awak media setelah mengetahui dari pemberitaan yang terbit sebelumnya perihal ucapan Kepala Desa Pidoli Lombang inisial (SA) yang menuduh wartawan menghabisi dana desa.

Tuduhan terhadap wartawan kata Mulyadi, tidak berdasar dan sungguh suatu ucapan yang menggelikan, seolah-olah perkataan Kepala Desa Pidoli Lombang tersebut layaknya seseorang yang tidak berpendidikan dan tidak pantas dijadikan pemimpin bagi masyarakat.

"Si kades harus bisa membuktikan tuduhan tersebut, dan harus mempertanggung jawabkan ucapannya itu, dari mana dasarnya wartawan menghabiskan dana desa, sementara pemegang dan penguasa anggaran dana desa adalah kepala desa itu sendiri, ini adalah fitnah yang kejam terhadap wartawan, baiknya bupati madina mencopot saja jabatan kades itu darinya", sebut Ketua DPC LSM-WGAB Madina.(03/10/24).

Kata Mulyadi lagi, jika orang seperti ini dibiarkan tanpa mendapatkan efek jera dari penegak hukum, dikhawatirkan akan semakin menjadi-jadi lagi.

"Hari ini dia menghina dan memfitnah wartawan, mungkin besok bisa jadi diapun akan melakukan hal yang sama terhadap LSM, kami berharap kepada instansi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang membidangi jabatannya yaitu Dinas PMD Madina agar melakukan evaluasi terhadap Kades Pidoli Lombang, dan meminta kepada penegak hukum Polres Madina untuk segera memproses laporan pengaduan wartawan sesuai dengan surat bernomor: LP/B/282/X/2024/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA",pungkas Mulyadi.

TIM/Pj.Kabiro Madina (Indra Kusuma)

Stabat, Langkat - 

Pemerintah Kabupaten Langkat resmi melantik kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Langkat periode 2024-2025. Acara pelantikan tersebut digelar di Pendopo Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, pada Kamis (3/10/2024), dan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting daerah, termasuk unsur Forkopimda Langkat, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Langkat, serta pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Langkat.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Langkat, Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP., menyampaikan bahwa pelantikan Forum TJSP kali ini mengusung tema "Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha untuk Pencapaian Target Pembangunan Daerah." Ia juga menjelaskan bahwa tujuan utama forum ini adalah menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Langkat.

“Forum ini akan menjadi wadah bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Langkat untuk lebih berperan aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkap Rina.

Pelantikan Forum TJSP tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Langkat Nomor: 050-39/K/2024. Adapun struktur kepengurusan forum terdiri dari Pj. Bupati Langkat beserta unsur Forkopimda dan Sekda sebagai pembina, para asisten sebagai pengarah, Kepala Bappeda Litbang sebagai wakil pengarah, HIPMI Langkat sebagai ketua, RSU Putri Bidadari sebagai wakil ketua, PT. Sejahtera Mandiri Sawita sebagai sekretaris, dan PT. Bank BRI sebagai bendahara.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasinya atas peran aktif perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam forum ini. Ia berharap Forum TJSP dapat menjadi penghubung antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR.

"Dengan pelantikan ini, saya berharap Forum TJSP dapat menjadi mediator yang kuat dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, serta bersinergi dengan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat," ujar Faisal Hasrimy.

Lebih lanjut, Faisal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program CSR dari perusahaan, menurutnya, harus diarahkan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Langkat.

Ketua Forum TJSP yang baru dilantik, Thomas Syahputra dari HIPMI Langkat, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Langkat, dan memastikan bahwa sinergi antara pemerintah dan perusahaan berjalan optimal,” tegas Thomas.

Pelantikan ini menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Langkat dan dunia usaha, guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Langkat.(ikp/kominfolangkat).

LANGKAT,- Pemerintah Kabupaten Langkat akan melakukan banding atas putusan PTUN Medan, terhadap perkara Nomor  Register 30/G/2024/PTUN Medan, ke Pengadilan Tinggi TUN.

Hal itu disampaikan Kabag Hukum Pemkab Langkat Alimat Tarigan SH, usai melakukan rapat dengan konsultan hukum, di Stabat, Senin (30/9).

Alimat menjelaskan setelah mengkaji putusan PTUN Medan, terkait pembatalan dan hasil seleksi dimana hal itu bukan wewenang Panselda untuk pembatalan sesuai dengan Pasal 10 Per Menpan RB, tapi itu kewenangan Panselnas sesuai dengan Pasal 38 Kemenpan RB Tahun 2023.

Untuk itulah, Pemkab Langkat berketetapan untuk melakukan banding terhadap putusan yang ada itu.

(tim)