JAKARTA,-  Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (KOMAN KORAN) Mendatangi Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jum'at 19/07/2024.

Dalam aksi Koman Koran tersebut dipimpin oleh Ibrahim Cholil Pohan Sebagai Koordinator Aksi, dimana ibrahim menyampaikan Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Agung agar Mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Karena Kami Menilai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tidak Lagi Mampu Menjalankan Tugasnya sebagai Penegak Hukum.

Koman Koran juga meminta kepada kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Agar Memeriksa dan Memanggil Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Negara.

dimana dugaan Koman Koran dalam indikasi Tindak Pidana Korupsi pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Sudah di Laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Setahun yang lalu, Namun sampai Hari Ini Koman Koran belum Mendapatkan Perkembangan Laporan.

Sehingga Koman Koran tidak lagi percaya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Melakukan penegakan Hukum dan diduga Ada Persekongkolan Antara pimpinan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II Medan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sehingga Laporan Koman Koran sampai Hari ini tidak Berjalan.

Kami sangat mendukung Bapak Kejaksaan Agung agar turun langsung Ke provinsi Sumatera Utara Untuk Melihat Amburadulnya Penegakan Hukum di Sumatera Utara, Terkhususnya di Kejaksaan Tinggi sumatera Utara.

Banyak Laporan yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara seperti Laporan Koman Koran yang sudah berulang tahun di kejaksaan tinggi sumatera utara.

sehingga Koman Koran berharap Bapak Kejaksaan Agung Agar segera Menyelamatkan Sumatera Utara dari Oknum oknum Pelaku tindak pidana Korupsi.

Kami sangat mendukung kinerja Bapak Prof Dr St Burhanuddin SH MM MH dalam hal pemberantasan Korupsi di Indonesia..Terbukti kejaksaan Agung RI telah beberapa x membongkar kasus" korupsi yg dinamakan Big Fish dinegeri ini..Contoh kasus Asabri Tambang Timah & Kasus Duta Palma yg merugikan Negara hingga Ratusan Triliun Rupiah..Hal ini kami sangat bangga pada Bapak Jaksa Agung RI & Bapak Dr Febrie Ardiansyah SH MH selaku Jampidsus RI..Namun tidak hal nya terjadi di Provinsi Sumatera Utara..KAJATISU diduga ikut melindungi para Korupsi di Sumut..Dugaan Kajatisu menjadi makelar proyek telah lama terjadi..Kantor Kejatisu yang dibangun dengan uang negara diduga dijadikan tempat transaksi Makelar Proyek.Oknum" Rekan diduga menjadi operator utk memeras kepala"Balai Kementerian PUPR RI & OPD" yg ada di Provinsi Sumatera Utara...Kami berharap agar Bapak Jaksa Agung RI yg sangat kami hormati bersama para Jaksa Agung Muda untuk segera mengevaluasi kajatisu dan memeriksa  rekanan &  Oknum Jaksa Nakal berinisial AS yg menjadi kaki tangan Kajatisu..!!!*(tim)

JAKARTA,- Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) mendatangi kantor Kejaksaan Agung Jumat (19/07/2024) dalam rangka menggelar aksi unjuk rasa damai terkait dugaan korupsi ADD berkedokkan BIMTEK Kepala Desa Se- Kab. Padang Lawas.Jumat.(19/07/2024)

Dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Ibrahim Cholil Pohan selaku Ketua Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan.

Ibrahim Mengatakan pada pembukaan aksi turut berduka cita atas matinya hukum di Kab. Padang Lawas terkhususnya di Provinsi Sumatera Utara, dimana laporan dugaan korupsi yang sudah di masukkan ke kejaksaan tinggi sumatera utara terkait dugaan korupsi bermoduskan Bimtek dan di Mapolda Sumatera Utara sampai hari ini tidak ada tindak lanjut.

Sehingga kami dari Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan mendatangi kantor Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum tertinggi di Negara ini agar menyelamatkan Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. 

Anggaran dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Desa dan kemajuan desa sudah dialih fungsikan untuk kegiatan BIMTEK kepala desa. 

Ibrahim meminta kepada Kejaksaan Agung agar memanggil dan memeriksa mantan Plt. Bupati Padang Lawas, Plt. Dinas PMD dan Ketua APDESI Kab. Padang Lawas yang kami duga dalang utama Korupsi ADD se- Kab. Padang Lawas dengan bermoduskan kegiatan BIMTEK. 

Kejaksaan Agung juga diminta agar memanggil dan memeriksa mantan Kajari Padang Lawas karena diduga Ikut membekam kegiatan BIMTEK Kepala Desa se kab. Padang Lawas. 

Kejaksaan Agung juga harus memanggil dan mengevaluasi Kajari Padang Lawas Karena kuat dugaan kami ikut Terlibat dalam permainan  bisnis kegiatan BIMTEK Kepala Desa yang menghabiskan anggaran dana desa yang cukup fantastis, Ujarnya. 

Habibi M Hasibuan selaku sekretaris umum dan sebagai Koordinator aksi mengatakan, sudah sepatutnya BIMTEK kades di palas di stop, jika memang pemerintah menganggap BIMTEK itu perlu diadakan maka menurut hemat saya janganlah berlebihan jumlahnya setiap tahun begitu juga dengan tempat BIMTEK nya tidak usah jauh-jauh keluar kota sampai ke medan, pekan baru dan bahkan ke pulau jawa, apa salahnya BIMTEK tersebut diadakan di Padang Lawas saja, hadirkan pematerinya ke Padang Lawas itu jauh lebih menghemat biaya.

Habibi juga berkata, lembaga pelaksana seharusnya membuat rancangan tindak lanjut (RTL) dari kegiatan BIMTEK tersebut agar ada tolak ukur berhasilnya tidaknya suatu BIMTEK jika peserta belum menyelesaikan RTL nya maka jangan diberikan sertifikatnya terlebih dulu, dari hasil investigasi kami di lapangan ternyata walaupun Peserta BIMTEK tidak berhadir disaat acara peserta tersebut akan tetap mendapatkan sertifikat dengan syarat membayar uang registrasi. 

Hal tersebut membuat kami mahasiswa yang berasal dari Kab. Padang Lawas merasa kecewa karena BIMTEK yang dilakukan seolah-olah hanya formalitas saja dan lebih parahnya diduga sebagai modus untuk merampok ADD di Kab. Padang Lawas.

Berangkat dari temuan dan aduan masyarakat kami meminta keringanan langkah KEJAGUNG RI agar berhadir di Kab.Padang Lawas untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi bertopengkan BIMTEK tersebut, sebab ADD desa hari ini sudah tidak tepat sasaran lagi di Kab. Padang Lawas.tutup Habibi.*(tim)

MEDAN,- Aksi Jilid 2 Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara (FKMSU) kembali berdemonstrasi ke Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.Medan, Jumat (19/7/2024).

Kedatangan massa aksi tersebut bentuk rasa kekecewaan mereka terhadap buruknya kinerja Kepala dinas PUTR Kab.Labuhanbatu Utara Dimana mahasiswa selaku Social Control menilai bahwa  pembangunan di Sumatera Utara terkhusus Di dinas PUTR Kab.Labuhanbatu Utara banyak bermasalah.Terang Ali Badri.

Adapun Beberapa Proyek yang bermasalah dan diduga merugikan Keuangan Negara ialah:

1. Peningkatan Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai (DAK Penugasan) Pekerjaan dilaksanakan oleh PT DCD berdasarkan kontrak Nomor 2.01/PPK-BM/DAK/SPK/II/DPUTR-LBU/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp23.275.251.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 240 hari kalender sejak tanggal 03 Februari s.d. 01 Oktober 2023. Kontak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor 02/PPK- BM/ADD/DAK/DPUTR-LBU/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan 03/PPK- BM/ADD/DAK/DPUTR-LBU/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023. Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%, sesuai BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/014/PHO/PPK/DPKP-LBU/2023 tanggal 20 Juni 2023. Pekerjaan telah dibayarkan 100% sebesar Rp23.275.251.000,00.

2. Peningkatan Jalan Kampung Mesjid – si Jawi – jawi Batas Labuhan Batu Pekerjaan dilaksanakan oleh CV GM berdasarkan kontrak Nomor 2.30/PPK-BM/APBD/SPK/VI/DPUTR-LBU/2023 tanggal 29 Juni 2023 dengan nilai sebesar Rp9.985.378.691,70. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 100 hari sejak tanggal 28 Juni s.d. 29 Desember 2023. Kontak tersebut di addendum dengan kontrak Nomor 03/PPK- BM/ADD/APBD/DPUTR-LBU/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023. Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%, sesuai BAST Hasil Pekerjaan Nomor 12/PPK-BM/BAST-APBD/DPUTR-LBU/VIII/2023 tanggal 11 September 2023. Pekerjaan telah dibayarkan 100% sebesar Rp9.985.378.691,70

3.Peningkatan Jalan Utama Sidua-dua/Gunting Saga-Sidua dua (DAK Penugasan) Pekerjaan dilaksanakan oleh CV AV berdasarkan kontrak No:2.02/PPK-BM/DAK/SPK/II/DPUTR-LBU/2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan nilai sebesar Rp5.147.705.698,46. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 180 hari sejak tanggal 03 Februari s.d. 01 Oktober 2023. Kontak tersebut diaddendum dengan kontrak Nomor '01/PPK- BM/ADD/DAK/DPUTR-LBU/II/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan 02/PPK- BM/ADDWKT/DAK/DPUTR-LBU/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100%, sesuai BAST Hasil Pekerjaan Nomor 22.A/PPK-BM/BAST-DAK/DPUTR-LBU/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Pekerjaan telah dibayarkan 100% sebesar Rp5.147.705.698,46.

“Kami menilai seluruh pekerjaan tersebut diduga syarat KKN yang menyebabkan Kerugian Negara,”terang Ali.

Dalam Orasinya Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara Mengatakan "Mendesak Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa Proyek Peningkatan Jalan Gunting Saga – Teluk Binjai, Peningkatan Jalan Kampung Mesjid – si Jawi – jawi Batas Labuhanbatu dan Peningkatan Jalan Utama Sidua-dua/Gunting Saga-Sidua dua diduga berpotensi merugikan negara" Kata Ali Badri..

"Kami juga Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk  memanggil Pimpinan PT. DCD,CV.GM dan CV.AV sebagai pemenang pekerjaan tersebut yang disinyalir meraup keuntungan untuk memperkaya diri".Terangnya.

Masih Ali."Kami Juga mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memanggil Kadis PUTR Labuhanbatu Utara sebagai penanggung jawab dalam hal tersebut diatas".

Terakhir Ali Mengatakan. "Jika Poldasu dan Kejatisu Tidak mampu maka kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa di KPK Dan Kejagung.Terangnya..

Sekitar satu jam menyampaikan aspirasinya Junaidi selaku Kanit 1 Reskrim Polda sumatera utara menemui massa aksi "Kita lagi mempelajari data ini setelah itu nanti kita akan melakukan peninjauan untuk mendapatkan langsung"Terang Junaidi Selaku kanit I Reskrim Polda sumatera Utara.

Terpisah Cristin selaku Fungsional kejatisu mengatakan akan mendalami kasus tersebut Terangnya.

Sebelum membubarkan diri massa aksi mengatakan Akan berangkat ke jakarta besok dan minggu depan akan melaksanakan aksi unjuk rasa di Jakarta di Gedung Kejagung RI dan Gedung KPK RI., Terang Ali.

"Minggu depan Kita Demo di kejagung dan Gedung KPK sekalian kita berikan bukti buktinya ke KPK" Ucap ali sambil membubarkan.*(tim)

LANGKAT,- Pj. Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, AP, M.AP, memimpin Rapat Evaluasi Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Langkat Tahun 2024, yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat pada Senin (15/07/2024). 

Rapat ini dibuka oleh Kepala Bappeda Langkat, Ny. Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP, yang menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mereview dan mengevaluasi intervensi serta percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan dari tanggal 10 hingga 30 Juni 2024, serta untuk melihat progres aplikasi manajemen data stunting di Kabupaten Langkat," ujar Rina dalam sambutannya.Rina menambahkan bahwa penting untuk memastikan data penurunan angka stunting di Langkat akurat.

Pj Bupati Langkat, Hasrimy, menyampaikan bahwa penurunan angka stunting menjadi tren positif di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

"Terima kasih kepada semua yang hadir. Setelah Kick Off pada 10 Juni lalu, tren penurunan stunting di seluruh Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan," kata Hasrimy.

Hasrimy juga meminta agar Camat dan Kepala Puskesmas ikut turun langsung ke lapangan untuk memastikan validitas data dan kehadiran balita di posyandu. "Jika ini dilakukan secara rutin, saya yakin target kita akan tercapai," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasrimy menekankan pentingnya strategi intervensi yang tepat untuk menurunkan angka stunting. "Dengan strategi yang kita miliki dan kerjasama yang baik antara Kapus dan Camat, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Harapannya, angka stunting dapat kita turunkan bahkan mencapai titik zero (nol)," tutupnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Langkat, dengan harapan mencapai hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat. 

Sumber: Kominfo Langkat

LANGKAT,- Penjabat Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., menerima aksi damai dari Guru Honorer Forum P3K 2023 di depan Kantor Bupati Langkat, Senin (15/07/2024) sore. Para peserta aksi menuntut Pj Bupati Langkat untuk segera menandatangani Surat Keputusan (SK) P3K Guru di Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan tersebut, Hasrimy menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik mungkin. "Hari ini kami, saya berusaha bahkan harus wajib kerja sesuai dengan on the track, hari ini untuk teman-teman P3K langsung sudah saya perintahkan kepada Asisten III, Kadis Pendidikan, dan Ka. BKD untuk berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan dan juga ke BKN, jadi ini prosesnya sedang berjalan," jelasnya.

Hasrimy juga menginformasikan bahwa Pemkab Langkat telah melakukan audiensi ke Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. "Kami juga sudah ke Kementerian Pendidikan selaku Panselnas, kita minta petunjuk, nah hari ini sudah ditangani dari Menkopolhukam, jadi sama-sama kita menunggu," tambahnya.

Lebih lanjut, Hasrimy menegaskan bahwa Pemkab Langkat tidak bermaksud merugikan atau menguntungkan pihak manapun dalam menyelesaikan masalah ini. 

"Di sini kita sebagai pemerintah tidak ada yang kita rugikan, kita semua berpihak, kita juga tidak mau menguntungkan salah satu pihak, kami berkeinginan kawan-kawan kali ini sudah dinyatakan lulus, kami juga berharap mimpi tersebut bisa kami selesaikan, tapi kami juga harus ada payung hukum yang sesuai, tidak mungkin serta merta menandatangani SK teman-teman semua, tapi ada kesalahan, jadi ini semua sedang berproses, yakinlah pasti ada solusi dalam waktu dekat, teman-teman mohon bersabar," paparnya.

Di akhir pertemuan, Hasrimy menyatakan bahwa Pemkab Langkat akan segera menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat jika sudah ada keputusannya. "Kami tetap mengikuti aturan, kami di sini tidak ada berkeinginan untuk menguntungkan salah satu pihak, kalau pemerintah pusat sudah mengatakan untuk mengeluarkan SK teman-teman semua, pasti kita keluarkan," tegasnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Pj Bupati Langkat, peserta aksi membubarkan diri secara teratur. 

Sumber: Kominfo Langkat

LANGKAT,- Penjabat Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., memimpin apel gabungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang sekaligus menjadi momen penyerahan Tunggul Kecamatan dan Kelurahan Terbaik tingkat Kabupaten Langkat tahun 2024. Acara ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Langkat pada Senin (15/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy juga memberikan penghargaan kepada para atlet Kabupaten Langkat yang berhasil meraih prestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Sumatera Utara (POPPROVSU) 2024 di Medan.

Pada apel gabungan tersebut, Pj. Bupati Langkat menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendorong para camat untuk menjadi ujung tombak dalam realisasinya. "Saya berharap jabatan yang diemban mampu menjadi ujung tombak sebagai perpanjangan tangan di lapangan," ujar Faisal Hasrimy.

Penilaian Kecamatan Terbaik dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para camat dalam membangun hubungan baik dengan Forkopimcam dan berbagai elemen masyarakat. "Nantinya diharapkan adanya pembenahan terkait pelayanan, munculnya kreativitas dan inovasi, serta peningkatan program kerja," tambahnya.

Pj. Bupati Langkat juga mengucapkan selamat kepada kecamatan dan kelurahan terbaik Kabupaten Langkat tahun 2024. "Momentum ini jadikan inspirasi dan apresiasi sehingga mampu mendorong semua pihak untuk meningkatkan daya saing, kredibilitas, dan keunggulan kompetitif," kata Hasrimy.

Kecamatan Terbaik Kabupaten Langkat Tahun 2024:

1. Kecamatan Binjai

2. Kecamatan Padang Tualang

3. Kecamatan Brandan Barat

4. Kecamatan Wampu

5. Kecamatan Pangkalan Susu

6. Kecamatan Sei Bingai

Kelurahan Terbaik Kabupaten Langkat Tahun 2024:

1. Kelurahan Bukit Kubu

2. Kelurahan Sawit Sebrang

3. Kelurahan Pelawi Utara

4. Kelurahan Tangkahan Durian

5. Kelurahan Tanjung Pura

6. Kelurahan Bahorok

Selain itu, Pj. Bupati Langkat juga memberikan penghargaan kepada 12 atlet Kabupaten Langkat yang berprestasi di POPPROVSU 2024:

1. Rasya Bela - Taekwondo (Emas)

2. Yiksa Brigita Sihombing - Voli (Perak)

3. Nasya Aurelia - Taekwondo (Perak)

4. Alifio Nakata - Karate (Perak)

5. Daniel Sitompul - Karate (Perak)

6. Rangga Satria - Gulat (Perak)

7. Tania Isra - Karate (Perunggu)

8. Irene Esralsa - Atletik (Perunggu)

9. Meyhant Raynaldi - Wushu (Perunggu)

10. Ataya Fikri - Gulat (Perunggu)

11. M. Alif - Gulat (Perunggu)

12. M. Sani - Gulat (Perunggu)

Acara ini menunjukkan apresiasi Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap kinerja terbaik di berbagai bidang, serta dukungan yang kuat untuk prestasi generasi muda dalam bidang olahraga.

Sumber: Kominfo Langkat

LANGKAT,- Pj. Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Amril, S.Sos., M.AP., mengikuti kegiatan Zoom Meeting mengenai Pengendalian Inflasi Daerah serta Percepatan Penanggulangan TBC dan Polio. Pertemuan ini berlangsung di Langkat Command Center, Kantor Bupati Langkat, pada Senin pagi (15/7/2024).

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya penanggulangan TBC dan Polio yang belum berjalan maksimal di beberapa daerah.

"TBC dan Polio masih menjadi masalah serius. Banyak anak-anak yang menderita akibat polio, dan pengendalian penyakit ini belum berjalan optimal seperti halnya TBC," ujar Tito. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan pembentukan tim pengendalian TBC dan Polio di daerah untuk memastikan langkah penanggulangan berjalan lancar.

Tito juga mengingatkan agar daerah yang belum membentuk tim segera melakukannya. "Bagi daerah yang belum membentuk tim pengendalian TBC dan Polio, kami harap segera membentuknya. Bagi yang sudah, terima kasih dan terus laksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik, karena kami akan memonitor secara langsung," tegasnya.

Dalam sesi kedua pertemuan yang membahas pengendalian inflasi, Tito menyoroti ketidakstabilan harga pangan di beberapa daerah di Indonesia. "Pengendalian inflasi sangat penting agar harga pangan tetap stabil," kata Tito, berharap agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan baik dan lancar ke depannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kabag Perekonomian Kabupaten Langkat, Kadis Perindag Kabupaten Langkat, Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, Dinas Pertanian, BPS Kabupaten Langkat, Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, serta para hadirin lainnya.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Pj. Bupati H. M. Faisal Hasrimy untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengendalian inflasi dan penanggulangan penyakit menular, demi kesejahteraan masyarakat Langkat.

Sumber: Kominfo Langkat

LANGKAT,- Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy AP, MAP, memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2024 yang digelar di Lapangan Jananuraga Polres Langkat. Apel ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketertiban berlalu lintas menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 di wilayah hukum Polres Langkat, Senin (15/07/2024).

Dalam arahannya, Pj. Bupati Langkat membacakan amanat tertulis Kapolda Sumut, Komjen Agung Setya Imam Effendi. Beliau menekankan bahwa kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. "Operasi ini merupakan bagian dari proses pendisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas," ungkapnya.

Operasi Patuh Toba 2024 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 15 hingga 28 Juli 2024, dengan mengerahkan 1.377 personel yang terdiri dari 107 personel Satgas Polda dan 1.270 personel Satgas Kewilayahan. Dalam pelaksanaannya, Polda Sumatera Utara mengedepankan fungsi lalu lintas dalam kegiatan edukatif, persuasif, dan humanis, serta didukung dengan penegakan hukum bagi pelanggar.

Adapun fokus operasi ini adalah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan menargetkan sepuluh jenis pelanggaran yang sering terjadi, antara lain:

1. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI.

2. Pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus.

3. Pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara.

4. Pengendara kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol.

5. Pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur.

6. Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.

7. Kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

8. Pengendara kendaraan bermotor yang menerobos lampu merah.

9. Pengendara kendaraan bermotor yang melanggar marka dan rambu lalu lintas.

10. Pengendara logistik yang mengangkut barang secara berlebihan atau Over Dimension Overloading (ODOL).

"Kami berharap Operasi Patuh Toba 2024 dapat berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan budaya berlalu lintas yang tertib di Sumatera Utara. Dengan etika berlalu lintas yang baik dan dukungan sarana prasarana yang memadai, Sumatera Utara diharapkan dapat menyajikan iklim yang positif dalam pelaksanaan PON XXI di Aceh-Sumut tahun 2024," kata Pj. Bupati Langkat.

Setelah apel, Pj. Bupati Langkat bersama Kapolres Langkat serta pejabat lainnya melakukan pengecekan kesiapan kendaraan yang akan digunakan dalam operasi. 

Hadir dalam apel tersebut antara lain Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, Kepala BNNK Langkat AKBP S. Bangko, S.H., M.B.A, Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K., Kasat Pol PP Damarka Putra Singarimbun, SSTP, Danyonif 8 diwakili Letda Mar Dagolman Sirait, Komandan POM Berandan Kapten CPM Andi Lala, Ketua MUI Langkat H. Zulkifli Ahmad Dian Lc, MA, Dandim diwakili Pabung Mayor INF. Hasanudin Batubara, serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Langkat.

Operasi Patuh Toba 2024 menjadi momentum penting bagi Langkat dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas, menuju Sumatera Utara yang lebih aman dan tertib.

Sumber: Kominfo Langkat

MEDAN,- Ratusan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus Kota Medan menggelar Mimbar Rakyat di Titik Nol Lapangan Merdeka Jalan Balai Kota, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB Kamis(18/7).

Mimbar rakyat yang digelar adalah bentuk ekspresi secara sadar untuk mengkoreksi kebijakan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang dinilai gagal dalam memimpin Kota Medan, hal ini disampaikan Ketua Umum PD KAMMI Medan Muhammad Amin Siregar saat berorasi.

"Bobby Nasution dinilai gagal pimpin Kota Medan, sehingga tidak layak untuk memimpin hal yang lebih dari itu" tegas Amin.

Andreas Silalahi selaku Ketua Umum GMNI Kota Medan dalam orasinya menyampaikan banyak janji kampanye Bobby Nasution saat mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Medan pada Pilkada 2020 yang lalu.

"Bobby ini Si Paling Bersinar waktu kampanye bilang Medan akan bersih dari narkoba. Tahun 2021 saat warga Belawan datang ke Kantor Walikota Bobby bilang akan tuntaskan banjir rob nyatanya pada Mei 2024 yang lalu banjir rob terjang Medan Belawan. Inilah bukti pemimpin yang tak bisa menepati janji" kata Andreas.

Ketua HIMMAH Kota Medan Imransyah Pasai mengatakan saat Bobby jadi Walikota Medan banyak proyek yang dikerjakan dan Bobby berjanji diselesaikan saat akhir periode masa jabatannya tapi Imransyah tidak yakin itu akan ditepati.

"Kebohongan Bobby selanjutnya adalah menyelesaikan proyek yang dikerjakan saat tahun terakhir jabatannya, tapi saya ragu itu akan ditepati" sambung Imransyah.

Dedi Arisandi Ritonga selaku Ketua Umum PMII Kota Medan menyampaikan percuma punya jaringan langsung kepada Presiden Jokowi kalau tidak bisa bekerja dengan baik.

"Dulu kita yakin Bobby dengan jaringannya ke Presiden akan mampu menyelesaikan tugasnya tapi nyatanya tidak terjadi. Medan belum beres jangan mimpi kalau mau mimpin Sumut" tegas Dedi.

Mimbar rakyat dilanjutkan dengan orasi kader-kader Cipayung Plus Kota Medan dan ditutup dengan pernyataan sikap siap turun aksi menyampaikan hasil Mimbar Rakyat di depan Kantor Walikota Medan.

Adapun pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Menagih realisasi janji kampanye Bobby Nasution

2. Mempertanyakan tangggung jawab Bobby Nasution terkait janji kampanye Medan Bersinar

(Bersih dari Narkoba)

3. Medan Zoo yang terlantar sehingga harimau mati

4. Bagaimana janji Bobby Nasution yang katanya mau membangun Dermaga Sungai Deli

5. Realisasi janji kampanye Bobby Nasution yang mengatakan Medan Bebas Begal

6. Bobby Nasution pernah berjanji akan tuntaskan banjir rob tapi tahun ini banjir rob tetap

terjang Medan Belawan

7. Mempertanyakan kepastian hukum kasus lampu pocong dan kepastian aliran uang 21M yang

dikembalikan

8. Robohnya gedung Kejari Medan sarat korupsi bagaimana kepastian hukumnya?

9. Bobby Nasution tidak becus tangani digitalisasi parkir

*(tim)

MEDAN,- Pengurus Besar  Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB BPM-SU) menggelar aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster di depan kantor Kejatisu, Kamis, (18 Juli 2024) di Medan.

Mereka kecewa dan tidak percaya lagi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Setempat, sehingga mengadukan persoalan pengadaan pupuk kalibrasi antara pejabat Kabupaten dengan Kepala Desa se Kabupaten Padang Lawas Utara.

Satria Hasayangan Rambe, menyampaikan maksud kedatangan mereka di Kantor Kejatisu, adalah bentuk ketidakpercayaan mereka  terhadap APH yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam orasinya Rambe menyampaikan bahwa dugaan Korupsi dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka meminta kepada Pihak Kejatisu memanggil dan memeriksa Pj Bupati, Kepala Dinas PMD dan Kabid Sosbud Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Kami menduga telah terjadinya intervensi oleh Kadis PMD kepada seluruh kepala desa yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara, dimana kepala desa yang ada di kabupaten diwajibkan untuk membeli Pupuk tersebut” ujarnya.

Transaksi ini bisa ditelusuri dan di saksikan bahwa telah terjadi intervensi pengadaan pupuk yang diketahui oleh PJ Bupati Padang Lawas Utara. “Maka kami meminta pihak Kejatisu secepatnya memanggil dan memeriksa mereka yang terlibat dalam kolaborasi pengadaan Pupuk tersebut” imbuhnya.

Sementara itu, Juliana Sinaga Jaksa Fungsional mewakili Kejatisu, menemui massa aksi Pengurus Besar Barisan Pemuda Dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB-BMP SU), mengatakan “Akan mempelajari apa yang telah disampaikan oleh massa” dan selanjutnya menerima laporan tertulis yang mereka sampaikan ke Kejatisu.*(tim)