BREAKING NEWS

Rabu, 26 Juni 2024

Jaksa Agung Tunjukkan Pena mu Untuk Sumatera Utara : Kasus Pemotongan ADD di Kota Padangsidimpuan dan Kasus Korupsi yang Sudah Masuk di Kejaksaan Segera Diberi Kepastian Hukum


JAKARTA,- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Anggaran Negara (Penjara) PN membawa kasus dugaan pemotongan alokasi dana desa (ADD) TA 2023 berkisar 18 - 20 persen setiap Desa di seluruh Desa di Kota Sidimpuan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Di mana, LSM Penjara PN, menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Kejagung RI terkait kasus dugaan pemotongan ADD TA 2023 sebesar 18 - 20 persen di Kota Padangsidimpuan, pada Senin (24/06/2024). Dalam aksinya di depan kantor Kejagung RI, massa dari LSM Penjara PN menyampaikan beberapa tuntutan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Sumatera Utara terutama Kasus Dugaan Pemotongan ADD TA 2023 di Kota Padangsidimpuan.

Usai berorasi, penanggungjawab aksi Saut MT Harahap mengatakan, bahwa aksi ini karena pihaknya menduga selama 5 tahun kepemimpinan Irsan Efendi Nasution sebagai WaliKota Padangsidimpuan memiliki potensi besar dalam nilai akumulasi Dugaan Tindak Pidana korupsi di Kota Padangsidimpuan.

Saut melanjutkan, selama Irsan Efendi memimpin Kota Padangsidimpuan periode 2018 - 2023, Aparat Penegak Hukum banyak yang belum menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi, Baik itu masih dalam penyelidikan, penyidikan ataupun pelaporan pengaduan masyarakat di tingkat Kejati Sumut dan Kejari Padangsidimpuan.

"Maka dari itu, kami merasa terpanggil untuk melakukan aksi-aksi proaktif dalam mengawal segala bentuk kebijakan maupun kegiatan roda pemerintahan yang memiliki indikasi kuat terjadinya dugaan korupsi," Terang Saut.

Saut menjelaskan, selama masa kepemimpinan Irsan Efendi sebagai Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan, setidaknya ada 6 kasus dugaan korupsi dan tersangkanya mencapai 8 orang. Pihaknya menduga banyak lagi kasus yang belum tersentuh alias di-peti es-kan.

Misalnya, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang, proyek bantuan penanganan perumahan berbasis komunitas Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019. Kemudian kasus dugaan korupsi dana covid-19 senilai Rp56 miliar. Terang Saut.

Selanjutnya Saut menyampaikan, kasus dugaan korupsi alokasi dana kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2020 - 2021. Lalu, kasus dugaan pungli seleksi pengangkatan PPPK pada guru honorer Tahun 2023. Seterusnya, kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kota Sidimpuan.

"Serta, kasus dugaan korupsi fee proyek Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019 - 2023," beber Saut.

Menurutnya,  masih banyak lagi kasus dugaan korupsi yang mengendap di Kejati Sumut maupun di Kejari Padangsidimpuan Khsususnya kasus dugaan pemotongan ADD di Kota Padangsidimpuan masa WaliKota Irsan Efendi periode 2018 - 2023 dugaan adanya Pemotongan ADD 18 - 20 persen setiap desa di Kota Padangsidimpuan.

"Padahal, kasus dugaan pemotongan ADD pada Dinas PMD Kota Padangsidimpuan ini, sudah naik sidik di Kejari Padangsidimpuan. Namun, hingga kini belum ada kejelasannya," kesal Saut.

Oleh karenanya, pihaknya meminta Kejagung RI, untuk memanggil, periksa, dan bila perlu menangkap WaliKota Padangsidimpuan periode 2018 -;2023, Agar Irsan Efendi yang sekarang Mantan Walikota Padangsidimpuan dapat mempertanggungjawabkan secara langsung di Kejagung RI. Tegas Saut.

"Kami menduga, Irsan Efendi merupakan aktor utama dalam kasus dugaan pemotongan sebesar 18 - 20 persen ADD TA 2023 di Kota Sidimpuan," tegasnya.

Pihaknya juga menuntut Kejagung RI untuk menangkap Kepala Dinas PMK Kota Padangsidimpuan Ismail Fahmi Siregar, yang kuat dugaan perpanjangan tangan WaliKota Padangsidimpuan periode 2018 -;2023 dalam pemotongan ADD sebesar 18 - 20 persen tersebut.

"Kami juga mendesak Kejagung RI untuk 'turun langsung' menangani kasus dugaan pemotongan ADD sebesar 18 - 20 persen di Kota Padangsidimpuan TA 2023 tersebut," tukas Saut.

Dengan tegas, Saut menyatakan, bahwa pihaknya mendukung penuh Kejagung RI untuk segera mengungkap dan menuntaskan seluruh laporan resmi atau pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi WaliKota Padangsidimpuan periode 2018 -;2023 Irsan Efendi Nasution.

"Baik itu di laporan di Kejati Sumut ataupun di Kejari Padangsidimpuan," sambung Saut.

Mewakili putera daerah asli Sumut, urai Saut, LSM Penjara PN rela datang dari Kota Padangsidimpuan dengan mengatasnamakan LSM Penjara PN dengan harapan agar hukum dapat tegak, kokoh, dan adil.

"Yang mana harapan kami, sesuai UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana perubahan dengan UU No.20/2001  tentang perubahan UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," tukasnya.

Usai berorasi, Kasubbid Hubungan antar Lembaga Kejagung RI, Lukman, saat menerima LSM Penjara PN, mengaku akan segera menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsi tersebut. Yakni, dengan menghubungi Kejari Padangsidimpuan agar jadi atensi Kejagung RI.

Khusus kasus dugaan pemotongan ADD yang sudah naik sidik, juga akan menjadi atensi Kejagung RI. Begitu juga dengan kasus-kasus lain yang di-peti es-kan, Kejagung RI meminta agar LSM Penjara PN membuatnya dalam bentuk laporan.(tim)

Pj.Bupati Langkat Paparkan Program Smart City Langkat Pada Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City)Tahap I Tahun 2024


BALI,- Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahap I yang dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP, MAP didampingi beberapa Perangkat Daerah bertempat di The Meru Denpasar-Bali (24 s/d 27 juni 2024).

Evaluasi tahap I ini Kabupaten Langkat dievaluasi oleh 4 evaluator yaitu Bapak Dr. Tech. Wilkan Danar Sunindyo, ST. M.Sc, Ibu Prof. Dr. Rini Rachmawati, Bapak Moh Iqbal Suriansyah, M.Kom dan Bapak Deddy Agus Susanto yang ditunjuk Kementerian Kominfo RI yang meminta penjelasan terkait progres implementasi dimensi smart city yang terdiri dari Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment dan Smart Society.

Dalam paparannya Pj Bupati Langkat menyampaikan bahwa program smart city (kota cerdas) sudah berprogres seusai tahapan master plan smart city yang telah disusun pada tahun 2018.

Selain itu, Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy juga menyampaikan program Quick Wins (program unggulan) pada masing-masing Dimensi Smart City di tahun 2024.

Quick Wins di Kabupaten Langkat yang sudah berjalan, smart goverment dengan inovasi 

1. Alda Kita (Anak Lahir Dapat KK, KIA dan Akta Lahir) bertujuan  inovasi dengan menerbitkan dokumen kependudukan pada pasien melahirkan di rumah sakit.

2. MOLIN (Mobil Layanan Keliling) inovasi jemput bola layanan kependudukan kepada masyarakat di daerah, SINOLA TRENDI (Sistem Informasi Inovasi Layanan Terintegrasi Dinas Dukcapil) inovasi integrasi layanan kependudukan di Kabupaten Langkat.

3. Nanti Ku Tuntas Kan (Pelayanan Tim Khusus Untuk Disabilitas Kabupaten Langkat) inovasi jemput bola layanan kependudukan kepada disabilitas dan lansia.

4. SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) inovasi dalam manajemen data kesejahteraan sosial .

Ia juga menjelaskan Smart Branding  dengan inovasi 

1. Sistem Informasi Langkat Tourisme merupakan layanan aplikasi untuk mempromosikan wisata, budaya dan kuliner di Kabupaten Langkat.

2. E-Pasar merupakan layanan aplikasi pemasaran produk-produk usaha di Kabupaten Langkat

3. Tugu Adipura (Tugu Tanjak Langkat) merupakan Inovasi dengan bentuk bangunan yang bercirikan khas daerah yang berbentuk tanjak serta memiliki ornamen khas melayu dan dijadikan sebagai salah satu icon Kabupaten Langkat. 

Lalu ada Smart Economy dengan inovasi Bursa Kerja (layanan aplikasi  sebagai wadah informasi lowongan kerja bagi pencari kerja di Kabupaten Langkat) 

Selanjutnya ada Smart Living dengan Inovasi

1. Transportasi Terintegrasi (Bus Gratis rute dari mesjid ke stasiun kereta api Kwala Bingai) inovasi dalam mendukung terintegrasinya transportasi di Kabupaten Langkat 

2. Catin Cetar (Calon Pengantin Cerdas, Sehat dan Pintar) inovasi dalam menurunkan angka kematian ibu, bayi dan stunting di Kabupaten Langkat.

Pj Bupati Langkat juga menjelaskan Smart Society dengan inovasi 

1. Layanan Langkat Siaga 112 merupakan inovasi layanan kegawatdaruratan yang terintegrasi di Kabupaten Langkat 

2. SIBAKAT (Sistem Baca Langkat) inovasi layanan perpustakaan digital di Kabupaten Langkat.

Lalu, Hasrimy menambahkan terkait Smart Environment dengan inovasi Bank Sampah (Sumatera Trash Bank) inovasi dalam pengendalian sampah di lokasi objek wisata wisata Bukit Lawang melalui pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis dan Faba (Pemanfaatan Limbah Non B3 Fly Ash dan Bottom Ash) inovasi pengolahan limbah hasil pembakaran batu bara menjadi barang bernilai ekonomis berupa material pembuatan batako dan paving blok.

Apresiasi yg luar biasa disampaikan oleh keempat evaluator, diantaranya oleh Bapak Deddy Agus Susanto memberi apresiasi dengan salah satu inovasi aspek environment yaitu pemanfaatan limbah non B3, Faba dan berniat utk menjalin kerjasama kedepannya.

Turut Hadir:

- Kadis kesehatan dr.Juliana, MM.

- Kadis PUTR diwakili sekretaris Surya Darma Ginting, ST, MT.

- Kadis LH  Muhammad Harmain, S.STP.

- Kalak BPBD H.M.Ansyari,M.Kes.

- Kabag protokol  Winanda Akbar, S.STP.(ikp/kominfolangkat).


Sekdakab Amril wakili Pj.Bupati Langkat Bacakan Pertanggungjawaban Bupati di DPRD


LANGKAT,- Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Amril, S.Sos., M.AP hadir dalam rangka kegiatan Mendengarkan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi perihal Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, di Kantor DPRD Kab. Langkat, Selasa (25/06/2024) pagi.

Rapat paripurna ini sebelumnya diskors oleh Ketua DPRD Kab. Langkat Sri Bana PA, S.E, pada Senin (24/06/2024) lalu, dan dibuka kembali oleh Ketua DPRD Kab. Langkat pada hari ini.

Sekda Amril mengatakan bahwa laporan yang akan dibacakan merupakan jawaban dari pandangan umum dari setiap Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Langkat. "Dalam kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa jawaban yang kami sajikan saat ini adalah jawaban dari pertanyaan–pertanyaan anggota dewan yang terhormat yang bersifat penting dan mendesak. jika terdapat hal yang sama atas pertanyaan yang diajukan, maka hanya kami jawab sekali, sedangkan hal–hal yang bersifat saran dan himbauan akan kami rekapitulasi untuk dibahas, dipelajari, dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya, maupun akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada instansi lain atau kepada pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya," katanya.

Sekda Amril pun membacakan jawaban atas pandangan umum dari yang pertama Fraksi Partai Nasdem, ada pula salah satu poinnya tentang pedoman penyusunan APBD, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI dijadikan sebagai tolak ukur dan peringatan bagi pemerintah daerah dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. 

Lalu poin-poin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu, Pemkab. Langkat mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Poin dari Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan yaitu, mengenai PAD Tahun 2022, mengenai gedung sekolah SD dan SMP masih rusak berat. 

Berikutnya poin dari Fraksi Partai Amanat Nasional terkait upaya menggali potensi guna meningkatkan PAD serta merealisasikan aspirasi masyarakat melalui pokir-pokir anggota DPRD.

Lanjutnya poin dari Fraksi Bintang Persatuan Indonesia yaitu, terkait anggaran pendidikan dilaksanakan secara transparan, efisiensi, dan efektif, serta terhadap pelayanan puskesmas pembantu. 

Poin dari Fraksi Golongan Karya yaitu, pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, terkait pengelolaan retribusi kendaraan bermotor yang hanya terealisasi sekitar 25,02%. 

Poin dari Fraksi Partai Demokrat merupakan Pemkab. langkat lebih berinovasi dalam meningkatkan PAD, melaksanakan perencanaan anggaran dilakukan secara matang melalui tahapan proses.

Lalu yang terakhir dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya yaitu, memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital bagi kepentingan masyarakat, melakukan pengawasan yang insentif terhadap para rekanan pelaksanaan dilapangan dalam menjaga kualitas pekerjaan dan tepat waktu.

Pembacaan jawaban itu pun didengar dan diamati oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Langkat dan para hadirin yang berhadir di dalam ruang rapat paripurna tersebut. Setelah pembacaan tersebut forum diambil alih kembali oleh Ketua DPRD Kab. Langkat Sri Bana PA, S.E untuk melakukan skors rapat sampai waktu yang telah ditentukan. 

“Maka sudah kita dengari jawaban laporan tersebut, laporan ini akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama-sama Pemkab. Langkat, dengan demikian rapat paripurna ini telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan pembahasan antara Badan Anggaran DPD Kab. Langkat dan pemerintahan Kab. Langkat, oleh karena itu Rapat kami skors sampai dengan rapat paripurna berikutnya, sekian dan terimakasih Assalamualaikum wr. Wb,” tutupnya.(ikp/kominfolangkat).



Sekdakab Langkat Amril Ikuti Zoom Meeting Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event


LANGKAT,- Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan digitalisasi pelayanan perizinan penyelenggaraan event. Presiden RI Ir. Joko Widodo hadiri dan meresmikan pada, Senin (24/6/2024) di The Tribrata Hotel and Convention Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril,S.Sos.,M.AP mengikuti peluncuran digitalisasi  perizinan penyelenggaraan event tersebut secara daring lewat zoom meeting bersama Kapolres Langkat, Pabung 0203/LKT, Kasi Pidum Kejari bertempat di Aula Wira Satya Polres Langkat.

Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo sampaikan bahwa objek wisata di Indonesia sangat bagus.

"Sehingga yang paling baik adalah mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah yang besar," ucapnya.

Salah satu caranya adalah menggelar banyak event berskala internasional, mulai dari konser hingga event olahraga. Sehingga kemudahan perizinan perlu dilakukan oleh Pemerintah dan kepolisian.

Percepatan perizinan dalam penyelenggaraan event di Indonesia akan sangat mempengaruhi perputaran ekonomi baik dari tenaga kerja, UMKM.

“Harapan saya, ini bukan hanya website layanan saja tetapi benar benar memberikan kemudahan dan kepastian sehingga lebih terbuka transparansi dan lebih murah” harapnya.

Selanjutnya Presiden RI Ir. Joko Widodo meresmikan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, saya luncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event," ujar Jokowi.(ikp/kominfolangkat).


Selasa, 25 Juni 2024

Lagi-lagi BPM Sumut Geruduk Kantor KPU Sumut, Minta KPU Sumut Evaluasi Ketua KPU Padang Lawas


MEDAN,- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (BPM Sumut) geruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Selasa. 25/06/2024.

Dalam orasinya, Abdul Gani Hasibuan  mengatakan KPU Padang Lawas yang diketuai INDRA ALAMSYAH melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pembentukan badan Adhoc PPK, PPS untuk Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan telaah kami di lapangan dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palas berjumlah 85 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten PALAS dan setiap orang dipungut 8.000.000 sampai 10.000.000. Pungkas Gani

Selanjutnya, Abdul Ghani Hasibuan menyatakan bahwa Ketua KPU Padang Lawas memerintahkan PPK terpilih agar melakukan pungli kepada calon PPS terkhusus di Wilayah Eks Barumun Tengah dengan jumlah 2.000.000-3.000.000 per orang. Jelas Abdul Ghani

Setelah mendengarkan Aspirasi PP BPM Sumut,  Mufti Ardian selaku Kabag Hukum Logistik mengatakan akan memanggil Indra Alamsyah dan kami harap BPM bersedia menghadirkan bukti dan saksi apabila dibutuhkan nantinya. Ucap Mufti.

Kawan-kawan BPM Sumut kami harap bersabar menunggu hasil proses yang kami lakukan. Kita akan koordinasi kan langsung dengan Ketua KPU agar Aspirasinya cepat diselesaikan.

" Sementara itu, BPM meminta supaya di fasilitasi agar bisa duduk bersama dengan Ketua KPU untuk membahasa dugaan Pungli yang dilakukan KPU Palas".

“Kami akan memberikan kabar kepada BPM apabila Ketua KPU tidak ada acara.” Ucap Mufti.

Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor KPU Sumut BPM melanjutkan Aksi di depan Kantor Kejati Sumut dengan tujuan mempertanyakan Laporan terkait dugaan pungli KPU Palas.

Friska Selaku Staf Penkum Kejaksaan menanggapi bahwa laporan BPM Sumut sudah diLimpahkan ke Kejari Palas karena lebih Efisien serta lebih cepat penanganannya. Ungkap Friska.

Mendengar tanggapan Friska, BPM mengutarakan kekecewaan nya karena menurutnya Kejati Sumut dan KPU Sumut lebih Efisien berkoordinasi untuk menangani kasus dugaan Pungli KPU Palas.*(tim)

Baksos dan Bansos Serentak di Seluruh Indonesia dalam Rangka HUT ke-78 Bhayangkara


LANGKAT,- Bakti sosial dan bantuan sosial dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara. Pembukaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Mabes Polri Selasa (25/6/2024).

Kegiatan diikuti oleh Polda dan Polres di seluruh Indonesia termasuk di Polres Langkat secara virtual.

Kegiatan di Polres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS S.I.K., S.H., M.H di wakili oleh Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K.,

"Hari ini kita akan membagikan sembako kepada masyarakat di Kabupaten Langkat yang membutuhkan dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia," kata Kompol Henman Limbong.

Sebelumnya di jajaran Polres Langkat juga telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT  ke-78 Bhayangkara. Antara lain kegiatan baksos di bersih-bersih tempat ibadah, donor darah dan lainnya.(Humas Polres Langkat)

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78 Wakapolres Langkat Pimpin Upacara Ziarah Makam Pahlawan


LANGKAT,- Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Kepolisian Resor Langkat beserta Jajaran melaksanakan upacara Ziarah di Makam Pahlawan Pangkalan Brandan,Senin(24/6/2024).

Bertindak sebagai Inspektur upacara Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K., dalam kesempatan tersebut mengatakan upacara Ziarah Makam Pahlawan ini merupakan rangkaian kegiatan menjelang Hari Bhayangkara ke-78 sebagai wujud penghargaan kepada para Pahlawan.

“Jasa- jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului tidak boleh dilupakan. Karena itu, kita harus terus melanjutkan perjuangannya dengan melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara Pengayom, Pelindung dan Pelayan masyarakat,” jelasnya.

Wakapolres juga menambahkan kita menghormati jasa – jasa para Pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, jadi dilaksanakan upacara Ziarah di Makam Pahlawan. 

“Hal ini tentunya menjadi semangat kami untuk terus melanjutkan apa yang sudah diukir dan dicita-citakan oleh para pendahulu kita kepada bangsa dan negara. Sejalan dengan tema Hari Bhayangkara ke 78 yaitu Polri Presisi Mendukung Percepatan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas,”tutup Wakapolres.

Pada kesempatan itu Wakapolres Langkat meletakan karangan bunga tepat di bawah tugu monumen Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada arwah Pahlawan yang telah gugur dan dilanjutkan dengan tabur bunga pada Makam Pahlawan.*(Humas Polres Langkat)





Minggu, 23 Juni 2024

Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Korban Warga Simangambat Melaporkan ke Kantor Polres Tapanuli Selatan


 

PADANG LAWAS UTARA,- Bahudlan Tanjung Selaku Pendiri Organisasi Gerakan Mahasiswa Pemuda Kecamatan Simangambat dan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Simangambat Menghubungi Awak Media pada hari minggu 23/06/2024 pukul 15.00 WIB Bahudlan Tanjung menyampaikan bahwa ada oknum Kepolisian yang berdinas Di wilayah Polres Tapsel diduga telah melakukan Penganiayaan salah satu warga desa simangambat julu di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dilanjutkan Bahudlan Tanjung Oknum APH Tersebut sudah melanggar kode etik profesi Polri, Tentunya harapan saya kasus ini akan dibuka selebar-lebarnya hingga ke tahap penyidikan serta dapat memproses kasus persoalan tersebut, sehingga kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali,disini saya meminta kepada bapak Kapolres Tapanuli Selatan AKBP.Yasir Ahmadi S.IK dan Propam Polres Tapsel,Divpropam Polda Sumut serta Kapolda SUMUT agar dapat menindaklanjuti laporan penganiayaan terhadap korban, diketahui laporan penganiayaan oleh oknum polisi belum tahu tindak lanjut laporan tersebut sehingga kasus ini sudah mandek dalam waktu Sebulan lebih, kami merasa ada kejanggalan penanganan proses laporan korban sebab lambatnya penanganan atau kinerja APH tersebut dan tidak mewujudkan POLRI yang PRESISI sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Kapolri Jenderal. Listyo Sigit Prabowo, Disini kami menekankan apabila kasus ini tidak diproses dalam waktu secepatnya,kami akan tempuh melaporkan oknum APH tersebut ke Divpropam Mabes Polri.


Kronologis kejadian penganiayaan

Seperti diketahui pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB oknum salah satu polisi tersebut menghampiri si korban dan menanyakan uang sebesar Rp. 50 juta milik oknum polisi tersebut yang dipakai oleh si korban, pada saat itu uang oknum polisi tersebut yang dimaksud belum ada sebut si korban, oknum polisi tersebut diduga langsung menganiaya korban berkali-kali hingga membuat dada sebelah kiri menjadi sakit.

Lanjutnya Bahudlan Tanjung, tentu melihat persoalan ini dan kejadian tersebut kami tidak melihat keadilan dalam proses hukum kepada si korban, korban telah melaporkan penganiayaannya ke SPKT Polres Tapsel oleh oknum polisi pada tanggal 16 Mei 2024 hingga saat ini proses hukumnya tidak berjalan seperti yang diharapkan, hingga membuat korban merasa trauma ketakutan secara psikologis akibat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum APH tersebut, dalam mencari nafkah pun beliau merasa dibayang-bayangi oleh kecemasan,ketakutan yang begitu mendalam.*(tim)

Ketua Forum RI Bersatu Sumut Syarif Kumala Siregar Minta Kadis Pendidikan Prov. Sumut Mengevaluasi Kepsek SMAN/SMKN Wilayah XII Palas Paluta


MEDAN,- Dilansir dari media, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mewajibkan kepala sekolah memajang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar bisa dilihat orang tua dan masyarakat.

Langkah ini ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah usai ia memberi lebih banyak keleluasaan dalam, belanja anggaran BOS. “Bukan hanya kementerian saja yang bisa melihat tapi orang di sekitar sekolah juga bisa, Untuk transparansi,” ucap Nadiem dalam konferensi persnya bulan lalu di Kemenkeu.

Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan terkait potensi korupsi anggaran di sekolah. KPK menemukan sebanyak 33% sekolah yang berpotensi melakukannya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,39% sekolah menyatakan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan peruntukannya, demikian dilansir dari Instagram resmi KPK @official.kpk. Adapun sekolah yang paling rawan melakukan tindakan ini berada di wilayah Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kurangnya transparansi anggaran dana BOS  di lingkungan wilayah tersebut, potensi melakukan tindak pidana korupsi itu cukup tinggi sekali., 

Bentuk penyalahgunaan dana BOS yang tertangkap KPK contohnya pemerasan/potongan/pungutan sebanyak 8,74%, nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa (20,52%), penggelembungan biaya penggunaan dana (30,83%), dan lainnya (39,91%).

Syarif Kumala Siregar Selaku Ketua FORUM RI BERSATU SUMATERA UTARA menyebutkan di depan awak media agar meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara segera mengevaluasi kinerja kepala sekolah SMAN/SMKN  di Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah XII yang meliputi Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Beberapa kali hasil konfirmasi & Klarifikasi oleh Bung Syarif kepada beberapa kepala SMAN/SMKN  wilayah XII,bahwasanya kepala sekolah tersebut tidak terbuka terkait anggaran DANA BOS TAHUN 2023, ia juga menyebutkan Kepsek tidak siap di konfirmasi, bung Syarif menduga bahwa ada potensi akan melakukan tindak pidana korupsi atau syarat melakukan tindak KKN, Syarif juga menduga kuat ada poin poin di anggaran dana bos tersebut yang tidak terealisasi oleh oknum kepala sekolah.

7X24 jam apabila pemerintah dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan tindakan tegas, maka kami akan melaksanakan UNRAS (unjuk rasa) didepan kantor Kejatisu, kantor Kapolda sumut dan juga di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara dengan massa 150 orang, usut tuntas anggaran dana BOS sekolah wilayah XII tersebut.*(tim)

Wakili Pj.Bupati Langkat Sekda Amril Buka Rakor Implementasi Integrasi Layanan Primer Kabupaten Langkat


LANGKAT,- Dalam rangka penerapan integrasi layanan primer, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) Kabupaten Langkat bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (20/6/24). Pj Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy, AP., M.AP diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, S.SOS., M.AP sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Langkat siap mendukung agenda transformasi sistem kesehatan tersebut.

“Dimana transformasi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat” ucapnya.

Kegiatan ini dihadiri 5 lokus Kecamatan yang menjadi titik awal yaitu Salapian, Stabat, Hinai, Besitang, Selesai, dan Pangkalan Susu dengan menghadirkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Puskesmas dengan menghadirkan pemateri Usaid Momentum Sumut Syafrimed Aziz.

Sambutan Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, S.SOS., M.AP sampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer.

“Dimana integrasi tersebut akan melihat mulai dari pelayanan puskesmas hingga ke tingkat desa” katanya.

Hal tersebut bertujuan menyamakan kebijakan integrasi pelayanan primer yang berfokus pada pemenuhan layanan kesehatan sesuai siklus hidup dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan.

Sekda Langkat Amril menambahkan bahwa Pemkab Langkat telah mengikuti rakor terkait implementasi integrasi layanan primer untuk seluruh republik Indonesia di Jakarta.

“Pemda diminta menyampaikan agar hal yang dibutuhkan daerah terkait pelayanan kesehatan bisa segera terpenuhi” ucap Amril.

Di kesempatan tersebut, Sekda Langkat tersebut menyampaikan update perkembangan penimbangan dan pengukuran stunting di Kabupaten Langkat.

“Sampai hari ini data yang sudah masuk sekitar 98,46%, dimana 88.000 lebih balita yang sudah melakukan penimbangan dan pengukuran. Dari hasil tersebut ada 334 balita yang terindikasi stunting” ucapnya.

“Ada kesenjangan yang cukup tinggi antara SKI yang dirilis 2023 angka stunting Kabupaten Langkat sekitar 16%, namun setelah melakukan penimbangan yang terindikasi hanya 0,39%. 

Sekda Langkat mengajak untuk harus pertahankan persentase ini, karena hasil ini real menggunakan alat standar yang diinstruksikan oleh pusat.

“Kita akan segera membuat pertemuan menyeluruh untuk tindak lanjut terkait anak anak yang terindikasi stunting di Kabupaten Langkat tersebut” ucapnya.(ikp/kominfolangkat)


Sekda Amril wakili Pj.Bupati Langkat dalam Rakor dan Fasilitasi Dukungan Pilkada Serentak


LANGKAT,- Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP yang diwakili oleh Sekda Kab. Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP mengikuti kegiatan Rakor dan Fasilitasi dukungan Pilkada Serentak melalui daring/zoom meeting di Ruang Langkat Command Center, Kamis (20/06/2024) pagi.

Pada kegiatan kali ini dibuka langsung melalui daring/zoom meeting oleh Menteri Dalam Negeri Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D di Kantor Kemendagri Jakarta.

Pada Rakor kali ini Tito memaparkan sejumlah poin-poin untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 dan didengarkan dan diperhatikan oleh para Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj Walikota se-Indonesia.

Kegiatan kali ini dihadiri oleh Pj Bupati Langkat yang diwakili oleh Sekdakab Langkat, Kepala BPKAD Kab. Langkat, Kaban Kesbangpol Kab. Langkat.(ikp/kominfolangkat).



Pj.Bupati Langkat diwakili Asisten III, Lepas 130 Mahasiswa KKN Tematik USU di Langkat


LANGKAT,- Pj Bupati Kabupaten Langkat H.M.Faisal Hasrimy AP,M.AP yang di wakilkan oleh Asisten Adm Umum Musti SE,M.Si melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2024 bertempat di Halaman Kantor Bupati Langkat,Kamis (20/6/2024).

Sebanyak 130 mahasiswa yang dibagi dalam 10 kelompok yang akan ditempatkan pada 10  desa di lima kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Sei Bingai, Kutambaru, Bahorok, Salapian, dan Batang Sarangan.

Sambutan tertulis Pj Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy AP,M.AP yang di bacakan oleh Asisten Adm Umum Musti SE,M.Si. Tentunya Saya mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Langkat sebagai lokasi kegiatan KKN tematik Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2024.

"Saya berharap adik-adik mahasiswa dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik di tengah-tengah masyarakat membaur dengan seluruh lapisan masyarakat di lokasi masing-masing, untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan bagi kemajuan masyarakat di desa yang menjadi lokasi KKN tematik," ucapnya.

Faisal Hasrimy berpesan menjaga perilaku dan moral disaat berada di wilayah KKN, menghormati adat istiadat di Langkat masih cukup kuat, guna mendukung tercapainya program KKN tersebut. 

"Jadilah contoh untuk masyarakat, serta timbalah ilmu yang ada sehingga dapat diterapkan secara teoritis maupun dalam praktiknya nanti, setelah selesai melaksanakan pengabdian," pesannya. 

"Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pelaksanaan KKN tematik Universitas Sumatera Utara tahun 2024 di desa-desa Kabupaten Langkat secara resmi saya lepas". Ucapnya.

Turut hadir Ketua KKN USU DR.Rusdi Noor Rosa,M.HUM di dampingi Koordinator KKNT Reguler USU Junedi Ginting S.Si,M.Si, Camat Kutambaru Rahmat Sembiring,S.Pd,M.Pd, Camat Bahorok Robby Deritawan Sitepu SE,M.SP, Camat Salapian M.Saleh,S.Sos. (ikp/kominfolangkat).


Sabtu, 22 Juni 2024

Polres Langkat Gelar Bakti Religi dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-78


LANGKAT,- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, personil Polres Langkat melaksanakan kegiatan bakti religi dengan membersihkan rumah ibadah. Kegiatan ini diadakan di tiga tempat ibadah di Stabat, yaitu Mesjid Amaliyah di Jl. Proklamasi, Gereja GKI di Jl. Kartini, dan Vihara Avalokitesvara di Jl. Kartini. Selain membersihkan rumah ibadah, Polres Langkat juga menyumbangkan berbagai alat kebersihan seperti sapu lidi, sapu ijuk, dan alat pengepel lantai.Jum’at  21 Juni 2024.

Kasi Humas Polres Langkat, AKP Rajendra Kusuma, menyatakan bahwa melalui kegiatan religi ini, Polres Langkat berharap dapat meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan, dan saling mendukung dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat. "Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat," ungkap AKP Rajendra Kusuma.

Kegiatan bakti religi ini tidak hanya dilakukan di Stabat, tetapi juga secara serentak oleh polsek jajaran Polres Langkat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Langkat.

Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat HS., S.I.K., S.H., M.H., menambahkan bahwa bakti religi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polres Langkat untuk selalu hadir dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial masyarakat. "Kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Kapolres.

Masyarakat yang menyaksikan dan turut serta dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya kepada Polres Langkat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah, sekaligus mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan warga.

Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-78, Polres Langkat terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif, serta mendukung tercapainya Indonesia Emas melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.*(Humas Polres Langkat).

 
Copyright © 2023 INILAH NUSANTARA. Designed by OddThemes