MEDAN,- Satuan aksi Mahasiswa Bersatu Sumatera Utara (AMBS) menghubungi awak media dan menjelaskan, AMBS melakukan konsolidasi dan akan menggelar aksi unjuk rasa (unras) pada hari Rabu 27/12/2023, terkait Dugaan Korupsi dan Nepotisme di beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Asahan,Tahun anggaran 2022-2023, Selasa 25/12/2023.

R.Hasibuan atau Selaku Ketum  DPM-SU, menyampaikan dalam rapat konsolidasi, adanya beberapa proyek yang diduga terindikasi adanya kekurangan Volume pada beberapa pengerjaan diantara lain ;

Bulan Agustus Tahun 2022,

- Peningkatan ruas jalan dengan Hotmix di Dusun 2(dua) pulau maria teluk Kec.Teluk Dalam.Kab.Asahan dengan anggaran senilai Rp.1.396.000.000.00, Oleh Pemenang CV.Berkat Bina Karya.

Bulan Mei Tahun 2022,

- Pembangunan Kantor Camat Tanjung Balai anggaran senilai Rp.2.077.000.000.00, oleh Pemenang CV.Naga Star

Bulan Mei Tahun 2022.

- Pembangunan Kantor Camat Pulau Rakyat dengan anggaran senilai 

Rp. 1.980.000.000.00, Oleh Pemenang CV.Persona Jaya.

Bulan Mei Tahun 2022,

-Peningkatan Ruas Jalan Rawang Pasat IV-Panca Arga dengan anggaran senilai Rp.10.800.000.000.00, oleh Pemenang CV.Stell Pipe Cemerlang.

Bulan Mei Tahun 2022,

- Peningkatan Ruas jalan meranti-Rene Mas (No ruas 156 ) dengan anggaran senilai Rp.3.973.000.000.00, Oleh Pemenang Bangkit Citra Abadi.

Bulan Mei Tahun 2022,

- Peningkatan Ruas Jalan Simp-MAK Inang-Poncol, dengan anggaran senilai Rp. 7.257.000.000.00, Oleh pemenang CV.Zafira Karya Cemerlang.

Bulan Mei Tahun 2022,

- Peningkatan Ruas Jln Pulau Rakyat(Simp-4) –Simpang empat (Persaoran) Kec Pulau Rakyat dengan anggaran senilai Rp.5.952.000.000.00, oleh CV.Fayosi Indah Perkasa.

Bulan Mei Tahun 2022, 

- Pemeliharaan Ruas Jalan Latsitarda nusantara nomor ruas 357, dengan anggaran senilai Rp.3.270.000.000.00, oleh CV.Udrata Karya.

Bulan Maret Tahun 2022, 

- Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga dengan anggaran senilai Rp.4.980.000.000.00, oleh Cv.Bertuah.

Bulan Januari Tahun 2022,

- Belanja Jasa Tenaga Administrasi, dengan anggaran senilai Rp.1.679.000.000.00, oleh PT.Khairidho Rezeki Jaya.

Bahwa Beberapa pekerjaan di atas kami menduga kuat adanya tindak pidana korupsi yang sistemik dan terencana, nilai anggaran yang sudah selesai dikerjakan mengalami penurunan nilai, sehingga kuat dugaan kami ada permainan sekelompok orang dalam mencari keuntungan,

Adapun dugaan kami adalah ;

- Realisasi Fisik Paket Pekerjaan yang dikhawatirkan tidak akan dapat melayani dan atau tidak mencapai waktu yang panjang, bahkan sudah ada Retak pada beberapa  pekerjaan tersebut,

-Diduga Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis/RAB.

Hal Lain Dugaan Korupsi dan Nepotisme pada APBD T.A.2023 yaitu

Di bulan Maret, 

- Peningkatan Ruas Jalan Simpang Bulu Cina-Pisang Binaya Nomor ruas 125 Kec.Teluk Dalam dengan anggaran Senilai Rp.7.141.000.000.00,.Oleh Pemenang CV.Zahfa Karya Perkasa.

Di bulan Maret, 

- Peningkatan Ruas Jalan Simp Pasar II.(serdang)-Pasar I Rawang (no ruas 031) dengan anggaran Senilai Rp.8.718.000.000.00, oleh Pemenang CV.Karya Bakti Perkasa. 

Bulan Maret, 

- Peningkatan ruas jalan Simpang Desa persatuan-Kp.Manurung nomor ruas 103.Kec.Pulau Rakyat dengan anggaran senilai Rp.7.000.000.000.00, oleh Bangkit Citra Abadi.

Bulan Maret,

- Peningkatan ruas jalan Simpang terminal medya jlnb.A.Yani –Kantor CPM No Ruas 001.Kec Kisaran Barat dengan anggaran senilai Rp.9.000.000.000.00, oleh PT.Merhaba Alam Semesta.

Bulan Maret,

-Peningkatan Ruas Jalan Ledong Barat-Aek Bange dengan anggaran senilai Rp.1.428.0090.000.00, oleh Cv.Parultop Lehu.

Bulan Maret 2023, 

- Pemeliharaan Rutin Jln di Kab.Asahan dengan anggaran senilai Rp.3.000.000.000.00, oleh Cv Putra Cendana.

Satuan aksi Mahasiswa Bersatu Sumatera Utara (AMBS) melakukan investigasi dan mendapatkan informasi dari lapangan dari pihak narasumber adanya dugaan besarnya anggaran tersebut ketidaksesuaian pada beberapa proyek  yang mengarah pada dugaan penggelembungan Harga, nilai pembiayaan tidak berbanding lurus dengan volume satuan pekerjaan yang dihasilkan.

Mereka melanjutkan, dugaan kami ini merupakan permainan sekelompok orang yang saling menguntungkan satu sama yang lain, dan Asumsi kami dalam proses pengumuman panitia penyedia barang dan jasa tidak dilakukan sebagai mestinya alias memenangkan perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya, larangan ini bahkan sudah diatur dalam Undang undang No.5 Tahun 1999,tentang larangan praktek monopoli, jelas mereka. 

Hal ini dibuktikan adanya dugaan kejanggalan pada proses pemenang tender yakni oleh Cv.Zafira Karya Cemerlang, perusahaan tersebut memenangkan pada pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab.Asahan senilai Rp.7.5 M, pada bulan Maret tahun 2022, lelang waktu kurang lebih satu bulan  Cv.Zafira Karya Cemerlang memenangkan kembali pada proyek peningkatan ruas jalan Simp-Mak inang-Pancol senilai Rp.7.3 M pada bulan Mei tahun 2022.

Seperti yang sudah kita ketahui Dalam temuan BPK RI, terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis atas 16 paket pekerjaan, seharusnya temuan tersebut harus diproses secara Hukum. Ungkapnya. 

Kami juga  menduga adanya mengkambing hitamkan perusahaan demi keamanan, dugaan kami ini merupakan permainan sekelompok orang, ucapnya mereka. 

Mereka juga mengungkapkan bahwa, kami merasa heran, ketika adanya Temuan lalu perusahaan dituntut mengembalikan, ini sama saja kalau dianalogikan, ada maling ketangkap lalu diminta agar dikembalikan hasil rampasannya, tanpa ada proses peradilan hukum untuk mengetahui motif dan juga aktor utamanya, Tegas R.Hasibuan.

Oleh karena itu, kami Mahasiswa yang akan peduli, dan akan memperjuangkan keadilan, memohon dan meminta kepada Kapolda Sumut dan juga Kajati Sumut agar meninjau ulang dan juga melakukan audit di beberapa Proyek di PUPR Kab.Asahan T.a 2022-2023, Tandasnya. 

Kami juga mendesak Kapolda Sumut dan juga Kajati Sumut agar melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Asahan dan melakukan audit, terkait apa yang menjadi Dugaan korupsi yang kami sampaikan di beberapa proyek.*(AIS)

LANGKAT,- Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS, SIK. SH. MH Cek dan Pantau Kesiapan Pos Pelayanan dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2023 di Jajaran Wilkum Polres Langkat pada hari Senin  (25/12/2023) pukul 10.30 wib.

Turut serta dalam Pengecekan dan Pemantauan POS Pelayanan :

- Waka Polres Langkat Kompol Hendri. ND Barus, SH. SIK. MM.

- Kabag Ops AKP Sahrial Sirait, SH. MH.

- Kasat Samapta AKP BP. Aritonang, S. Sos.

- Kasat Intel AKP Syarif Ginting, SH.

- Kasat Lantas AKP Marulitua Simanjorang, SH.

- Kasat Reskrim AKP Dedi Mirza, SIK. MM.

- Kasi Humas Iptu Rajendra Kusuma.

Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS, SIK. SH. MH menjelaskan : Untuk Keamanan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas Jajaran Polres Langkat membuat 2 (dua) POS Pengamanan dilokasi tempat Wisata dan 6 (enam) Pos Pelayanan dengan melibatkan 128 orang personil.

- Kepada petugas yang melaksanakan tugas di POS PAM dan POS YAN agar melaksanakan tugas dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan berikan pelayanan kepada warga yang merayakan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan perasaan Nyaman dan merayakan dengan riang gembira, Ujarnya.

- Lanjut himbauan Kapolres Langkat kepada warga yang mudik merayakan Natal dan Tahun Baru agar jaga keselamatan dan kesehatan, patuhi perundang-undangan Lalu Lintas serta menginformasikan jalan Tol dari Kota Tanjung Pura ke Stabat saat ini sudah dibuka prabayar sampai waktu yang ditentukan sambungnya.

Pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2023 berlangsung selama 12 hari dimulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan Tgl. 02 Januari 2024, untuk wilkum Polres Langkat hingga hari ini Senin Tgl. 25 Desember 2023 masuk hari ke 5 (lima) situasi Kamtibmas dalam keadaan Aman Kondusif dan Arus Lalu Lintas Lancar.*(ridwan)

LANGKAT,- Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat. HS, SIK. SH. MH dalam rangka Operasi Kepolisian Terpadu Operasi Lilin 2023 mengecek Pengaman tempat Ibadah Natal tahun 2023 di gereja kota Stabat Kabupaten Langkat, pada hari Senin (25/12/2023) pukul 09.30 wib.

Turut serta dalam giat pengecekan Pengamanan Ibadah Natal tahun 2023 :

- Waka Polres Langkat : Kompol Hendri ND. Barus, SIK. SH. MM.

- Kabag Ops AKP Sahrial Sirait, SH. MH.

- Kasat Samapta AKP BP Aritonang, S. Sos.

- Kasat Intel AKP Syarif Ginting, SH.

- Kasat Reskrim AKP Dedi Mirza, SIK. MM.

- Kasat Lantas AKP Maruli Tua Simanjorang, SH.

- Kasi Humas Iptu Rajendra Kusuma.

Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS, SIK. SH. MH menjelaskan Untuk Pengamanan tempat Ibadah Natal Tahun 2023 jajaran Polres Langkat melibatkan personil sebanyak 140 personil dan tempat ibadah gereja prioritas yang dilakukan Pengamanan sebanyak 71 gereja di jajaran wilkum Polres Langkat, ujarnya.

- Kepada personil yang terlibat pengamanan tempat ibadah agar melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, lakukan koordinasi dengan pihak pengurus gereja untuk menjamin keamanan tempat dan pelaksanaan ibadah di gereja berjalan aman dan kondusif, bila ada kemacetan Arus Lalu Lintas lakukan pengaturan Arus Lalu Lintas, tambahnya.

Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS, SIK. SH. MH bersama rombongan mengecek Pengamanan Tempat Ibadah Natal tahun 2023 di gereja Khatolik Santa Elisabet dan Gereja HKBP Resort Stabat Jln. Sempurna Titi Putih Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan Pengamanan ibadah Natal tahun 2023 dilaksanakan juga pada pelaksanaan Ibadah Malam Natal tahun 2023, hingga saat ini pelaksanaan Ibadah Natal selama Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2023 dijajaran Wilkum Polres Langkat berjalan dalam keadaan Aman dan Kondusif.*(ridwan)

LANGKAT,- Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri MTQ Desa Ara Condong ke 7 dan Launching Aplikasi Simendai (Sistem Informasi Media Edukasi dan Digital Administrasi), bertempat di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat, Minggu (24/12/2023). 

Aplikasi Simendai merupakan Aplikasi berbasis website administrasi dan digital. Fitur yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu berita dan artikel, hasil pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, Fitur belanja yang dihasilkan oleh desa, Profil pemerintah desa dan laporan penggunaan APBD sebagai perwujudan transparansi. 

Untuk dapat mengakses aplikasi tersebut dapat di download dari website Desa Ara Condong yaitu Aracondong.id.

Kepala Desa Ara Condong Hasan Basri, S.Ag, M.H menjelaskan aplikasi ini untuk membantu mempermudah administrasi masyarakat desa Ara Condong.

Administrasi yang dapat dibuat dalam secara online yaitu  surat nikah, surat domisili, surat perjalanan dan beberapa surat lainnya. 

"Dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat dipermudah dalam administrasi tanpa harus antri di kantor desa," harapnya. 

Simendai dibuat untuk mendukung program pemerintah dalam menerapkan digitalisasi. "Aplikasi ini akan terus kami kembangkan agar nantinya masyarakat bisa merasakan manfaatnya untuk kedepan," ucapnya. 

Selanjutnya penyerahan bantuan oleh Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH kepada BUMDES sebesar 50 Jt, Guru Ngaji TPQ sebesar 10 Jt, Posyandu sebesar 10 JT, PKK 7 Jt, Dan Grup Marhaban sebesar 6 juta rupiah.

Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan dalam sambutannya, bahwa Simendai merupakan aplikasi digital desa pertama di Kabupaten Langkat. 

Dimana disini nantinya akan mempermudah akses administrasi desa. Lewat aplikasi ini nanti masyarakat desa Ara Condong dapat juga mengakses informasi informasi terupdate baik informasi pembangunan, informasi APBD, sehingga transparansi di desa ini sudah dilaksanakan.

"Ini merupakan suatu prestasi membuat suatu aplikasi yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat desa Ara Condong," ucapnya. 

"Saya berharap nantinya dapat mengajak kepala desa yang lain untuk bisa mengikuti langkah ini sehingga masyarakat bisa dipermudah di seluruh kabupaten Langkat," harapnya. 

Aplikasi ini juga bisa belanja online yaitu isinya produk produk hasil desa Ara Condong. Sehingga aplikasi ini juga membantu perekonomian masyarakat desa. 

"Saya sangat bangga, saya berharap nantinya saling mendukung untuk produk yang dijual di Simendai sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Ara Condong," sebutnya. 

Selanjutnya Plt Bupati Langkat melaunching aplikasi Simendai dan MTQ Ke 7 Desa Ara Condong, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim aplikasi Simendai dan MTQ ke 7 Desa Ara Condong dengan resmi saya nyatakan dibuka," ucapnya. 

Turut Hadir Kadis Kominfo H. Syahmadi, S.Sos, M.SP, Kadis PMD Nuryansyah Putra, M.Si, Kasat Pol PP Dameka Putra Singarimbun S.STP, Kabag Tapem Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Camat Stabat Bambang, S.STP, Kepala Desa Ara Condong Hasan Basri, S.Ag, M.H, dan Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Langkat. (ridwan)

JAKARTA,- Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi Mahasiswa Hukum Sumatera Utara ( LKMH SUMUT ) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI ) Jakarta, Jumat (22/12/2023)

Mereka kali ini mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk menyatakan sikap atas kinerja KPK RI yang sudah membuat Mahasiswa merasa kecewa, Karena dinilai KPK seakan – seakan tidak serius untuk memberantas Kejahatan Korupsi. Pasalnya, mahasiswa sudah melakukan aksi unjuk rasa terkait Dugaan Korupsi yang dilakukan terduga Kepala Desa Sei Baru Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang mencapai Ratusan Juta.

Ada 6 tuntutan yang disampaikan massa aksi untuk mendesak pihak KPK RI agar segera turun ke Kabupaten Labuhanbatu untuk mengusut kasus Dugaan Korupsi yang ada di Pemerintahan Desa Sei Baru, massa aksi juga meminta KPK RI agar Melakukan  pemeriksaan terhadap Inspektorat Labuhanbatu  yang diduga melakukan Pengutipan Uang sebesar Rp. 8 JT – Rp 15 JT / Kepala Desa di Akhir Tahun Anggaran.

Dari beberapa Sumber banyak diberitakan media bahwa kuat diduga terjadinya Kejahatan Korupsi di tubuh pemerintahan Desa Sei Baru. Tidak hanya satu elemen mahasiswa yang menyikapi persoalan Dugaan korupsi Kepala Desa Sei Baru, ada banyak elemen mahasiswa yang mendesak Institusi yang memiliki kapasitas untuk melakukan Pemeriksaan dan penahan, namun sangat disayangkan sampai sejauh ini diduga tidak adanya upaya hukum yang dilakukan terhadap Kades Sei Baru.

Selain itu, Azaruddin Panjaitan selaku Ketua umum LKMH SUMUT menerangkan, informasi Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Desa Sei Baru TA 2022 dan Pengajuan/pengesahan APBDes TA 2023 yang diduga dimanipulasi. Dalam hal ini massa menyampaikan lewat orasinya agar KPK RI juga memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan.

“ Terkait Laporan Pertanggungjawaban Desa Sei Baru TA 2022 diduga tidak ada, tetapi kenapa bisa APBDes TA 2023 disahkan yang juga diduga tidak melibatkan Ketua BPD Desa Sei Baru, sehingga diduga adanya Oknum yang berani memalsukan tanda tangan Ketua BPD. Maka itu kita meminta KPK RI memeriksa terhadap Kades Desa SEI Baru dan Kadis PMD Labuhanbatu” Tegas Azaruddin Panjaitan

“Berdasarkan laporan serta beberapa dasar bukti yang kami punya, kiranya KPK RI dapat  memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Kades Desa Sei Baru, Kadis PMD Labuhanbatu dan Inspektorat Labuhanbatu.

Terpisah, beredar dan bocornya sebuah pernyataan Oknum Pemerintahan Desa atas Dugaan adanya Pengutipan Uang oleh oknum Inspektorat disaat melakukan Pemeriksaan Ke Setiap Desa di Akhir Tahun. Dalam melakukan pengkondisian dugaan uang setoran ke Oknum Inspektorat tersebut diduga agar Kades tidak di permasalahkan. Selain itu, Pemerintahan Desa juga diduga sering mendapatkan Intervensi oleh Dinas PMD Labuhanbatu.*(AIS)

LANGKAT,- Gelar Apel Pengamanan Ibadah Malam Natal 2023 Polres Langkat dilaksanakan di Lapangan Aula Bharadaksa Polres Langkat pada hari Minggu (24/12/2023).

Kegiatan apel Pengamanan Ibadah Malam Natal Tahun 2023 dipimpin oleh Kabag Ops AKP Sahrial Sirait, SH. MH diikuti oleh Perwira Pengendali dalam Pengamanan di gereja sekitaran Kota Stabat Kabupaten Langkat.

Dalam amanat Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS, SIK. SH. MH melalui Kabag Ops ; "Laksanakan tugas Pengaman Ibadah Malam Natal 2023 dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab.

- Berikan rasa nyaman dan aman kepada jamaah gereja yang beribadah Malam Natal 2023, lakukan koordinasi dengan pihak pengurus gereja sebelum pelaksanaan Ibadah dengan mensterilkan dalam gereja dalam kondisi aman.

-Petugas Pengamanan Jangan meninggalkan tempat Ibadah Malam Natal Tahun 2023 sebelum kegiatan Ibadah selesai, ujar  nya.

Jajaran Polres Langkat melibatkan jumlah personil sebanyak 140 orang personil dilibatkan dalam Pengamanan Ibadah Malam Natal Tahun 2023 di sekitaran Kota Stabat Kabupaten Langkat.*(ridwan)

LANGKAT,- Kabag SDM Polres Langkat, KOMPOL WASKITA SHEENA SARI, SE, SIK, MH., laksanakan pengecekan Pos Pelayanan II Simpang Gohor Kecamatan Wampu Kab. Langkat dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Toba-2023 pada hari Sabtu (23/12/2023).

 Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dalam memberikan pelayanan dan pengamanan serta pengaturan Arus Lalu Lintas selama Ops Lilin- 2023 dalam perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kabag SDM Polres Langkat, KOMPOL WASKITA SHEENA SARI, SE, SIK, MH. mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil yang bertugas di Pos Pelayanan Ops Lilin- 2023 demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kelancaran Arus Lalu Lintas selama Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Toba-2023.

Dalam arahan Kabag SDM  menekankan kepada  personil yang bertugas si Pos Pelayanan Ops Lilin - 2023 agar selalu bersikap humanis, sopan dan ramah dalam melayani masyarakat.

Tugas kita adalah memastikan masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru dapat merayakan dengan aman, nyaman dan riang gembira."

Selanjutnya mengucapkan selamat bertugas kepada  personil yang bertugas di Pos Yan Ops Lilin - 2023, dan berpesan agar selalu menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bertugas di Pos Pelayanan Ops Lilin - 2023.

Situasi Kamtibmas dan Arus Lalu Lintas  selama Operasi Kepolisian Terpusat Lilin - 2023 di jajaran Polres Langkat masih aman dan kondusif serta Arus Lalu Lintas Lancar.*(ridwan)

TAPANULI SELATAN,- Masyarakat  yang tergabung 15 desa dan juga kelurahan lingkar tambang  bersama koperasi batang toru raya (kobara), melakukan unjuk rasa damai didepan gerbang PT.AR martabe tambang emas  batang toru Kab.Tapsel pada tanggal 20/12/2023.

Menurut masyarakat tersebut mereka tidak pernah mendapatkan dana deviden (bagi hasil) dari perusahaan PT AR, sebagaimana penerima dampak langsung aktivitas tambang yang terhitung dari sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Setelah  unjuk rasa terlaksana dengan massa ratusan  orang, Pihak perusahaan, pemda, TNI, polri memanggil perwakilan 6(enam) orang antara lain;

1.Agussalim martua SH.

2.Porkas pulungan.

3.Ali marhot siregar.

4.Sopian manurung.

5.Jonny siregar, dan 

6.Musrali nasution. 

Ke-enam perwakilan tersebut sebagai perwakilan yang di utus melakukan mediasi atau diskusi kepada perusahaan, atas tuntutan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung 15 desa dan juga kelurahan lingkar tambang  bersama koperasi batang toru raya (kobara). 

Agusslim martua SH  sebagai koordinator aksi dan ketua koperasi batang toru raya menyatakan tuntutannya yaitu 

-dividen tidak pernah diterima masyarakat 15 desa,

-TSF diduga over kapasitas,

-TMF diduga tidak memiliki amdal yang sudah dikerjakan,

tuntutan masyarakat berharap agar jawaban kami ini dijawab secara tertulis.

Peserta diskusi sepakat 2 jam kemudian hasil jawabannya secara tertulis, Agussalim martua SH  mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi yang sebesar besarnya kepada  bapak wakapolres tapsel kompol Rahman takdir harahap dan passi intel bapak Budi dari danrem kawal samudra yg telah menjadi mediator dalam unras tersebut . 

Ternyata lebih dari waktu yang dijanjikan maju 2 jam lebih ditunggu oleh masyarakat unjuk rasa, baru ada respon, Itupun  jawaban tertulis tidak dibubuhi dengan tanda tangan, dan perwakilan masyarakat membeberkan dan mengumumkan hasil dari tuntutan secara tertulis yang tidak memiliki tanda tangan di depan masyarakat 15 desa dan juga didengar oleh aparat. 

Berselang waktu setelah diumumkan di depan masyarakat Baru 1 jam  kemudian  tiba-tiba ada mengantar surat tertulis yang sudah ada tanda tangannya kepada koordinator aksi.*(AIS)

LANGKAT,- Kapolres Langkat Polda Sumut AKBP Faisal Rahmat HS S.I.K.,S.H.,M.H didampingi Wakapolres Langkat Kompol Hendri N. D Barus SH.,S.I.K., M.M beserta sejumlah pejabat utama menerima beragam keluhan masyarakat dalam program Jumat Curhat di Kecamatan Sawit Seberang.

Tindak hanya mendengar keluhan dan aduan dari masyarakat saja Kapolres Langkat juga serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait harkamtibmas Cooling System Menjelang Pemilu 2024.

“Kami (Polres Langkat) mengajak seluruh masyarakat agar tetap bersatu, tidak terpecah belah, apalagi bermusuhan. Mari bersama menjaga suasana aman, damai dan tentram dalam setiap tahapan Pemilu 2024 serta jangan mudah terprovokasi tentang berita bohong yang belum tentu akan kebenarannya,” Pesan Kapolres Langkat

Program Jumat curhat tersebut dilaksanakan setelah ibadat Shalat Jumat di Masjid Subulussalam Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Jumat (22/12/23).

Kegiatan Jumat Curhat adalah merupakan program dari Kepolisian yaitu membangun kedekatan antara masyarakat dengan Kepolisian.

Kapolres Langkat juga mengatakan berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat di antaranya persoalan isu begal, balap liar, maupun persoalan geng motor dari  daerah Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang.

"Ada beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan, Keluhan ini akan kami tindak lanjuti agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga," kata AKBP Faisal Rahmat HS, SIK. SH. MH.

“Upaya Kepolisian pada saat ini sudah melaksanakan patroli gabungan dengan instansi-instansi pemerintahan terkait. sebagai bentuk pencegahan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang setiap hari sabtu malam minggu dan melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh personil Polsek Padang Tualang,” ungkap Kapolres Langkat.*(ridwan)

JAKARTA,- Dugaan kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Simalungun secara resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia , Jum'at(22/12/2023). 

Pasalnya, sejumlah dugaan korupsi  yang dilaporkan ke pihak Kejaksaan tersebut, merupakan dugaan kasus korupsi pengerjaan proyek kegiatan fisik, pengadaan barang dan jasa, serta indikasi jual beli jabatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Informasi yang diperoleh Wartawan, Jum'at (22/12/2023) bahwa pelaporan dugaan kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Simalungun tersebut di Layangkan lembaga Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB)  ke KPK RI, disertai dengan aksi unjukrasa di depan kantor KPK RI.

"Dugaan korupsi, gratifikasi serta perilaku kotor memperkaya diri terkesan terang-terangan dilakukan di Pemkab Simalungun.  ujar Ketua Umum M Ritonga. 

Dipaparkan Ketua Umum FMPB M Ritonga, beberapa laporan dugaan  kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur yang dilaporkan ke KPK , sudah dilakukan investigasi langsung ke lokasi pengerjaan proyek dengan bukti dokumentasi ke lokasi. 

Dan ditegaskan, bahwa sumber dana kegiatan proyek  diduga terindikasi korupsi tersebut, bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkab Simalungun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Adapun diantaranya, pogram hiibah Jalan Daerah KSPN Danau Toba preservasi ruas SIMARIMBUN -Tiga Burung, Ruas  Tiga Burung-Gorbus, Ruas Simpang Sipolha, ruas Huta Mula Sipolha dengan nilai kontrak Rp. 12.092.895.000 bersumber dari APBD TA. 2022 dikerjakan CV. MULIA PRATAMA dan Consultan Supervisi CV. POLO CONSULTANT.

Kemudian, Peningkatan Jalan Jurusan Tambun Rea Huta II Sipolha Kecamatan Pematang Sidamanik Bersumber dari DAK Ta. 2022 dengan kontrak N0. 620/07.1.2/PPK-Wilayah, 1/2022 Senilai Rp. 16.730.212.000.000.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kampung Melayu/Hubuan (130 Ha) Kec. Tanah Jawa (DAK) di DINAS PUTR SIMALUNGUN Sebesar Rp. 1.524.291.840 Ta. 2023 dikerjakan oleh CV. Anugrah Metamorfosa.

"Serta  Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Ta. 2022 Sebesar Rp. 2.8 Miliar. Pembangunan MCK Di BPBD Kabupaten Simalungun Ta. 2021 sebesar Rp. 24 Miliar." Ujar  M Ritonga. 

Tak hanya itu, lanjut Ketua Umum FMPB  M Ritonga menerangkan, selain proyek fisik atau infrastruktur tersebut, proyek 440 paket kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan pagu Anggaran Rp. 33.4 Miliar diduga dikerjakan belum pengesahan P -APBD

Belum lagi, proyek Pengerjaan Bangunan TIC dan Perlengkapan Lokasi Wisata Ikan Mas di Kelurahan Sipolha Kec. Pematang Sidamanik senilai Rp 1.180.829.465. NO Kontrak ;01851.768.0.117.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Ta. 2023 di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonimi Kreatif Simalungun yang dikerjakan CV. Hasoruan. SPK N0.000.33.3/PPK.KONTRUKSI-TENDER-04.22/2023, Alamat Perusahan JL. Hati Rongga N0. 32 Pematang Siantar.

"Informasi dan laporan yang diterima, bahwa indikasi gratifikasi dan KKN dalam pelaksanaan  proyek ini, tidak lepas dari permainkan 3 serangkai yaitu Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani (TJS),Bupati Radiapoh Hasiolan Sinaga (RHS)dan Christmas Sihaloho anak main Bupati "tegas M Ritonga. 

Selain itu, lanjut M Ritonga menerangkan, diluar proyek kegiatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), bahwa ada juga pemotongan yang disebut GU kegiatan OPD yang mencapai nilai Rp 10persen.

" Untuk indikasi pemotongan ini dilakukan diduga dilakukan Kepala  BPKAD Kabupaten Simalungun dan Kabid, dan muara penerimaan diduga Christmes Sihaloho. "Tegasnya.

Untuk itu, lanjut M Ritonga menyampaikan,selain kedatangan FMPB Sumut melayangkan ke KPK RI, FMPB juga melakukan aksi unjukrasa agar dapat menyampaikan tuntutan secara langsung. 

Adapun tuntutan kami, yaitu meminta KPK RI, agar melakukan Audit Investigasi terhadap dugaan Korupsi pekerjaan yang ada di Kabupaten Simalungun.

"Sita seluruh kontrak dan laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Simalungun Ta. 2021,2022, dan 2023. Sekaligus, Investigasi Independen terkait Jual beli jabatan baik di tingkat pemerintah Kabupaten seperti Pimpinan OPD, CAMAT,PEJABAT ESELON III DAN IV hingga pengukuhan Kepala Sekolah serta kepala Dusun."Jelas M Ritonga. 

Selain itu, apa yang menjadi tuntutan lainnya, kata M Ritonga mengatajan, diminta KPK RI agar berkordinasi dengan Pusat PELAPORAN dan Analisis transaksi keuangan (PPATK) untuk mengusut Indikasi Tindak Pidana Pencucian (TPPU) Uang yang diduga dilakukan Bupati Simalungun RHS  bersama Christmas Sihaloho. 

"Dugaan TPPU kami suarakan, karena adanya laporan kami dapati, RHS melalui perusahaan propertinya di Batam baru membeli lahan yang nilai aset tanahnya mencapai ratusan miliar jika ditotal keseluruhan yang sebagian besar di atas namakan orang lain ataupun keluarga. Ada modus sistem Notaris Jual Beli Gantung, Sehingga diduga kuat upaya mengkelabui  Laporan Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."Tegas M Ritonga lagi. 

Ironisnya, kata M Ritonga bahwa apa yang menjadi janji poltik RHS,  yang dikomandoi oleh Ketua DPRD Simalungun TJS sebagai Ketua Tim Pemenangan hanya isapan jempol. 

Sejumlah Visi-misi yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jauh dari harapan. 

"Di sejumlah media kita melihat, Bupati RHS dan Ketua DPRD Simalungun TJS selalu sibuk mencari jalur untuk menggendong anggaran dari Pemerintah Pusat, sementara APBD Kabupaten Simalungun saja tidak termanfaatkan dengan baik. Mana realisasi janji poltik Rakyat Harus Sejahtera atau yang dikenal. dengan Kata RHS? Apakah berubah setelah menjabat bahwa RHS itu Radiapoh Harus Sejahtera? "Pungkasnya.*(AIS)

Penulis :  Rapiqa Syahidah Ritonga

PADANGSIDIMPUAN,- Debat capres yang berlangsung lebih ke serangan-serangan yang dilakukan oleh para ketiga capres, pada debat tersebut 01 berusaha untuk menjatuhkan 02. Tetapi Sebagian dari pemilih masih saja belum dapat menentukan pilihannya. Selama debat berlangsung memang menjadikan seorang pemilih menjadi bimbang dalam menentukan pilihannya karena dianggap sangat mempengaruhi.

Dengan adanya debat yang ditampilkan, kita sebagai pemilih seharusnya akan lebih mengetahui apa saja visi misi dan bagaimana program-program yang akan disusun kedepannya. Oleh karena itu, debat capres bisa kita jadikan sebagai sarana dalam menentukan pilihan kita.

Yang kita harapkan, dari debat yang dilakukan Masyarakat mampu dalam menilai pemikiran-pemikiran, karakteristik dari calon pemimpin. Karena 30% pemilih dianggap belum dapat menentukan pilihannya.

Dalam mengatasi konflik papua, ketiga capres sudah memiliki pandangan yang berbeda.

01 mengatakan “masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah papua, itu yang menjadi masalah utama”. Kata Anies dalam debat capres di kpu.

02 mengatakan “jadi benar keadilan, harus ada keadilan . akan tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu pak Anies. Ada factor geopolitik, factor ideologi dan inilah yang menjadi masalahnya, tidak hal yang gampang”

03 mengatakan “Akan tetapi, rasanya menurut saya tidak cukup pak Prabowo, karena dialog bagi saya adalah sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada disana seluruh kelompok disana bisa duduk bersama.”

Pada debat tersebut 03] berusaha juga untuk menjatuhkan 02,seperti yang sudah kita ketahui bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap proses HAM dan lain sebagainya yaitu pak Mahfud MD. Karena beliau sekarang sebagai Menteri koordinator politik. Karena beliau juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi 03 tanpa sadar menyerang wakilnya sendiri. Karena wakilnya yang tidak bisa untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian isu-isu yang beredar. Maka dari itu 03 berada di posisi yang sangat membingungkan. juga menjawab. Akan tetapi 02 memberi jawaban dengan bahasa yang lugas.

Menurut penulis kalau masalah perdebatan memang 01 jagonya dan yang lebih ahli. Dan dianggap sebagai capres yang suka dalam merangkai kata sehingga 02 mengatakan cari pemimpin jangan hanya pandai retorik saja. Tetapi masalah kinerja nyata tentu berada pada 02. Karena memiliki karakteristik yang tegas, jujur dan juga apa adanya. Sangat menghargai pendapat lain. Sedangkan 03 lebih sering menjadikan contoh ke dirinya serta dianggap irit dengan kata-kata.*(AIS)