LANGKAT,- Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH diwakilkan Sekdakab Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka mendengar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat terhadap RANPERDA APBD Langkat Tahun Anggaran 2024, bertempat di Gedung DPRD Langkat, Selasa (14/11/2023). 

Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin angin, SE membuka rapat Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka mendengar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RANPERDA APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 skors saya cabut" sambil mengetok palu. 

Selanjutnya jawaban Plt. Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH yang dalam hal ini di wakilkan Sekdakab Langkat  H. Amril, S.Sos, M.AP.

Didahului dengan penyampaian nota keuangan oleh Bupati Langkat dilanjutkan dengan pandangan umum oleh Anggota Dewan, maka kami akan mengemukakan jawaban atas pandangan umum tersebut.

Perkenankan kami memberikan jawaban dan penjelasan terhadap saran, tanggapan harapan yang disampaikan oleh yang terhormat :

Pujianto, SE dari fraksi Golongan Karya

- Romelta Ginting, SE dari fraksi PDIP

- Ir. Simon Predi dari fraksi Demokrat

- Syamsul Rizal  dari fraksi PAN

- Husein Sidik Tarigan dari fraksi KPK

- Ibnu Hajar dari fraksi Gerindra

- Kornel Sembiring dari fraksi BPI

"Semoga apa yang kami sampaikan terkait jawaban ini kami berkeyakinan bahwa apa yang kami sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat akan melengkapi informasi tentang permasalahan dan langkah kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan serta pelayanan kepada masyarakat," ucapnya 

"Ini juga merupakan bahan pertimbangan positif bagi perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Dengan harapan kesemuanya ini merupakan perwujudan kesatuan tekad dan usaha kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat," tambahnya 

Akhirnya Sekdakab Langkat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan oleh pihak legislatif. Sehingga memungkinkan kita melaksanakan rapat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2024. 

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab guna memberhasilkan pembangunan di daerah Kabupaten Langkat yang tercinta ini," harapnya. 

Selanjutnya Ketua DPRD Kab. Langkat menutup rapat. Demikian selesai lah rapat ini kita laksanakan untuk rapat selanjutnya pengesahan terhadap RANPERDA APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih rapat saya tutup tepat pada pukul 12:14 WIB. 

Turut Hadir Ketua DPRD Kab.Langkat, wakil Ketua DPRD Kab. Langkat, Ketua Pengadilan Negeri Langkat, Ketua Pengadilan Agama Stabat, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Asisten SETDAKAB. Langkat, Staf Ahli Kabupaten Langkat, Inspektur Kab.Langkat, Sekretaris DPRD Kab.Langkat, Seluruh Kepala Dinas Kab. Langkat, Seluruh Kepala Bagian SETDAKAB Langkat dan Sekabupaten Langkat, Kepala BNN Kab.Langkat, Direktur RSU T.Pura, Pimpinan BUMN/BUMD, Seluruh Camat Kabupaten Langkat, Pimpinan Partai Politik San Organisasi Masyarakat, Seluruh wartawan. (ridwan)

LANGKAT,- Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka Penyampaian RANPERDA APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, bertempat di Gedung DPRD Langkat, Senin (13/11/2023). 

Ketua DPRD Sribana PA membuka jalannya rapat. Berdasarkan absensi anggota DPRD yang hadir sebanyak 26 orang. Dengan tercapainya kuota minimum anggota yang hadir, maka dengan mengucapkan  Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka Penyampaian RANPERDA APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 saya buka" sambil mengetok palu. 

Selanjutnya Plt Bupati Langkat H Syah Afandin, SH menyampaikan penjelasan RANPERDA APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.

Maksud Penyusunan Nota Keuangan R.APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan gambaran secara umum kondisi kemampuan keuangan daerah, kebijakan, permasalahan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas dan mudah di pahami. 

Tujuan penyusunan nota keuangan R.APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 untuk memberikan gambaran umum tentang kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan R.APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.

Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah menjabarkan didalamnya yaitu:

- Kondisi umum pendapatan daerah

- Estimasi pendapatan daerah

- Kebijakan Umum pendapatan Daerah

Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Meliputi menjabarkan didalamnya yaitu:

- Kondisi umum belanja daerah

- Kebijakan Umum belanja daerah

"Semikian pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 ini kamu ajukan," sebut Afandin.

"Selanjutnya dapat segera kita bahas bersama-sama antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan mendapat persetujuan dan penetapan dari Sidang Dewan yang terhormat, untuk dapat menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun 2024," ujar Plt Bupati Langkat. 

Selanjutnya penyampaian pandangan umum fraksi partai atas RANPERDA APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024

- Pujianto, SE dari fraksi Golongan Karya

- Romelta Ginting, SE dari fraksi PDIP

- Ir. Simon Predi dari fraksi Demokrat

- Syamsul Rizal  dari fraksi PAN

- Husein Sidik Tarigan dari fraksi KPK

- Ibnu Hajar dari fraksi Gerindra

- Kornel Sembiring dari fraksi BPI

Ketua DPRD Kabupaten Langkat menskors rapat sampai tanggal 13 November 2023.

"Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan fraksi tentang pandangan umumnya maka akan dijawab pada 13 November 2023 pada pukul 10:00 WIB,  maka rapat saya skors pada hari ini pukul 16:54 WIB," sebutnya sambil mengetok palu. 

Hadir Ketua DPRD Kab.Langkat, wakil Ketua DPRD Kab. Langkat, Ketua Pengadilan Negeri Langkat, Ketua Pengadilan Agama Stabat, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Asisten SETDAKAB. Langkat, Staf Ahli Kabupaten Langkat, Inspektur Kab.Langkat, Sekretaris DPRD Kab.Langkat, Seluruh Kepala Dinas Kab. Langkat, Seluruh Kepala Bagian SETDAKAB Langkat dan Sekabupaten Langkat, Kepala BNN Kab.Langkat, Direktur RSU T.Pura, Pimpinan BUMN/BUMD, Seluruh Camat Kabupaten Langkat, Pimpinan Partai Politik San Organisasi Masyarakat, dan Seluruh wartawan. (ridwan)

LANGKAT,- Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin SH hadiri pelantikan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Langkat, bertempat di Gedung PKK Stabat, Senin 13 November 2023.

Kepengurusan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Langkat hari ini di lantik oleh Ketua Umum PASI Sumatra Utara dr.David Luther, M.Ked (OG),Sp.OG(K). Novandi Darma di percayakan untuk mengemban tugas sebagai ketua PASI Langkat Periode 2024-2027.

Ketua PASI Langkat Novandi Darma menyampaikan ucapan terima kasih yang telah mempercayakan amanah ini, saya akan terus memajukan PASI di Langkat. 

Ia juga akan menjaring atlit-atlit terbaik mulai dari tingkat desa yang ada di Kabupaten Langkat, serta terus bersinergi dengan pemerintah agar nantinya para atlit dapat fasilitas untuk berlatih demi mengharumkan nama Langkat di kanca nasional bahkan sampai internasional. 

Plt Bupati Langkat menyampaikan capaian sangat-sangat luar biasa maka dari itu pantas saya apresiasi kepada Ketua PASI Sumut. Kali pertama pelantikan PASI ini di lantik secara langsung oleh ketua PASI Sumut, ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan nantinya akan menghadapi tantangan yang akan menuaikan prestasi. 

"Selamat kepada saudara Novandi Darma atas amanah yang di berikan, hari ini telah ada tanggung jawab saudara untuk mencari bibit-bibit atlit terbaik di Kabupaten Langkat," sebut Afandin. 

"Saya yakin Langkat banyak memiliki atlit terbaik karena Langkat memiliki 1 juta lebih penduduk, saya teringat dulu pemain VOLLY, Sarman namanya yang saya ambil dari satu desa di Kecamatan Gebang yakni desa Dogang dan pada masa itu dia juga menjadi pemain terbaik Indonesia," kenangnya. 

Maka harapan saya kepada Novandi Darma agar mencari bibit-bibit sampai desa-desa di kabupaten Langkat, ayo berdiskusi dan menjalin kerja sama baik di tingkat desa serta tingkat kecamatan harus ada kepengurusannya. 

"Saya yakin dengan kita jalankan program ini maka nantinya kedepan kabupaten langkat tidak hanya 2 orang atletnya yang mewakili Sumatera Utara untuk mengikuti PON  selanjutnya," harapnya. 

Turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ngaturken PA, M.Pd, Kepala Dinas Koperasi H.Syahrizal, S.Sos, M.Si, Kakan Kesbang Pol Faisal Badawi S.Sos, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diwakili Trio P.Sembiring, S.STP, M.AP Sekretaris Diskominfo, Kajari Langkat diwakili Prama Tampubolon Kasubsi A Intel, Danramil 07/STB Kapten INF Edi Susanto, Kapolsek Stabat AKP Ferry A.SH,MH, Ketua PD Al-washliyah H.Syarizal MZ, Ketua Pendawa Supardi, Camat Hinai Bahrum,SE, dan Sekcam Stabat  Mahdalena Harahap. (ridwan)

JAKARTA,- Lembaga Konsultasi Mahasiswa Hukum Sumatera Utara (LKMH SUMUT) Resmi membuat laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ke- Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Hari Senin, 23 November 2023. Tidak hanya laporan, LKMH Sumut juga melayangkan surat pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa ke Markas Polda Metro Jaya di bagian Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya -Jakarta yang akan dilaksanakan pada Kamis, 16 November 2023 nantinya. 

Menurut Azaruddin Panjaitan, “aksi kita nantinya untuk meminta Keterangan terkait laporan kita, sampai mana tindak lanjut dari KPK RI atas laporan yang sudah kita masukkan secara resmi. Kita meminta dengan hormat kepada Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI dan Ketua KPK RI Untuk segera menindaklanjuti atas laporan dugaan tindak pidana korupsi pada RSUD Rantauprapat dari TA 2020 sampai pada TA 2023. Karena hari ini kita sudah layangkan surat secara resmi ke-Polda Metro Jaya bagian Dit Intelkam Polda Metro Jaya untuk pemberitahuan Aksi dan juga menyerahkan Laporan ke KPK RI,” ujarnya dalam Kesempatan

Lanjutnya, “Dugaan yang kita laporkan ke KPK RI pada hari ini bermula dari adanya temuan BPK RI Perwakilan Wilayah Sumatera Utara pada RSUD Rantau Prapat TA 2020, pada Tahun 2020 adanya Anggaran yang direalisasikan untuk belanja obat – obatan pada RSUD Rantauprapat sebesar Rp.24.696.106.797.00 ( Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Juta seratus  Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Tujuh Rupiah ) Berdasarkan LHP BPK RI Nomor : 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021 Tertanggal 10 Mei 2021”, ungkap Azaruddin

Ia menambahkan, “Tidak hanya hasil audit BPK RI TA 2020 itu saja, kita juga masukkan beberapa pekerjaan lain-Nya yaitu, kegiatan Belanja Jasa Keamanan pada Tahun 2021 yang dimenangkan oleh PT.GEMILANG INDAH SENTOSA, kemudian Pekerjaan Rehab Pagar RSUD Rantauprapat pada Tanggal 15 mei 2023 yang bersumber dari Dana BLUD Tahun 2023 dan Kegiatan Rehab Cathlab pada tanggal 30 Mei 2023 yang bersumber dari Dana BLUD 2023”, Pungkas Azaruddin.

Sementara itu Azaruddin Panjaitan menegaskan, “Kami akan terus melakukan pengawasan dengan Aksi – Aksi Kita kedepan-Nya, yang pastinya Kamis Depan Kita akan hadir  di KPK RI dan KEJAGUNG RI untuk mempertanyakan tindak lanjut atas laporan kita terkait Laporan dugaan tindak pidana Korupsi di RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara”. sebutnya.*(AIS)

MEDAN,- Beberapa Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara (FMPK-SU) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, guna untuk mempertanyakan perkembangan  laporan mereka terkait  dugaan pelanggaran hukum yang ada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang  Lawas Utara tahun 2023. Medan, 14/11/2023.

Dari pantauan awak media, FMPK-SU meminta bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto S.H supaya  menjelaskan secara rinci dan akuntabel terkait tindak lanjut laporan dengan No. 05/D5/LP/FMPKSU/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang diterima PTSP  Kejati Sumut melalui atas nama Ayu.

Salah satu pengunjuk rasa menyampaikan orasinya melalui A.Sayuti selaku koordinator Aksi, Mendesak bapak Kejatisu segera menerbitkan surat perintah pemanggilan kepada kepala Dinas PUPR Paluta terkait dugaan pelanggaran hukum prosedur pekerjaan langsung(PL) 

"Bapak kajati Sumut segerat supaya memanggil dan memeriksa  kadis PUPR Paluta,PPK DKK terkait dugaan adanya prosedur yang menyalahi dalam pekerjaan langsung di dinas PUPR Kab. Paluta Tahun 2023" pungkasnya.

Disamping itu A. Sayuti juga menyinggung pelanggaran Hukum yang dilakukan Pihak dinas PUPR yaitu pembangunan jembatan pengairan di Jln. Minang Mahimbau/Habaoran Kec.Padang Bolak.

"Meminta kejaksaan Tinggi Sumut segera menerbitkan surat pemanggilan kepada kepala dinas PUPR Paluta PPK,Kontraktor,serta Oknum yang terlibat dalam pelanggaran Hukum tentang menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 pada pembangunan jembatan di kec Padang Bolak, Sesuai informasi yang dan investigasi kami di lapangan pihak kontraktor telah melakukan pembongkaran irigasi sebelum di setujui pihak Balai  provinsi Sumatra II"

Kemudian Koordinator Lapangan (A.Gani) menyampaikan agar pihak melakukan langkah-langkah penyelidikan terkait dugaan hancurnya dana PEN di Paluta.

"Meminta Kejatisu sebagai APH melakukan langkah penyelidikan kepada kadis PUPR Paluta terkait dugaan hancurnya dana PEN tahun 2023 di tangan Kadis  PUPR,sedangkan Pemkab telah berhutang untuk pemulihan ekonomi nasional akan tetapi bangunan diduga terkesan asal jadi"

dan dia juga menyinggung masalah peningkatan jalan jurusan sungai orosan Rondaman Kec. Padang Bolak

"Memohon kejatisu segera selidiki proyek pembangunan jalan jurusan sungai di orosan Rondaman Kecamatan Padang Bolak tahun anggaran 2023 yang mana diduga asal jadi atau tidak sesuai dengan RAB melihat kondisi bangunan sudah rusak padahal baru selesai"

Setelah berorasi 1 jam lebih kepala kejaksaan Tinggi datang menjumpai mahasiswa melalui Joice Untuk menangapi aspirasi tersebut " terkait informasi ataupun laporan yang dimasukkan FMPK-SU sedang dipelajari dan ditelaah oleh bidang pidsus"

Mendengar tanggapan yang disampaikan salah satu bidang Penkum itu langsung disanggah massa dan memilih melanjutkan demonstrasi karena dinilai tidak ada tindak lanjutnya atau progres Hukum yang disampaikan, melihat pada aksi mereka sebelumnya salah satu jaksa berinisial E membeberkan silahkan kalian tanyakan kembali  sepuluh hari ke depan kepada bapak Hendrik E dari bidang Pidsus yang menangani LP ini.

Sebelum membubarkan diri massa aksi menyampaikan akan kembali melaksanakan aksi Lanjutan dengan massa yang lebih banyak untuk mempertanyakan perkembangan laporan ini.*(AIS)

JAKARTA,- Ketua Lembaga Konsultasi Mahasiswa Hukum Sumatera Utara (LKMH SUMUT) AZARUDDIN PANJAITAN Laporkan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan CCTV dan Lemari Serta Kegiatan Bimbingan Teknis Desa Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Ke- kantor KPK RI pada hari Senin, 13/11/ 2023, jam 09.00 wib, tidak hanya laporan, Ketua LKMH Sumut Juga melayang Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa di Markas Polda Metro Jaya tepatnya di Ruangan Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya -Jakarta yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat, 17 November 2023 nantinya.

Menurut Azaruddin Panjaitan. “Kita menganggap Aparat penegak Hukum di Tapanuli Selatan tidak serius untuk mengusut tuntas atas dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka itu kita berangkat Ke Jakarta untuk melaporkan Ke KPK RI agar secepatnya untuk di usut. Ini hal yang serius yang harus kita perjuangkan bersama sama demi Sumatera Utara bebas dari Korupsi”, Ujar Azaruddin Panjaitan

Lanjutnya. “tidak hanya disitu, kita juga akan sampaikan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin agar mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel yang diNilai tidak mampu melakukan pemeriksaa atas beberapa dugaan korupsi di Tapanuli Selatan dan juga dinilai tidak sepenuhnya menampung Aspirasi Mahasiswa,”ujarnya.

Adapun beberapa tuntutan aksi LKMH SUMUT;

-Mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin Segera Memanggil dan Memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara terkait Pengadaan CCTV dengan Anggaran Sebesar Rp.12.500.000,00;- /Desa dan Lemari Sebesar Rp.3.500.000,00;-/Desa Se-Kabupaten Tapanuli Selatan, Diduga Mark-Up besar-besaran dan sangat berpotensi memperkaya diri sendiri.

-Meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin  agar Memanggil dan Memeriksa Ketua APDESI desa Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga ikut serta dan mengetahui bersama-sama terkait anggaran pengadaan CCTV dan Pengadaan Lemari Desa Se- Kabupaten Tapanuli Selatan, berpotensi melakukan Tindak Pidana Korupsi Berjama'ah.

-Meminta kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin Agar Memanggil dan memeriksa Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang kami duga laporan masyarakat terkait Pengadaan CCTV dan Lemari sampai hari ini belum dapat diselesaikan dan KADIS PMD TAPSEL dan KETUA APDESI belum juga diperiksa, sangat wajar bila kinerja KEJARI Tapsel dipertanyakan.*(AIS)

PADANGSIDIMPUAN,- Wartawan media online di keroyok massa saat melakukan investigasi "Penimbun BBM" Bahan Bakar Minyak dari truk tangki di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

4(empat) wartawan tersebut sudah menjalankan tugas jurnalistik dengan menyebut "Kami wartawan dan sekaligus menunjukkan legalitas pers, namun kami tetap diteriaki maling dan pada akhirnya para pelaku melakukan pengeroyokan",  kata Ali Yusron Dkk di Polres Kota Padangsidimpuan, Senin(13/11/2023).

Pengeroyokan yang keji dan tanpa alasan tersebut ke-4 (empat) Wartawan media online mengalami luka yang sangat serius, bahkan sekujur tubuh wartawan tersebut mengalami memar, kejamnya para pelaku harta benda wartawan seperti telepon seluler (HP) juga mereka rampas sekaligus di hancurkan.

Lanjut Wartawan media online tersebut mengatakan sempat di disandera di 4 titik tempat, selepas itu ke 4 wartawan dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dilakukan visum, dan juga membuat laporan pengaduan sesuai laporan nomor STTLP/B/518/XI/2023/SPKT/POLRES PADANG SIDEMPUAN/POLDA SUMATERA UTARA.

Hari Senin 13/11/2023 sekitar pukul 15:00, wartawan melihat unit truk tangki Pertamina masuk ke salah satu bengkel di dekat Rumah Makan Manunggang Julu, truk tangki parkir di belakang bengkel, unit truk langsung ke belakang, Sehingga truk tangki BBM tersebut tidak terlihat awak media maupun terlihat dari jalan raya.

Wartawan ini serentak mengeluarkan HP mendokumentasikan orang-orang yang berada di truk tangki, para wartawan tersebut menduga akan menyedot BBM atau ‘mengompeng tangki’ dan juga menimbun BBM dirumah tersebut.

Perlakuan yang didapati wartawan media online sungguh kejam dan tragis, para wartawan media online meminta kepada Kapolres Kota Padangsidimpuan agar menindak lanjuti laporan yang kami.

4(empat) perlakuan wartawan tidak bisa menerima dan melayangkan laporan resmi yaitu:

1.  Pelaku Penimbun BBM bersubsidi, 

2. Menghalang-halangi tugas wartawan, 

3. Perampasan HP wartawan, dan

4. Pengeroyokan  kepada wartawan.

Keempat perlakuan tersebut sudah layak pihak aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa para pelaku tersebut.*(AIS)

JAKARTA,- Ketua Lembaga Konsultasi Mahasiswa Hukum Sumatera Utara ( LKMH SUMUT ) AZARUDDIN PANJAITAN Laporkan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan CCTV dan Lemari Serta Kegiatan Bimbingan Teknis Desa Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Ke- kantor KPK RI pada hari Senin, (13/11/ 2023), jam 09.00 wib, tidak hanya laporan, Ketua LKMH Sumut Juga melayang Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa di Markas Polda Metro Jaya tepatnya di Ruangan Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya -Jakarta yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat, 17 November 2023 nantinya.

Menurut Azaruddin Panjaitan. “Kita menganggap Aparat penegak Hukum di Tapanuli Selatan tidak serius untuk mengusut tuntas atas dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka itu kita berangkat Ke Jakarta untuk melaporkan Ke KPK RI agar secepatnya untuk di usut. Ini hal yang serius yang harus kita perjuangkan bersama sama demi Sumatera Utara bebas dari Korupsi”, Ujar Azaruddin Panjaitan

Lanjutnya. “tidak hanya disitu, kita juga akan sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Agung RI agar mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel yang diNilai tidak mampu melakukan pemeriksaan atas beberapa dugaan korupsi di Tapanuli Selatan dan juga dinilai tidak sepenuhnya menampung Aspirasi Mahasiswa,”ujarnya Azaruddin

Adapun beberapa tuntutan aksi LKMH SUMUT;

-Mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) dan Kepala Kejaksaan Agung (KEJAGUNG RI) Segera Memanggil dan Memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara terkait Pengadaan CCTV dengan Anggaran Sebesar Rp.12.500.000,00;- /Desa dan Lemari Sebesar Rp.3.500.000,00;-/Desa Se-Kabupaten Tapanuli Selatan, Diduga Mark-Up besar-besaran dan sangat berpotensi memperkaya diri sendiri.

-Meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) dan Kepala Kejaksaan Agung (KEJAGUNG RI) agar Memanggil dan Memeriksa Ketua APDESI desa Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga ikut serta dan mengetahui bersama-sama terkait anggaran pengadaan CCTV dan Pengadaan Lemari Desa Se- Kabupaten Tapanuli Selatan, berpotensi melakukan Tindak Pidana Korupsi Berjama'ah.

-Meminta kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) dan Kepala Kejaksaan Agung (KEJAGUNG RI)  Agar Memanggil dan memeriksa Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang kami duga laporan masyarakat terkait Pengadaan CCTV dan Lemari sampai hari ini belum dapat diselesaikan dan KADIS PMD TAPSEL dan KETUA APDESI belum juga diperiksa, sangat wajar bila kinerja KEJARI Tapsel dipertanyakan.

Azaruddin Panjaitan mengatakan, bahwa  Pengadaan CCTV Per Desa Se-Kab.Tapanuli Selatan sebesar Pagu Rp.12.500.000,00-.

Jumlah Desa Se-Kab.tapanuli Selatan sebanyak 212 desa, bila dihitung total keseluruhan 212 desa x Rp.12.500.000,00- Total pagu anggarannya sebesar Rp.2.650.000.000,00, kami menduga aroma-aroma Korupsi Berjamaah.

Selanjutnya adalah Pengadaan Lemari Per Desa Se-Kab.Tapanuli Selatan sebesar Anggaran Rp.3.500.000- per/unit ,Jumlah Desa Se-Kab.tapanuli selatan sebanyak 212 desa, terhitung 212 desa x Rp.3.500.000 - total seluruhnya Rp.742.000.000, nilai pagu yang sangat Fantastik.

kegiatan BIMTEK juga yang sudah sama-sama kita lihat dan kita dengar di berbagai daerah kabupaten dan kota khususnya Wilayah SUMUT dan tepatnya di daerah Kab.Tapsel, sangat perlu di tinjau kembali kalau diperlukan Kepala Desa seluruh Kab.Tapsel agar dipanggil dan diperiksa di Kantor KPK RI DAN KEJAGUNG RI, mereka semua adalah saksi dan juga mengetahui sistem pemerintah daerah kab.tapsel mencekik seluruh kepala desa se-Kab.Tapsel.

Azaruddin Panjaitan Menegaskan, “Kita akan terus menyuarakan Aspirasi kita dengan melakukan Aksi unjuk rasa terus menerus sampai adanya Tindakan Oleh KPK RI dan KEJAGUNG  untuk mengusut tuntas laporan yang sudah kita sampaikan”. Sebutnya*(AIS)

LANGKAT,- Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH diwakilkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  H. Syahmadi, S.Sos, M.SP menghadiri Sosialisasi dan Pelatihan Jurnalistik PWI Kabupaten Langkat, bertempat di Hotel Grand Stabat, Senin 13 November 2023.

Kegiatan ini dibuat oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Langkat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat. 

Sosialisasi dan pelatihan jurnalistik ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, lurah, kepala sekolah dan wartawan.

Laporan Ketua Panitia Sukardi F Bakara mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu mensukseskan acara ini. Kegiatan ini di ikuti oleh lebih dari 50 peserta. 

Narasumber untuk sosialisasi dan pelatihan jurnalistik yaitu Ketua PWI Sumut, dan Wakil Pimred Koran Waspada. "Mohon maaf saya apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini sekali saya ucapkan terima kasih," ujarnya. 

Sambutan Ketua PWI Langkat H. Darwis Sinulingga kegiatan ini sangat baik untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada temen temen panitia yang telah mensukseskan acara ini. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini semua pihak bisa mendapatkan pencerahan terkait fungsi dan tugas jurnalistik bagi kemajuan pemerintahan," sebutnya. 

Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH diwakilkan Kadis Kominfo Langkat mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan jurnalistik PWI Kabupaten Langkat 2023. 

Dijelaskannya, Jurnalis merupakan ujung tombak penyampaian informasi pembangunan di suatu daerah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudah.

Saat ini media massa menjadi motor utama dalam memaparkan fakta dan kebenaran. Maka dari itu pentingnya pengetahuan tentang jurnalistik agar kita bisa membedakan mana fakta mana opini. 

Pelatihan jurnalistik juga membantu dalam menulis, mewawancarai dan teknis menulis berita. Untuk itu kegiatan ini sangat penting dalam mendorong masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga bisa tercipta pemerintah yang transparan. 

Selanjutnya Kepala Dinas Kominfo membuka kegiatan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sosialisasi dan Pelatihan Jurnalistik PWI Kabupaten Langkat 2023 dengan resmi saya buka. 

Selanjutnya Penyematan bet peserta oleh Ketua PWI Sumut, Kadis Kominfo kepada peserta sosialisasi dan pelatihan jurnalistik PWI Kabupaten Langkat. 

Turut hadir Ketua PWI Sumut H. Farianda Putra Sinik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Syahmadi, S.Sos, M.SP, Ketua PWI Langkat H. Darwis Sinulingga  dan para pengurus dan anggota PWI Langkat. (ridwan)

LANGKAT,- Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH menghadiri rapat kordinasi  terkait Integrasi Layanan Primer bertempat di Kantor Bupati Langkat, Senin 13 November 2023.

Rapat koordinasi ini dihadiri Dinas Kesehatan, BAPPEDA, USAID dan instnasi terkait di Pemkab Langkat terkait Integrasi Layanan Primer dengan tema " Mewujudkan Transformasi Sistem Kesehatan".

Kepala Dinas Kesehatan Langkat menyampaikan Integritas Layanan Primer ini dibuat berdasarkan capaian standar pelayanan minimal (SPM) yang masih dibawah standar dalam 3 tahun terakhir , ini menjadi dasar untuk transformasi layanan primer. 

"Untuk itu Kemenkes berkomitmen untuk mentransformasi sistem kesehatan Indonesia salah satunya fokus pada layanan primer. Visi ini sejalan dengan visi presiden yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat produktif mandiri dan berkeadilan" ucapnya

"6 Pilar Transformasi yaitu Transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, transformasi teknologi kesehatan" tambahnya. 

Tahun 2023 kegiatan yang sudah kami lakukan untuk mendukung ILP ini diantaranya, kata Kadis Kesehatan, workshop, sosialisasi ke puskesmas, pendataan kader posyandu dan penganggaran. Tahun 2024 rencana yang akan kami buat yaitu penyelenggaraan ILP di 6 Puskesmas yang menjadi sasaran, pelatihan untuk tenaga kesehatan dan posyandu dan kordinasi dengan OPD terkait. 

Senior program manager USAID momentum Sumut Dr. apsari Kusumastuti menyampaikan Ini merupakan program besar jadi untuk langkah selanjutnya jangan hanya Dinas kesehatan saya yang bekerja melainkan libatkan  OPD lain terkait untuk membantu. 

"Saya mengajukan puskesmas yang akan melakukan penerapan ILP yaitu puskesmas yang rentan masyarakat nya dengan penyakit contohnya Stabat lama, pangkalan susu dan lainnya," ucapnya. 

Plt.Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH menyampaikan dirinya sudah oke dan setuju tinggal untuk pematangannya kordinasikan dengan BAPPEDA  dan USAID agar nantinya tahu puskesmas mana yang akan di jadikan contoh dan nantinya akan kita evaluasi terjadwal setelah ini berjalan. 

Turut hadir Kepala BAPPEDA Kab.Langkat Rina Wahyuni Marpaung, S.STP,  M.AP, Kepala Dinas Kesehatan dr.Juliana, MM, Senior program manager USAID momentum Sumut Dr. apsari Kusumastuti, dan USAID Sumatera Utara. (ridwan)