LANGKAT,-  ketika tim wartawan berkunjung kesekolah SMP Negeri 3 Hinai ingin berjumpa dengan oknum kasek, tim wartawan hanya berjumpa dengan beberapa oknum guru. kasek ada Bu/pak. Blom datang bang! Mungkin sebentar lagi kasek kami datang bang ujar! oknum guru mengatakan kepada tim wartawan.

Sambil menunggu tim wartawan bertanya tanya kepada oknum guru.berapa jumlah siswa / siswi disini pak.setahu saya sekitar 700 lebih bang ujar oknum guru yang enggan disebutkan namanya kepada tim wartawan.tak lama kemudian datanglah oknum Kasek SMP Negeri 3 Hinai yang bernama Bu Suryati. ada apa bang! Sibuk x datang kesekolah saya. Mau konfirmasi bu.apa rupanya yang mau Abang konfirmasi kesekolah saya.berapa jumlah siswa / siswi disini Bu kasek sekitar 600 ratus orang bang! Kok beda jawabannya Bu kasek?tadi saya tanya sama salah satu guru siswa siswi disini jumlahnya sekitar 700 lebih Bu kasek. Terserah abanglah. dengan nada agak marah oknum kasek mengatakan kepada tim wartawan 

Udah Bu kasek buat plank rincian dana bos, udah. Boleh saya lihat Bu! plank rincian dana bos nya? oknum kasek mengatakan kepada tim wartawan digudang saya tarok bang! Tapi tetap saja oknum kasek tidak mau memperlihatkannya tentang sudah apa blom nya dibuat plank rincian dana bosnya.Kenapa sibuk x abg mau lihat plank rincian dana bos,kami sudah diperiksa BPK bang! Sudah berapa tahun IBu jadi kasek disini.saya hampir tiga tahun jadi kasek bang!oklah Bu terima kasi atas konpirmasinya.  Senin (03/04/2023) 

sebelum tim wartawan meninggalkan sekolah kami sempat berkeliling melihat bangunan sekolah ternyata masih banyak asbes yang pecah,kaca nako juga pecah ruangan kelas anak anak tidak ada flaponnya.ketika diminta tanggapan Ketua LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) minta Kejari Langkat panggil dan periksa Kasek SMP Negeri 3 Hinai kabupaten Langkat propinsi sumatera Utara diduga dalam penggunaan dana bos selama ini tidak tepat sasaran yang berpotensi terjadinya korupsi.(tim/AS)

MEDAN,- Tamu (tatanan aktivis mahasiswa unggulan) geruduk Kejatisu menuntut agar pak kajatisu memeriksa kapus(kepala puskesmas)se-kabupaten tapanuli selatan khususnya kapus pintu padang kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, diduga kuat korupsi anggaran dana BOK(bantuan operasional kesehatan) tahun anggaran 2019.2020.2021.dan 2022.Senin (03/04/2023)

Ibrahim selaku ketua koordinator aksi tamu(tatanan aktivis mahasiswa unggulan)berkata kepada awak media "iya bg adanya bukti berupa chat grup kapus pintu padang di whatsApp, bahwa dana BOK yang masuk kerekenig staff atau pegawai kenapa harus di kembalikan lagi,Tandasnya.

Maka dari itu kami menduga kuat adanya permainan kapus dan bendahara ini kami duga sama dengan puskesmas se-kabupaten tapanuli selatan, kami meminta kejatisu agar memanggil dan memeriksa kepala puskesmas se-kabupaten tapanuli selatan khususnya  kepala puskesmas pintu padang dan bendaharanya, Ibrahim selaku ketua TAMU mendesak pak Kejatisu (kejaksaan tinggi Sumatra Utara) agar cepat-cepat memanggil dan periksa kapus se-kabupaten tapanuli selatan khususnya kapus dan bendahara pintu padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.(AIS)

PADANGSIDIMPUAN,- Lagi dan lagi diduga kuat kepala desa perkebunan pk lumalo Harahap terkesan bungkam dan tidak transparan adanya laporan masyarakat yang tak mau disebutkan namanya kepada Ahmad Yani.s.ap. selaku ketua bidang jpkp (jaringan pendamping kebijakan pembangunan)bahwa anggaran dana desa untuk pengadaan sapi /lembu di perkebunan pk belum terealisasi.

Adapun anggaran dana desa untuk pembelanjaan atau pengadaan sapi tahun 2022 itu di duga kuat fiktif, Ahmad Yani sangat menyayangkan dan  mengecam perbuatan kades pk bila yang dugaan kami benar.

Ahmad  Yani pun mencoba konfirmasi pak kades melalui whatsApp agar tidak simpangsiur berita atau isu yang berkembang di tengah- tengah masyarakat tersebut, namun pada akhirnya ahmad yani sikap pak kades perkebunan pk tidak memberikan jawaban sama sekali bahkan pak kades tersebut bungkam.

Salah satu masyarakat menjelaskan bahwa dulu ada musyawarah mengenai pengadaan lembu dan kami tidak tau bagaimana kelanjutan realisasi tersebut sampai sekarang sudah tahun 2023 belum adanya tindak dari hasil musyawarah tsb, Dengan harga bervariasi ada yang harga Rp.14.800.000 dan ada yang harga Rp.14.200.000 sebanyak 7 ekor, memang beberapa hari ini ada kandang lembu dan lembunya sampai saat ini kami belum tau dan kami juga tidak tau karena tidak ada musyawarah lagi.

Masyarakat berkata yang enggan mau disebutkan namanya itu di media bahwa itu lembu titipan, ahmad Yani pun meminta kepada walikota Padangsidempuan agar menindak tegas kades perkebunan .karena tidak transparan Mengingat Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik, Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, hingga terbitnya berita ini belum adanya jawaban kades perkebunan pk.

Awak media mencoba menghubungi pak kades melalui whatsApp pada pukul 09.45 pagi menjelang siang mencoba untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut, pak kades menjawab konfirmasi kita dengan menyanggah bahwa itu tidak benar dan bukan fiktip kahang, ujar pak kades kepada awak media.(AIS)

PADANGSIDIMPUAN,- M.A membantah berita yang telah menyudutkan dan itu jelas berita bohong tanpa ada konfirmasi dan mengetahui kejadian yang sebenarnya, oknum yang mengaku diduga di kroyok itu adalah hoax dan tidak benar terjadi bila ada yang mengatakan ada pemukulan terhadapnya, dan tiba-tiba massa ntah darimana asalnya datang mencari inisial NR, Tandasnya.

M.A juga memaparkan bahwa ada narasumber didalam berita akhir-akhir ini inisial R mengatakan bahwa NR telah menghasut masyarakat samora agar mengkeroyok SLT itu juga hoax, yang tidak menyangka ternyata narasumber R juga sepintas menjadi penghasut masalah sehingga masalah bertambah memanas, orang-orang yang seperti ini harus di proses secara hukum karna telah mengatakan yang tidak dia ketahui, pungkasnya.

Di temui oleh awak media saudara M.A dan menceritakan kronologis kejadian tersebut Awal mulanya kejadian tersebut pada malam 30 Maret 2023 sekitar pukul kurang lebih jam 9 malam M.A adalah salah satu warga samora, Wek 1 kec. Padang Sidempuan Utara, mengatakan kepada wartawan oknum yang diduga di kroyok inisial SLT sedang mengopi di warung dekat lapangan voli Wek 1, lalu datanglah salah satu oknum yg ber inisial NR. ingin mengopi ke warung ditemani oleh sahabatnya 3 orang, kebetulan saja bertemu dalam satu tempat kedai kopi dengan saudara SLT, sebelum NR duduk bersama temannya tiba-tiba oknum yang di duga di keroyok "SLT" langsung berdiri dan menantang NR, dan SLT mengajak ribut di luar  warung dan terjadilah Adu argumen, Jelasnya.  

Dan juga menurut narasumber dari salah satu warga samora yang tidak mau disebutkan namanya telah di konfirmasi awak media juga menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada kontak fisik, tidak ada penghasutan, hanya berargumen biasa saja, tidak seperti berita yang muncul akhir-akhir ini, berita itu yang dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya apalagi ada bahasa pengeroyokan saudara SLT itu tidak benar saya berani bersumpah demi Allah, berita itu jelas adalah HOAX.

Apalagi narasumber R di berita tersebut mengatakan NR menghasut masyarakat Samora untuk mengintimidasi saudara SLT, itu juga tidak benar dan yang benar di lapangan volly tersebut ada kegiatan kecil sehingga ramai dan narasumber berita tersebut inisial R berprasangka buruk seolah-olah dia mengatakan saudara NR mengkeroyok SLT, narasumber tersebut kami duga perlu juga diproses secara hukum, karena memberikan informasi atau keterangan bohong, sehingga memicu permasalahan menjadi panas, menurut dugaan saya R adalah dalang dari munculnya persoalan tersebut.

Setelah kejadian ini tim Kapolres Padang Sidempuan c/q sat intelkam melakukan keamanan kira  nya supaya tidak terjadi bentrok , dan saling menjaga harkamtibmas ( DS )

MEDAN,- Mahasiswa dan pemuda yang mengatas namakan Satuan Elemen Mahasiswa Pemerhati Keadilan (SEMPAK) Sumatera Utara kembali melakukan aksi unjuk rasa yang ke 3 kalinya di Bawaslu Sumatera Utara terkait tuntutan mereka yang belum dituntaskan yaitu Solusi dari dugaan Pelanggaran Kinerja dan Kode Etik anggota Panwascam se-Kab. Padang Lawas Utara pada perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa.Jum'at (31/03/2023).

Syaiful Ritonga selaku Ketua SEMPAK-SUMUT ketika di wawancarai awak media di sela-sela aksi unras mengatakan, Kami sangat kecewa terhadap respon dan pelayanan Bawaslu Sumatera Utara yang terkesan sangat tertutup.

Jika kita menganalisa permasalahan ini, mulai dari adanya 2 Kali Pengumuman Hasil Pemenang PKD, Dugaan Nepotisme dan PUNGLI serta Pelanggaran Pedoman atau Juknis Perekrutan PKD sudah sangat selayaknya DKPP RI turun tangan dalam permasalahan ini, sambung Roni Harahap selaku koordinator aksi.

Adapun tuntutan dari SEMPAK-SUMUT antara lain :

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Jangan Tutup Mata Terkait Permasalahan Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kab. Padang Lawas Utara Yang Terindikasi Maraknya PUNGLI dan NEPOTISME.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI Agar Mengintruksikan BAWASLU SUMUT Untuk Mengevaluasi Komisioner BAWASLU PALUTA Yang Diduga Merupakan Benteng Kedzoliman PANWASCAM di Kab. Padang Lawas Utara.

3. Berhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota PANWASCAM Pembuat Kegaduhan Di Tengah Masyarakat Padang Lawas Utara.(SS)

MEDAN,- Satuan Elemen Mahasiswa Pemerhati Keadilan (SEMPAK) Sumatera Utara kembali melakukan aksi unjuk rasa yang ke 3 kalinya dengan Isu Permasalahan Pada Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kab. Padang Lawas Utara yang terindikasi Maraknya PUNGLI dan NEPOTISME. Jum'at (31/03/2023). 

Syaiful Ritonga dalam orasinya menyampaikan "Ini bukan kali pertama kami mendatangi kantor Bawaslu Sumatera Utara ini dengan permasalahan yang sama, kali pertama kami datang kesini masih di sambut Komisioner Bawaslu Sumut yaitu bapak Agus Salam Nasution, beliau mengatakan akan menindak lanjuti permasalahan ini dan kalimat yang paling saya ingat yaitu perkataan bapak Agus Salam Nasution yang katanya jika ada bukti PUNGLI pada Perekrutan PKD tersebut maka dia akan menindak lanjutinya secara tegas, namun kedatangan kami yang kedua dan ketiga membawa bukti yang diminta tapi tidak di sambut dengan baik apalagi ditindak lanjuti.

Setelah beberapa jam SEMPAK-SUMUT menyampaikan aspirasinya dengan melakukan orasi, seorang Satpam dan Intel memediasi aksi massa dengan mengatakan bahwasanya Komisioner dan Staf tidak ada di kantor, sontak aksi massa meminta agar di kroscek langsung kedalam, namun pihak mediator yaitu Kepolisian dan Satpam Bawaslu Sumut tidak mengizinkan ada yang merekam. Dan hal tersebut yang membuat situasi semakin memanas.

Di akhir unjuk rasa SEMPAK-SUMUT membentangkan spanduk yang bertuliskan BANGUNAN INI DISITA DAN DI ALIH FUNGSIKAN MENJADI PANTI ASUHAN kemudian aksi massa mengunci pintu gerbang Bawaslu Sumatera Utara yang membuat keadaan semakin memanas dan terjadinya saling dorong mendorong antara aksi massa dengan pihak Kepolisian dan Satpam. Dalam kejadian tersebut salah satu aksi massa menjadi korban yang dimana korban mengalami lecet-lecet di bagian tangan dan pinggang akibat dorongan dan cengkraman pihak kepolisian.

Pembentangan spanduk yang bertuliskan BANGUNAN INI DISITA DIALIH FUNGSIKAN MENJADI PANTI ASUHAN dan penguncian pintu gerbang Bawaslu Sumut merupakan salah satu bukti protes kami terhadap Bawaslu Sumatera Utara yang tidak tau akan fungsi dan tugasnya ujar Roni Harahap koordinator aksi, ketika di wawancarai oleh awak media. Koordinator lapangan Rahmat Husein Siregar menambahkan kami akan melakukan aksi unjuk rasa damai kembali sampai permasalahan ini dapat di tuntaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.(SS)

MEDAN,- Lagi dan lagi Lembaga yang mengatasnamakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) telah menyampaikan laporan dugaan pungli yang dilakukan oleh Kakanwil  Kemenag Sumut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera utara pada tgl 06/03/2023. 

TAMU menduga kuat Pungutan Liar itu dilakukan terhadap seluruh kepala sekolah madrasah aliah (MA) Se-Sumatera Utara, Dalam laporan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) tersebut melaporkan Kakanwil dan Ajudan Kakanwil Kemenag Sumatera Utara yang kami Duga kuat telah melakukan kegiatan melanggar hukum yakni kegiatan pungli di tubuh kantor Kemenag Sumatera Utara.

"Kami menduga kuat itu semua atas perintah KaKanwil Kemenag Sumut yang memberikan menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah Madrasah Aliah (MA) se-Sumatera Utara Agar mentransfer uang  senilai Rp. 600.000/kepala madrasah.  Nomor Rekening yang menjadi penerima pungutan tersebut yaitu: 00530107786050 An: Prana Citra yaitu ajudan pribadi Kakanwil, dengan ber-Moduskan pemesanan papan bunga  untuk Sidang terbuka promosi DR. Bapak Kakanwil pada Tanggal 24 Januari 2023 di Bengkulu," Ungkap Ibrahim Cholil Pohan.

Ibrahim Cholil Pohan selaku ketua lembaga tatanan aktivis mahasiswa unggulan (TAMU) ditemui awak media di salah satu cafe kota medan dan menyampaikan kepada awak media,  beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini TAMU akan segera melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera utara dan Mapolda Sumut  dengan tuntutan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera menindak lanjuti laporan TAMU pada Tanggal 06-03-2023, dan juga meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Agar Segera Memanggil dan memeriksa Kakanwil Kemenag Sumut atas Dugaan Pungutan Liar (Pungli).

Awak media mencoba untuk menghubungi atau mengkonfirmasi melalui whattApp atas dugaan pungli di tubuh kemenag prov.sumut yaitu kepala kanwil kemenag sumut Dr.H.Abdul Amri Siregar, M.Ag bersama ajudannya Prana Citra, S.E.hari senin,(27/03/2023), jam 13:04 wib, keduanya kompak menjawab bersama-sama dengan jawaban diam atau bungkam dari awak media, awak media lama menunggu jawaban dari beliau namun tidak ada satupun yang memberikan jawaban.(AIS)

MEDAN,- "Mahasiswa doakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut agar sehat selalu sehingga mampu mengungkap siapa-siapa saja mafia BINTEK atau Kegiatan Desa di Padang Lawas dan dapat  tertuntaskan sesuai Ketentuan Hukum, dalam hal ini kami menilai merupakan pertaruhan martabat bagi Aparat Penegak Hukum atau Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menuntaskannya." Ujar Syah Bilal selaku Ketua Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan Sosial (IMPAS) Sumatera Utara.Senin, (27/03/2023).

"Berbicara soal alat bukti anak usia dini saja bisa melihat dimana penyimpangan-penyimpangannya ditambah lagi berbagai pengadaan yang asal-asalan hanya untuk melengkapi SPJ saja." Sambung Syah Bilal

"Dasar itu kami mendoakan Kejati Sumut agar sehat selalu dan terhindar dari godaan ataupun bujuk rayu oleh oknum-oknum mafia Bintek di Palas." ujarnya lagi.

"Disini saya selaku kordinator aksi akan terus menyuarakan permasalahan ini sampai ada penyelesaian sesuai ketentuan." ucap Akhir siregar. 

"Dan dalam waktu dekat ini kita akan menggelar aksi unjuk rasa kembali untuk mendesak kelanjutan dari Laporan yang telah kami sampaikan di beberapa Minggu lalu," tegas Akhir Siregar(SS)

PADANG LAWAS,- Beberapa pemuda di Desa Matondang keluhkan adanya Galian C yang berkepanjangan Di Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Barumun. Saat Tim mewawancarai di di salah satu warung kopi setempat Pemuda yang bernama Salamat Hsb dan di dampingi Nadir Hsb juga beberapa pemuda lainnya yang berada di sekitar warung kopi sangat menyesalkan adanya Galian C yang berkepanjangan Di Desanya tersebut. Yang mana sudah mencemarkan lingkungan sekitar dan bisa - bisa Banjir maupun logsor, Hal tersebut tidak bisa di biarkan secara terus-menerus melakukan Galian di daerah tersebut. Disini kami meminta perhatian dari Aparat Penegak Hukum ( APH ) agar kiranya dapat mengusut tuntas Galian C yg berbeda di DAS Barumun Desa Matondang , ujar Salamat Hsb & rekan.Selain itu Nadir  juga khawatir dampak Debu yang di akibatkan keluar masuknya truk di lokasi dapat menimbulkan penyakit Pernapasan sehingga membuat warga terganggu dan sangat resah.

Menanggapi hal tersebut Tim langsung melakukan investigasi ke lokasi Galian, Tim menemukan banyaknya kejanggalan kejanggalan di Lokasi Galian, Yang diantaranya rusaknya lingkungan di lokasi Galian tersebut, & disini juga kami tidak menemukan Pamflet/plakat ijin operasional sebagai mana ketentuan yang ada. Berdasarkan hal tersebut kuat Dugaan kami bahwa Galian C yang ada di desa Matondang diduga belum mengantongi izin Operasional sebagaimana yang di tentukan oleh Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 yang mana bunyinya, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 1, atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Disini juga tim menemukan 2 excavator ( alat berat ) dan beberapa truk pengangkut, yang mana pada saat Tim di lokasi Galian ada masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan cuman 1 alat berat sudah di keluarkan ijin operasional nya itu tidak di gunakan atau hanya diam di bawah salah satu pohon di lokasi, dan 1 excavator/ alat berat yg sedang beroperasi saat ini belum keluar ijin operasionalnya namun sudah beroperasi. Karena itu kami meminta Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas siapa Dalang di balik ini semua, dan kiranya dapat memanggil dan memeriksa Dalang di balik ini semua.(MS Daulay)

PADANGSIDIMPUAN,- Ketua Pimpinan Cabang PC FSPTSI-KSPSI KOTA PADANG SIDEMPUAN SAMSUDDIN RITONGA mengajak seluruh elemen masyarakat kaum muslimin khususnya masyarakat Kota P.Sidempuan untuk membenah diri dan menahan hawa nafsu dari haus dan lapar di bulan  suci Ramadhan 1444 H.

SAMSUDDIN RITONGA KETUA PC FSPTSI-KSPSI P.Sidempuan juga mengucapkan Selamat dalam menyambut bulan suci ramadhan dan melaksanakan ibadah puasa  Ramadhan 1444 Hijriah dan Semoga di bulan suci ini kita diberikan rejeki kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dibulan ini dengan penuh Tasyakur artinya bersukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, Pungkasnya.

KETUA PC FSPTSI-KSPSI KOTA PADANG SIDEMPUAN jua memintak kepada seluruh elemen masyarakat agar di bulan suci ini mari sama-sama mengambil momentum ini untuk membenah diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT,  sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik dalam spritual agama dengan sang maha kuasa, dengan itu  juga sendirinya kita akan menciptakan manusia  yang akan lebih baik lagi, teruntuk perkataan kita dan juga perbuatan kita, Tandasnya.

Sekjen PC FSPTSI-KSPSI atau yang sering di sapa bang Nurdin dan jua bendahara  PC FSPTSI-KSPSI KOTA PADANG SIDEMPUAN atau sering disapa bang Fauzi Regar jua ikut berkomentar dan menjelaskan bahwa sanya di bulan suci ramadhan ini mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan lebih tafakur dan mentadabur diri, dan khususnya seluruh kader pengururus PC FSPTSI-KSPSI KOTA PADANG SIDEMPUAN yang menjalankan puasa di bulan suci ini agar ikut andil dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi kita semua, sehingga eksistensi atau keberadaan kita dirasakan oleh masyarakat Kota P.Sidempuan khususnya bagi Umat Muslim Kota P.Sidempuan dalam menjalan ibadah di bulan suci ramadhan agar khusu'menjalankan ibadahnya, Jelasnya.(AIS)

PADANGSIDIMPUAN,- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Karya  Nasional Kota Padang Sidempuan KARIMUDDIN SIREGAR S.SOS.MM mengajak seluruh masyarakat kaum muslimin  khususnya masyarakat Kota P.Sidempuan untuk mempersiapkan diri dari menahan hawa nafsu dari haus dan lapar di bulan  suci Ramadhan 1444 Hijriah.

KARIMUDDIN SIREGAR S.SOS.MM juga mengucapkan Selamat dalam menyambut bulan suci ramadhan dan melaksanakan ibadah puasa  Ramadhan 1444 Hijriah, Semoga di bulan suci ini kita diberikan rejeki kesehatan dan keberkahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dibulan ini dengan penuh dengan keikhlasan,tandasnya.

Ketua PKN Kota P.Sidempuan juga menambahkan untuk seluruh kader Pemuda Karya Nasional utamanya di  Kota Padangsidimpuan di mintak agar di bulan suci ini sama-sama mengambil momentum untuk membenah diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik dalam spritual dengan sang kholid, dengan itu  juga kita akan mrnciptakan manusia  yang lebih baik, baik perkataannya, baik juga perbuatannya, Pungkasnya.

Sekjen PKN dan Ketua Harian PKN Kota P.Sidempuan juga ikut menambahkan mari bersama-sama khususnya seluruh kader Pemuda Karya Nasional Kota P.Sidempuan agar ikut andil dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi kita semua khususnya bagi Umat Muslim Kota P.Sidempuan dalam menjalan ibadah di bulan suci ramadhan agar khusu'menjalankan ibadah.(AIS)

PADANG LAWAS,- Gerakan Rakyat Menggugat yang di singkat GERAM kembali angkat bicara terkait dualisme pemerintahan di Kab. Padang Lawas. melalui Ahmad Rezki Hasibuan selaku Ketua GERAM sangat menyesalkan sikap Ali Sutan Harahap atau TSO (Bupati Non Aktif) dan Ahmad Zarnawi Pasaribu (PLT Bupati) yang sibuk berebut kekuasaan sehingga lupa pada kewajiban,Senin,(20/03/2023).

"Dalam hal ini tampak jelas terhambatnya roda Pemerintahan di Palas sehingga rakyat terkorbankan. dalam hal ini kita menilai sudah saatnya DPRD Palas menggunakan hak Interplasi dengan harapan agar keduanya diberhentikan sehingga tidak ada lagi Dualisme Kepemimpinan serta menghindari kerugian Negara, selanjutnya kepada Gubernur Sumut kami sarankan agar tidak terlalu jauh mencampuri permasalahan ini biarkan DPRD Palas yang membahas dan menyelesaikan, pun demikian Menteri dalam Negeri silahkan tunggu hasil dari DPRD Palas." Ujarnya.

"Terkhusus untuk sdr mantan Pangkostrad yang sekarang jadi Gubernur Sumut kiranya menaruh perhatian ke Palas terkait nasib Rakyat yang setiap menit menghirup debu akibat banyaknya Pengerjaan Proyek Jalan dan Drainase yang tidak selesai agar teratasi sehingga masyarakat tidak merasa terzolimi oleh pejabat yang mental korupsi. pun demikian pak mendagri cukup menunggu laporan hasil rapat paripurna DPRD palas untuk menjaga situasi politik yang memanas. atas nama masyarakat Palas menyikapi permasalahan ini berharap agar jabatan Bupati Palas di Pj kan hingga menunggu waktu Pilkada mendatang." Tegas Ahmad Rizky Hsb, SH (SS)

LANGKAT,- sembraut pajak baru Stabat membuat jalan jadi macet setiap hari, dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar kaki lima.setiap hari jln jadi macet gara gara adanya pedagang yang berjualan ditrotoar dipajak baru Stabat jln perniagaan pajak baru stabat.

Ketika tim wartawan bertanya kepada salah satu pengendara.iya bang! selalu macet setiap hari gara gara adanya orang yang berjualan diatas trotoar. Dan ketika tim wartawan menanyakan salah satu kepada pedagang, ini tanah atok kami,saya tidak takut kau beritakan besar besar dengan Nada lantang oknum jualan yang bernama inisial IA.

Ketika diminta tanggapan  Ketua LSM Kompak AHMAD FADLI SH,I Minta Kasat Pol PP dan PLT Bupati Langkat Minta segera Bongkar pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar. (Tim)

MANDAILING NATAL,- Sejumlah mahasiswa  Dari Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (KOMANDAN MADINA) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Madina, pada hari Jumat (17 maret 2023)

Feri Laso selaku Kordinator aksi dalam orasinya menyampaikan dengan adanya indikasi pungli dalam perekrutan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bisa mencoreng nama baik instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal khususnya Dinas Pendidikan Madina, dan jika Praktik KKN jadi budaya, maka rakyat yang akan jadi sengsara dan Kantor Dinas Pendidikan dimata masyarakat adalah sarang Mafia. 

Dan Robi Nasution selaku Kordinator Lapangan menyampaikan dalam orasinya dengan adanya indikasi pungli tersebut tentu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jika Instansi Pemerintah saja khususnya Dinas Pendidikan Madina tidak bisa mencerminkan nilai-nilai yang baik, bagaimana mungkin Kabupaten Madina ini maju dan generasinya terdidik dengan baik. 

Namun, pada aksi itu tidak sama sekali di tanggapi dari Pihak Dinas Pendidikan, dikantor tersebut hanya beberapa pegawai honorer saja tanpa ada yang mau mendatangi. 

Gagal menemui Kadis Pendidikan Madina, para Demonatrasi bergerak ke Kantor Bupati Madina untuk menyampaikan aspirasinya. Massa Aksi diterima Sekda Kabupaten Madina Alamulhaq SH. 

Kepada SEKDA, mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Mereka memberitahukan kedatangan mereka ke Dinas Pendidikn, tetapi tidak satupun yang menyahuti mereka dan tidak menemui satu ASN pun di kantor, Padahal kedatangan mereka masih pada jam kerja.

Menjawab aspirasi mahasiswa selaku sekda mengatakan hal itu akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati. “Maksud adek-adek ini saya sudah pahami, tentu akan saya sampaikan dan laporkan segera kepada Pak Bupati dan Bu Wabub,” ujar Sekda

Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap :

1. Meminta Bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan karena diduga kuat banyaknya masalah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Madina

2. Meminta Bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk segera Mencopot  Kepala Dinas Pendidikan karena diduga tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya serta diduga kuat adanya indikasi Pungutan Liar (PUNGLI) pada perektutan  Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK )  pada tahun 2022.

3. Meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai sudah lalai dalam menjalankan tugasnya dan diduga terlibat dalam sejumlah masalah.

4. Meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengklarifikasi secara umum atau terbuka baik melalui konferensi Pers, Sosmed, dan lainnya terkait issu yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait Perekrutan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) pada tahun 2022 karna di duga kuat adanya Pungutan Liar ( PUNGLI ) dalam perekrutan tersebut.

5. Meminta Bupati Kabupaten Madina untuk tidak memberikan kelolosan terhadap oknum yang terlibat Kuat dalam dugaan Pungutan Liar (PUNGLI) terkait Perekrutan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Tahun 2022 .

6. Meminta Kejari (Kejaksaan Negeri) Madina Untuk Segera Memanggil dan Memerikaa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal karena di duga kuat adanya Pungutan Liar dalam perekrutan Guru Honorer menjadi PPPK pada Tahun 2022 dan adanya Indikasi peraktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mendengar jawaban itu dari sekda, para demonstrasi langsung membubarkan diri.(SS)