MEDAN,- Lembaga yang mengatas namakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) telah menyampaikan laporan dugaan pungli yang dilakukan oleh Kakanwil  Kemenag Sumut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera utara pada tgl 06-03-2023. TAMU menduga Pungutan Liar itu dilakukan terhadap seluruh kepala sekolah madrasah aliah (MA) Se-Sumatera Utara.

Dalam laporan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) tersebut melaporkan Kakanwil dan Ajudan Kakanwil Kemenag Sumatera Utara di Duga telah melakukan kegiatan melanggar hukum yakni kegiatan pungli di tubuh kantor Kemenag Sumatera Utara. 

KaKanwil Kemenag Sumut menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah Madrasah Aliah (MA) se-Sumatera Utara Agar mentransfer uang  senilai Rp. 600.000/kepala madrasah.  Nomor Rekening yang menjadi penerima pungutan tersebut yaitu: 00530107786050 An: Prana Citra yaitu ajudan pribadi Kakanwil, dengan ber-Moduskan pemesanan papan bunga  untuk Sidang terbuka promosi DR. Bapak Kakanwil pada Tanggal 24 Januari 2023 di Bengkulu.

Maka dari itu Ibrahim Cholil Pohan selaku ketua lembaga tatanan aktivis mahasiswa unggulan (TAMU) menyampaikan kepada awak media di suatu cafe yang berlokasi di pancing, dia manyampaikan dalam waktu dekat ini TAMU akan segera melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera utara dan Mapolda Sumut  dengan tuntutan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera menindak lanjuti laporan TAMU pada Tanggal 06-03-2023, dan juga meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Agar Segera Menangkap Kakanwil Kemenag Sumut atas Dugaan Pungutan Liar (Pungli) tersebut (SS).

MEDAN,- Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan Sosial (IMPAS) SUMUT kembali unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait permasalahan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kab. Padang Lawas yang diduga tidak sejalan dengan Visi-Misi Presiden Joko Widodo, Jum'at (10/3/2023).

"Adapun alasan kami mengutarakan hal itu, dimana presiden jokowi memprioritaskan pembangunan desa dengan mengucurkan anggaran demi percepatan pembangunan. Namun fakta dilapangan berbanding terbalik. Dimana penggunaan keuangan Desa selalu diarahkan agar menampung anggaran untuk pelatihan dan bintek atau jenis lainnya padahal jika dilihat dari manfaat penggunaanya tidak membawa atau tidak mendukung percepatan pembangunan sehingga penggunaan anggaran tersebut hanya akal-akalan untuk memperkaya diri atau kelompok." Ujar Syah Ritonga selaku koordinator aksi.

"Namun yang paling disesalkan setiap adanya dugaan korupsi oleh kepala desa hanya menumbalkan kepala desa tidak melibatkan Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) atau ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) sekalipun kelihatan  mereka ikut menikmati dari itu kami meminta kepada Presiden Jokowi agar memerintahkan kejaksaan untuk menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan." Lanjut Syah Ritonga.

Ditambah oleh Akhir Siregar selaku Kordinator Lapangan, bahwa pihak mereka berjanji akan terus menyuarakan indikasi kecurangan ini hingga tuntas sesuai mekanisme hukum yang berketetapan.(SS)

LANGKAT,- ketika tim wartawan mendatangi sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ula jalan kantor kepala desa pematang cenggal kecamatan Tanjung pura kabupaten Langkat. tim wartawan hanya berjumpa dengan oknum guru saja.kasek ada Bu! Oknum guru menjawab kepada tim wartawan.kasek kami blom masuk bang! Coba  besok Abang datang lagi kesekolah kami, mana tahu kasek kami masuk bang! 

Beberapa hari kemudian tim wartawan kembali datang lagi kesekolah tersebut, dan kaseknya pun tidak masuk kesekolah.ada apa bang! sibuk x mau jumpa dengan kasek kami yang bernama Surianto S,AG.kami mau konfirmasi Bu,berapa jumlah siswa disini.kalau tidak salah saya sekitar 235 orang bang! ujar oknum guru yang enggan disebutkan namanya kepada tim wartawan.sudah dibuat plank rincian dana bos Bu?setahu saya blom bang! coba Abang tanya saja langsung sama kasek kami sudah apa blom dibuat nya plank rincian dana bos.sudah berapa lama pak Surianto S,AG jadi kasek disekolah madrasah Tsanawiyah Miftahul Ula. Bapak itu jadi kasek disini sekitar 4 tahun lebih bang.oklah Bu terima kasih atas konfirmasinya yang ibu berikan pada saya. Sabtu (11/03/2023). 

Sebelum tim wartawan meninggalkan sekolah kami berkeliling melihat banggunan sekolah tersebut. ternyata masih banyak asbes yang pecah dan kaca nako juga pecah. ketika diminta tanggapan Ketua LSM KOMPAK Kab. Langkat  minta aparat penegak hukum khususnya Kejari Langkat periksa kasek Madrasah Tsanawiyah miftahul ula diduga tidak transparan dalam penggunaan dana bos selama ini. (tim)

PADANGSIDIMPUAN,- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Ketua PC FSPTSI KSPSI KOTA PADANG SIDEMPUAN  SAMSUDDIN RITONGA sudah menandatangani kerja sama dengan Advokat/ Pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada organisasi PC FSPTSI KSPSI KOTA PADANG SIDEMPUAN dan juga PUK dibawah naungan PC FSPTSI kota Padang Sidempuan, Sabtu (04/03/2023).

Adi Guna Prawira Lubis,SH.MH dan Hadi Alamsyah Harahap SH  resmi menjadi pengacara serikat buruh PC FSPTSI kota Padang Sidempuan, kedua pengacara tersebut sudah terbukti memiliki pengalaman yang baik dan punya sepak terjang yang jauh dan tidak ada keraguan sedikitpun kualitas beliau di bidang hukum, "kami akan selalu bersinergi untuk kemajuan organisasi kami dan juga perlindungan hukum kepada seluruh anggota PC FSPTSI dan PUK kota Padang Sidempuan." ujar Samsuddin Ritonga.

"Saya selaku ketua PC FSPTSI Padang Sidempuan SAMSUDDIN RITONGA  telah menandatangani kerjasama atau MOU dengan pihak pengacara di Kantor Law Office Adi Guna Prawira & Fartner kira-kira Jam 11.30 hari ini." ujarnya lagi.

"Hadi Alamsyah Harahap SH salah satu pengacara hukum PC FSPTSI KSPSI Padang Sidempuan telah menjelaskan kepada kami bahwa  Tugas & wewenang  Advokat / Pengacara yg sudah Menanda tangani MOU dgn PC FSPTSI adalah Mendampingi & Memberikan Advis Hukum, Segala Kepentingan Hukum Yg berkaitan Dgn PC FSPTSI di kota Padang Sidempuan,Mulai dari tingkatan PC sampai Kepada Kawan-kawan yg di PUK." tegas Samsuddin Ritonga.(AIS).

TAPANULI SELATAN,- Bupati Tapanuli Selatan Bapak H Dolly Pasaribu mengucapkan belasungkawa atas peristiwa yang menghanyutkan enam orang santri Pondok Pesantren Syeikh Ahmad Basyir di Sungai Parsariran, Kecamatan Batang Toru pada Jumat (3/3/2023).

”Bupati Tapanuli Selatan turut prihatin dan bersedih hati atas peristiwa naas yang mengakibatkan 1 santri Ponpes Syeikh Ahmad Basyir meninggal dunia,“ ucapnya.

Bupati Tapsel berharap, keluarga santri yang menjadi korban dalam peristiwa ini, semoga diberi ketabahan dan kesabaran atas kejadian tersebut.

”Anak-anak kita ini, adalah sahid, karena almarhum meninggal dunia ketika sedang menuntut ilmu agama di Pondok Pesantren Syeikh Ahmad Basyir, Insya Allah surga menantinya,” ujar Bupati H.Dolly Pasaribu.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Tapsel Umar Halomoan Daulay mengatakan, peristiwa hanyutnya enam santri tersebut terjadi pada Jumat (3/3/2023), sekira pukul 15.00 WIB.

Umar menyebutkan satu orang dari enam orang santri yang terbawa derasnya air sungai ditemukan meninggal, dan satu orang lagi dalam pencarian tim. “Keenam santri hanyut saat mereka sedang mandi, Tandasnya.

Tim dari BPBD, Kepolisian, TNI dan seluruh elemen masyarakat saat ini tengah menyusuri aliran Sungai Parsariran hingga Sungai Batang Toru. “Sekarang kita (tim) tengah melakukan pencarian terhadap satu korban.

Berikut nama-nama keenam santri Ponpes Syeikh Ahmad Basyir yang hanyut yakni, Amanda (12), Windy (12), Sania (12), Silha (13) korban selamat, sementara Zuriah (12) ditemukan meninggal, sedang Sisra alamat Panggarongan masih dalam pencarian.(AIS)

MEDAN,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Padang Lawas Utara akhir-akhir ini mulai rame di perbincangkan, pasalnya pada Perekrutan Panwascam dan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kab. Padang Lawas Utara sangat banyak permasalahan yang membuat kegaduhan ditengah masyarakat. Mulai dari adanya 2 kali Pengumuman Pemenang PKD,  Kecurangan-Kecurangan Pada Penetapan Anggota PKD, Anggota PKD Maupun Paswascam terlihat Partai Politik, Adanya Penentangan oleh Panwascam pada Intruksi Bawaslu Kab. Padang Lawas Utara dan adanya pungutan pada pemenang anggota PKD maupun Panwascam sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Kab. Padang Lawas Utara. 

Syaiful Syah Ritonga dan kawan-kawan yang tergabung dalam SEMPAK-SUMUT kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Jum'at, (3/3/2023.) Syaiful Ritonga dalam orasinya menyampaikan bahwasanya mereka telah melaporkan permasalahan ini sesuai arahan dari Salah satu Komisioner Bawaslu Sumatera Utara namun sudah 3 Minggu tidak ada terlihat tindak lanjut dari laporan mereka tersebut. Dan mereka meminta agar Bawaslu Sumatera Utara tidak menutup-nutupi permasalahan ini dan jangan mengoper-oper mereka ke Bawaslu Sumatera Utara karena mereka sudah sangat yakin bahwasanya Bawaslu Kab. Padang Lawas Utara tidak bernyali dalam menuntaskan permasalahan ini.

"Kepada Bawaslu Sumut dan Bawaslu RI kami meminta agar mengintruksikan Bawaslu Kab. Padang Lawas Utara untuk mencopot Ketua Panwascam se-Kab. Padang Lawas Utara karena sudah membuat kegaduhan di tengah masyarakat." ujar Syaiful.

"Berdasarkan permasalahan tersebut kami sangat yakin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sependapat dengan kami setelah melakukan analisa ataupun pengkajian terhadap permasalahan tersebut yakni untuk membuat keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Panwascam se-Kab. Padang Lawas Utara." Lanjut Syaiful.

"Dan kami yang tergabung dalam SEMPAK-SUMUT akan terus mengkawal permasalahan ini sampai dapat dituntaskan," tegas Syaiful(SS)

PADANGSIDIMPUAN,- Miris melihat ketimpangan sosial atas ketidakadilan dalam menegakkan keadilan, hal yang lumrah bagi kita di negara Indonesia ini tajam kebawah dan tumpul keatas istilah itu sering kita dengar di masyarakat sekitar kita, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya kita mendengar istilah seperti itu, ada hal yang baru kita dengar dan bahkan sering kita mendengar dari orang lain berbagai kalangan dinas dinas kabupaten/kota selalu orang yang dikalangan orang yang penting urusannya akan lancar dan dikerjakan lebih cepat ketimbang masyarakat kecil atau dikalangan orang tidak berduit akan mengalami proses yang sangat lama, dan kita sudah sering mendengar dari bapak kita yaitu PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK IR.H.JOKOWIDODO dalam kepengurusan administrasi yang menyangkut urusan rakyat jangan diperlambat harus disegerakan, dan pemerintah tidak akan memandang kecil urusan rakyat Indonesia.

Sekjen PC FSPTSI Kota Padang Sidempuan yaitu Abdul Rahman Nurdin yang sering disapa oleh bang Nurdin menemui dan berbincang-bincang dengan awak media dan menjelaskan bahwa beliau sangat menyayangkan sikap KADISNAKER Kota Padang Sidempuan yang mereka duga kuat bahwa KADISNAKER  berpihak ke pihak sebelah dalam mengatasi problem atau masalah PC FSPTSI dengan DPC SPTI kota Padang Sidempuan dilapangan, kamis(02/03/2023).

"Beberapa waktu yang lalu ada Pertemuan KADISNAKER Kota Padang Sidempuan di luar kantor disnaker bersama beberapa orang yang kami duga bahwa pihak sebelah duduk manis bersama KADISNAKER seperti halnya membicarakan tentang persoalan yang sangat serius dilapangan, ini menunjukkan bahwa kami menduga kuat bahwa KADISNAKER membantu dalam mempersulit urusan PC FSPTSI, agar organisasi kami PC FSPTSI dibekukan dari tanggal yang sudah ditentukan," Tandasnya.

Sekjen PC FSPTSI Kota Padang Sidempuan juga menambahkan bahwa mereka merasa tekanan itu selalu ada sama mereka dan kepada pihak sebelah selalu dipermudah, ketika mereka duduk bersama kadis di kantor KADISNAKER Kota Padang Sidempuan dan mempertanyakan legalitas SK DPC SPTI kota Padang Sidempuan mengatakan kepada mereka bahwa legalitas pihak sebelah sah walaupun legalitas SK DPC FSPTI masih di ketuai oleh Sabam Parulian Manalu, dan KADISNAKER tidak mempersoalkan legalitas tersebut, dan KADISNAKER kota Padang Sidempuan juga membenarkan bahwa legalitas SK DPC FSPTI masih yang lama, dan masih di ketuai oleh sabam Parulian manalu dan SK DPC SPTI yang baru yang di ketuai oleh IR Timbul Limbong belum ada dikantor disnaker.

Bang nurdin juga menjelaskan bahwa mereka akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor walikota Padang Sidempuan dengan rencana membawa massa kurang lebih 500 jumlah massa, dengan tuntutan pencopotan KADISNAKER KOTA PADANG SIDEMPUAN oleh bapak walikota yang mereka segani dan mereka hormati  BAPAK WALIKOTA PADANG SIDEMPUAN IRSAN EFENDI NASUTION.

"Kami yakin dan percaya kepada BAPAK WALIKOTA IRSAN EFENDI NASUTION pasti akan mencopot jabatan KADISNAKER kota Padang Sidempuan yang kami duga kuat tidak adil dalam melakukan kebijakan pemerintahan dan merusak citra BAPAK WALIKOTA yang selama ini kita mengenal sosok WALIKOTA Sangat bersahaja dan selalu merakyat, kebijakan KADISNAKER KOTA PADANG SIDEMPUAN dalam mengatasi masalah serikat buruh tidak adil dan tidak merakyat." Tegas bang Nurdin(AIS)

MEDAN,- Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan Sosial (IMPAS) Sumatera Utara kembali datangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kab. Padang Lawas karena dinilai terlalu banyak penggunaan yang tidak jelas, karena penggunaanya hanya untuk memperkaya beberapa oknum yakni Ketua Apdesi dan Kadis PMD Kab. Padang Lawas. "Dimana dalam setiap tahunnya mereka selalu mewajibkan agar dilaksanakannya BINTEK atau Pelatihan serta Kegiatan Pengadaan, namun tidak satupun kegiatan yang dianggap mempercepat pembangunan di Kab. Padang Lawas," ujar Syaiful Ritonga dalam orasinya. Kamis,(2/3/2023). 

Syaiful Melanjutkan, "Bahwa dalam berjalannya kegiatan ini sudah jelas adanya yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sangat mengherankan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selalu lempar bola kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas sehingga tidak ada kejelasan pada penanganan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

"Kami sangat berharap agar Kejaksaan Agung jangan tutup mata terkait kelambanan Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Padang Lawas demi terwujudnya Visi-Misi Presiden Jokowi yakni membangun dari Desa." Sambung Ibrahim Pohan selaku Koordinator Aksi.

"Kami atas nama IMPAS-SUMUT Syaiful Syah Ritonga, Koordinator Aksi Ibrahim Cholil Pohan, Koordinator Lapangan Batara Harahap, tidak akan tinggal diam sampai kasus ini dapat dituntaskan." Tegas Syaiful Ritonga ketika di wawancarai awak media disela-sela aksi.(SS)

PADANGSIDIMPUAN,- Dinas ketenagakerjaan mempuyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi, dan juga melayani urusan masyarakat.

Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Organisasi PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan yang memiliki legalitas yang sah dan juga PUK ( pimpinan unit kerja) kota Padang Sidempuan yang di bawah naungan oleh PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan telah mendatangi ke kantor disnaker kota Padang Sidempuan dalam rangka urusan perlengkapan administrasi PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan , "yang sangat kami sayangkan oleh perwakilan PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan pelayanan mereka  atau pegawai disnaker Padang Sidempuan kurang menanggapi urusan kami dengan baik, oleh pegawai atau staf disnaker kota Padang Sidempuan, seakan-akan urusan PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan diperlambat oleh dinas ketenagakerjaan." ujar Ilhamsyah Rangkuti selaku perwakilan dari PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan, Kamis (02/03/2023).

"Tidak ada satupun terlihat atau pegawai yang dapat melayani urusan perwakilan PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan yang dapat melayani urusan kami melainkan mereka kami lihat di jam kerja duduk sambil minum kopi bersama pegawai yang lainnya, kami sudah menunggu kurang/lebih 2 jam sebelum mereka menanggapi urusan kami dan belum juga ada yang menerima atau menanggapi urusan yang kami lakukan sehingga kami sangat kecewa sekali pelayanan masyarakat dinas ketenagakerjaan  mereka sudah di gaji oleh rakyat  tapi mereka malah kerjanya minum kopi dan tidak melayani masyarakat dengan baik." ujarnya lagi.

"Melihat pelayanan dan kelakuan beberapa anggota pegawai dan staff disnaker tidak melayani masyarakat dengan baik perwakilan PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padang Sidempuan terkesan kurangnya ketegasan dan kurang disiplinnya di bawah kepemimpinan kadisnaker kota Padang Sidempuan dan kami berharap kepada pemerintah kota Padang Sidempuan yaitu bapak WALIKOTA  IRSAN EFENDI NASUTION yang kami hormati untuk menegur atau mencopot KADISNAKER kota Padang Sidempuan dari jabatannya." Tegas Ilhamsyah Rangkuti (AIS)

PADANGSIDIMPUAN,- PC F.SPTSI-K.SPSI kota Padang Sidempuan melakukan rapat kerja cabang ( RAKERCAB) yang di pimpin oleh Samsudin Ritonga, dengan rapat kerja cabang ini seluruh kepengurusan PC F.SPTSI-K.SPSI kota Padang Sidempuan dan PIMPINAN UNIT KERJA ( PUK ) beserta kepengurusan inti dari puk ikut serta dalam rapat kerja cabang yang di lakukan di sekretariat PC F-SPTSI-K-SPSI kota Padang Sidempuan. Selasa (28/2/2023).

Rapat yang di lakukan di sekretariat PC F-SPTSI-K-SPSI kota Padang Sidempuan menimbulkan wujud loyalitas terhadap organisasi perserikatan. inti hal dari pimpinan sidang  banyak pengurus PC F-SPTSI-K-SPSI kota Padang Sidempuan dan PUK bertanya, dan saling dengar pendapat serta mewujudkan impian dari setiap PUK untuk mengambil hak-hak setiap PUK dalam pekerja bongkar muat.

Dengan kepengurusan PC F.SPTSI-K.SPSI kota Padang Sidempuan yang baru dan sudah di revisi oleh Samsudin Ritonga selaku ketua di PSP melalui PD F.SPTSI-K.SPSI PROVINSI SUMUT, dan sudah siap berlayar di bagian bongkar muat dan transfortasi berdasarkan AD/ART di tubuh F-SPTSI-K-SPSI seluruh Indonesia kita memiliki banyak bidang,

adapun bagian nya:

1. bongkar muat

2. transfortasi

3. parkiran

Sesuai AD/ART Kami siap mengembang kan sayap ke seluruh kelurahan dan desa di kota Padang Sidempuan. untuk mengibarkan bendera F-SPTSI-K-SPSI kota Padang Sidempuan.

banyak tuntutan dari setiap PUK di acara (RAKERCAB) dan tuntutan dari seluruh puk langsung di jawab oleh pimpinan sidang. ada pun masalah di setiap PUK ataupun di tubuh PC F-SPTSI-K-SPSI kami dan seluruh pengurus PC dan PUK siap ikut serta membantu apapun permasalahan yang berada di setiap PUK,rapat berjalan lancar dan seluruh kader ikut mensukses kan acara RAKERCAB di malam ini.(DS)

LANGKAT,- Salah satunya sudah ada Ruang aula buat rapat. Dulunya puskesmas ini tidak punya ruang aula buat rapat bang! kalau kami mau rapat kami numpang dulu dikantor desa secanggang ujar! Kepala puskesmas secanggang kepada tim wartawan.dulu burem kantor puskesmas Secanggang dan tidak pernah terawat, semenjak datangnya saya/Deniarti selaku kapus. puskesmas Secanggang saya benahi  pelan pelan.makin bagus dan bersih.semua tertata dengan rapi.sudah adanya ruang inap, dulu kantor kapus gabung sama gudang obat.sekarang alhamdulilah sudah ada tersendiri kantor kapus bang ujar! Deniarti kepada tim wartawan.

Selama ini banyak pemberitaan miring tentang kapus secanggang, salah satunya mengenai tentang ambulan tidak pernah dirawat.ketika tim wartawan mendatangi puskesmas secanggang jalan pendidikan Secanggang kabupaten langkat.Kamis (23/02/2023).tim wartawan langsung berjumpa dengan kepala puskesmas Secanggang kabupaten Langkat yang bernama Deniarti.

Tim wartawan dipersilakan masuk ke ruangannya.silakan duduk bang! dengan ramah tamahnya Deniarti kepada tim wartawan.tim wartawan sempat menanyakan tentang berita miring mengenai adanya mobil ambulance tidak pernah dirawat, langsung kapus secanggang yang murah senyum dan ramah juga terhadap bawahannya. Deniarti mengatakan kepada tim wartawan itu tidak benar bang! Ujar kapus secanggang mengatakan kepada tim wartawan.

Dan tim wartawan diajak langsung melihat mobil ambulan.alangkah terkejutnya tim wartawan melihat mobil ambulan merk Isuzu panther BK 254 P masih bagus dan mesinnya juga halus sirinenya juga hidup, bodi mobilnya pun masih mulus.ketika tim wartawan menanyakan kepada supir ambulan tahun berapa mobil ini bang! Tahun 2010.semenjak Kapus Bu Deniarti yang baru menjabat kurang lebih dua tahun sudah banyak perubahan dipuskesmas secanggang ini.seperti mobil ambulan ini terawat bang! ujar supir ambulan mengatakan kepada tim wartawan. (tim)

LANGKAT,- Saat tim wartawan menyambangi SMP Negeri 2 Secanggang di Jln. Marlintung Desa Karang Anyar,  tim wartawan tidak bertemu kasek SMP Negeri 2 Secanggang Seniyo,S.Pd, M.Pd dan hanya bertemu dengan beberapa guru yang ada di sekolah, selasa, (21/2/2023).

Tim wartawan pun berkeliling mengecek fisik bangunan sekolah SMP Negeri 2 Secanggang terlihat beberapa bangunan terkesan tidak terawat banyak asbes yang jebol dan kaca nako yang pecah dan juga bangunan laboratorium komputer yang tidak terawat diduga tidak dapat difungsikan.

Lalu tim wartawan pun mencoba mengkonfirmasi salah satu guru yang sedang piket tentang keberadaan papan plank pengumuman alokasi dana BOS, “Kurang tau pak, klo disini tidak dipasang” ujarnya. “ sudah berapa lama Bapak Seniyo menjabat kasek bu?” tim wartawan kembali bertanya. “ kurang lebih dua tahun pak” balasnya.

Ketika dimintai pendapatnya, Ahmad Fadli,SH.I Ketua LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) didamping Joni Siregar Kabid Investigasi LSM KOMPAK, saat membuat pernyataan pers di Stabat, angkat bicara minta penegak hukum yakni Kejari dan Polres Langkat untuk segera panggil dan periksa kasek SMP Negeri 2 Secanggang Seniyo,S.Pd, M.Pd terkait penggunaan dana BOS yang tidak transparan yang dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.(tim)

MEDAN,- Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara yang juga sebagai Ketua Komisi B DPRD SUMUT, Ahmad Fauzan Daulay dilaporkan oleh salah satu Masyarakat Riduan Putra ke Polres Padangsidimpuan dengan Laporan bernomor STTLP/B/67/11/2023/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumut.

Dugaan penganiayaan ini terjadi pada saat Musyawarah Wilayah (Muswil) Salah Satu Organisasi di salah satu Hotel di Padangsidimpuan pada Jum'at, 17 April 2023 malam.(Informasi dihimpun dari HETA NEWS.

Dalam permasalahan ini, Syaiful Ritonga Aktivis Mahasiswa dari salah satu kampus di Medan yang juga sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan Sosial (IMPAS) SUMUT turut mengomentari, Kapolres Padangsidimpuan harus tegas dalam permasalahan ini, jangan sampai di intervensi oleh pihak lain dan kepada Kapolda Sumatera Utara juga harus ikut andil dalam permasalahan ini sesuai tetentuan-ketentuan yang telah berketetapan.

Syaiful Ritonga menegaskan, bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam permasalahan ini, dan kami akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini untuk mendesak Kapolres segera Mentersangkakan Ahmad Fauzan Daulay, karena sudah sangat jelas telah melanggar hukum dan telah mengingkari sumpah janjinya sebagai Wakil Rakyat, tambah Syaiful Ritonga ketika di wawancarai awak media, Senin, (20/2/2023) (SS)

PADANGSIDIMPUAN,- Sejumlah warga di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, mengaku keberatan dengan aksi pesta ulang tahun dan Fashion Show LGBT di salah satu kafe dekat jembatan Siborang. Selasa, (21/02/2023)

“Kami jelas keberatan, dan sepengetahuan saya acara itu sudah dua hari itu bg, Malam minggu sama malam senin itu" ujar Muhajir Siregar (41), salah seorang warga setempat.

Dia mengatakan, pesta ulang tahun dan Fashion Show LGBT itu menimbulkan keributan sehingga warga merasa tidak nyaman.

"Suaranya terdengar jelas, mereka menjerit-jerit dan akibatnya sangat bising," tuturnya. Namun, warga mengaku tidak bisa melarang, karena pemilik kafe mantan warga Kelurahan Kantin.

“Kami keberatan, tapi kami tidak bisa mencegah. Sebab, pemilik kafe mantan warga Kantin, " ujarnya.

Dia berharap kepada pemerintah setempat agar melarang kegiatan-kegiatan seperti itu.

“Kota Padangsidimpuan Serambi Makkah nya Sumatera Utara. Tapi, kok ada acara seperti itu, sangat disayangkan sekali bang.” Keluhnya.

Walikota Padangsidimpuan bersama muspida harus menindak tegas terhadap kegiatan-kegiatan LGBT yang melanggar hukum dan norma agama agar generasi muda di Kota Padangsidimpuan tidak tercemar penyakit sosial LGBT (AIS)