PADANG LAWAS UTARA,-  Sungguh diluar akal sehat kita, apa yang telah mereka pikirkan sehingga mereka diduga tega melecehkan anak perempuan yang cantik, orang 5 laki-laki diduga melakukan perbuatan keji kepada anak perempuan yang masih dunianya ingin bermain seperti halnya anak yang lain, mereka merampas kehormatannya dan kebahagiaanya.

Lima (5) orang laki-laki  diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur  dan telah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat Kab. Padang Lawas Utara, Desa Maninggir Kec. Batang Onang, Masyarakat miris dan geram mendengar kabar  pelecehan seksual anak di bawah umur, masyarakat kita di Kab. Paluta budayanya amat menjunjung tinggi derajat seorang wanita muslimah dan menjaga kehormatan para kaum hawa khususnya di Kab. Paluta, namun  sungguh disayangkan na'as anak di bawah umur di timpah musibah.

Korban inisial (E) telah mendapati perbuatan yang sangat amat keji dan resmi telah melaporkan ke pihak berwajib, diantara lain diduga pelakunya 5 orang laki-laki inisialnya adalah  (1) IPS umur 27 tahun (2). RP umur 13 tahun (3) CM umur 13 (4). T umur 14 tahun (5). P umur 15 tahun, si korban inisial (E) mengungkapkan mereka 5 kuat melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan merampas kehormatan saya,  diduga waktu kejadian 18 Agustus 2022 pukul 13.14 wib siang hari di Desa Maninggir Kecamatan Batang Onang Kab. Paluta.

Terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur di kab.Paluta oleh 5 orang laki-laki, SEKJEN GNPK RI SUMUT ( Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ) YULINAR LUBIS ikut menanggapi kejadian dugaan tindak pelecehan seksual  seorang anak perempuan dibawah umur, kejadian ini sangat memprihatikan dan menyayat hati kita bersama, SEKJEN GNPK RI YULINAR LUBIS  juga menyayangkan atas lambatnya proses penanganan pelecehan anak di bawah umur ini oleh penegak hukum kita sampai-sampai tahun sudah berganti, Alhamdulillah kita masih percaya kepada penegak hukum atas pemanggilan terhadap oknum yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ke Polres Tapsel, masyarakat paluta harus memberikan apresiasi kepada bapak kapolres Tapsel atas respon dan tindakan cepat yang dilakukan penegak hukum kita.

YULINAR LUBIS tetap memantau perkembangan kasus ini dan masyarakat Kabupaten Padang lawas Utara harus mempercayakan kasus ini kepada penegak hukum Kapolres Tapanuli Selatan, YULINAR LUBIS berharap agar kiranya proses hukum tetap berjalan dan tidak memandang bulu, pemanggilan dan pemeriksaan ke-5 orang laki-laki yang diduga kuat melakukan pelecehan seksual anak di bawah umur hukum harus ditegakkan.

YULINAR LUBIS berharap Kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat memberikan bantuan moral atau materi terhadap korban diduga pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. (AIS).

“Ada apa bang, Kasek kami tidak masuk hari ini,” kata oknum guru yang enggan disebutkan namanya.

Kepada tim wartawan oknum guru juga menanyakan maksud dan tujuan mau berjumpa kasek. Dan setelah dikatakan untuk konfirmasi mengenai jumlah siswa di sekolah tersebut. Dan dikatakannya bahwa jumlah siswa mereka sekira 715 murid, kata oknum guru kepada tim wartawan.

Ketika ditanyakan apakah sudah dibuat plank rincian dana BOS dan dijawab oknum guru tersebut belum ada dibuat pak, setahu saya blom dibuat. Sedangkan kutipan uang komite/ uang SPP katanya 50 ribu sebulan ada juga yang 60 ribu sebulan katanya.

Dan kenapa uang SPPnya beda beda, lalu dijawab guru dan wakasek, yang punya kartu KIP 50ribu bayar sebulan, dan yang gak punya kartu KIP 60 ribu sebulan. Sudah lama Bu Sumarni S,Pd jadi Kasek di SMA Negeri 1 Bahorok pak. Kalau tidak salah saya kasek kami sekitar 8 BLN sudah disini bang! Oklah pak terima kasi atas konpirmasinya, Sabtu(04/02/2023).

Ketika diminta tanggapan Joni Siregar selaku aktifis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) meminta Kejatisu dan Poldasu segera panggil kasek SMA Negeri 1 Bahorok diduga tidak transparan dalam penggunaan dana BOS yang berpotensi terjadinya korupsi.( Tim)

PADANG LAWAS UTARA, - Syaiful Syah Ritonga selaku ketua Satuan Elemen Mahasiswa Pemerhati Keadilan (SEMPAK) Sumatera Utara menghadiri Undangan Klarifikasi terkait maraknya kecurangan di Tubuh Bawaslu Padang Lawas Utara pada Perekrutan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) SE-Kab. Padang Lawas Utara. Jum'at, (17/2/2023).

Dasarnya SEMPAK-SUMUT telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumatera Utara terkait permasalahan pada perekrutan PKD se-Kab. Padang Lawas Utara namun Bawaslu Sumatera Utara melimpahkan permasalahan tersebut ke Bawaslu Kab. Padang Lawas Utara dan sebagai langkah awal dalam proses penuntasan permasalahan tersebut pihak Bawaslu Kab. Padang Lawas Utara telah memanggil Syaiful Ritonga selaku ketua SEMPAK-SUMUT sebagai pelapor untuk di mintai Klarifikasi, undangan tersebut di sampaikan melalui surat dari Bawaslu Paluta pada tgl 16 Februari 2023.

Syaiful Ritonga bersama dengan rekan juang di Kantor Bawaslu sekitar pukul 15.00 Wib, dan Syaiful Ritonga menjalani Klarifikasi sekitar kurang lebih 1 Jam yang dilakukan oleh Tim Klarifikasi Bawaslu Paluta yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kab. Padang Lawas Utara Rizky Athia Arfa Hasibuan, SH dengan salah seorang Komisioner Bawaslu Paluta.

Syaiful berharap agar Komisioner Bawaslu Paluta tetap konsisten dalam menjalankan tugas serta amanahnya, dan untuk proses mengungkap Permasalahan tersebut Syaiful Ritonga dan kawan-kawan siap terus berkoordinasi hingga permasalahan tersebut dituntaskan sesuai dengan ketentuan yang telah berketetapan ni NKRI. Hal tersebut di sampaikan Syaiful Ritonga ketika di wawancarai awak media setelah selesai melakukan Klarifikasi.

“Kita sebagai mahasiswa harus tetap konsisten dalam mengawasi Kinerja Pelayan Publik sesuai dengan Sumpah Mahasiswa dan Tridharma perguruan tinggi yang telah tertanam di diri kita sebagai Mahasiswa. Dan untuk permasalahan ini Kami dari SEMPAK-SUMUT akan terus mengkawal permasalahan ini hingga tuntas,” ujar Syaiful (AIS/SS)

Sudah jelas banyak saksi dari masyarakat manunggang julu yang protes lewat dokumentasi vidio dan menyatakan keberatan atas bauk tidak sedap dari limbah air susu kadaluarsa yang bercecer di lingkaran petani sawah dan karet, begitu juga kepala desa manunggang julu juga sudah membenarkan dan sudah melayangkan surat resmi ke perusahaan tersebut, begitu juga pembicaraan antara media dan mahasiswa menjadi saksi kepala gudang pak anwar mengatakan dan telah membenarkan limbah air susu kadaluarsa itu  yang keluar dari perusahaan indo marco.

Pak anwar juga menyebutkan di depan awak media dan mahasiswa diduga sebanyak 500 Kotak susu kadaluarsa yang telah di buang oleh anggotanya ke luar perusahaan indo marco dan mengalir di antara lahan petani sawah dan karet, sehingga mengeluarkan bauk yang tidak sedap dan menyengat di hidung masyarakat.

Menurut warga, limbah air susu kadaluarsa dari perusahaan indo marco telah lama di cemari ke ladang petani sawah dan karet selalu berulang kali dicemari namun kami tidak ada daya upaya melawan perusahaan tersebut, seakan akan perusahaan tidak peduli kesehatan masyarakat dan kerugian masyarakat petani.

Telah di temui oleh awak media di kantornya perwakilan dari perusahaan "Indo Marco" yaitu bapak anwar hari jum'at tanggal 3-2-2023  telah mengatakan didepan awak media dan sejumlah aktivis mahasiswa bahwa kejadian limbah air susu kadaluarsa yang tercecer di sekitar ladang petani masyarakat  itu benar akan terjadinya, dan itu berasal dari perusahaan kami, pembuangan air limbah susu kadaluarsa itu melalui lobang pembuangan perusahaan dan mengalir ke paret sekitar ladang petani masyarakat.

Menanggapi adanya limbah air susu kadaluarsa yang merusak lingkungan masyarakat dan kesehatan masyarakat  manunggang julu, awak media mencoba menghubungi perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan hari jum'at tanggal 3-2-2023 lewat WhatsApp yaitu sekretaris dinas lingkungan hidup bapak faisal namun sampai saat ini belum ada jawaban dan belum dapat dimintai keterangannya.

FD-FORMASIH TAPSEL SUMUT Wesly Gea menanggapi atas kejadian yang menimpa dan salah satu saksi yang pernah bicara langsung dengan kepala gudang pak anwar yang telah membenarkan perusahaan indo marco membuang limbah air susu kadaluarsa tersebut ke sekitar petani sawah dan karet  memang benar terjadi, oleh sebab itu kami tidak diam dan kami akan merencanakan unjuk rasa besar-besaran di Polda Sumut atas pembuangan limbah air susu kadaluarsa ke sekitar ladang petani sawah dan karet di desa manunggang julu kecamatan Sidempuan tenggara kota padang Sidempuan.(AIS)

TAPANULI SELATAN,- PD-Formasih Tapsel-Sumut  yang di ketuai oleh Wesly Gea, aliansi SEMPAK ( Satuan Elemen Mahasiswa Pemerhati Keadilan ) Sumut di ketuai Syaiful Syah Ritonga, aliansi GNPB (Gerakan Nasional Peduli Bangsa ) Sumut di ketuai oleh Andri Iskandar dan aliansi ALMAMATER ( Aliansi Mahasiswa Maju dan Terintegrasi ) Sumut di ketuai oleh Didi Santoso, dan Aliansi “Koalisi Pemerhati Indonesia Raya” ( KAPIR ) di ketuai oleh Ibrahim C Kholil Pohan, 5 aliansi yang bergabung dalam aksi damai di kantor KPU PROVINSI SUMUT  melawan kedzaliman atas perekrutan PPS dan PPK KABUPATEN TAPSEL.

Unjuk rasa besar-besaran di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Utara 4 gabungan aliansi ikut serta mendukung penuh aksi PD- FORMASIH Tapsel, untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan atas dugaan pungli di tubuh kepengurusan KPU Tapsel.

Dugaan pungli itu kami tidak bisa toleransi dan harus di usut tuntas sampai keakar akarnya, PD-Formasih tidak surut apalagi menyerah dalam mendapatkan keadilan di negeri kita cinta ini.

PD-FORMASIH TAPSEL dan beberapa aliansi akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di kota medan di depan kantor KPU PROVINSI SUMUT ke 2 kalinya, karena sampai saat ini belum ada perbuatan atau tindakan yang nyata dari KPU PROVINSI SUMUT.

Wesly Gea juga masih punya kepercayaan yang tinggi kepada KPU provinsi Sumatera Utara akan menindak lanjuti atas dugaan pungli di tubuh KPU Tapsel, PD-FORMASIH TAPSEL akan melakukan aksi ke 2 kalinya di kantor KPU PROVINSI SUMUT hari Jum'at tanggal 17/02/2023.

Kami berharap KPU PROVINSI SUMUT akan memanggil 5 komisioner KPU Tapsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dugaan pengutipan uang dalam perekrutan PPS dan PPK di kabupaten Tapsel.(AIS)

MEDAN,- Dewan Pengurus Pusat SATUAN ELEMEN MAHASISWA PEMERHATI KEADILAN (SEMPAK) dipimpin oleh Syaiful syah Ritonga melakukan unjuk rasa di depan kantor BAWASLU ( Badan Pengawas Pemilu) Sumatera Utara dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah diduga kuat penyalahgunaan wewenang oleh oknum oknum di tubuh badan pengawas pemilu ( Bawaslu ) Kab.Paluta dalam perekrutan PANWASCAM ( pengawas kecamatan) dan PKD ( panswalu kelurahan desa) dinilai banyak titipan para pejabat dan juga dari partai politik sehingga independensi Bawaslu Kab.Paluta di ragukan, ditambah lagi banyaknya dugaan kecurangan kecurangan oleh PANWASCAM di beberapa kecamatan se- Kab.Paluta. Senin,(13/02/2023).

Ketua SEMPAK Syaiful syah Ritonga membeberkan di depan kantor Bawaslu Sumut dalam aksinya bahwa ada beberapa dugaan kuat perekrutan calon PANWASCAM dan PKD Kab.Paluta tidak memenuhi unsur yang sah dan juga tidak sesuai oleh prosedur dalam pemilihan PANWASCAM DAN PKD di Kab.Paluta, dan kami juga menduga kuat bahwa perekrutan PANWASCAM dan PKD ada udang di balik batu alias dugaan pungli untuk bisa masuk kepengurusan PANWASCAM dan PKD Kab.Paluta.

Diantara lain dugaan tersebut adalah :

- Panwascam Kec. Padang Bolak telah mengeluarkan 2 kali pengumuman anggota panwaslu kelurahan/desa terpilih tahun 2023 dengan hasil yang berbeda.

- Panwascam Kec.Padang Bolak meloloskan seseorang menjadi anggota PKD di salah satu Kelurahan/desa yang sudah jelas tidak terdaftar menjadi calon anggota PKD.

- Panwascam Kec. Padang bolak meloloskan seseorang menjadi anggota PKD disalah satu Kelurahan/desa yang bukan tempat dia melamar/mendaftar sebagai calon anggota PKD.

- Panwascam Se- Kab. Paluta menentang intruksi ketua Bawaslu Kab.Paluta  pada surat resmi dari Bawaslu Kab.Lawas Utara.

Maka dari itu kami yang tergabung dalam satuan elemen mahasiswa pemerhati keadilan (SEMPAK) sumut meminta agar Bawaslu Sumut dan Bawaslu RI tidak tutup mata terkait permasalahan ini. Dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan Umum (DKPP) RI diminta agar melirik permasalahan ini serta mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah berketetapan di negara kesatuan republik Indonesia.

Komisioner devisi SDM bapak Agus Salam Nasution menanggapi atas aksi oleh Syaiful syah Ritonga akan di tindak lanjuti atas persoalan tersebut dan pak Agus berjanji akan memanggil pengurus Bawaslu dan Panwascam Se-Kab.Paluta ke kantor BAWASLU PROVINSI SUMUT terkait permasalahan yang telah disampaikan dan dilaporkan oleh ketua Syaiful Syah Ritonga.(AIS)

Diberitahukan kepada instansi Pemerintah, Polri, TNI, Kejaksaan, Swasta dan Jajarannya di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan

Sejak dikeluarkan pengumuman ini terhitung mulai hari ini Sabtu 11 Februari 2023 Bahwa Nama, Jabatan, tugas dan segala atribut yang dikenakan sudah tidak terdaftar sebagai Wartawan Media Online INILAHNUSANTARA.COM dan namanya Tidak masuk lagi di Box Redaksi, berikut nama dan Jabatan yang telah di STOP PERS :

Nama: RONI TUA NASUTION

Jabatan: Kepala Biro Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan/Wartawan

Demikian Informasi ini kami sampaikan segala bentuk dan kegiatan nama tersebut diatas di luar tangung jawab kami .

Hormat Kami,

TTD

PEMIMPIN REDAKSI

MEDAN,- PD-Formasih Tapsel-Sumut  yang di ketuai oleh Wesly Gea telah melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, perjuangan untuk mendapatkan keadilan atas dugaan pungli di tubuh kepengurusan KPU Tapsel itu kita tidak bisa toleransi dan harus di usut tuntas sampai keakar akarnya, PD-Formasih tidak surut apalagi menyerah dalam mendapatkan keadilan di negeri kita cinta ini. Rabu, (8/2/2023).

Wesly Gea sudah melakukan aksi unjuk rasa di kota medan dan sudah menepati janjinya kepada masyarakat Tapsel yang selama ini terus mendukung pergerakan PD-Formasih Tapsel untuk melawan penuh atas dugaan pungli di KPU Tapsel, kejadian yang kita tidak harapkan pada kepengurusan KPU Tapsel atas dugaan pungli menandakan bahwa selama ini  KPU Tapsel bobrok dan kita tidak bisa percaya lagi.

Wesley Gea dalam orasinya menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan pungli di KPU Tapsel atas perekrutan PPS dan PPK, diduga bahwa yang menang bukan orang pintar melainkan orang yang punya uang, dugaan kami juga bahwa perekrutan PPS dan PPK di minta 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) agar bisa lolos menjadi PPS dan PPK kabupaten Tapanuli Selatan.

Di tengah-tengah aksi PD-Formasih Tapsel di depan kantor KPU provinsi Sumatera Utara, KPU Sumut akhirnya menanggapi aksi PD-Formasih Tapsel dan mengatakan bahwa akan kami proses secara prosedur yang kami lakukan selama ini bila terjadi pelanggaran, perwakilan KPU Sumut juga menambahkan bahwa bilamana terbukti KPU Tapsel yang diduga melakukan pungli seperti yang di tuduhkan oleh aksi adek2 kami maka kami akan memberhentikan secara tidak hormat, namun kami juga mempunyai kode etik di dalam KPU sumut dan semua itu ada prosesnya, kami juga akan memproses dan memanggil 5 komisioner KPU Tapsel itu yang seperti tuntutan aksi PD-Formasih Tapsel.

Wesley Gea juga punya kepercayaan yang tinggi kepada KPU provinsi Sumatera Utara akan menindak lanjuti atas aksi kami hari ini di depan kantor KPU Sumut dan akan memanggil 5 komisioner KPU Tapsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dugaan pengutipan uang dalam perekrutan PPS dan PPK di kabupaten Tapsel.

PD-Formasih juga mengatakan dalam aksinya bahwa unjuk rasa yang kami lakukan di depan KPU provinsi sumatera Utara belum merasa puas, bilamana KPU Provinsi Sumatera Utara tidak menanggapi atas aksi kami dalam waktu

selama 3x24 jam maka kami akan melakukan aksi yang jauh lebih besar lagi, dan juga akan merencanakan  Laporan resmi ke kantor Polda Sumatera Utara atas dugaan pungli di tubuh KPU Tapsel.(AIS/DS)

TAPANULI SELATAN,- PD-Formasih Tapsel-Sumut  terus berjuang dan pantang menyerah untuk mendapatkan keadilan di negeri kita cinta ini,  PD Formasih yang di ketuai oleh Wesly Gea akan melakukan aksi yang lebih besar lagi di kota medan, yaitu di kantor KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) dan Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu ) Prov. Sumatera Utara.

PD-Formasih Tapsel- Sumut akan melaksanakan unjuk rasa besar tersebut di kota medan tepat hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 di kantor KPU Sumut dan Bawaslu Sumut.

Perlengkapan Aksi : alat bukti dugaan pungli yang dilakukan oleh  anggota KPU kab. Tapsel,  toak, spanduk, kertas manila, 80 massa kurang lebih dari berbagai elemen masyarakat sumatera utara.

PD-Formasih-Tapsel-Sumut yang di komandoi oleh Wesly Gea menemui awak media di salah satu cafe kota Padangsidimpuan, mengatakan bahwa, “kami akan melakukan unjuk rasa besar hari rabu depan dan berangkat hari minggu malam bersama rekan-rekan seperjuangan dengan membawa mobil pribadi, PD-Formasih-Tapsel-Sumut akan menyuarakan kebenaran  dan membawa alat bukti kuat dugaan Pungli  terkait perekrutan calon PPS di Kab.Tapsel, dan akan dilaporkan ke KPU PROV Sumut dan ke Bawaslu Sumut.” Ujar Wesly Gea.

Wesly Gea menambahkan “bahwa kami sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kab. Tapsel, karena ada dugaan persekongkolan dan permainan dibawah amplop  antara Ketua KPU Kab. Tapsel dengan  anggota PPK kecamatan se -Tapsel, dugaan kuat bahwa tindakan pungli dilakukan oleh oknum anggota KPU Kab.Tapsel yang harus diusut tuntas oleh KPU Prov.Sumut dan Bawaslu Sumut.” Tegas Wesly Gea.

“Dan beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan aksi di kantor KPU Kab.Tapsel, sayangnya kami tidak mendapat jawaban yang jelas dari salah satu anggota  KPU Tapsel, sedangkan ketua KPU Tapsel tidak ada di tempat,”  tandasnya.

“Kita sudah tahu sama-sama pelaku tindak pidana pungli ( pungutan Liar ) Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) bisa di Pidana dan termasuk tindak pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001.” Ujarnya lagi.

Ketua PD-Formasih-Tapsel-Sumut juga menyebutkan kepada awak media bahwa unjuk rasa rabu depan yang akan mereka lakukan akan membawa alat bukti untuk di laporkan ke KPU dan Bawaslu Sumut.

PD-Formasih berharap suara mereka didengar oleh  KPU Sumut dan Bawaslu Sumut, dan juga mereka meminta kepada Masyarakat Kab.Tapsel turut mendoakan perjuangan mereka yang akan mereka lakukan di kota Medan dan semoga lancar dan sukses.(AIS/DS)

PADANGSIDIMPUAN, - Sejumlah ladang petani karet dan ladang petani sawah di kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Desa Manunggang Julu telah tercemar oleh limbah susu kadaluarsa diduga sebanyak 500 Kotak,  yang berasal dari salah satu gudang perusahaan suplayer susu "Indo Marco", yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Limbah air susu kadaluarsa tersebut berubah mengeluarkan bau yang tidak sedap dan sangat menyengat bila hirup oleh masyarakat setempat.

Menurut warga, kondisi ladang yang di cemari pasca berdirinya gudang perusahaan suplayer susu di manunggang julu sudah sering terjadi, masyarakat manunggang julu sudah lama merasa keberatan atas Limbah susu yang berdampak merugikan ladang masyarakat dan kesehatan masyarakat tersebut.

Limbah yang mencemari ladang petani berasal dari air susu kadaluarsa, selain mencemari ladang petani limbah susu itu juga membuat para petani rugi hingga jutaan rupiah, dan juga mengancam kesehatan masyarakat petani yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

Telah di temui oleh tim wartawan di kantornya perwakilan dari perusahaan "Indo Marco" yaitu bapak anwar hari jum'at (3/2/2023)  telah mengatakan didepan tim wartawan dan sejumlah aktivis mahasiswa bahwa kejadian limbah air susu kadaluarsa yang tercecer di sekitar ladang petani masyarakat  itu benar akan terjadinya, dan itu berasal dari perusahaan mereka, pembuangan air limbah susu kadaluarsa itu melalui lobang pembuangan perusahaan dan mengalir ke paret sekitar ladang petani masyarakat.

Pak anwar juga menanggapi bahwa limbah air susu yang kadaluarsa tersebut terjadi karena kelalaian oleh pekerja mereka, jelasnya di depan oleh awak media dan aktivis mahasiswa yang menemuinya di kantor tersebut.

Pak Anwar juga menjelaskan bahwa kejadian ini baru terjadi di masa dia, “kalau yang dulu saya tidak tau,” Tandasnya.

Menanggapi adanya limbah air susu kadaluarsa yang merusak lingkungan masyarakat dan kesehatan masyarakat  manunggang julu, tim wartawan mencoba menghubungi perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan hari  jum'at (3/2/2023) lewat WhatsApp yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Faisal namun sampai saat ini belum ada jawaban dan belum dapat dimintai keterangannya.

tim wartawan juga telah mencoba menemui atau menghubungi Kepala Desa Manunggang Julu Bapak Syamsuddin Ritonga terkait informasi dari masyarakat tersebut,  telah tercecernya limbah air susu kadaluarsa di ladang masyarakat oleh perusahaan "Indo Marco".

Kepala desa manunggang julu menjelaskan bahwa informasi tim wartawan yang di dapat dari masyarakat tersebut itu adalah benar dan “sayapun sudah menyurati perusahaan tersebut, terkait limbah air susu kadaluarsa yang tercecer di dekat petani sawah dan petani karet,  namun sampai saat ini belum ada perwakilan perusahaan  tersebut untuk menjelaskannya.” Ungkap Bapak Syamsuddin Ritonga.

Kepala Desa Manungang Julu juga menyebutkan bahwa keprihatinan kesehatan dan kerugian masyarakat tentunya menjadi persoalan yang sangat serius, “karena limbah perusahaan tersebut merugikan masyarakat dan  akan mengancam kesehatan masyarakat petani, tentunya saya akan menanggapi informasi dari masyarakat dan melindungi masyarakat.” Ujarnya (Tim/AIS/DS)

PADANGSIDIMPUAN,–  DPP LSM Socpade (Sosial Control Penggunaan Anggaran Daerah) dan DPD LSM LPAKN Padangsidimpuan melaporkan kasus dugaan korupsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan TA. 2021 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan.

Dugaan korupsi dimaksud terdapat indikasi penggelembungan harga (Mark up) atas analisa satuan harga atas proyek Peningkatan Pemasangan LPJU Pada Jembatan Se- Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2021.

Demikian disampaikan Masyaruddin Panggabean (Udin Gabe) didampingi Akhirson Karo-karo (Kingkong) kepada media, senin (1/2/2023) di Padangsidimpuan.

Menurut Udin Gabe, atas dugaan penggelembungan harga dimaksud terdapat indikasi kerugian negara sekitar 66,4% dari anggaran keseluruhan Rp.932.975.000,-.

Diketahui Anggaran sebesar Rp.932.975.000,- dipecah menjadi 5 titik pekerjaan dengan masing-masing anggaran sebesar Rp.186.595.000,-.

Dalam sampling salah satu pekerjaan LPJU jembatan dimaksud yang ada di jl. Sutoyo pekerjaan tersebut menunjukkan dugaan Mark up sebesar Rp. 123.899.080,- dari keseluruhan Anggaran Rp.186.595.000,-.

Artinya negara diduga dirugikan sebesar 64,4%.

“Ini merupakan pengalokasian anggaran yang fantastis,” jelas Akhirson Karo-karo.

Menurut Akhirson Karo-karo yang juga dikenal dengan panggilan Kingkong selain terdapat indikasi kerugian negara, juga terdapat indikasi melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan ini yakni pencairan anggaran telah mencapai 100% sementara progres pelaksanaan belum mencapai 100% .

Kemudian pelaksana ke-5 titik paket proyek diduga hanya dikerjakan oleh 1 perusahaan saja yakni CV. Natama Tehnik dan juga terdapat indikasi yang melaksanakan di lapangan merupakan petugas dari Dinas Perkim sendiri bukan pihak rekanan dan peralatan yang dipergunakan merupakan milik Dinas Perkim sendiri seperti mobil kren.

“Jadi laporan Dumas ini menurut analisa kami sudah memenuhi unsur yakni adanya unsur melawan hukum dan unsur indikasi kerugian negara,” jelas Akhirson Karo-karo selaku Ketua DPD LSM LPAKN Kota Padangsidimpuan (AIS/DS)

PADANGSIDIMPUAN, - Pimpinan cabang F.SPTSI-K.SPSI kota Padangsidimpuan yang di Ketuai oleh Samsuddin Ritonga mengadakan silaturahmi ke kantor Disnaker kota Padangsidimpuan, dan langsung di sambut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidimpuan  Risman Kholik Harahap, Rabu,(1/2/2023).

Ada pun  yang di bahas dalam silaturahmi tersebut, Bahwasa nya tidak benar ada nya stepmen dari Disnaker Kota Padangsidimpuan menyatakan PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padangsidimpuan telah  bubar,dan sesuai Anggaran dasar rumah tangga di setiap organisasi bahwa setiap orang   luar  dan orang yang telah mengundurkan diri dari F.SPTSI tidak berhak untuk menintervensi internal dari setiap organisasi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Adapun surat pengunduran diri dari ketua PC FSPTSI-KSPSI PSP yang beredar di Setiap perusahaan dan media yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu tidak benar ke asbsahan nya alias Hoax.

Saat awak media mengkonfirmasi langsung kepada Samsuddin Ritonga Ketua PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padangsidimpuan melalui whatsapp tentang surat pengunduran diri tersebut Samsuddin Ritonga menyatakan bahwa surat pengunduran diri tersebut  adalah tidak benar alias hoax.

“Tidak benar, karena saya tidak tau tiba-tiba ada oknum yang mengantar kan ke rumah saya dan saya tidak pernah menandatangani surat tersebut dan di surat tersebut saya tidak tau ntah apa maksud dan tujuan nya” ujar Samsuddin.

“saya merasa tidak menganggap itu sebagai masalah(surat palsu pengunduran diri-red), sebab sejauh ini saya masih di tetap terdaftar sebagai ketua PC F.SPTSI-K.SPSI Kota Padangsidimpuan yang di sah kan oleh Pimpinan Daerah F.SPTSI-K.SPSI Provinsi Sumatra Utara yang di tandai dengan menjadi peserta Musda Ke- 2 F.SPTSI-K.SPSI Sumatra Utara yang di laksanakan pada tanggal 27-28 Januari di hotel Mitra Indah Gunung Tua Kab. Paluta.” Tegas Samsuddin.

Awak media meminta kepada Aparat Penegak Hukum  agar melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja menyebarkan hoax untuk menganggu Kamtibmas di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan.(DS) 

BINJAI,-  Aksi Perobekan dan Pembakaran al-Qur’an oleh politisi  Swedia Rasmus Paludan dan politisi Belanda Edwin Wagensveld tuai kecaman dari Ketua GNPF Ulama Kota Binjai Ust.Sanni Abdul Fattah,Lc , Selasa (31/1/2023).

“Perbuatan biadab yang dilakukan oleh politisi Swedia & Belanda itu jelas mengundang kemarahan Ummat Islam “ Ujarnya

“Penghinaan terhadap Islam ini bisa saja membuat beberapa orang yang marah itu akan melakukan tindakan-tindakan yang nekat, sebut sajalah misalnya penyerangan bahkan bisa saja pembunuhan terhadap mereka-mereka yang selama ini getol menghina Islam”Ujarnya  lagi.

“Menurut Kami , perbuatan biadab si penghina Islam ini sudah diluar batas nalar” tambah Ust. Sanni.

“Jika nanti misalnya terjadi hal - hal katakanlah perbuatan yang nekat akibat kemarahan yang timbul dari sekelompok Ummat Islam gimana coba ? Nanti dibilang lah kalo mereka-mereka itu ( yang berbuat tindakan nekat-red ) dicap teroris lah , radikal lah atau ISIS lah dan seabreg gelar buruk lainnya , Padahal para penghina Islam itu lah yang selalu memprovokasi atau mencari masalah dgn Ummat Islam” Tegas Ust.Sanni(red).

TAPANULI SELATAN,- Ketua PD-Formasih Wesly Gea saat temui awak media di salah satu tempat di Kota P.Sidimpuan,Selasa (31/1/2023), mengatakan bahwa hari senin tgl 30 januari 2023 mereka melakukan aksi damai di dua tempat yaitu kantor KPU Kab. Tapsel dan kantor DPRD.

Dia menjelaskan akan serius dan membawa kasus dugaan pungli ini ke ranah hukum, dan akan segera membuat laporan resmi ke Polres Tapsel terkait dugaan Pungli di tubuh KPU Kab.Tapsel.

Ketua PD-Formasih juga menyebutkan kepada awak media bahwa mereka memiliki bukti yang sangat kuat untuk membawa oknum atau pelaku dugaan pungli ke ranah hukum, dari percakapan melalui whatsApp dan juga bukti trasfer pengiriman uang ke salah satu pengurus KPU Kab. Tapsel.

PD- Formasih sangat mengerti bahwa perbuatan Pungli (pungutan liar) adalah salah satu sifat mencerminkan kejahatan yang serius bagi kita semua khususnya di Kab.Tapanuli Selatan, “kita tidak boleh membiarkan pelaku atau oknum pungli berkeliaran di Kab. Tapsel ini, perbuatan pungli itu sangat tidak kita toleransi,  pungli itu jahat dan tidak bertanggung jawab, oleh karena itu PD-Formasih mengajak semua elemen masyarakat Kab.Tapsel agar  ikut serta mendukung menyuarakan KATAKAN TIDAK ! ,untuk perbuatan Pungli (pungutan Liar).” Ungkapnya.

Ada paun di antara tuntutan aksi PD Formasih Tapanuli Selatan di hari senin tgl 30 januari 2023 adalah:

1.PD. FORMASIH Meminta Kepada DPRD Komisi A Kab.Tapanuli Selatan agar memanggil seluruh Komisioner KPU Kab. Tapanuli Selatan yang dimana kami menduga kuat bahwa perekrutan seluruh PPS(Panitia Pemungutan Suara) itu rata-rata Titipan/Permainan Pembodohan kepada seluruh peserta/pendaftar yang lolos 9 besar yang di lakukan oleh seluruh Komisioner KPU Kab. Tapanuli Selatan.

2.Kami Mendukung DPRD Komisi A sebagai wakil rakyat agar aspirasi kami ini dapat mengusut tuntas dan Bisa menyampaikan aspirasi kami ini ke KPU Prov.SUMUT dan DKPP Pusat.

3.PD-Formasih meminta kepada seluruh Komisioner KPU Kab. Tapanuli Selatan agar jujur saja kepada seluruh masyarakat Tapsel bahwasanya perekrutan PPS yang diselenggarakan oleh KPU Tapsel itu kami duga kuat hanya Formalitas saja.

4.PD-Formasih Tapsel sesuai investigasi di lapangan bahwasanya Ujian Tes Wawancara yang diselenggarakan oleh Komisioner KPU Kab. Tapsel itu hanya Ecek-ecek saja,karena itu kami duga kuat pemenang calon PPS tersebut dari yang 9 orang Calon PPS yang ikut berjuang sudah di tentukan pemenang 3 orang dari 9 orang orang calon PPS sebelum ujian Tes Wawancara.

5.PD-Formasih Tapsel menduga kuat bahwasanya seluruh Komisioner KPU Kab. Tapsel menerima Fee bayaran dari calon PPS yang di perintah oleh Komisioner KPU Tapsel melalui PPK Kecamatan.

6.PD-Formasih Tapsel mengutuk keras persengkongkolan/Permainan antara seluruh komisioner dan PPK KPU kab. Tapsel,Kami dari Kalangan Masyarakat yang terzolimi akan memperjuangkan hak-hak masyarakat sampe tuntas.

7.PD-Formasih sangat mengaharapkan teguran keras dan tindakan tegas dari wakil rakyat kita di Komisi A ke KPU Kab. Tapsel kepada oknum atau pelaku yang kita duga kuat melakukan Pungli di kantor  KPU Kab. Tapsel.

Ketua PD. FORMASIH Wesly Gea juga akan serius dan akan segera mebuat laporan resmi ke Polres Tapsel terkait dugaan Pungli di tubuh KPU Kab.Tapsel tersebut.(AIS)

TAPANULI SELATAN,- Lagi dan lagi negara NKRI telah di nodai oleh pelaku-pelaku yang mencoreng kinerja pemerintah yaitu dugaan tindak pidana pungli ( pungutan Liar ) Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F. dimana di sebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Aksi damai yang dilakukan oleh PD-Formasih Tapsel di dua tempat yaitu di kantor KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) Kab. Tapanuli Selatan dan juga di kantor DPRD Kab.Tapanuli Selatan, Senin,(30//2023), beberapa tuntutan aksi PD-Formasih ialah:

1. Meminta Kepada DPRD Komisi 1(A) Kab.Tapanuli Selatan agar memanggil seluruh Komisioner KPU Kab. Tapanuli Selatan yang dimana kami menduga kuat bahwa perekrutan seluruh PPS(Panitia Pemungutan Suara) itu rata-rata Titipan/Permainan Pembodohan kepada seluruh peserta/pendaftar yang lolos 9 besar yang di lakukan oleh seluruh Komisioner KPU Kab. Tapanuli Selatan.

2. Kami Mendukung DPRD Komisi 1(A) sebagai wakil rakyat agar aspirasi kami ini dapat mengusut tuntas dan Bisa menyampaikan aspirasi kami ini ke KPU Prov.SUMUT.KPU dan DKPP Pusat,

3. PD-Formasih meminta kepada seluruh Komisioner KPU Kab. Tapanuli Selatan agar jujur saja kepada seluruh masyarakat Tapsel bahwasanya perekrutan PPS yang diselenggarakan oleh KPU Tapsel itu kami duga kuat hanya Formalitas saja.

4. PD-Formasih Tapsel sesuai investigasi di lapangan bahwasanya Ujian Tes Wawancara yang diselenggarakan oleh Komisioner KPU Kab. Tapsel itu hanya Ecek-ecek saja,karena itu kami duga kuat pemenang calon PPS tersebut dari yang 9 orang Calon PPS yang ikut berjuang sudah di tentukan pemenang 3 orang dari 9 orang orang calon PPS sebelum ujian Tes Wawancara.

5. PD-Formasih Tapsel menduga kuat bahwasanya seluruh Komisioner KPU Kab. Tapsel menerima Fee bayaran dari calon PPS yang di perintah oleh Komisioner KPU Tapsel melalui PPK kecamatan.

6. PD-Formasih Tapsel mengutuk keras persengkongkolan/Permainan antara seluruh komisioner dan PPK KPU kab. Tapsel,Kami dari Kalangan Masyarakat yang terzolimi akan memperjuangkan hak-hak masyarakat sampe tuntas.(AIS)