INILAHNUSANTARA.COM

LANGKAT,- Diduga penggunaan dana bos  tidak tepat sasaran dalam penggunaannya.ketika kami menyambangi sekolah SD Negeri 056021 Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat, kami tidak pernah jumpa dengan oknum kasek  yang bernama Tumini S,pd.

Kami selalu berjumpa dengan oknum guru, ada apa bang bolak blek kemari.kami mau jumpa dengan kasek Bu! Kasek kami blom datang,ada apa rupanya bg!mau konpirmasi.berapa jumlah siswa disini Bu! Oknum guru mengatakan kepada tim media jumlah siswa kami disini sekitar 98 orang bg.sudah dipasang papan plank rincian dana bos Bu! Setahu saya blom bg. ujar! oknum guru yang enggan disebutkan namanya kepada tim media.yang lebih tahu sudah apa blomnya dibuat papan plank rincian dana bos kasek kami bang!

Sudah berapa lama Bu Tumini S,pd jadi kasek disekolah pematang tengah Bu! Sekitar tiga tahun lebih ibu itu jadi kasek disini bang! Oklah Bu terima kasi atas impormasinya.sebelum tim media meninggalkan sekolah kami sempat berkeliling melihat kondisi sekolah.alangkah terkejutnya kami masih banyak asbes yang pecah dan kaca nako,kamar mandi juga tidak ada airnya. diduga kondisi sekolah dibiarkan/dan tidak pernah dilakukan perawatan oleh oknum kasek tersebut. Jumat, (16/12/2022)

Ketika Diminta tanggapan tentang sekolah SD Negeri 056021 Pematang Tengah Joni Siregar selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) minta Kejari Langkat panggil dan periksa  kasek SD 056021 Pematang Tengah Tanjung Pura Kabupaten Langkat diduga penggunaan dana bos tidak tepat sasaran(tim)

INILAHNUSANTARA.COM

Medan,- " LEMAK " (Lembaga Mahasiswa Anti Korupsi) mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera Panggil dan Periksa KaKan Kemenag Padang Lawas  Abdul Manan   karena dinilai sudah terang terangan melakukan Pungutan Liar terhadap Para Guru sertifikasi dan Para Penyuluh serta memperkaya diri dari uang biaya Nikah. Dasar itu kami beranggapan bahwa dugaan perbuatan Tindak Pidana tersebut tidak bisa dibiarkan sehingga harus dilakukan penindakan sesuai ketentuan yg berkeadilan. Untuk bukti bukti dapat kami serahkan sehingga penyidik/ penyelidik dapat lebih mudah dalam menuntaskannya, tegas Rehan Koordinator Aksi di Kejatisu pada Jum’at (16/12/2022)

Rehan menyampaikan ketika di wawancara awak media di sela-sela aksi. kepada Bapak Kakanwil Kemenag Sumatera utara kami minta agar tidak Tutup mata terkait masalah ini, karena perbuatan seperti ini tidak ada aturan yg membolehkan baik Hukum Negara maupun Agama. dari itu dapat kami simpulkan bilamana Kakanwil Kemenag Sumatera utara tidak bertindak berarti sudah ada main mata dengan Kakan Kemenag Padang Lawas.

Rehan Menegaskan, Permasalahan ini tidak akan kami diamkan. Setiap minggu kami akan lakukan unjuk rasa sampai masalah ini tuntas. Cetus Rehan Kordinator  “LEMAK” (SS)

INILAHNUSANTARA.COM

Langkat ,- Diduga penggunaan dana bos tidak tepat sasaran dalam penggunaannya.ketika kami menyambangi sekolah SMA negeri satu Brandan barat.kami hanya berjumpa dengan humas.kasek ada pak! Humas sekolah SMA Negeri 1 Brandan Barat mengatakan kepada awak media pak kasek sedang keluar bang ujar! humas mengatakan kepada awak media.coba Minggu Minggu depan Abang datang lagi kemari mana tahu bisa jumpa sama kasek kami ujar humas sekolah mengatakan kepada awak media.

beberapa Minggu kemudian kami datang kembali ingin berjumpa dengan oknum kasek SMA Negeri 1 Brandan Barat jalan Medan km 89 tangkahan durian yang bernama Drs Masrizal.dan kami pun tidak jumpa juga dengan oknum kasek dan kami disambut oleh humas sekolah yang enggan disebutkan namanya kepada awak media.jadi  apa rupanya yang mau Abang tanyak sama kasek kami.

Mau konpirmasi berapa jumlah siswa disini pak humas, siswa disini sekitar 580 orang bang! Berapa bayar uang SPP sebulan disekolah Sma negeri satu Brandan barat ne pak, 65 ribu uang SPP disini dikutip bang ujar! humas kepada awak media.apa lagi yang mau ditanyakan sama saya bang! sudah dibuat papan plank rincian dana bos pak!sudah! Boleh kami lihat pak, mari saya tunjukan plank rincian dana bos kami! Ketika kami lihat hanya selembar kertas tertempel dipapan tersebut.

Diduga cara penulisannya tentang apanya yang dibeli oleh bendahara sekolah dan kaseknya tidak jelas.oklah pak humas terima kasi atas konpirmasinya sebelum kami meninggalkan sekolah kami berkeliling melihat pisik banggunan ternyata masih banyak asbes yang rusak  diduga tidak dirawat oleh oknum kasek tersebut, Kamis (15/12/2022).

ketika diminta tanggapan tentang sekolah SMA negeri satu Brandan barat  Joni Siregar selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) Minta Poldasu dan Kejatisu panggil dan periksa kasek dan bendaharanya diduga penggunaan dana bos tidak tepat sasaran( tim)

INILAHNUSANTARA.COM

Medan,- KARIMUDDIN SIREGAR Resmi Jabat Ketua DPC PKN (Pemuda Karya Nasional) Kota Padangsidimpuan setelah Ketua DPD Pemuda Karya Nasional Provinsi Sumatera Utara MARULI ANER SIAGIAN, sah memberikan SK definitif kepada KARIMUDDIN SIREGAR, Sebagai Ketua DPC Pemuda Karya Nasional Kota Padangsidimpun Periode 2022-2027 yang  langsung diserahkan di Sekretariat DPD Pemuda Karya Nasional Provinsi Sumatra Utara Jln. Perpustakaan No.28 Medan, Kamis (15/12/2022).

Ketua DPD Permuda Karya Nasional Provinsi Sumatra Utara MARULI ANER SIAGIAN berharap  semoga jabatan yang baru di berikan oleh Ketua DPD PKN Prov. Sumut menjadikan DPC PKN Kota Padangsidimpuan sebagai agen-agen perubahan dan semoga amanat yang di emban Ketua DPC PKN Kota Padangsidimpuan yakni bung KARIMUN SIREGAR bisa membuat perubahan di Kota Padangsidimpuan.  “Semoga anak kandung dari mendiang HAJI SUTOR ini menjadikan Kota Padangsidimpuan, kembali seperti di masa mendiang Haji Sutor,” harap Maruli Aner Siagian.

Selain Karimuddin Siregar yang resmi menjabat Ketua DPC Pemuda Karya Nasional (PKN) Kota Padangsidimpun periode 2022-2027, turut juga Didi Santoso menjabat sebagai Sekretaris dan Roslan Harahap sebagai Bendahara DPC PKN Kota Padangsidimpuan.(DS)

INILAHNUSANTARA.COM

Langkat,- Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH hadiri peringatan HAUL ke-99 Tuan Guru Babussalam Langkat Pertama, Syekh Abdul Wahab Rokan Al Kholidi Naqsyabandi, di Madrasah Besar Persulukan Thoriqoh Naqsyabandiyah Babussalam, Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Kamis (15/12/2022).

Disambut Tuan Guru Babussalam Dr Zikmal Fuad MA, Plt Bupati Langkat datang kelokasi dibonceng sepeda motor Dinas Perhubungan Langkat. Ia hadir bersama ribuan jamaah Thoriqoh Naqsyabandiyah lainnya. Jamaah berasal dari dalam daerah, luar daerah, dalam provinsi, luar provinsi bahkan mancanegara.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubenur Sumut Musa Rajekshah, Anggota DPR RI Prof Djohar Arifin, Kolonel Arh Toto Raharjo mewakili Kodam I/BB, Kepala SPN Hinai Poldasu Kombes Pol Mahedi Surindra mewakili Polda Sumut, Wakajatisu Asnawi.

Serta Sultan Langkat Tuanku Azwar Abdul Jalil Rahmadsah Al-Hajj, Dandim 0203/LKT Letkol Inf Muhammad Eko Prasetyo, Kajari Langkat Mei Abeto Harahap, Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, Wakil Bupati Labura Samsul Tanjung, Tokoh Masyarakat Sumut Rahudman Harahap juga terlihat menghadiri HAUL tersebut.

Jajaran kepala perangkat daerah Pemkab Langkat, Forkopimda Langkat, Tokoh Agama/Masyarakat Langkat, Dirut BUMN dan BUMD di Langkat juga turut hadir.

Plt Bupati Langkat mengaku sangat bersyukur dapat berkesempatan hadir pada HAUL ke-99 Tuan Guru Babussalam. Dirinya pun meyakini, salah satu keberkahan Langkat tetap dikenal sebagai negeri religius, negeri bertuah yang melahirkan banyak ulama karena keberadaan jamaah thariqat naqsyabandiyah.

"Dzikir dan kalamullah serta sholawat atas baginda Rasulullah terus didengungkan di perkampungan thariqat. Regenerasi keilmuan agama turun termurah terus diajarkan disini, menjadi salah satu garda terdepan menjaga kereligiusan Langkat. Saya yakin keberadaan perkampungan thariqat naqsyabandiyah selalu membawa keberkahan untuk Langkat," sebutnya.

Sementara Tuan Guru Zikmal Fuad mengucapkan terimakasih atas kehadiran seluruh jamaah yang antusias memperingati HAUL ke-99 Tuan Guru Babussalam Pertama. Dirinya juga memohon maaf atas tempat dan penyambutan yang dirasa kurang berkenan.

Tuan Guru Zikmal juga menjelaskan pada peringatan ini, pihaknya melibatkan 500 orang dalam kepanitiaan. Kepada panitia, ia berpesan untuk berupaya sekuat tenaga memberikan pelayanan terbaik, menjaga sopan santun, dan menjaga kenyamanan jamaah.(REL)

INILAHNUSANTARA.COM

Langkat- Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH hadiri acara kampanye pelajar penegakan budi pekerti untuk SMA/SMK/MA Cabang Dinas Pendidikan Sumut di Stabat TA 2022, di Gedung Olahraga (GOR) Serbaguna Stabat, Rabu (14/12/2022).

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an oleh Nur Jannah Parinduri siswa kelas 3 SMP penyandang tunanetra. Terkesan melihat itu, Plt Bupati Langkat memberikan uang pembinaan secara pribadi sebesar Rp1.000.000,- kepada Nur Jannah Parinduri.

Tujuan kampanye ini untuk memperbaiki budi pekerti para siswa SMA sederajat di Kabupaten Langkat.

Plt Bupati Langkat mendukung kampenye penegakkan budi pekerti pelajar. Ia pun berharap dari kampanye ini para pelajar di Langkat memiliki akhlak, moral, etika dan sopan santun yang baik. Menghormati orang tua dan guru, serta kepada siapa saja yang lebih tua. Juga menyayangi adik dan siapa saja yang lebih muda. Tak kalah penting, mencintai bangsa ini dengan jiwa patriot dan nasionalisme yang tinggi untuk membangun dan memajukan bangsa.

"Saya akan mengamati hal itu, karena tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya tidak ingin melihat di Langkat ada pelajar berbuat negatif kepada orang tua atau gurunya, seperti kabar yang sempat viral dari daerah lain beberapa waktu lalu," cetusnya.

Afandin pun berpesan kepada para pelajar, bahwa 20 tahun kedepan estafet kepemimpinan ada ditangan meraka. Untuk itu dirinya sangat berharap para pelajar mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Terus mengasah kemampuan dan meningkatkan kualitas diri, belajar keras, dan melatih untuk bekerja cerdas dengan disiplin.

"Generasi bangsa harus cerdas secara spiritual dan akademis," cetusnya.

Selanjutnya Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dr H Asren Nasution MA menghimbau kepada kepala sekolah dan para guru agar memperhatikan budi pekerti siswanya di sekolah masing-masing. Terus melakukan pembinaan dan membentuknya menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti terpuji.

Ia juga menjelaskan, kampanye ini perlu dibangun guna melibatkan semua pihak untuk bersama memantau para pelajar, baik saat berada di kelas maupun diluar sekolah. "Mari bersama-sama menegakan budi pekerti. Saya berharap kepal daerah disemua kabupaten/kota ikut bersama untuk menugaskan jajarannya menegakan budi pekerti," ujarnya.

Turut hadir Anggota DPD RI H Faisal Amri SAg MAg, Kadis Pendidikan Langkat Dr H Saiful Abdi SH SE MPd, Kadis Kominfo Langkat H Syahmadi SSos MSP, Kakan Kemenag Langkat H Ainul Aswad MA, perwakilan Forkopimda Langkat, Kepala Sekolah SMA sederajat dan para dewan guru dan tenaga pendidikan.(REL)

INILAHNUSANTARA.COM

Langkat,- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH menghadiri peringatan HUT ke-23 Dharma Wanita Persatuan (DWP) tingkat Kabupaten Langkat,  diruang pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (13/12/2022). Giat bertema "membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga diera digital".

Ketua DWP Langkat, Hj Rina Wahyuni Amril bersama pengurus dan organisasi wanita yang ada di Langkat turut hadir. Rina Wahyuni Amril membacakan kata sambutan Ketua Umum DWP Pusat.

Selanjutnya Rina menyampaikan bahwa dalam peringatan HUT ke-23, DWP Langkat menggelar lomba paduan suara Himne DWP antar Pengurus DWP Kecamatan se-Langkat, memberikan santunan kepada 23 anak yatim, dan melaksanakan seminar parenting dengan menghadirkan narasumber Ibu Dra Elvi Andriani Yusuf MSi Psikolog.

Plt Bupati Langkat Syah Afandin mengucapkan selamat ulang tahun kepada DWP Kabupaten Langkat. Dirinya berpesan kepada seluruh Anggota DWP Langkat untuk ikut berkontribusi dalam memberikan dukungan terhadap suami sebagai abdi negara, agar dapat memberikan yang terbaik buat negeri ini.

Diakhir kegiatan diserahkan lomba Himne DWP dengan juara pertama diraih Kecamatan Bahorok, posisi kedua Kecamatan Pangkalan Susu, dan juara ketiga Kecamatan Selesai.

Turut hadir Sekdakab Langkat H Amril SSos MAP, Asisten II Ekbang Drs H Hermansyah MIP, Kakan Kemenag Langkat H Ainul Aswad MA, Kadis Kominfo Langkat H Syahmadi SSos MSP, Kabag Prokopim Mahardhika Sastra Nasution, SSTP MAP. (REL)(AHMAD FADLI)

INILAHNUSANTARA.COM

Langkat- Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH menerima kunjungan Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai Polda Sumut dalam rangka kegiatan Kohesi Sosial Siswa Diktukba Polri, di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Selasa (13/12/2022).

Kohesi sosial siswa Diktukba Polri Gelombang II Tahun Ajaran 2022 ini diikuti 125 siswa, dan lima lima orang pengasuh SPN Polda Sumut dilaksanakan di Pemkab Langkat.

Kepala SPN Kombes Pol Mahedi Surindra SH SIK MH menjelaskan dari 125 siswa yang melaksanakan Kohesi Sosial, diantaranya 14 siswa merupakan putra terbaik Langkat.

"Terima kasih kepada Bapak Plt Bupati Langkat yang mendukung kegiatan kohesi sosial ini dilingkungan Pemkab Langkat," sebutnya.

Mahedi mengatakan ini awal siswa SPN melakukan kegiatan kohesi sosial di Pemkab Langkat, besar harapan para siswa memahami tugas pokok di pemerintahan dan Polri agar bisa bersinergi. Dan ilmu nantinya dapat diterapkan di tempat para siswa bertugas.

Plt Bupati Langkat mendukung giat tersebut. Menurutnya  kohesi sosial sangat penting bagi para siswa untuk langsung terjun kepada masyarakat. Ini merupakan pendidikan yang menggali pengetahuan, serta membangun jaringan interaksi sosial. Itu menjadi modal yang besar dalam bertugas nantinya.

Plt Bupati Langkat juga berpesan agar kedepannya para siswa SPN Polda Sumut menjadi aparat yang baik dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Sebagai bhayangkara negara yang menjadi salah satu kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun bertugas.

Turut hadir Asisten II Ekbang Drs H Hermansyah MIP, Kadis Perhubungan Drs Mulyono MSi, Kadis Catpil  Faizal Rizal Matondang SSos MAP, Kadis Pariwisata Nur Elly Heriani Rambe MM, Kepala BPBD Drs H Irwan Syahri, Kabag Umum Eka Syahputra Depari SSTP, Kabag Prokopim Mahardhika Sastra Nasution SSTP MAP, Plt Kasat Pol PP Dameka Putra Singaribun SSTP. (REL)(AHMAD FADLI)

INILAHNUSANTARA.COM

Medan,- DPP MABES-AK (Dewan Pengurus Pusat Mahasiswa Bersatu Anti Korupsi) Sumatera Utara melalui Sekretarisnya Ardian Saleh Parapat meminta agar Kejari Deliserdang tidak tutup mata terkait dugaan korupsi di tubuh RSUD Deliserdang, hal tersebut disampaikan oleh Ardian kepada awak media di salah satu kafe di Medan (12/12/22).

Kami mendukung Kejari Deliserdang agar mengusut tuntas dugaan korupsi di RSUD Deliserdang karena hal ini merupakan suatu kejahatan luar biasa yang sampai saat ini dampaknya sama-sama kita rasakan.

Dugaan kami ini bermula ketika banyaknya keluhan dari masyarakat tentang lambatnya Pelayanan Medis dan Fasilitas Rumah Sakit yang tidak diperhatikan padahal anggaran terus dikucurkan oleh Pemerintah dan setelah kami melakukan Investigasi di lapangan memang terdapat banyaknya kejanggalan. Padahal pada T.A 2017 ada 10 paket pekerjaan untuk RSUD Deliserdang mulai dari ATK sampai Lingkungan Rumah Sakit namun sangat di sayangkan kesempatan tersebut kami duga malah menjadi ajang untuk memperkaya diri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kami duga Dirut RSUD Deliserdang terlibat akan itu. Ujar Ardian

Ardian menyampaikan bahwa mereka akan melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Deliserdang dan Kejari Deliserdang untuk meminta agar Pemda tidak diam akan permasalahan tersebut, dan agar Kejari Deliserdang memproses dugaan kami ini sesuai mekanisme hukum yang telah berketetapan (AIS)

Koordinator FSM Tengku Ibrahim Bazhier menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Ibrahim, Dinas Perhubungan Binjai banyak menimbulkan masalah yang bersifat merugikan Pemko Binjai.  Serta mencoreng citra kepemimpinan Walikota Binjai yang sebenarnya mungkin sudah sangat baik selama ini.  Ia menilai hal itu karena buruknya integritas dan kinerja Chairin Simanjuntak sebagai pimpinan Dinas Perhubungan Kota Binjai.

Kata Ibrahim, Parkir di Kota Binjai sangat semrawut dan sering menimbulkan gejolak kemacetan ditengah kota dan banyak dugaan pungli yang dilakukan oleh Juru parkir yang bekerja diluar batas jam operasional di Kota Binjai dan melakukan pungutan uang parkir melebihi dari nominal yang ditetapkan, lumbung pungli harus kita tebas bersama sebab dikhawatir kan menimbulkan kebocoran PAD Kota Binjai.

Ketidakmampuan Chairin Simanjuntak dalam memimpin Dinas Perhubungan membuat Walikota Binjai menjadi sorotan semua mahasiswa dan para pemerhati kebijakan yang ada di Kota Binjai,pungkas ibrahim

FSM juga menduga ada yang membekingi petugas petugas parkir tersebut karena sangat tidak mungkin para jukir memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan pungutan uang parkir kepada pengendara diluar batas jam operasional bahkan hingga dini hari.

Keresahan ini bukan hanya sekedar keresahan mahasiswa semata, melainkan berangkat dari keluh kesah seluruh pengendara yang selalu di minta uang parkir melebihi dari nominal yang ditetapkan.

Besar harapan kami untuk Walikota Binjai dapat mencopot Kepala Dinas Perhubungan yang hari ini menurut kami tidak berkapasitas dalam menyelesaikan problem dikota binjai terkusus dalam hal lalulintas perhubungan.

Ketegasan dan Integritas Walikota Binjai diuji dalam hal ini untuk segera menyikapi persoalan yang banyak terjadi dalam hal perhubungan dan pungli.

Dinas perhubungan harus dipimpin oleh orang orang yang layak dan berkapasitas untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang terjadi agar binjai lebih baik,pungkasnya.(SS)

INILAHNUSANTARA.COM,Langkat,- Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Plt Kadis PUPR) Kabupaten Langkat, Khairul Azmi, hanya menjalankan tugas atas perintah dan arahan Bupati Langkat dalam melakukan pekerjaan,Yang jelas apapun penilaian orang lain tentang saya sebagai Plt Kadis PUPR ini dinilai tidak punya kemampuan teknis untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk kepala daerah Kabupaten Langkat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Langkat,sudah sesuai prosedur dan Sob nya standar operasional yang ada,Tidak benar yang dikatakan, anggota DPRD Kabupaten Langkat dari partai prindo kepada beberapa media massa yang lalu karena tidak ada yang konfirmasi kepada pihak PUPR Langkat, Senin (6/12/2022) siang di kantornya.

Khairul Azmi selaku Plt Kadis PUPR Langkat, dalam rangka Hari Bhakti PUPR Ke 77 dengan tema Sigap membangun Negeri Langkat kami,akan berbuat sekuat dan semampu kami.

Menyambung ucapan Kornel terlihat tidak memahami fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara urusan Pemkab Langkat di bidang PUPR. Hal ini apakah karena dia tidak mempunyai dasar keteknisan dalam pekerjaan umum, yang sama kita ketahui dia tidak memiliki pendidikan teknis sesuai dengan jabatannya di Dinas PUPR Langkat,”itu terserah mereka yang menilai saya” tegasnya.

Kornel pun menyoroti kinerja Plt Kadis PUPR tersebut banyaknya hal yang memicu pertanyaan di dalam pekerjaan yang sedang berlangsung di tahun anggaran 2022 ini.

“Kita soroti bahwa berbagai persoalan yang menyangkut pekerjaan di lapangan dan telah menjadi pemberitaan di berbagai media, diantaranya seperti Adanya pelaksanaan pekerjaaan yang disebut sebut sebagai proyek siluman dalam tanda kutip. Tidak transparan, tidak dilengkapi plang informasi pekerjaan proyek yang seharusnya terpampang, bantahan dari masalah plang proyek silakan tanyakan kepada pihak pemborong agar masyarakat luas mengetahui informasi pekerjaan yang sedang berlangsung bersumber dari uang rakyat atau APBD Langkat tahun 2022” ungkap Kabid Bina marga Deny Torio, ST (RIDWAN AHMAD)

INILAHNUSANTARA.COM,Medan,- GPMN Kab. Padang Lawas Utara melalui Sekretaris yaitu Syaiful Syah Ritonga meminta agar KAJATI SUMUT serius dalam menindak pelaku-pelaku diduga korupsi, karena dinilai sampai sejauh ini Kejati Sumut sangat lamban dalam menuntaskan dugaan Keterlibatan Bupati dan Mantan Bupati Kab. Padang Lawas Utara (Andar Amin Harahap dan Bahrum Harahap) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Gunung Tua T. A 2012.

Hal ini di ungkap Syaiful Ritonga saat di wawancarai oleh awak media di salah satu kafe di Medan (5/12/2022), menanggapi lambannya proses hukum terkait dugaan keterlibatan Bupati dan Mantan Bupati Paluta dalam Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Gunung Tua T. A 2012.

Permasalahan ini akan menjadi penilaian buruk di tubuh Kejatisu apabila tidak di tindak lanjuti sesuai mekanisme hukum, karena sudah sangat jelas dalam surat dakwaan Kejari Padangsidimpuan No. PDS-09/N.2.20/Ft.1/01/2014 Para Tersangka antara lain Dr. Nagabakti Harahap dan Hendry Hamonangan Daulay (Dirut dan Bendahara RSUD Gunung Tua), Rahmat Taupik Hasibuan (PPK), dam Ridwan Winata (Dirut PT. Aditya Wiguna Kencana) telah mengakui keterlibatan Bupati dan Mantan Bupati dalam permasalahan tersebut.

Syaiful Menambahkan bahwasanya perbuatan tersebut sudah jelas-jelas melanggar hukum, namun sampai sejauh ini pihak Kejatisu tidak ada tindakan dan terkesan tertutup dalam menanggapi laporan kami tertanggal 18 Maret 2022 dengan Nomor Surat XII/GPMN/III/2022

Hal tersebut menimbulkan kecurigaan kami terhadap kinerja Penyidik Pidsus Kejatisu yaitu Sdr Hendrik Sipahutar yang beberapa kali kami jumpai lewat Aksi Damai namun sangat disayangkan beliau tidak pernah bersedia untuk menjumpai kami.

“Dan kami dari DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara Kab. Padang Lawas Utara akan melakukan aksi unjuk rasa damai kembali untuk menuntut ke transparanan proses Penyidikan terhadap dugaan-dugaan yang telah kami sampaikan,” ujar Syaiful (AIS)

INILAHNUSANTARA.COM,Langkat,- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Langkat Romarlan Harahap dan dinas pendidikan kabupaten Langkat H.Saiful Abdi,MPd adalah Sistem Penilaian Kesesuaian PPPK Jabatan FungsionalGuru menggunakan Sistem Penilaian Observasi.

Sistem Penilaian Kesesuaian PPPK BKD Langkat membuka Kegiatan Sosialisasi Sistem Penilaian Kesesuaian PPPK Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022, bertempat di SMP Negeri 1 Stabat , Sabtu-Minggu (26-27/11/2022).jumlah peserta 869 orang.

Dikatakan Kepala BKD Romarlan Harahap, seperti diketahui bersama bahwa arah kebijakan pengadaan ASN Guru Tahun 2022 dilakukan hanya untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan SE Menteri PAN RB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 Tanggal 27 Juli 2021 dan Nomor B/1551/S.SM.01.00/2021 Tanggal 22 Oktober 2021. Selanjutnya Dasar Hukum Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Yaitu Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 20 Tahun 2022 Dan Permendikbud Ristekdikti Nomor 349/P/2022.

Sistem Penilaian Seleksi PPPK Tahap 3 Tahun 2022 menggunakan Sistem Penilaian Observasi, dimana tim penilai terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior. Hal ini merupakan sistem penilaian baru yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk lebih transparan dan akuntabilitas tinggi. “ Kita sebagai pelaksana di daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seleksi dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga akan menghasilkan sumber daya yang unggul” tutur Kepala BKD Langkat.

“ Titik berat dari pelaksanaan seleksi yaitu bagaimana kita sebagai aparat pemerintah menjaga citra dan marwah ini. oleh karena itu saya selaku Kepala BKD menegaskan dalam penilaian tersebut tidak terjadi hal-hal yang bersifat subjektif sehingga akan merugikan peserta seleksi” Ucapnya.

Diharapkan, tim penilai memahami betul kompetensi peserta. Apalagi tim ini dari sekolah asal peserta. Artinya, penilai dan peserta berasal dari sekolah yang sama. “Tidak sekadar melihat siapa kemudian dipilih. Pastikan tim penilai mampu memilih yang terbaik sesuai kompetensi,” ujarnya.

Lanjut BKD berpesan untuk bapak dan ibu yang menjadi observer atau tim penilai agar melaksanakan penilaian dengan mengacu pada ketentuan dan aturan yang sesuai dengan petunjuk teknis.

“ Tak ada jalan pintas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkab berkomitmen menjaga marwah rekrutmen PPPK harus secara jujur dan terbuka” Tegas Kepala BKD.

Mekanisme Observasi Seleksi PPPK Guru. Mekanisme observasi seleksi PPPK guru 2022 wajib untuk guru ketahui, khususnya guru yang masuk pada kategori P2 dan P3.

Pasalnya untuk seleksi PPPK guru 2022 kali ini hanya guru yang masuk pada kategori P1, P2, dan P3 yang bisa dan lanjut mengikuti seleksi PPPK guru 2022,ucap kepala dinas pendidikan kabupaten Langkat H.Saiful Abdi,SH.Mpd

Kita ketahui sendiri dari pemerintah tidak membuka formasi untuk pelamar umum atau P4 terbatas hanya sampai P3 atau prioritas 3.

Seleksi observasi pada PPPK guru 2022 menjadi mekanisme pelamar P2 dan P3 bisa lolos pada seleksi PPPK guru 2022. Ketentuan seleksi observasi PPPK guru 2022 untuk guru yang masuk ke kategori P2 dan P3 ini, nantinya akan menjalani seleksi kesesuaian, khususnya pada linieritas ijazah guru.

Lebih lanjut, pada PPPK guru 2022 ini, di seleksi observasi juga turut memberikan kesempatan bagi guru non ASN khususnya yang berasal dari sekolah induk, untuk ditempatkan di sekolah induknya.

Apa Itu P1, P2, P3 dalam PPPK Guru 2022? Berikut Penjelasannya. Pendaftaran Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru resmi dibuka sejak 31 Oktober sampai 13 November 2022. Terdapat perbedaan kategori pelamar dalam seleksi penerimaan PPPK Guru 2022, yaitu P1, P2, dan P3. Apa perbedaannya? Berikut penjelasannya.

Dalam siaran pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 35846/B-KS.04.01/SD/K/2022 dijelaskan bahwa para pelamar PPPK Guru P1, P2, P3 diperbolehkan mendaftar seleksi pada jadwal yang sudah ditentukan. Dijelaskan pula kategori P1, P2, P3 tersebut berarti Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3.

Perbedaan Kategori Pelamar P1, P2, dan P3 PPPK Guru 2022. Dikutip dari situs bkn.go.id, berikut penjelasan tentang kategori pelamar P1, P2, dan P3:

Prioritas 1 (P1): Peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional (JF) guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas.

Prioritas (P2): Pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai eks Tenaga Honorer K-II (TH K-II) yang tidak termasuk dalam prioritas 1.

Prioritas (P3): Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester pada Dapodik.

Ada pula P4 atau pelamar umum, yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbud Ristek dan/atau pelamar yang terdaftar di Dapodik.(Ridwan Ahmad)

INILAHNUSANTARA.COM,Medan,- Sekelompok Pemuda dan Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (IMAKOR Sumut) menggelar aksi, Senin (28/11/2022) di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Massa meminta kejaksaan memeriksa agar Direktur RSUD dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhan Batu yang mereka duga terlibat korupsi.

Massa yang dikomandoi Ketua IMAKOR Sumut dan Ridho Pasaribu selaku Kordinator Aksi dalam orasinya mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti demo sebelum ada kepastian hukum yang diberikan kepada Kepada Kepala RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu

“Kita meminta agar Kejati Sumut segera Memanggil dan Memeriksa Direktur RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu atas dugaan korupsi Pada Pengadaan Incinerator dengan nilai kontrak Rp.4,4 Milyar di RSUD Rantau Prapat dan Proyek Rekonstruksi Jembatan Engku Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu sebesar Rp.2,7 Milyar yang kami duga berpotensi merugikan keuanga Daerah Labuhan Batu"tegas Ridho Pasaribu

Lanjut Ridho Pasaribu,diduga kedua proyek tersebut sebagai ajang mengambil keuntungan dan tidak sesuai RAB yang semestinya.

Massa meminta hukum harus ditegakkan di Sumut, tidak boleh tebang pilih, tidak ada yang kebal hukum. Kejaksaan Tinggi Sumut harus memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu diduga telah melakukan dugaan korupsi yang merugikan APBD Labuhan Batu.

Massa juga meminta agar Bupati Labuham Batu Bapak Erik Adtrada Ritonga mencopot jabatan Direktur RSUD Rantau Prapat dan Kepala BPBD Labuhan Batu Siagian sebagai Kadis karena dinilai tidak mencerminkan pemimpin yang baik dan tidak menjalankan amanah dan jabatan dengan Profesional yang akan menghambat terwujudnya Visi Misi Bupati "Mambolo Labuhan Batu"

“Kami ingatkan Pak Bupati yang harus mengingat komitmennya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Labuhan Batu terkait Penanganan Pengaduan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutup Ridho Pasaribu Sembari Membubarkan diri dengan Tertib ditengah pengawalan pihak kepolisian.(SS)

INILAHNUSANTARA.COM,Langkat,- Diduga Dana Bos tidak tepat sasaran dalam penggunaaanya.ketika Tim Wartawan menyambangi sekolah SMA YPP kami tidak berjumpa dengan oknum kasek. Tim Wartawan hanya berjumpa dengan oknum humas dan guru.

Ketika Tim Wartawan bertanya kasek ada pak? Oknum humas dan oknum guru mengatakan kepada Tim Wartawan lagi keluar kasek kami bg. beberapa Minggu kemudian Tim Wartawan kembali datang  kesekolah Tim Wartawan kembali datang dan jumpa dengan salah satu oknum guru, yang enggan disebutkan namanya kepada Tim Wartawan.ada apa bg bolak blek datang kesekolah kami,mau konpirmasi.berapa jumlah siswa disini pak.jumlah siswa disini sekitar 412 orang bang! Berapa kira kira uang SPP bayar disini pak! Uang SPP disini sebulan dikenakan 90 ribu rupiah bang. Sudah dibuat plank rincian dana bos pak. Setahu saya blom dibuat  bang! coba langsung tanyak sama kasek kami beliau yang lebih tahu sudah apa blomnya dipasang plank rincian dana bos. Sudah berapa lama pak Muhidin ST. jadi kasek disekolah SMA YPP jln masjid subulussalam.dua tahun bang, ujar! oknum guru kepada Tim Wartawan. sawit seberang kecamatan sawit seberang kabupaten Langkat. Oklah pak terima kasi atas informasinya, Senin (21/11/2022)

Ketika Joni Siregar selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi), diminta tanggapan tentang Sekolah YPP Sma sawit seberang minta Poldasu dan Kejatisu panggil dan periksa kasek SMA YPP sawit seberang diduga tidak tepat sasaran penggunaann dana bos.( Tim)