INILAHNUSANTARA.COM,Medan,- Ketua DPP  KOMPAS ( Koalisi Mahasiswa Pemuda Padang Lawas), Ahmad Rezki Hasibuan Mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Padang Lawas yang selalu sigap dalam membantu masyarakat.

 Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang tertolong oleh Dinas Sosial, sehingga  bisa berobat tanpa BPJS Kesehatan.

“Dasar itu patut kita apresiasi keaktifan Dinas Sosial.” Ujar Ahmad Rezki Hasibuan

“Bahkan sampai ke pelosok desa Ustaz. H. Achmad Fauzan Nst ( Kepala Dinas Sosial Padang Lawas ) ikut terjun kelapangan sehingga patut diberi penghargaan atas rasa terima kasih kita selaku masyarakat. “ tegas Ahmad Rezki Hasibuan

“Mudah mudahan Bapak Ustadz ( Kepala Dinas Sosial ) diberikan kesehatan dan semoga selalu dalam Lindungan Allah Swt. Amin” harap Ahmad Rezki Hasibuan(SS)

INILAHNUSANTARA.COM,LANGKAT,-  Oknum Wartawan Media online inisial TG Kepanasan Sering DiBeritakan Mengenai Dugaan Tidak Transparan Dalam Penggunaan Dana Bos Sekolah SD Langkat. Khususnya SD Babalan Dan SD Brandan Barat.Diduga oknum Kasek Brandan barat saudara dari media Online inisial TG. Mana mungkin seorang Wartawan berani Beritakan salah satu sekolah SD negeri yang ada dilangkat. kalau tidak konfirmasi kesalah satu oknum kasek atau bendaharanya.Yang namanya wartawan propesional itu harus konpirmasi dan investigasi cek kelapangan.Tidak hanya mendengar sebelah pihak saja.

INILAHNUSANTARA.COM,Medan,- Kejatisu Lamban dalam menangani kasus dan ditambah Penyidiknya tidak transparan. Sejak 18 Maret lalu Laporan dari DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara Kab. Padang Lawas Utara belum ada perkembangan, pihak Kejatisu seolah mengelak memberikan keterangan yang jelas baik pada Pengurus DPD GPMN Kab. Paluta maupun awak media mereka hanya berdelik sedang proses.

Menyikapi lambannya kinerja Kejatisu, DPD GPMN Kab. Paluta telah sering melakukan aksi unjuk rasa damai namun yang sangat disesalkan yang datang menjumpai massa aksi bukan orang yang berkompeten dalam menangani permasalahan tersebut.

Jum'at 11 November 2020 DPD GPMN Paluta Kembali menggelar aksi unjuk rasa damai dengan tuntutan yang sama namun jawaban yang diterima hanya sekedar alasan yang tidak beralasan, sehingga membuat aksi massa kesal. Syaiful Ritonga yang merupakan Koordinator Aksi dan juga sebagai Sekretaris DPD GPMN Paluta merasa kesal dengan sikap pihak Kejatisu yang tidak serius dalam menangani perkara yang telah mereka laporkan, hal tersebut disampaikan Syaiful Ritonga ketika di wawancarai awak media di Kejatisu setelah selesai orasi.

Syaiful mengatakan dalam orasinya; “Apabila permasalahan ini tidak secepatnya dituntaskan maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Sumatera Utara khususnya, Coba kita bayangkan seorang Bupati dan Mantan Bupati yang merupakan Ayah dan Anak Kandung terindikasi terlibat dalam kasus korupsi namun yang sangat menjanggalkan kedua oknum tersebut sudah sangat jelas di katakan para terdakwa bahwa mereka terlibat. Yaitu dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Gunung Tua T A. 2012 yang sampai saat ini belum seutuhnya di tuntaskan.”

Dalam Fakta Persidangan di PN Medan 2014 silam para Terdakwa Dr. Nagabakti Harahap ( Dirut RSUD Gunung Tua), Hendri Hamonangan Daulay (Bendahara RSUD Gunung Tua), Rahmat Taupik Hasibuan (PPK) dam Ridwan Winata (Dirut PT. Aditya Wiguna Kencana / Pemenang Tender) menyatakan bahwasanya Bahrum Harahap dan Andar Amin Harahap (Mantan Bupati dan Bupati Paluta) terlibat dalam permasalahan tersebut dan telah tertuang dalam Surat tuntutan jaksa dengan Nomor Reg. Perkara: PDS-09/N.2.20/Ft.1/01/2014. Bahwasanya Bahrum dan Andar menerima Fee sebesar Rp. 620 Juta dari Ridwan Winata yang diterima Andar tahap pertama di Garuda Hotel Plaza sebesar Rp. 500 Juta dan tahap kedua sebesar Rp. 120 Juta setelah Pekerjaan selesai.

“Dan setelah sejauh ini Hendrik Sipahutar yang merupakan Jaksa Penyidik dalam Laporan kami tidak dapat dijumpai sehingga menimbulkan asumsi liar adanya dugaan kongkalikong Bupati Paluta dan Jaksa Penyidik tersebut. Maka dari itu, kami DPD GPMN Kab. Paluta meminta agar JAMWAS melakukan pengawasan terhadap Jaksa-Jaksa Nakal di Kejatisu agar tidak ada praktek suap maupun ketidak seriusan dalam menuntaskan permasalahan apalagi ini terkait Korupsi yang harus sama-sama kita bumi hanguskan dari NKRI,” ujar Syaiful.

“Dan kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan jika pun permasalahan ini sampai ke KPK atau Kejagung maka kami akan terus mengawal permasalahan ini.” Tegas Syaiful Ritonga pada awak media (ss)

INILAHNUSANTARA.COM,TAPANULI SELATAN,- Salah satu gebrakan yg dilakukan Tahun 2022 ini oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Pasaribu adalah meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru. Dengan adanya Dukungan Penuh Bupati Tapanuli Selatan melalui Pemerintah Kecamatan Muara Batang Toru. Ditahun 2022, Yayasan Konservasi Indonesia telah melakukan Pembinaan kepada Masyarakat Kel. Muara Ampolu berupa pemanfaatan lahan gambut menjadi bertambah nilai ekonomis. Salah satunya adalah dengan beternak lele, beternak bebek di wilayah kebun sawit. Tujuan utama dari ternak lele dan bebek sendiri adalah untuk produksi olahan makanan yg bersumber dari ternak, sehingga mampu menambah nilai ekonomis.

Selain beternak lele juga dilakukan pelatihan bagaimana membuat kerajinan berupa anyaman yang berbahan baku lidi sawit yang notabene berlimpah dan cukup banyak. Untuk keberlanjutan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat ini, Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly Pasaribu, Pj. Sekda Tapanuli Selatan M. Frananda SE, Kadis Perdagangan, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan, Camat Muara Batang Toru Faisal Candra Hasan, S. AP, M. Si telah beberapa kali mengunjungi Kelompok Peternak Lele, Itik, dan pengrajin anyaman yang tujuannya untuk terus mendorong dan memfasilitasi kelompok untuk terus berinovasi dan terus mendorong pemasaran.

Saat ini telah ada produk olahan makanan yang berbahan baku lele seperti abon lele, kripik lele, lele ungkep, bakso lele, telur asin dan kerajinan berbahan baku lidi sawit.

Dan untuk pemasaran awal saat ini di sekitar muara batang toru telah dilakukan, kedepan khususnya dalam menyambut HUT Tapsel ke 72 juga akan dipamerkan di stand pameran Tapsel.

Saat ini pemerintah Kecamatan Muara Batang Toru berupaya untuk melakukan pengurusan izin uaaha, izin edar, izin Kesehatan, izin Halal dari olahan makanan sehingga dapat dipasarkan diluar wilayah muara batang toru..tentunya ini juga PR bagi OPD yang terkait agar kiranya dapat turun ke lapangan dan melakukan pembinaan langsung. Ini masih satu wilayah di Kec. Muara Batang Toru.

Pemerintah Kec. Muara Batang Toru mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Pihak Yayasan Konservasi Indonesia yang dengan sabar terus membina dan melakukan pendampingan kepada kelompok.

Ada juga warga yang sempat diajak wawancara oleh awak media ini yang bernama J. Nasution ; “sungguh banyak berterimakasih kepada Perintah Kabupaten Tapanuli Selatan bapak Bupati H. Dolly Pasaribu dan juga Camat Muara Batang Toru Faisal candra hrp. dan seluruh jajaran nya kami warga muara batangtoru sunggu banyak berterimakasih semoga kami dapat dan lebih perjaya diri lagi tuk pengembangan usaha UMKM ni agar lebih maju dan dapat bersaing di dunia pasar,  J.nasution selaku warga muara batang toru berterima kasih kepada panitia  pelaksana konsevasi indonesa agar kira sering dan tak bosan membina dan membimbing UMKM yg da di muara batang toru horas...horas”  tutur nya.(RN)

INILAHNUSANTARA.COM,TAPANULI SELATAN-  PD Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara (FORMASIH) Tapanuli Selatan, besok, Rabu (8/11/2022) menggelar aksi unjuk rasa terkait proyek P-APBD 2022.

Ketua Formasih Tapsel, Wesly Gea SH kepada wartawan menyebutkan aksi tersebut akan digelar tiga titik yakni Kantor Kejari Tapsel, DPRD Tapsel dan Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok dengan massa seraturan orang.

"Aksi ini mempertanyakan Kejari Tapsel terkait tindak lanjut semua laporan dugaan korupsi di Tapsel di kejaksaan karena tidak pernah diproses, apakah ada bermain mata" Kata Wesly.

Dirinya melanjutkan, untuk aksi di kantor Bupati Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli terkait proyek P-APBD 2022.

"Kami menduga Bupati Tapanuli Selatan ikut menseleksi mengatur proyek siapa-siapa kontraktor sehingga seleksi tersebut membuat pengerjaan proyek P-APBD 2022 hanya tinggal 1,5 bulan pengerjaan. Itu nanti kami pertanyakan apakah ada kaitan dengan pihak-pihak yang berperan dilapangan" Tegasnya.

Sedangkan aksi akan diselenggaran pada pukul 10.00 WIB dengan titik pertama kantor Kejari Tapsel di Pasar Sipirok.(DS)

INILAHNUSANTARA.COM,LANGKAT- Diduga dalam penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran dalam penggunaannya, ketika disambangi oleh wartawan SD Negeri 050592 Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tidak berjumpa dengan oknum kasek dan hanya berjumpa oknum guru dan operator sekolah, Rabu (02/11/2022).

Saat dikonfirmasi oleh wartawan tentang jumlah murid di SD Negeri tersebut,mereka menjawab 350 orang siswa dan pada saat ditanya tentang plank alokasi dana BOS mereka mengatakan tidak tau dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Kasek SD Negeri 050592 Padang Brahrang yang bernama NABI,S.Pd.

Sebelum wartawan meninggalkan sekolah,wartawan berkeliling melihat kondisi bangunan sekolah,ternyata banyak abses yang pecah diduga dana BOS untuk perawatan sekolah selama ini tidak tepat sasaran digunakan oleh oknum kasek tersebut.

Dimintai pendapatnya tentang hal tersebut, JONI SIREGAR selaku Aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) Kabupaten Langkat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa oknum Kasek SD Negeri 050592 Padang Brahrang yang bernama NABI,S.Pd yang diduga tidak transparan dan tidak tepat sasaran dalam penggunaan dana BOS yang berpotensi kuat terjadinya penyelewengan Tindak Pidana Korupsi.(AHMAD FADLI)

INILAHNUSANTARA.COM,LANGKAT,- Gebyar Muktamar Muhammadiyah ke-48 berlangsung dengan meriah dan keceriaan. Suasana yang penuh kekeluargaan nampak pada acara Jalan Santai dalam menyambut Muktamar ke 48 Muhammadiyah di Stabat,Minggu (30/10/2022)

Sebagai kader Muhammadiyah, Bapak Rudi Alfahri Rangkuti yang hari ini menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara merasa terpanggil untuk berbuat Muhammadiyah itu karena beliaui kader di Muhammadiyah.

Acara Jalan Santai dalam memeriahkan Gebyar Muktamar ke 48 Muhammadiyah di ikuti ribuan warga Muhammadiyah di Kabupaten Langkat ini juga di meriahkan dengan pembagian LUCKY DRAW  berupa sepeda gunung,kulkas.kipas,rice cooker,beras 500 karung.

Acara ini juga dihadiri Bapak Rudi Kinandung yang mewakili Bapak Bupati, Bapak H.Sujarno selaku Ketua Muhammadiyah Langkat,Surkani SE yang menjabat Sekretaris DPD PAN Kabupaten Langkat.(Ridwan Ahmad)

INILAHNUSANTARA.COM,MEDAN- PD FORMASIH (Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara) TAPSEL-SUMUT geruduk kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,  WESLY GEA.SH selaku pimpinan aksi bersama puluhan massa turun ke jalan melakukan aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang di oratori oleh raynaldi Siregar yang merupakan aktivis Tabagsel , Jum'at  (20/10/2022).

Korlap (Koodinator Lapangan) dari aksi tersebut Syaiful Ritonga dengan jumlah massa dari aksi kurang lebih 20 orang yang datang dari Tapanuli Selatan untuk menyampaikan aspirasi di Kejatisu terkait dugaan Korupsi  Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana diduga telah banyak melakukan tindakan melawan hukum, yang di duga kuat adanya korupsi besar-besaran.

Adapun Tuntutan Aspirasi massa PD FORMASIH Tapsel tersebut terkait Pengelolaan APBD T.A 2019,2020 dan 2021 di tubuh Dinas Pendidikan  Kab.Tapanuli Selatan yang diduga kuat adanya tindak pidana korupsi antara lain :

1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang diduga tidak Efisien/Konsisten sesuai tupoksinya sebagai Aparat Penegak Hukum(APH)di wilayah hukum Kab.Tapanuli Selatan.

2.Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah-langkah hukum dan segera memanggil (memeriksa) Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tapanuli Selatan terkait anggaran BOS AFIRMASI tingkat Sekolah dasar(SD) & Paud/TK Se-Kabupaten Tapanuli Selatan T.A 2019,2020 dan 2021.

3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah-langkah hukum dan segera memanggil (memeriksa) Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tapanuli Selatan terkait anggaran DAK (Pembangunan/Rehap SD/SMP/TK(PAUD) Se-kabupaten Tapanuli Selatan yang kuat diduga terjadi Mark Up besar-besaran yang di lakukan pihak ketiga dengan PPK & PPTK pada T.A 2019,2020 dan 2021.

Di akhir demo hampir terjadi rusuh di karenakan massa aksi mendobrak pagar kawat Kejatisu, datang salah satu pihak dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara ke massa dari PD formasih Tapsel -Sumut mengatakan ; “apa yg kalian mau?’, salah satu mahasiswa menjawab untuk meminta Kejatisu agar memeriksa Kadis Pendidikan Tapsel berserta PPK dan PPTK.

Aksi dari mahasiswa dan pemuda di tanggapi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan langsung masuk ke dalam kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk membuat laporan agar dapat segera ditindaklajuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (DS)

INILAHNUSANTARA.COM,MEDAN, - PD FORMASIH (Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara)   Kabupaten Tapanuli Selatan turun ke jalan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang di pimpin oleh Wesly Gea.SH.  yang di oratori  oleh Didi Santoso sebagai pembuka aksi di Kantor Kejatisu,  puluhan mahasiswa dan pemuda turun ke depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi dan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Jum'at (28/10/2022).

Dalam orasinya, massa yang terdiri dari mahasiswa,pemuda dan masyarakat tersebut  telah lelah melihat Kejaksaan Negeri  Tapanuli Selatan yang terkesan tidak mampu dan sampai sekarang tidak ada tindakan dari Kejari Tapanuli Selatan terkait dugaan korupsi tersebut, maka dari itu pimpinan PD FORMASIH Tapsel -Sumut membuat suatu keputusan untuk berangkat dan membawa laporan dari kampung halaman Tapanuli Selatan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Adapun Tuntutan Aspirasi PD FORMASIH Tapsel –Sumut tersebebut  terkait Pengelolaan APBD T.A 2019,2020 dan 2021 di tubuh Dinas  Kesehatan Kab.Tapanuli Selatan yang diduga kuat adanya tindak pidana korupsi di tubuh dinas tersebut. Adapun tuntun dari PD FORMASIH Tapsel –Sumut dalam aksi damai tersebut antara lain :

1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang terkesan tidak Efisien/Konsisten sesuai tupoksinya sebagai Aparat Penegak Hukum(APH)di wilayah hukum Kab. Tapanuli Selatan.   

2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah-langkat hukum  dan memanggil / memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tapanuli Selatan Terkait anggaran BOK & DAK (Pembangunan/Rehap Puskesmas) Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Yang diduga terjadi Mark Up yang di lakukan pihak ketiga dengan PPK & PPTK pada T.A 2019,2020 dan 2021.

Di pertengahan aksi tersebut  pihak Polrestabes Medan (provost) yang mengawal aksi damai menjembatani/menyarankan untuk melaporkan tuntutan masaa aksi  ke  PTSP ( pelayanan terpadu satu pintu) Kejatisu, Pimpinan PD FORMASIH Tapsel –Sumut  Wesly Gea.SH berserta dua orang rekannya langsung masuk ke dalam kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk membuat laporan terhadap dugaan korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan (DS)

INILAHNUSANTARA.COM,LABUHANBATU,- Marolop Gultom seorang warga Dusun III Desa Afdeling II Kecamata Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, ini diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap Panyahatan Ritonga warga Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumut.

Salah seorang warga Afdeling II yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan bahwa Marolop Gultom bekerja sebagai mandor di perusahaan plat merah yakni PTPN III Kebun Rantauprapat. Selasa (11/10/2022) sekira pukul 12.50 Wib.

Panyahatan Ritonga menyampaikan bahwa ia telah ditipu oleh marolop gultom beberapa waktu yang lalu. Awal mula masalah ketika ia tidak kunjung dimasukkan bekerja disalah satu bandara di Indonesia.

"Beberapa tahun yang lalu saya dan pak marolop telah membuat perjanjian pendidikan dan pelatihan guna pengurusan masukkan kerja disalah satu bandara di Indonesia, dan disaat itu juga saya memberikan uang sejumlah 80 jt kepada pak marolop guna pengurusan segala sesuatu agar masuk kerja dibandara tersebut". Sebutnya

Ia juga manambahkan dalam surat perjanjian telah disepakati bahwa apabila jangka waktu 1 tahun pasca dibuatnya surat tersebut, tetapi tidak kunjung dimasukkan kerja maka uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.

"Pak Marolop berjanji apabila dalam jangka satu tahun pasca dibuatnya perjanjian tersebut tapi tidak kunjung dimasukkan kerja sesuai dengan jurusan saya, maka sejumlah uang saya berikan akan dikembalikan tetapi apabila dalam satu tahun ini saya sendiri yang mengundurkan diri maka uang tersebut dianggap hangus. Tetapi ini sudah saya selesaikan semuanya tetap tidak kunjung kerja". Tambahnya

Setelah dikonfirmasi melalui  media sosial Whatsapp, Marolop Gultom tidak merespon sedikit pun terkait hal tersebut.(DS)

INILAHNUSANTARA.COM,Langkat-  Diduga dalam penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran dalam penggunaannya. Ketika disambangi sekolah SD Negeri 050728 Tanjung Pura tidak pernah berjumpa dengan oknum kasek tersebut. Hanya selalu berjumpa dengan oknum guru. Guru itu sempat bertanya Ada apa tujuan mau jumpa kasek sebab katanya, kasek mereka lagi keluar.

Setelah beberapa hari kemudian datang kembali kesekolah SD Negeri 050728 Jalan Bambu Runcing Tanjung Pura Kabupaten Langkat Dan tentang keberadaan kasek dan dijawab belum datang juga.  Lantas oknum guru itu bertanya ada apa rupanya mau jumpa kasek dan dijawab may konfirmasi mengenai berapa jumlah siswa / siswi disini. Dan dijawab sebanyak Bu! Jumlah 198  orang, Rabu (19/10/2022).

Selain itu bang, wartawan bertanya tentang plank dan rincian Dana BOS.  Sudah dipasang plank rincian dana bos Bu. Dan dijawab belum dipasang tapi lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung sama kasek.

Diterangkan oknum guru bahwa honor disekolahnya sekitar 5 orang. Dan kaseknya Sudah bertugas sudah 3 tahun.  Namanya pak Surya Putra S.Pd jadi kasek disini. setahu saya hampir tiga tahun bapak kami jadi kasek SD disini bang! Ujar oknum guru kepada kru wartawan.

Sebelum  meninggalkan sekolah disempatkan wartawan berkeliling melihat kondisi banggunan, ternyata masih banyak asbes yang pecah.diduga dana perawatan sekolah selama ini tidak tepat sasaran digunakan oleh oknum kasek tersebut.

ketika diminta tanggapan dengan JONI SIREGAR selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi). tentang sekolah SD negeri 050728 tanjung pura kabupaten Langkat. meminta Kejari Langkat dan kejatisu panggil dan periksa  kasek SD  tanjung pura yang bernama Surya Putra S.Pd diduga penggunaan dana bos tidak tepat sasaran.(RED)

INILAHNUSANTARA.COM, Padangsidimpuan-  Dituduh pelakor Syahfitri Hutagalung wanita beranak dua lapor polisi berdasarkan surat tanda terima laporan polisi nomor STTLP/B/379/X/2022/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumatera Utara.

"Saya tidak terima atas tuduhan pelakor, kemudian itu juga pencemaran nama baik, makanya saya melapor polisi," ucap Syahfitri Hutagalung yang bekerja Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Padangsidimpuan, Rabu (18/10).

Berdasarkan surat laporan kepolisian tersebut melaporkan medsos Facebook atas nama Matondang Nur yang menuduh saya sebagai pelakor atau perebut suami orang dirumah keluarga saya pada kejadian Minggu 16 Oktober 2022 di Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 

Dimana Akun FB tersebut telah memviralkan dan  terkesan menuduh saya sehingga memalukan keluarga saya sendiri, ini sangat memalukan dan saya tidak terima, kata Syahfitri.

Lanjut Syahfitri Br Hutagalung tersebut mendatangi Polres Padangsidimpuan pada Selasa (18/10/2022) bersama kuasa hukum saya atas nama Doli Iskandar Lubis, SH melaporkan kejadian pada Minggu (16/10/2022) kemarin.

Sementara itu Kuasa Hukum Syahfitri Br Hutagalung Doli Iskandar Lubis, SH didampingi Rahmat Permata Lubis, SH ketika dihubungi wartawan melalui Pesan whatsapp ,Benar Bang kita Sudah Membuat Laporan terkait Persoalan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa kondisi klien kami atas nama Syahfitri Hutagalung merasa keberatan atas kejadian tersebut, kita melaporkan Akun Matondang Nur tersebut, tentang peristiwa itu, dan kita telah melaporkan peristiwa tentang dugaan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE dugaan pencemaran nama baik di elektronik, ucapnya.

Terpisah, Kasat Resktrim AKP Bambang Priyatno menyampaikan bahwa atas laporan tersebut sudah masuk tadi malam, kata Kasat Reskrim.(DS)

INILAHNUSANTARA.COM,MEDAN- Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara kini kembali menjadi pembahasan publik terkait isu yang tengah beredar di kalangan masyarakat bahwasanya ada dugaan Pungli sebesar Rp. 35 Juta untuk penetapan PLT Kepala Desa.

Tidak main-main Dalam permasalahan ini, salah satu Aktivis dari Kab. Padang Lawas Utara merasa terpancing menyikapi permasalahan pungli tersebut, Syaiful Ritonga yang menjadi Koordinator aksi dari GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA SUMATERA UTARA (GEMPASU) pada saat aksi unjuk rasa damai di Mapolda Sumatera Utara, sangat menyesalkan kejadian tersebut, permasalahan ini bukan lah sekedar perbuatan yang menyimpang namun permasalahan ini sangat menyakiti hati masyarakat dan sudah sangat jelas melanggar aturan hukum yang telah berketetapan.

Syaiful Ritonga menyampaikan dalam Orasinya ketika Aksi Unjuk Rasa Damai di Mapolda Sumatera Utara Selasa (18/10/2022), Polda Sumatera harus segara ambil langkah hukum yang terukur dalam menyikapi permasalahan ini karena ini adalah tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengkawal kesejahteraan masyarakat. Karena permasalahan ini akan menjadi sumber dari korupsi kedepannya.

Syaiful Ritonga menambahkan ketika di wawancarai awak media setelah aksi unras tersebut selesai, jika dalam penetapan PLT Kepala Desa saja sudah ada Pungutan Liar seperti ini bagaimana nasib masyarakat kedepannya, pastinya akan ada Tindak Pidana Korupsi oleh PLT Kepala Desa tersebut untuk kedepannya, bagaimana tidak di awal saja dia sudah mengeluarkan uang untuk jabatannya, pastinya dia tidak akan mau merugi dan Anggaran Desa akan menjadi sasaran untuk mengembalikan modalnya.

“Dan sebagai langkah awal dalam upaya penuntasan permasalahan tersebut, kami dari GEMPASU telah melakukan aksi unjuk rasa damai pada hari ini, dan ini bukanlah akhir dari perjuangan kita dalam upaya membumi hanguskan perbuatan melawan hukum di bumi Balakka Raya atau Kab. Padang Lawas Utara, namun ini adalah awal dari perjuangan kita dalam menyuarakan keluhan maupun aspirasi dari masyarakat dan kami menghimbau kepada kawan-kawan Mahasiswa maupun Pemuda serta Stoke Holder Kab. Padang Lawas Utara agar ikut serta dalam mengkawal dan melakukan upaya pemberantasan segala perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat dan keuangan negara, dan untuk langkah selanjutnya kami dari GEMPASU akan menggelar aksi unjuk rasa kembali dalam waktu dekat.” Tegas Syaiful Ritonga (SS)

INILAHNUSANTARA.COM,MEDAN- Sejumlah massa dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Peduli Aset Sumatera Utara (PP GEMPASU) melakukan aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Medan, Selasa (18/10/2022).

Massa tersebut mendesak pihak Kejatisu agar segera memanggil dan memeriksa serta melakukan penyidikan terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat dan PPK serta rekanan pemenang tender diduga sebagai aktor intelektual dalam kegiatan tahun 2021 Rehabilitasi Kolam atau Bak Calon Induk sebesar Rp.159.600.000,00 serta kegiatan lainnya Rehabilitasi Pasar Ikan sebesar Rp.200.000.000,00 besar dalam kegiatan tersebut adanya indikasi korupsi dan mark up serta kegiatan tersebut hingga saat ini belum dikerjakan (fiktif) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Selaku Koordinator Aksi tersebut adalah Ananda Pradana S dan Muhammad Bahri Siregar sebagai Koordinator Lapangan, Massa PP GEMPASU berjanji akan melaksanakan aksi damai yang lebih besar lagi apabila pihak Kejatisu tidak melakukan tindakan nyata atas tuntutan-tuntutan mereka. (F02)    

INILAHNUSANTARA.COM,TAPANULI SELATAN-  Suara toa mahasiswa bergema di depan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan prihal untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan korupsi dana hibah  karangtaruna, bersama Ketua PD FORMASIH Wesli Gea, Kasintel Kejari Tapanuli selatan berikan sinyal akan segera tangani kasus dugaan penyelewengan dana hibah karang taruna Tapsel, Kamis(13/10/2022).

Ketua PD FORMASIH Kab. Tapanuli Selatan menyampaikan hak pendapat sesuai UU KIP, didepan kantor Kejari Tapanuli selatan yang dimana TIDAK PERCAYA LAGI PENEGAKAN HUKUM DI TUBUH KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN, ketua DPD formasi Tapanuli selatan Wesli Gea meminta Kejati Sumut segera  Usut tuntas Dugaan korupsi terkait pengelolaan Dana Hibah Karang taruna Tapanuli Selatan T.A 2021.

PD FORMASIH Tapsel sumut menyatakan sikap Meminta kejagung dan Kejati sumut copot Kejari Tapanuli selatan dikarnakan kuat dugaan Kejari Tapanuli selatan tidak mampu  mengusut tuntas dana hibah karangtaruna kab Tapanuli selatan T.A.2021 yang diduga dana hibah karang taruna kab Tapanuli Selatan tidak di jalankan sesui realisasi.

Dana hibah karang taruna tahun anggaran 2021, sejumlah.Rp.325.000.000.00 yang diduga sudah terlealisasi dan yang diterima karang taruna Kab. Tapanuli Selatan sebesar Rp. 175.703.000.00.

Yang disinyalir kasus ini sudah pernah di tangani Kejari Tapanuli selatan namun sampai saat ini kasus dugaan korupsi dana hibah yg diduga  kuat ada Kong kali Kong dengan Kejari Tapanuli selatan.sesudah mengadakan demo kasintel meminta supaya bersabar dan akan segera menagani kasus dugaan korupsi. dugaan korupsi  dana karang taruna Tapsel. Yang Dimana  hilang di persimpangan  jalan atau ditelan bumi ungkap Wesli Gea selaku  ketua PD FORMASIH wesli Gea tegaskan apabila kasus ini tidak ditangani secara serius ketua DPD akan mengawal sampai Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara dan siap demo yang massanya lebih besar lagi.(DS).