Medan.Senin.(16/12/2024)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Persatuan Mahasiswa Padang Lawas (PERMASI PALAS) menggelar aksi penggalangan dana yang dilaksanakan di jalan Mesjid Raya Al Mashun Kota Medan dan Lampu Merah Aksara jalan william iskandar, dengan tujuan untuk membantu masyarakat di kabupaten Padang Lawas yang ditimpa  musibah banjir bandang/longsor,Minggu.(15/12/2024).

Menurut pantauan awak media, Puluhan kader PERMASI-PALAS melakukan aksi penggalangan dana turut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Andi Alamsyah Hasibuan, selaku koordinator aksi penggalangan dana,  menyampaikan "Donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat di kabupaten Padang Lawas yang saat ini tengah menghadapi musibah banjir bandang/longsor yang merenggut enam korban jiwa, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada kawasan sekitar rumah kejadian, dan meninggalkan dampak yang sangat berat bagi warga setempat."

Disamping itu juga Ahmad Fikram Harahap selaku Wakil Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Padang Lawas (PERMASI PALAS) menyampaikan "Kegiatan penggalangan dana ini diinisiasi sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Padang Lawas, terutama yang terdampak bencana alam Diharapkan dapat menjadi solusi dalam menanggulangi permasalahan yang ada".

Program ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa yang berada di perantauan dengan masyarakat yang ada di kampung halaman, Selain sebagai bentuk pengabdian, penggalangan dana ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang berada di kab. Padang Lawas.

Dengan adanya kegiatan penggalangan dana ini, diharapkan tidak hanya bantuan materil yang dapat diberikan, tetapi juga semangat gotong-royong dan solidaritas yang semakin kuat antara mahasiswa dengan masyarakat Padang Lawas, Melalui upaya bersama ini, kita dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan warga setempat.

Aksi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dan memperlihatkan rasa solidaritas serta kepedulian sosial dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ini.(tim)

MEDAN,- (13/12/2024).

Massa aliansi yang mengatasnamakan Dewan Pemerhati Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas Kembali Mendatangi Kantor PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut melakukan aksi unjuk damai,Kamis.12/12/2024.

Dimana Kedatangan DPRD Palas yang ke 2 (dua) kali Mempertanyakan proses Tindak Lanjut PT. Pertamina Terkait Permasalahan Kelangkaan Minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas Menyampaikan Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar berhadir di hadapan mereka untuk menjelaskan tindak lanjut laporan mereka terkait kelangkaan minyak BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas.

“Khususnya masyarakat Padang Lawas sudah geram dan mulai menjerit di karenakan Harga Minyak di Penjual Eceran sangat tinggi atau Mahal, di sebabkan  BBM Bersubsidi sudah tidak Lagi didapatkan Masyarakat di SPBU Kab.padang Lawas," Ucap Ibrahim Pohan.

"Bapak Pimpinan PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut diminta agar mencari dan memecahkan permasalahan ini dan mengusut tuntas siapa dalang dibalik dugaan adanya penyelewengan penyaluran BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas." Lanjutnya.

Ibrahim juga Menyampaikan, disini juga mereka meminta Kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN RI agar tidak tinggal diam dalam melihat permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

2 (dua) orang perwakilan dari PT. Pertamina Persero Regional 1 Sumut datang Menanggapi Aksi Unjuk rasa damai oleh Aliansi DPRD Palas.

Dimana Tina dan Rodi selaku Perwakilan dari PT. Pertamina menyampaikan terkait laporan dan orasi yang disampaikan “beberapa hari yang lalu sudah kami Tindak Lanjuti dan sudah kami Keluarkan surat Teguran Ke Pihak SPBU yang di Laporkan, Disini baru 2 SPBU yang sudah Kami Keluarkan surat teguran sisanya akan menyusul secepatnya,” ujar Tina sembari memperlihatkan Surat Teguran yang sudah dibawa untuk ditunjukkan kepada massa aksi.

“Jika pihak Pendemo membawa permasalahan ini ke ranah hukum kami dengan senang hati dan mendukung dan siap jadi saksi,” tambah Rodi.

Setelah beberapa menit tanya jawab massa aksi dengan pihak pertamina terlihat suasana sangat menegangkan dikarenakan pendemo meminta ke pihak pertamina agar tidak main-main dengan permasalahan ini.

Permasalahan kelangkaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan beberapa bulan belakangan ini, Sehingga permasalahan ini Secepatnya harus dituntaskan untuk ketersediaan BBM oleh masyarakat padang lawas pada khususnya.*(tim)

Medan.Selasa.(10/12/2024).

Sejumlah massa dari Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas ( DPRD - Palas ) melakukan aksi unjuk rasa damai kantor Pertamina Sumbagut Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penimbunan BBM bersubsidi Se-Kab.Padang Lawas".

Pantauan awak media koordinator aksi sekaligus Ketua aliansi DPRD - Palas Ibrahim Cholil Pohan mengemukakan didalam oransinya, dimana masyarakat pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain sangat sulit untuk mendapatkan BBM dan juga melakukan pembelian BBM di SPBU khususnya di Kab.padang lawas, akibat ulah pengelola atau manajemen SPBU.

"Dimana hampir setiap hari selalu terpampang plank yang bertuliskan BBM sedang perjalanan, terlihat dalam pantauan kami dan kesaksian masyarakat sekitar khususnya pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain bahwa mereka kecewa atas kelangkaan BBM tersebut". Ujarnya

Diteruskan, Panggilan akrab bung ibrahim juga menyebutkan adanya dugaan kuat SPBU bekerja sama dengan oknum pembeli jerigen yang selalu tersedia kapanpun.

Ditambahkan, "Hal ini merupakan kerja sama mereka dalam meraup keuntungan yang lebih banyak, Sehingga terjadi harga BBM pertalite Rp. 13.000 s/d 15.000/ liter dan harga Bio Solar Rp. 8500 s/d 10.000/ liter". Tegasnya.

Ketua DPRD - Palas menguraikan dengan dasar itu mereka menyampaikan keluhan dan jeritan masyarakat ke Pihak Pertamina Sumbagut agar segera dituntaskan sesuai dengan ketentuan apabila terbukti dan secara meyakinkan agar SPBU Pertamina Sumbagut mencabut izin SPBU yang kami duga antara lain adalah 

- 14227309 (Sibuhuan)

- ⁠14227349 (Sibuhuan)

- ⁠14227348 (Huta lombang)

- ⁠14227340 (Binanga)

- ⁠14227343 (Binanga)

Selanjutnya,"Turut kita minta juga kepada Kapolda Sumut agar dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya, Melihat pokok permasalahan ini, masyarakat kab.padang lawas sudah resah atas kelangkaan BBM bersubsidi tersebut." harapnya.

Dalam penyampaiannya, Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas juga menduga adanya dugaan Oknum aparat yang ikut andil dan bermain-main dalam pengamanan penimbunan BBM bersubsidi se-Kab.padang lawas.

“Dan selanjutnya kami aliansi DPRD-Palas juga meminta kepada Pangdam I / Bukit Barisan di kota Medan agar turut ikut menindak oknum anggota yang nakal,dalam hal tersebut adanya dugaan oknum aparat yang melakukan pengamanan dalam meraup keuntungan dampak tersebut menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi khususnya di Kab.padang lawas". Sambungnya.

Sikap terakhir orasinya dari aliansi DPRD-PALAS akan menunggu aksi dan reaksi para pihak-pihak terkait dalam menindak lanjuti permasalahan ini, “kami menunggu dalam waktu 2 X 24 jam  Bilamana tidak ada Tindak lanjut atas aksi yang kami lakukan, Maka kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi",Terang Ibrahim Cholil Pohan.(tim)

MEDAN,- Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan  Sumatera Utara (FMPKP-SU) kembali menggelar unjuk rasa lanjutan di depan Kantor  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan menyerahkan Laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi  Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tarsihoda-Hoda Tahun 2023 dan dugaan Pungli kepada Masyarakat. Jalan Abdul Haris Nasution , Medan (19/11/2024).

koordinator aksi melalui Ahmad S, mengungkapkan dalam orasinya, "Bahwa proyek  Pembangunan Jalan Usaha Tani di desa Tarsihoda-Hoda terindikasi Tindak Pidana Korupsi, dan ini sejalan dengan informasi dan investigasi kami di lapangan dalam proyek tersebut ada kekurangan  volume  sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai kontrak yang ada.

Disamping itu Ketua Umum FMPKP -Sumut menyinggung dalam orasinya "Bahwa Kepala desa Tarsihoda-Hoda diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat ketika warga meminta tanda tangan dan ini terungkap ketika salah satu warga Tarsihoda-Hoda meminta tanda tangan kepala desa tersebut untuk keperluan surat Hak Milik Tanah akan tetapi kades enggan memberikannya kecuali memberikan fee" ujarnya.

Maka dari hal tersebut Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan tuntutan dan harapan untuk mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa Tarsihoda-Hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terkait indikasi Korupsi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 dan Dugaan Pungli. Dan menyarankan Aparat Penegak Hukum, segera mengusut tuntas segala bentuk korupsi dan pungli di desa tarsihoda-hoda sebelum terjadi korupsi yang berkesinambungan dan supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan akibat dari pungli yang dilakukan kepala desa tersebut.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara Melalui L amria membeberkan, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan terkait informasi/laporan dugaan korupsi dan pungli di desa tarsihoda-hoda sedang ditelaah tim dan proses pengumpulan data dan pasti kan di tindak lanjuti secepatnya.

Sebelum aksi selesai FMPK-SU memberikan Laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan menyatakan akan terus mengawal proses hukumnya sampai tuntas.*(tim)

Medan. Selasa. (05/11/2024).

Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan  Sumatera Utara (FMPKP-SU) kembali menggelar demonstrasi jilid 2 (dua) di depan Kantor  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) terkait dugaan tindak pidana korupsi korupsi pengelolaan anggaran dana desa Tarsihoda-Hoda Tahun 2023 dan dugaan pungli kepada masyarakat. Jalan Abdul Haris Nasution , Medan (5/11/2024)".

Dalam pantauan awak media, selama unjuk rasa  tersebut berjalan, demonstran mendapat pengawalan ketat dari personil aparat kepolisian Polrestabes Medan. 

Ferdiansyah Pasaribu, selaku koordinator aksi  mengungkapkan dalam orasinya, "Bahwa proyek  Pembangunan Jalan Usaha Tani di desa Tarsihoda-Hoda terindikasi Tindak Pidana Korupsi, dan ini sejalan dengan informasi dan investigasi kami di lapangan dalam proyek tersebut ada kekurangan  volume  sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai kontrak yang ada.

Disamping itu Ketua Umum FMPKP -Sumut menyinggung dalam orasinya "Bahwa Kepala Tarsihoda-Hoda diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat ketika warga meminta tanda tangannya dan ini terungkap ketika salah satu warga Tarsihoda-Hoda meminta tanda tangan kepala desa tersebut untuk keperluan surat Hak Milik Tanah akan tetapi kades anggan memberikannya kecuali memberikan fee.

Maka dari hal tersebut Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan tuntutan dan harapan mereka  melalui ketua A.Sayuti NST, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera Panggil, Periksa dan lakukan penyelidikan Kepala Desa Tarsihoda-Hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terkait indikasi Korupsi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 dan Dugaan Pungli. Dan menyarankan Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini kejatisu supaya bekerjasama dengan lembaga Independen yang mampu menghitung keuangan Negara untuk mengaudit kerugian Negara pada dugaan korupsi tersebut, dan semestinya APH segera menindaklanjuti informasi ataupun laporan tersebut sebelum terjadi korupsi yang berkesinambungan dan supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan akibat dari pungli yang dilakukan kepala desa tersebut.

Setelah unjuk rasa tersebut berjalan 1 Jam, Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara melalui bagian Penkum, Samija membeberkan , terimakasih atas aspirasi yang disampaikan dan ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan, sedang ditelaah oleh tim dan ini pasti kan di tindak lanjuti secepatnya.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Kejati Sumut Koordinator aksi memohon kepada Kejatisu agar serius untuk mengusut tuntas aspirasi kami dan kami akan mengawal terus sampai permasalahan ini di tuntaskan.*(tim)

Medan. (30/10/2024).

Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (DPP KOMAN KORAN)  melakukan aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) Terkait adanya dugaan praktek indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Kab. Padang Lawas. 

Dimana mereka duga adanya melakukan pemotongan Dana BIMTEK KPPS pada pemilu serentak pada tahun 2024.

Adapun beberapa tuntutan DPP KOMAN KORAN di depan Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara dan juga di depan Kantor Kejati-Sumut :

1. "Meminta KPU RI segera mencopot dan memeriksa ketua dan sekretaris KPU Kab. Padang Lawas terkait dugaan adanya indikasi pemotongan honorer bimtek dan transportasi pemilu tahun 2024".

2. "Meminta kepada KPU RI agar segera memanggil dan memeriksa pihak yang terkait dan terlibat dalam dugaan indikasi pemotongan honorer dan transportasi pemilu pada tahun 2024 yang kami duga mengarah kepada tindak pidana korupsi".

3. "Kami meminta kepada Bapak Kejaksaan tinggi Sumatera Utara {Kejati-Sumut} melakukan dan pemanggilan dan pemeriksaan ketua dan sekretaris KPU Kab. Padang lawas terkait adanya dugaan pemotongan honorer bimtek dan transportasi pada pemilu tahun 2024".

4. "Meminta kepada Bapak Kejaksaan kabupaten Padang lawas agar segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada ketua dan sekretaris KPU Kab. Padang Lawas terkait adanya dugaan pemotongan honorer dan transportasi bimtek pada pemilu tahun 2024".

"Rahul Ritonga selaku Koordinator lapangan atau Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (DPP KOMAN KORAN) meminta kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Kejati-Sumut segera turun langsung dan memeriksa terkait adanya dugaan Sekretaris KPU Kab. Padang lawas yang melakukan pemotongan dana Bimtek KPPS pada pemilu serentak tahun 2024".

"Anggaran bimtek dan transportasi KPPS pada pemilu tahun 2024 kurang lebih Rp.800.000,00/orang, tetapi faktanya di lapangan yang disalurkan hanya Rp.50.000,00/orang maka dari itu dugaan kuat kami Sekretaris KPU Kab. Padang lawas melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp.750.000/orang x 5607 orang, total adanya dugaan jumlah pemotongan tersebut pada anggaran senilai 

Rp. 4.205.000.000,00 dengan jumlah TPS 801 yang tersebar di 17 (Tujuh Belas) kecamatan di kabupaten Padang lawas, dimana dalam satu TPS anggota KPPS berjumlah 7 orang, dari sini kita bisa melihat adanya dugaan korupsi di sekretariat KPU Kab. Padang lawas, sehingga banyak merugikan negara sebesar miliyaran rupiah".

"kami meminta kepada seluruh penegak hukum agar bersama-sama menuntaskan korupsi di negara kita ini khususnya di Kab. Padang lawas, 

Kami ingin kampung halaman kami bersih yang namanya korupsi, segera tangkap dan penjarakan para pelaku korupsi".(TIM)

MEDAN,- Sejumlah Mahasiswa yang terhimpun dalam lembaga Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan  Sumatera Utara (FMPKP-SU) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tarsihoda-Hoda Tahun 2023 dan dugaan Pungli kepada Masyarakat. Jalan Abdul Haris Nasution , Medan,Rabu (23/10/2024).

Dalam pantauan awak media, selama unjuk rasa  tersebut berjalan, demonstran mendapat pengawalan ketat dari pihak personil kepolisian Kota Medan. 

Arsyat Siregar selaku koordinator aksi  mengungkapkan dalam orasinya, "Bahwa proyek  Pembangunan Jalan Usaha Tani di desa Tarsihoda-Hoda Kec.Huristak Kabupaten Padang Lawas terindikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi, dan ini sejalan dengan informasi dan investigasi kami di lapangan dalam proyek tersebut adanya kekurangan pada volume  pekerjaan, sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai kontrak yang ada,” Pungkasnya.

Disamping itu Ketua Umum FMPKP-Sumut menyinggung dalam orasinya "Bahwa Kepala Desa Tarsihoda-Hoda diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat, ketika warga meminta tanda tangannya dan ini terungkap ketika salah satu warga Tarsihoda-Hoda meminta tanda tangan kepala desa tersebut untuk keperluan surat Hak Milik Tanah, akan tetapi kades enggan memberikannya kecuali memberikan fee", Tegasnya. 

Oleh karena itu Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan tuntutan dan harapan mereka  melalui A.Sayuti NST, "meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera Panggil dan Periksa seluruh realisasi anggaran desa dan juga pada pekerjaan proyek tersebut.

Kami berharap aparat Penegak hukum agar melakukan penyelidikan Kepala Desa Tarsihoda-Hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terkait indikasi Korupsi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 dan juga pada perbuatan dugaan pungli, Jelasnya. 

Setelah unjuk rasa tersebut berjalan 1 (jam) Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara melalui bagian Penkum, Juliana Sinaga menanggapinya, terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh adek-adek mahasiswa, dan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, dan kami harap agar segera dimasukkan Laporannya  supaya mempermudah dan mempercepat proses hukumnya, Terangnya.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Kejati Sumut Koordinator aksi meminta kepada Kejatisu agar serius untuk mengusut tuntas atas aspirasi dugaan penemuan kami, dan kami akan mengawal terus sampai permasalahan ini di tuntaskan.*(tim)

MEDAN, Senin (21/10/2024).

Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (DPP KOMAN KORAN) unjuk rasa di depan kantor KPU Sumatera Utara dan kejaksaan tinggi sumut terkait dugaan pemotongan dana Bimtek KPPS pada pemilu tahun 2024 yang terjadi di tubuh KPU Kabupaten Padang Lawas. 

Dimana seharusnya anggaran pada kegiatan bimtek dan transportasi KPPS pada  pemilu tahun 2024 kurang lebih Rp 800.000/orang, tetapi fakta nya yang dilapangan yang disalurkan hanya Rp 50.000/orang, maka dari itu dugaan kuat kami Sekretaris KPU Kab. Padang Lawas.

Diduga melakukan Pemotongan anggaran pada petugas tersebut.

Dalam orasinya Marzan Harahap selaku koordinator aksi meminta penegak hukum agar segera memanggil dan memeriksa sekretaris KPU kabupaten padang lawas yang kami duga melakukan KKN dan merugikan uang negara. Ujarnya marzan Harahap selaku koordinator aksi DPP KOMAN KORAN. 

Marzan hrp juga meminta dan mendesak Kejati Sumut agar menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekretaris KPU kabupaten padang lawas terkait pemotongan dana bimtek KPPS dan biaya transportasi pada pemilu tahun 2024.

Adapun tuntutan DPP KOMAN KORAN :

1. Meminta KPU RI agar mencopot dan memeriksa Ketua dan sekretaris KPU Padang 

Lawas terkait dugaan adanya indikasi pemotongan honorer bimtek dan transportasi pemilu 

tahun 2024.

2. Meminta kepada KPU RI agar segera memanggil dan memeriksa pihak yang terkait 

terlibat dalam dugaan indikasi pemotongan honorer dan transportasi pemilu pada tahun 

2024 yang kami duga mengarah kepada tindak pidana korupsi.

3. Kami Meminta Bapak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk Memanggil dan 

Memeriksa ketua dan sekretaris KPU Padang Lawas terkait dugaan indikasi pemotongan 

honorer bimtek dan transportasi pada tahun pemilu 2024. 

4. Meminta Kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara agar membentuk tim khusus 

Memeriksa serta Menangkap Ketua dan sekretaris KPU Padang Lawas Terkait dugaan 

indikasi korupsi pada tahun 2024 yang sangat merugikan negara.

5. Meminta Kepada Bapak Kejaksaan Kabupaten Padang Lawas agar segera memeriksa 

dan menangkap ketua dan sekretaris KPU Padang Lawas terkait dugaan indikasi korupsi 

terkait pemotongan honorer dan transportasi bimtek pemilu pada tahun 2024.

Kegiatan unjuk rasa tersebut berjalan dengan kondusif, setelah di sambut pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara, massa DPP KOMAN KORAN pun membubarkan diri dengan tertib dan akan kembali lagi dengan massa jauh lebih besar lagi.*(tim)