Mandailing Natal,- 

Reklamasi lahan berupa kegiatan penanaman jagung serentak diseluruh Indonesia dilaksanakan pada bekas lokasi penambangan emas di Jambur Tarutung kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing  Natal pada Selasa,(21/1/2025)

Hadir dalam acara kegiatan ini unsur muspika Kotanopan.Kapolsek,mewakili kacabjari,BPP Dinas Pertanian,Kalapas,mewakili camat,koramil dan Ka KUA,tokoh masyarakat, anggota kelompok Tani Saroha serta pihak swasta selaku donatur pelaksana kegiatan.

Arya Benni Daulay kepala BPP  (Balai Penyuluh Pertanian) Kotanopan dalam arahannya mengatakan "Dalam rangka menuju ketahanan pangan nasional,kelompok Tani Saroha telah menargetkan 5 hektar lahan di wilayah Saba Arambir kelurahan Jambur Tarutung kecamatan Kotanopan.

Dalam upaya pelaksanaan reklamasi ini banyak tantangan yang dihadapi oleh anggota kelompok tani.Apalagi lokasi reklamasi ini tidak datar lagi,banyak bekas galian dan gundukan pasir batu.Di Butuhkan uluran tangan dari pihak swasta,karena untuk membuat lokasi ini kembali datar dan bisa ditanami,diperlukan alat berat.Tentu ini memerlukan biaya yang cukup besar,"paparnya.

Kapolsek Kotanopan AKP Parlaungan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak swasta Mara Ginda yang telah mau memberikan bantuan untuk terlaksananya reklamasi lahan ini.

Lanjut AKP Parlaungan "Kegiatan ini merupakan dukungan kita kepada program presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.Indonesia menargetkan penanaman satu juta Hektar tanaman jagung.Ini merupakan kerjasama antara Polri,Kementan,GAPKI,Perhutani,Inhutani,Swasta dan swadaya petani.Sesuai pernyataan presiden,negara yang kuat adalah negara yang aman dan mempunyai ketahanan pangan yang kuat.Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung kegiatan ini.

Sampai saat ini polsek Kotanopan sudah mempunyai sekitar 8 Hektar lahan dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan nasional.Kami siap mendukung 

pihak swasta dalam komitmen untuk mengembalikan lokasi ini agar dapat berfungsi kembali seperti semula.

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional,kita siap mendukung dan memberikan solusi apabila ada masalah atau kendala dilapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.Apalagi di tahun ini,Indonesia tidak akan melakukan impor jagung dari luar negeri,maka kita harus siap mendukung,"ujarnya.

Setelah acara doa yang dipimpin perwakilan KUA Kotanopan,acara ditutup dengan penyerahan pupuk organik dan bibit jagung kepada kelompok tani.Kemudian penanaman jagung secara serentak dilaksanakan oleh anggota kelompok tani dan kapolsek beserta perwakilan muspika Kotanopan.

(INDRA KUSUMA)

Mandailing Natal,-

Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) di kecamatan Batang Natal  kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara  seakan problem yang tidak pernah usai dan tanpa solusi. Eksekutif, legislatif hingga yudikatif terkesan tutup mata. Berulang kali digelar musyawarah oleh forum komunikasi pimpinan daerah ( Forkopimda) namun tidak menghasilkan solusi yang berarti.

Saat ini tambang emas ilegal di kecamatan Batang Natal luput dari pantauan dan pengawasan yang berwenang.Padahal telah dijelaskan pada undang-undang nomor: 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 100 milyar rupiah bagi pelaku penambang ilegal.

Informasi penambangan Emas ilegal dengan menggunakan alat berat diketahui awak media dari salah satu grup WhatsApp wartawan yang berdomisili di Mandailing Natal pada Sabtu (4/1/2024).Disebutkan bahwa penambangan ilegal dengan memakai alat berat jenis Excavator masih beroperasi di desa Ampung Siala kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal.

Sangat dikhawatirkan terjadi lagi tragedi penembakan oleh sesama aparat yang menimbulkan hilangnya nyawa aparat kepolisian,seperti yang terjadi baru baru ini di Solok Sumatera Barat.Bisa saja ini terjadi akibat konflik keuntungan,siapa membackup siapa dan mendapatkan apa.

Dilain sisi,dampak kegiatan penambangan ini sangat berpengaruh kepada kerusakan lingkungan.Sungai yang keruh menambah penderitaan masyarakat karena air tersebut adalah sumber kehidupan.Ditambah lagi kerusakan biota sungai dan dampak buruk lainnya.

Patut diduga ada kongkalikong antara tauke PETI dengan aparat terkait,sehingga aparat hukum enggan menindak pelaku PETI.

(Indra Kusuma)

Mandailing Natal,- 

Pada tanggal 22 Desember 2024 Pengimplementasian pada kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti oleh para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) provinsi Sumatera Utara (Sumut) ditaksir dengan kalkulasi biaya habiskan uang negara sekitar Rp.2.639.000.000.-Dengan sia sia  atau sarat dugaan korupsi Gratifikasi dengan adanya cashback yang mengalir  ke oknum  kepala dinas PMD dinas Pemberdayaan Masyarakat  Atau Bupati  Madina , Maka masyarakat Madina   meminta KPK RI segera menindaklanjuti mengambil Alih dan memeriksa semua kasus-kasus laporan masyarakat terkait kasus Dana Desa terkhusus  Dana Bimtek  yang baru saja digelar di kota Medan .   

Kalkulasi biaya anggaran itu lahir jika ditotalkan dengan jumlah desa yang ada di Madina yang berjumlah 377 desa dikalikan dengan kontribusi yang ditetapkan oleh pelaksana kegiatan yakni oleh Lembaga Study Strategi dan Inovasi Pembangunan (LSSIP) sebesar @Rp7.000.000 per-orang pada segenap peserta Bimtek.

Yang notabenenya dari uang kontribusi tersebut, merupakan kebutuhan biaya untuk mengikuti kegiatan Bimtek selama 4 hari 3 malam dengan rincian setiap kamar diisi volume 2 orang kepala desa.

Seterusnya, selama mengikuti kegiatan Bimtek para kepala desa akan mendapat makan 3 kali sehari, 2 kali coffee break, tas, baju, modul pelatihan dan starter kit.

Dalam undangan kegiatan yang dilihat, tertera kegiatan Bimtek digelar di tiga lokasi berbeda yakni Danau Toba International Hotel yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.17 Medan, Hotel Grand Kanaya serta Hotel Griya Medan di Jalan T Amir Hamzah.

Muncul yang tervisual janggal dari kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Danau Toba Internasional.

Amatan wartawan kegiatan Bimtek itu seperti kegiatan yang tidak terbuka dan ada berkesan disembunyikan.

Hal ini lantaran, dalam pelaksanaannya kegiatan Bimtek itu justru tertutup tanpa papan informasi lazimnya kegiatan dilaksanakan di sebuah hotel.

Lalu, masih tampak dari pantauan Wartawan juga para kepala desa justru mayoritas nongkrong di Cafe yang ada di hotel tersebut ketimbang mengikuti materi kegiatan dari narasumber yang telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana.

Panitia pelaksana sendiri seperti menutupi akses informasi saat awak Media mencoba menemui salah seorang yang berada di meja Panitia Registrasi Bimtek Kades Se-kabupaten Madina.

Kemudian untuk mengetahui informasi dari kegiatan yang disebut-sebut tanpa harus musyawarah desa dalam kaitan penggunaan dana desa itu, mendapati ruangan yang dijadikan tempat untuk kegiatan Bimtek yang terletak di lantai 2 hotel terpantau, Sabtu (21/12/2024) lalu.

Sesampainya di ruangan itu, awak media hanya melihat beberapa orang yang dimungkinkan merupakan kepala desa dan beberapa crew panitia pelaksana. Tampak beberapa kades tengah makan siang yang telah disediakan pihak hotel.

Di ruangan itu, bila dilihat dan dihitung hanya bisa diikuti dengan kapasitas 100 peserta. Namun, termonitor secara faktual para kepala desa yang ikut justru lebih banyak nongkrong di cafe ketimbang mengikuti bimtek tersebut.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Miswaruddin yang dimintai tanggapannya atas kegiatan Bimtek Kades se-Kabupaten Madina enggan menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan daring WhatsApp di nomor 08211185Xxxx miliknya.

Bahkan saat di telepon seluler langsung, Miswaruddin menjawab kegiatan Bimtek Desa yang diselenggarakan di beberapa Hotel di Kota Medan adalah hasil arahan dari petinggi-petinggi di Madina dan di Medan. “Kan sudah tertampung di APBDes makanya dilaksanakan, kalau siapa pemiliknya yang pasti petinggi-petinggi di Madina sama di medan inilah,” Ucapnya seakan menutupi siapa petinggi yang ia maksud. 

Maka sudah seharusnya KPK RI  mengambil alih kasus dan laporan-laporan  masyarakat Baik yang ke Polda dan Kejatisu  terkait dengan anggaran Dana   Bimtek Desa  di kabupaten Mandailing Natal.  Agar  Di Era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak terkesan adanya Pembiaran  Korupsi atau pilih kasih dalam pemberantasan korupsi KKN 

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina Irsal Pariadi yang dihubungi melalui pesan daring aplikasi WhatsApp di nom or 08121410Xxxx hingga berita ini ditayangkan enggan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan..

(Indra Kusuma)

Mandailing Natal.(14/12/2024).

EY (40) selaku ibu kandung dengan inisial SR (9), SR (korban) mendapatkan Dugaan tindak pidana cabul saat diluar rumah tepatnya di daerah Jl Lingkungan 1(satu) Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Mandailing Natal (Madina) RT 000, RW 000, secara resmi telah membuat laporan ke Polres Mandailing Natal (Madina).

Salah satu warga berdomisili tinggal di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Madina EY juga selaku Ibu Kandung dari SR Korban atas tindak pidana Cabul atau Kejahatan yang masih berstatus anak dibawah umur atau masih tahap pengawasan dari kedua orang tuanya, melakukan laporan ke Polres Madina tersebut, tertuang dalam laporan Polisi No.LP/B/62/III/2024/SPKT/POLRES Mandailing Natal/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 5/Maret/2024 pukul 11.21Wib".

Pihak Polres Mandailing Natal juga secara resmi telah menerima laporan tersebut yang tertuang pada surat tanda penerimaan laporan No.STPL/62/III/2024/SPKT/POLRES Mandailing Natal/POLDA SUMATERA UTARA.

Di dalam laporan Polisi tersebut,  Ibu kandung korban atau EY melaporkan dugaan tindak pidana Cabul atau kejahatan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP."

Kepada wartawan, EY menyampaikan harapannya agar Polres Madina, dapat menindaklanjuti laporannya secara serius. Ia juga meminta Polres Madina agar memanggil terlapor berinisial L untuk di proses pemeriksaan atas kasus ini.

"Kami berharap, Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H S.I.K dan seluruh jajarannya dapat menangani peristiwa yang menimpa putri kesayangan kami ini dengan serius," harap EY.

Kronologis kejadian bermula pada Hari Senin (04/03/2024) lalu sekitar pukul 17.30 Wib tempat kejadian perkara dirumah korban ketika inisial N sedang pergi berbelanja ke warungnya EY,dimana N melihat diduga terlapor L dan SR korban, keluar dari kamar gudang, sementara korban masih didalam kamar sedang memakai celana yang sudah dirobek oleh terlapor atau diduga pelaku L, N sontak syok dan menanyakan kepada L,perlakuan apa yang sedang kamu perbuat kepada SR, lantas N melanjutkan dan mengatakan kepada L, kejadian yang ditimpa SR tidak akan sampai disini, saya akan sampaikan kepada ibu korban EY, namun pelaku menjawab "saya tidak takut.” Ujar L dengan nada tinggi.

Semenjak kejadian itu dari bulan Maret sampai sekarang pelaku sudah tidak pernah ada lagi di kelurahan Siabu,akan tetapi pihak perwakilan keluarga pelaku sudah 4 (empat) kali datang ke rumah korban dan membujuk keluarga korban agar mau menerima ganti rugi (uang) dan mau melakukan perdamaian secara kekeluargaan, namun keluarga korban menolak secara tegas,karena harga diri dan masa depan SR lebih berharga dari segalanya. Ungkap EY dengan derai air mata.

Selanjutnya,Didi Santoso Ketua Aliansi Pergerakan Mahasiswa Masyarakat Maju Terintegrasi Tabagsel (Almamater Tabagsel) Mengutuk setiap Pelecehan dan kejahatan terhadap anak dibawah umur.

Didi Santoso beranggapan tidak ada tempat seorang predator anak di Republik ini, harapan kepada bapak Kapolres Mandailing Natal, agar memanggil dan memeriksa oknum pelaku pencabulan anak dibawah umur.

Ditambahkan,Didi Santoso akan melayangkan surat unjuk rasa di depan Mapolres Mandailing Natal dalam hal kasus dugaan Pencabulan anak dibawah umur tersebut,dan kami akan berbondong-bondong dengan jumlah massa yang besar apabila tidak ada tindak lanjut atau proses hukum kepada oknum pelaku pencabulan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dan juga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Muniruddin Ritonga SH.I memberikan komentar terkait video viral di media sosial dan pemberitaan media online oleh kasus dugaan Pencabulan anak dibawah umur tepatnya di Kab.Mandailing Natal, atas terkait dugaan tindak Pencabulan dan kejahatan pada anak dibawah umur di daerah Lingkungan 1 kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kab.Madina apabila benar kejadian tersebut maka tindakan tidak senonoh terhadap si korban itu tidak dibenarkan apapun bentuk alasannya".

Diteruskan,Muniruddin Ritonga S.HI juga mendapat informasi bahwa pihak keluarga korban sudah melakukan laporan resmi ke Polres Madina pada bulan 9 bulan yang lalu, kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, kita minta agar Polres Mandailing Natal segera menuntaskan kasus pencabulan tersebut secara transparan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat agar menunggu dan mempercayakan proses hukum yang akan dilakukan oleh Polres Madina.(tim)

Madina.Senin.08/12/2024.

Beberapa minggu terakhir ini Gunung Mas di Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal sedang menjadi primadona bagi masyarakat Penambang Emas, dengan berbekal pengalaman dan sedikit pengetahuan masyarakat menjalani kehidupannya sebagai profesi penambang Emas.

Taufik Pulungan salah satu tokoh Pemuda yang berdomisili Di Kecamatan Hutabargot menghubungi awak media dengan nomor WhatsApp +62 823-6339-** menyebutkan bahwa Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada hari Kamis, 05/12/2024 FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot mendatangi Desa Hutabargot Nauli Kab.Mandailing selaku desa Lingkar Tambang dengan membentang Spanduk Himbauan berlogo PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, TNI, Dan POLRI Serta Bertuliskan " STOP ILLEGAL MINING DAN PENAMBANGAN LIAR UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN ANCAMAN 5 TAHUN PENJARA DENDA 100 MILYAR RUPIAH.

Lanjutnya, "hari Minggu, 08/12/2024 melalui pesan WhatsApp, Taufik Pulungan selaku pemuda Kecamatan Hutabargot menilai bahwa, himbauan itu hanya sebatas pajangan belaka saja, undang-undang tambang tersebut terindikasi dugaan mengambil momen sebagai undangan terbuka untuk para toke-toke tambang yang belum memberikan setoran atau upeti terkait aktivitas pertambangan liar yang sedang ia kerjakan".

Ditambahkan, "Pemikiran awam seperti kami ini yang kurang ilmu pengetahuan, bahwa yang oknum aparat yang diduga seolah-olah menindak tegas para toke-toke tambang emas yang dahulu ditertibkan, agar memancing para toke-toke emas bermunculan untuk memberikan setoran atau upeti, pada dasarnya para Penambang liarnya atau para oknum aparatnya hanya sedang bergerillya mencari toke tambang yang akan dipertuan dengan balas jasa pengamanan". 

"Taufik Pulungan menduga dengan pantauan kami yang ada dilapangan bahwa banyaknya para oknum-oknum aparat penegak hukum yang naik turun gunung kuat diduga ikut melakukan pengumpulan dan pengutipan batu tambang dari lobang para penambang emas".

"Secara tegas saya Taufik Pulungan Selaku Pemuda yang berdomisili Di Kecamatan Hutabargot Taufik berharap kepada semua pihak mari untuk sama-sama berpikir objektif terkait persoalan Tambang ini, kami masyarakat Hutabargot berharap agar pemerintah Kab.Mandailing Natal agar memberikan pandangan,masukan, solusi dalam berupaya terbaiknya kepada masyarakat penambang, dan juga memberikan perhatian terhadap masyarakat khususnya Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal yang rata-rata profesi masyarakat tersebut hanya bekerja di sebagai penambang Emas ".

"Kecamatan Hutabargot telah menggantungkan hidupnya di Tambang sehingga amanat undang - undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 tentang "Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat penambang",Pungkasnya.(tim)

Madina.Minggu.08/12/2024.

Beberapa minggu terakhir ini, aktivitas tambang emas di gunung wilayah Hutabargot meningkat pesat, menanggapi hal itu Pemerintah melalui FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot (Pemerintah Kecamatan, Danramil 13 Panyabungan, dan Polsek Panyabungan) pada Kamis tanggal 05 Desember 2024.

"Ilman Sakti Nasution selaku tokoh Pemuda menghubungi awak media dengan nomor WhatsApp +62 821-6869-** memberikan komentar dan menyebutkan dalam kunjungan terakhir Pemerintah melalui FORKOPIMCAM Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal (Pemerintah Kecamatan, Danramil 13 Panyabungan, dan Polsek Panyabungan) tersebut secara langsung ke lokasi, pada saat yang sama FORKOPIMCAM membentangkan spanduk yang bertuliskan himbauan untuk pemberhentian aktivitas penambangan ilegal di Hutabargot Kab.Mandailing Natal".

"Namun, yang sangat disayangkan pemerintah dalam hal ini diduga oknum aparat penegak hukum terkesan bermain-main dalam upaya penertiban tambang ilegal yang ada di Kab.Mandailing Natal khususnya di Wilayah Hutabargot, karena faktanya yang terlihat di lapangan sangat bertolak belakang dengan isi himbauan pada spanduk yang dibentangkan tersebut".

Lanjutnya," Banyaknya oknum aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pengamanan diduga penerima setoran dari para pemodal tambang ilegal, dengan keadaan yang demikian sangat patut kita untuk menduga terhadap adanya praktek saling menguntungkan antara pemodal dengan oknum aparat penegak hukum".

Diteruskan Ilman Sakti Nasution, "menurut analisa saya kalau melihat tulisan spanduk itu secara mendalam  hanya bentuk lain dari undangan kepada para pemodal penambang Emas agar wajib lapor, dalam artian pemodal jangan lupa setoran", ucap Ilman Sakti Nasution selaku Pemuda Kecamatan Hutabargot.

"Menanggapi hal itu Ilman Sakti Nasution juga berucap kalau isu yang bergulir akhir-akhir ini terkait adanya “PARTAI COKLAT” di Negara ini semakin kuat,di akhir pernyataannya Ilman Sakti Nasution menyampaikan kalau tidak berlebihan menilai isi undang-undang yang tertulis dalam himbauan spanduk tersebut hanya dibuat sebagai tembang untuk laporan kinerja sekaligus bentuk nyata kepada masyarakat yang kurang cermat menganalisa apa arti sesungguhnya dibalik itu tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam upaya penerapan hukum dalam pemberantasan tambang ilegal di Mandailing Natal khususnya di Hutabargot",Tegas Ilman Sakti Nasution.*(tim)

 Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah rampung.

Berdasarkan data yang dihimpun dari 23 kecamatan di Kabupaten Madina, perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati menggambarkan selisih suara yang tipis antara dua pasangan calon (Paslon).

Pilkada Madina diikuti dua Paslon. Nomor urut 1 Harun Mustafa Nasution-H. Ichwan Husein Nasution, nomor urut 2, H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution. Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Madina 2024 sebanyak 330.730 pemilih.

Sementara perolehan suara Paslon Harun-Ichwan (OnMA) dari 801 TPS yang terdiri dari 23 kecamatan sebanyak 97.488. Sementara Paslon Saipullah-Atika (SAHATA) sebanyak 98.429 suara. SAHATA unggul 941 suara dari OnMa.

Ketua KPU Madina Muhammad Ikhsan Matondang mengatakan, proses pleno di tingkat PPK hari ini sudah selesai dilaksanakan.

"Info dari PPK proses pleno sudah selesai dilaksanakan. Sisa tiga kecamatan lagi saat ini lagi di perjalanan membawa logistik untuk persiapan pleno tingkat kabupaten," katanya, Minggu (1/12/2024).

Berikut ini perolehan suara calon bupati dan wakil bupati Madina tahun 2024 pada 23 kecamatan berdasarkan D-Hasil yang sudah resmi diplenokan PPK.

1. Kecamatan Panyabungan

    Paslon 1: 17.865

    Paslon 2: 19.553

2. Kecamatan Panyabungan Timur

    Paslon 1: 1.860

    Paslon 2: 4.617

3. Kecamatan Panyabungan Barat

    Paslon 1: 3.174

    Paslon 2: 1.790

4. Kecamatan Kotanopan

    Paslon 1: 5.916

    Paslon 2: 8.143

5. Kecamatan Tambangan

    Paslon 1: 2.610

    Paslon 2: 2.992

6. Kecamatan Muara Sipongi

    Paslon 1: 2.021

    Paslon 2: 3.173

7. Kecamatan Pakantan

    Paslon 1: 723

    Paslon 2: 443

8. Kecamatan Ulu Pungkut

    Paslon 1: 1.223

    Paslon 2: 1.145

9. Kecamatan Lembah Sorik Marapi

    Paslon 1: 3.313

    Paslon 2: 2.073

10. Kecamatan Puncak Sorik Marapi

    Paslon 1: 2.492

    Paslon 2: 2.008

11. Kecamatan Panyabungan Selatan

    Paslon 1: 2.856

    Paslon 2: 1.982

12. Kecamatan Batang Natal

    Paslon 1: 7.387

    Paslon 2: 4.767

13. Kecamatan Lingga Bayu

    Paslon 1: 5.800

    Paslon 2: 5.944

14. Kecamatan Ranto Baek

    Paslon 1: 4.256

    Paslon 2: 2.152

15. Kecamatan Natal

    Paslon 1: 6.555

    Paslon 2: 5.284

16. Kecamatan Sinunukan

    Paslon 1: 4.018

    Paslon 2: 5.257

17. Kecamatan Batahan

    Paslon 1: 3.720

    Paslon 2: 5.083

18. Kecamatan Muara Batang Gadis

    Paslon 1: 3.562

    Paslon 2: 5.158

19. Kecamatan Bukit Malintang

    Paslon 1: 2.523

    Paslon 2: 2.306

20. Kecamatan Siabu

    Paslon 1: 8.699

    Paslon 2: 7.781

21. Kecamatan Panyabungan Utara

    Paslon 1: 3.872

    Paslon 2: 3.976

22. Kecamatan Nagajuang

    Paslon 1: 521

    Paslon 2: 1.323

23. Kecamatan Hutabargot

    Paslon 1: 2.522

    Paslon 2: 1.479

(Indra Kusuma)

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor 2 Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi menggelar konfrensi pers terkait hasil hitung cepat SAHATA Media Center dengan jumlah suara 100 persen berdasarkan saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam konfrensi pers yang berlangsung di Hotel El Sunan, Panyabungan, Rabu (27/11/2024) itu dipimpin Ketua Tim Pemenangan SAHATA Khoiruddin Faslah Siregar dihadiri Paslon Nomor 2, Prof. Adi Mansar, orang tua Atika, dan pengurus partai pengusung.

Faslah mengatakan, Paslon SAHATA berhasil meraih 98.680 suara atau 50,6 persen dari 194.996 suara sah. Atas raihaan itu, lanjut dia, Saipullah-Atika unggul 2.364 atas Paslon Harun-Ichwan.

Sementara itu, Saipullah Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih SAHATA pada Pilkada Madina 2024. "Kami memgucapkan terima kasih kepada seluruh relawan, saksi, tim kampanye SAHATA, dan seluruh masyarakat yang memilih SAHATA di TPS hari ini," katanya.

Dia melanjutkan, tim SAHATA juga memberikan apresiasi kepada KPU Madina sebagai penyelenggara, Bawaslu, dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah mengawal pesta demokrasi sehingga berjalan dengan baik.

Meski demikian, Saipullah menegaskan paslon SAHATA dan tim akan menunggu dan mengikuti proses perhitungan suara berdasarkan rekapitulasi resmi KPU Madina.

Setelah nantinya ditetapkan secara resmi sebagai pemenang Pilkada Madina 2024, Saipullah-Atika akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi.

"Dan selanjutnya, kita bersama-sama, seluruh masyarakat yang ada di Madina ini untuk menghantarkan Madina maju dan madani," pungkas mantan kakanwil Bea Cukai Jawa Barat ini.

(Indra Kusuma)

Mandailing Natal,- 

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi masih ikut berkompetisi dalam Pilkada Madina pada 27 November 2024.

Nama, nomor urut, dan foto Saipullah-Atika masih terdaftar di surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina dan sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Madina. 

Hal itu dibuktikan dengan pelepasan logistik Pilkada Madina dan Pilgub Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mandailing Natal, Minggu (25/11/2024).

Ketua KPU Madina Muhammad Ikhsan Matondang dalam kesempatan itu menyampaikan logistik Pilkada Madina akan didistribusikan ke kecamatan selama tiga hari, Minggu hingga Selasa. Kecamatan Panyabungan masuk zona terakhir akibat gudang penyimpanan logistik dekat dengan Kecamatan Panyabungan.

Selain itu, Saipullah-Atika ikut kontestasi Pilkada Madina juga diperkuat pernyataan Ketua KPU Madina pada Senin (18/11/2024).

Ikhsan saat itu menjelaskan, semua tahapan verifikasi berkas pencalonan sudah dinyatakan lengkap, termasuk berkas calon bupati nomor urut 2, H. Saipullah Nasution, SH, MM.

Ditanya soal regulasi LHKPN Saipullah, Ikhsan mengatakan, KPU Madina merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024, tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. 

Dan, Keputusan KPU No.1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Tidak ada klausul yang menyebut LHKPN terbaru atau tahun tertentu sebagai syarat pencalonan.

"Kita merujuk pada PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 20 huruf c berbunyi surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf i dengan bunyi menyerahkan daftar kekayaan pribadi," katanya.

Ikhsan juga menerangkan, KPU Madina tidak memiliki dasar dalam mendiskualifikasi pasangan calon yang sudah ditetapkan. Pasalnya, semua proses verifikasi sudah dijalankan dan berkas dinyatakan lengkap.

"Pada saat tahapan pendaftaran paslon semua berkas lengkap dan memenuhi syarat sebagai mana dalam aturan KPU, sehingga tidak ada dasar Men-TMS-kan berkas calon, KPU menjalankan regulasi yang ada sudah kita jalankan. Karena KPU berpedoman pada PKPU, dan Juknis" ucapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Madina, Ali Aga Hasibuan juga telah resmi mengeluarkan komentar bahwa rekomendasi yang dikeluarkan adalah bukan sebuah keputusan.

"Rekomendasi yang dikeluarkan itu adalah hak mutlak KPU Madina untuk menindaklanjuti, dan itu bukan bagian dari keputusan," kata Ali Aga Hasibuan saat dihubungi, Sabtu (23/11/2024) malam.

Jadi, informasi yang beredar di tengah masyarakat soal Paslon SAHATA didiskualifikasi atau mengundurkan diri dari pencalonan adalah hoax atau tidak benar.

(Indra Kusuma)

Mandailing Natal,- 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ali Aga Hasibuan menjelaskan terkait surat rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution nomor 098/PP 00.02/K.SU-11/11/2024.

Rekomendasi kepada terlapor dalam hal ini Ketua KPU Madina dan anggota KPU Madina untuk menyatakan pasangan calon H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat sebagai sebagai calon bupati dan wakil bupati Madina, bukan sebuah keputusan.

"Rekomendasi yang dikeluarkan itu adalah hak mutlak KPU Madina untuk menindaklanjuti, dan itu bukan bagian dari keputusan," kata Ali Aga Hasibuan saat dihubungi, Sabtu (23/11/2024) malam.

Sesuai hasil temuan di lapangan, sejumlah masyarakat yang berkepentingan dengan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Harun-Ichwan telah menebar isu di masyarakat bahwasanya Saipullah-Atika telah didiskualifikasi atas putusan Bawaslu Madina.

Untuk diketahui, isu tersebut tidak benar. Bawaslu Madina hanya mengeluarkan rekomendasi, bukan mendiskualifikasi.

(Indra Kusuma)

MANDAILING NATAL,- Syamsuddin Nasution Ketua DPC ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional) Kabupaten Mandailing Natal menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya kebebasan Pers dan masyarakat harus paham dan taat Undang Undang Pers.

Kebebasan pers adalah pilar utama dalam demokrasi yang sehat. Pers yang bebas memainkan peran krusial dalam memberikan informasi yang objektif, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberi ruang bagi publik untuk berekspresi. Namun, di Indonesia, kebebasan pers sering kali terancam oleh kekerasan terhadap wartawan, baik oleh oknum-oknum tertentu yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maupun oleh ketegangan politik dan sosial yang berpotensi memperburuk situasi.

Intimidasi, ancaman, dan kekerasan terhadap wartawan di kabupaten Mandailing Natal harus dihentikan untuk memastikan bahwa media dapat berfungsi dengan baik tanpa rasa takut. Negara, masyarakat, dan organisasi pers harus bekerja sama untuk menjaga agar kebebasan pers tetap terjaga tanpa kekerasan. Artikel ini akan membahas beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Penguatan Hukum untuk Perlindungan Wartawan

Salah satu langkah paling mendasar untuk melindungi kebebasan pers adalah dengan memastikan perlindungan hukum yang tegas bagi wartawan. Negara harus memperkuat undang-undang yang melindungi jurnalis dari ancaman dan kekerasan, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap wartawan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis dapat menjadi pencegah yang efektif dan memberikan rasa aman bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya.

2. Meningkatkan Kesadaran Tentang Kebebasan Pers

Masyarakat umum perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya kebebasan pers. Salah satu cara efektif adalah melalui pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak pers, kebebasan berekspresi, serta peran penting wartawan dalam membangun masyarakat yang sadar informasi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kekerasan terhadap wartawan dapat diminimalisir, karena masyarakat akan lebih menghargai pekerjaan jurnalistik yang berlandaskan pada kebenaran.

3. Penyediaan Dukungan dan Perlindungan bagi Wartawan

Selain perlindungan hukum, wartawan yang menghadapi ancaman atau intimidasi juga harus diberikan dukungan moral dan psikologis. Dukungan dari organisasi pers, lembaga hukum, serta masyarakat sangat penting agar wartawan tidak merasa terisolasi dalam menghadapi kekerasan. Organisasi pers juga perlu menyediakan layanan bantuan hukum untuk wartawan yang terancam agar mereka bisa melaporkan kejadian tanpa rasa takut akan balasan dari pihak yang terlibat dalam pemberitaan.

4. Pengawasan dan Transparansi Proses Hukum

Proses hukum yang transparan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan dapat membantu menciptakan rasa percaya di kalangan jurnalis. Pengawasan independen terhadap proses penyelidikan dan persidangan kasus kekerasan terhadap wartawan sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan. Selain itu, publikasi yang transparan mengenai perkembangan kasus-kasus tersebut akan memberikan sinyal kuat bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

5. Pemberdayaan Organisasi Pers dan Solidaritas Antar Wartawan

Wartawan dan organisasi pers harus bersolidaritas satu sama lain dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Organisasi pers perlu menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak wartawan, menyediakan pelatihan tentang keselamatan kerja, serta memberi dukungan kepada wartawan yang mengalami ancaman atau kekerasan. Solidaritas antar wartawan juga sangat penting dalam menciptakan budaya yang mendukung kebebasan pers tanpa kekerasan. Dengan saling mendukung, wartawan bisa merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus melaksanakan tugas mereka.

6. Pendidikan dan Pelatihan untuk Menangani Ancaman

Pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang bagaimana menghadapi ancaman, baik fisik maupun digital, harus diberikan kepada wartawan. Mengingat perkembangan teknologi dan dunia maya yang semakin kompleks, jurnalis perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri mereka dari ancaman cyber, pemerasan, dan ancaman fisik. Pelatihan ini akan membantu mereka merasa lebih aman dan siap dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Kebebasan pers adalah hak yang harus dijaga dan dilindungi. Mengatasi kekerasan terhadap wartawan terus di Daerah Kabupaten Mandailing Natal .adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa media dapat berfungsi secara maksimal dalam menyampaikan informasi kepada publik. Melalui perlindungan hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan terhadap wartawan, serta pengawasan proses hukum yang transparan, Indonesia bisa menjaga kebebasan pers tanpa kekerasan. Langkah-langkah tersebut perlu terus didorong oleh negara, masyarakat, dan organisasi pers agar jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa rasa takut .

(Indra Kusuma)]

MANDAILING NATAL,- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal (Bawaslu Madina) akan memproses seluruh laporan yang masuk, termasuk laporan Nomor 011/PL/LP/Kab/02.17/XI/2024. 

Laporan tersebut mengenai dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Madina nomor urut 1, Harun-Ichwan (ON MA) di Kantor Bawaslu Madina yang merupakan fasilitas negara, beberapa hari lalu. 

Hal itu disampaikan PP dan Datin Bawaslu Madina Muhammad Amin yang dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (20/11/2024). "Setiap laporan yang masuk terkait pelanggaran Pilkada pasti diproses, termasuk laporan Nomor 011," katanya.

Untuk informasi lebih lanjut, baik itu kebenaran adanya kampanye di kantor Bawaslu maupun pemanggilan terlapor dan pelapor, belum bisa dia berikan. Meski demikian, hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada publik. 

Sebelumnya, pengguna sosial media, khususnya Facebook, di Kabupaten Madina, dihebohkan munculnya foto calon bupati nomor 1 Harun Musthafa Nasution bersama sejumlah orang di ruang Media Center Bawaslu di Jalan Prof. Andi Hakim Nasution, Dalan Lidang, Panyabungan.

Hal lain yang menarik perhatian adalah beberapa di antara mereka yang difoto itu mengacungkan satu jari pertanda dukungan kepada Paslon tersebut.

Selain foto, beredar juga video oknum tim beserta Cabup 01 Harun Mustafa melayangkan pantun yang bernada kampanye di Kantor Bawaslu Madina tersebut. 

Foto dan video itu menjadi perbincangan warganet karena diduga mereka berkampanye di Kantor Bawaslu Madina. Tak hanya itu, foto serupa juga digunakan sebagai foto utama di sejumlah media siber.(Tim)

MANDAILING NATAL,- Ketua Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (KPU Madina) Muhammad Ikhsan Matondang menegaskan pihaknya tidak memiliki dasar untuk mendiskualifikasi calon bupati Madina nomor urut 2, H. Saipullah Nasution, SH, MM, karena semua tahapan verifikasi berkas pencalonannya sudah dinyatakan lengkap.

Terkait regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Saipullah Nasution, Ikhsan mengatakan KPU Madina merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Selain itu, KPU juga merujuk pada Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Tidak ada klausul yang menyebut LHKPN terbaru atau tahun tertentu sebagai syarat pencalonan.

"Kita merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 huruf c yang berbunyi surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf i dengan bunyi menyerahkan daftar kekayaan pribadi," papar Ikhsan, Senin (18/11/2024).

Dia juga menerangkan, KPU Madina tidak memiliki dasar dalam mendiskualifikasi pasangan calon yang sudah ditetapkan. Pasalnya, semua proses verifikasi sudah dijalankan dan berkas dinyatakan lengkap.

"Pada saat tahapan pendaftaran Paslon, semua berkas lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dalam aturan KPU, sehingga tidak ada dasar men-TMS-kan berkas calon. KPU menjalankan regulasi yang ada sudah kita jalankan. Karena KPU berpedoman pada PKPU, dan Juknis," tegasnya.

(Indra Kusuma)

MANDAILING NATAL,- AS (25 tahun), warga Jambur Baru, Kecamatan Batangnatal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), melaporkan dugaan pelanggaran kampanye di fasilitas negara, yaitu Kantor Bawaslu Madina, Senin (18/11/2024).

Laporan tersebut teregister dengan Nomor 011/PL/LP/Kab/02.17/XI/2024. Adapun dokumen yang turut dijadikan sebagai bukti adalah video postingan di Facebook dan berita di salah satu portal media siber.

Surat tanda bukti penyampaian laporan itu ditandatangani Annisa Bahar sebagai penerima laporan dan AS sebagai pelapor.

AS yang dimintai keterangan membenarkan pelaporan tersebut. Dia berharap Bawaslu Madina segera memproses laporan dugaan pelanggaran atas PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

"Kami menilai adanya dugaan pelanggaran kampanye di fasilitas negara, tentu kami mohon kepada Bawaslu Madina untuk melakukan tindakan sesuai aturan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 57 Ayat 1 Huruf H tentang Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Negara," katanya.

Sebelumnya, beredar foto sejumlah orang yang mengacungkan satu jari di ruang Media Centre Bawaslu Madina. Sontak foto itu menjadi perbincangan warganet, karena ada dugaan Bawaslu membiarkan kantor mereka dijadikan tempat kampanye salah satu calon bupati Madina.

(INDRA KUSUMA)

MANDAILING NATAL,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU)Madina melanggar administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi dokumen calon bupati nomor urut 1, Harun Musthafa Nasution.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan KPU kembali melakukan verifikasi ulang atas dokumen Harun Musthafa. 

Hal tersebut sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang ditujukan kepada ketua KPU Madina. Adapun isi surat itu perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Surat tersebut diterima redaksi, Sabtu 16/11/2024.

Surat bertanggal 14 November 2024 dan ditandatangani Ketua Bawaslu Madina Aliaga Hasibuan memuat tiga poin. Pertama, dasar hukum pengambilan keputusan.

Poin kedua, berisi hasil rapat pleno anggota Bawaslu Madina terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister dengan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 memutuskan bahwa ketua dan anggota KPU Madina sebagai terlapor diduga melanggar administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi berkas calon bupati nomor urut 1 atas nama Harun Musthafa Nasution secara teliti.

Akibatnya, ketua dan anggota KPU diduga melanggar Keputusan KPU 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas hal itu, Bawaslu pun merekomendasikan KPU Madina untuk melakukan verifikasi ulang berkas calon bupati atas nama Harun Musthafa Nasution.

Poin ketiga surat itu hanya berisi kalimat penutup. "Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih," tulis ketua Bawaslu Madina.

(Indra Kusuma)