JAKARTA,- Menanggapi ramainya opini pro kontra terkait video Presiden Prabowo yang sepertinya mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi  Jawa Tengah yakni Ahmad Lutfi- Taj Yasin Maimun  yang diantaranya bahwa Presiden Prabowo telah nyata- nyata melakukan pelanggaran yang terkait dengan UU Pilkada sebaiknya segera ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo.

Bukan ditanggapi oleh juru bicara istana supaya rakyat kebanyakan mengetahui dan mendengar secara terang benderang tentang tujuan serta latar belakang Presiden Prabowo menyampaikan dukungan tersebut karena diakui atau tidak rakyat kebanyakan masih sulit memilah peran dan keberadaan Presiden Prabowo baik secara pribadi, ketua umum partai maupun sebagai presiden. Demikian diungkapkan M JULIAN MANURUNG, Ketua Umum Ormas FRONT KOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI-1) di Jakarta (12/11). 

Beliau menambahkan, "Saya menilai tujuan dukungan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam video yg viral tersebut sangat positif namun sebaliknya juga kita harus memahami bahwa rakyat kebanyakan masih sulit dapat membedakan status dan peran secara pribadi, ketua umum partai dan sebagai  presiden yang disandang oleh Pak Prabowo saat di depan publik"", ujar M .Julian Manurung. 

Sebaiknya juga jangan sampai ada kesan yang secara sengaja atau tidak untuk menjebak Presiden Prabowo yang  akhirnya melanggar UU karena selain fatal juga menghambat presiden Prabowo untuk bisa mewujudkan kinerjanya  " Tolong jangan ada  pihak-pihak yang secara sengaja atau tidak untuk membuat Presiden Prabowo melanggar UU selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia,'tegas M JULIAN. Jakarta, 12 November 2024.

(tim)

JAKARTA, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Tokoh Inklusif dan Peduli Kelompok Rentan detikcom Awards 2024. Jenderal Sigit mengatakan penghargaan yang diterima ini mewakili seluruh jajaran Polri.

"Yang saya hormati Bapak Chairul Tanjung dan seluruh rekan-rekan keluarga besar Transcorp. Tentunya saya terima kasih atas awards yang diberikan kepada kami, dan ini mewakili seluruh anak buah kami," kata Jenderal Sigit di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Yang tentunya ini menjadi semangat bagi seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih baik, terbuka, menerima kritik, mau turun, mau mendengarkan, dan selalu melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan untuk organisasi," imbuhnya.

Sigit mengatakan suara-suara dari banyak harus terus diperhatikan. Dia menekankan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama.

"Tentunya suara-suara di bawah, hak bagi seluruh masyarakat, seluruh rakyat kita tentunya menjadi hal yang harus terus kita perhatikan dan kita berikan kesempatan yang sama," tutur dia.

Penghargaan Tokoh Inklusif dan Peduli Kelompok Rentan diberikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas dasar kebijakannya yang merangkul semua kalangan. Jenderal Sigit dekat dan terbuka dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa hingga kelompok disabilitas.

Salah satu program yang mendukung keterbukaan Polri kepada masyarakat adalah Jumat Curhat. Program Jumat Curhat adalah program komunikasi dua arah antara Polri dengan masyarakat semua lapisan untuk membahas permasalahan seputar Kamtibmas dan pelayanan Polri. Lewat program Jumat Curhat, Kapolsek, Kapolres, bahkan Kapolda terjun langsung melihat dan mendengar keluhan serta persoalan yang dialami masyarakat untuk kemudian dicarikan solusi.

Kapolri juga dekat dengan kalangan mahasiswa. Hal itu dibuktikan dengan program kolaborasi bakti sosial dan vaksinasi yang digelar Polri dan sejumlah elemen mahasiswa saat pandemi COVID-19.

Dalam berbagai momen unjuk rasa mahasiswa, Kapolri juga turun langsung dan mendengar aspirasi dari peserta aksi. Kapolri bahkan ikut berorasi di atas mobil komando untuk menyampaikan komitmen Polri menjamin keselamatan dan akomodasi suara mahasiswa.

Selain itu, Kapolri juga terbuka terhadap kaum buruh. Kapolri turun langsung saat peringatan Hari Buruh di Senayan, tak hanya mengamankan tapi ikut merayakan dengan berorasi.

detikcom Awards 2024 mengambil tema 'Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia'. detikcom Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

Pencapaian yang inspiratif, inovasi-inovasi menonjol, wujud nyata transformasi dan adaptasi, serta sederet perubahan yang positif menjadi perhatian dalam detikcom Awards 2024.

Penilaian setiap kategori telah melalui proses yang ketat dan transparan dengan sejumlah kriteria.

Sumber: Humas Polres Langkat

JAKARTA,- Massa yang Tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara melakukan aksi Unjuk Rasa di depan Kejaksaan Agung RI (KEJAGUNG RI) meminta Copot dan Periksa Kepala Dinas BMBK provinsi Sumatera Utara terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang.Rabu(16/10/24)

Ketua GMPET -SU dalam orasinya,Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi di tengah tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang di dalamnya,dikarenakan pihak pihak yang terkait banyak menyalahgunakan wewenang yang diamanahkan kepadanya yang menimbulkan KKN dan ketidaksiapan bangsa ini menerima arus globalisasi di era modern hari ini.

Lanjutnya,Sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek alun-alun di dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara yang dianggarkan _+ Rp 4.6 miliar pada (Delapan)Kab/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, hasil investigasi kami dan mendapati informasi di lapangan bahwasanya pekerjaan tersebut sudah diperiksa beberapa Kejari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Perintahkan Kejati Sumut untuk memeriksa Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang,Pungkasnya”

Kami menduga kuat bahwasanya ditubuh Dinas BMBK Sumatera Utara adalah dalang dugaan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme

Tuntutan      :

1.Kejaksaan Agung  RI segera atensikan kepada Kejati-sumut untuk segera ambil alih dugaan korupsi terkait proyek Alun-alun di beberapa kabupaten/kota yang sudah diperiksa oleh Kejari kabupaten/kota di Sumatera Utara, 

2.Meminta kejaksaan agung RI serius dalam memberi atensi kepada Kejati-su dugaan korupsi proyek Alun-alun tersebut, karena kami duga telah banyak kasus Dinas BMBK Provinsi Sumut diduga korupsi kejaksaan tinggi Sumatera Utara kami duga belum di dapat menuntaskan korupsi di Provinsi Sumatera Utara. 

3.Meminta kepada Kejaksaan Agung RI agar segera perintahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara.

Ketua GMPET-SU Menambahkan dalam orasinya minggu depan kami akan melakukan Unjuk rasa dengan massa jauh lebih besar dari pada hari ini di depan kantor Kejagung RI dengan Tuntutan yang sama.*(tim)

JAKARTA,- Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) TAPPUL R bersama sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) minta Copot dan Periksa Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara terkait penyalahgunaan jabatan.Selasa(15/10).

Koordinator aksi TAPPUL R menyebutkan dalam orasinya, Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang ada didalamnya, dikarenakan pihak-pihak yang terkait banyak menyalahgunakan wewenang yang diamanahkan kepadanya yang menimbulkan KKN dan ketidaksiapan bangsa ini menerima arus globalisasi di era modern hari ini.

Lanjutnya, Sehubungan dengan adanya proses pemanggilan atau pemeriksaan terhadap kakanwil Kementerian agama provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 30/l.2/Fd.2/03/2024,

Ironisnya kepala kantor kementerian agama provinsi Sumatera Utara masih sempat-sempatnya melakukan pelantikan atau merotasi beberapa pimpinan kemenag kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 

Tambahnya, Kami menduga kuat pelantikan kepala kantor Kemenag Kabupaten/kota tersebut diduga syarat adanya jual beli Jabatan, dan kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATI SUMUT) jangan main-main soal kasus ini, segera periksa, dan melakukan penahanan terhadap Kakanwil Kemenag Sumut dan kroni-kroninya,Pungkasnya.

Kami menduga kuat kepala kantor wilayah kemenag Sumut adalah dalang dugaan korupsi di tubuh kemenag provinsi Sumatera Utara. 

Tuntutan Aksi :

*Meminta kepada Kementerian Agama RI agar segera mencopot kakanwil Kemenag provinsi Sumatera Utara dan kemenag kota Medan,

*Meminta kementerian Agama  segera bentuk tim guna penyelidikan internal terkait dugaan suap jabatan atas pelantikan 17 kandepag se-Provinsi sumatera utara, 

*Meminta kepada kejaksaan agung RI agar segera perintahkan kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan.

Ketua kordinator lapangan menambahkan dalam orasinya, minggu depan kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa jauh lebih besar ditempat yang berbeda yaitu di depan kantor Kejaksaan Agung RI dengan tuntutan yang sama.*(tim)

Jakarta, Selasa, 20/08/2024

DPO  Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara di depan mata Polri, tetapi tidak ditangkap, ini menjadi memperparah citra buruk polisi.

Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara menjadi daftar pencarian orang ( DPO ) sejak Oktober 2022, celakanya Polri mengetahui dan melihat sang DPO namun dibiarkan bebas berkeliaran.

Demikian dikatakan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( Ketum AMPUH ) M Hadi Susandra Lubis kepada sejumlah media di Jakarta usai melaporkan DPO Baktiar Simanjuntak ke Bareskrim Polri pada ( 20/08 ).

Wibawa Polri sebagai penegak hukum runtuh karena tidak berani menangkap DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara selaku bandar judi berada di depan matanya, tegas Hadi.

Kejadian langka (14/08) DPO dibiarkan berkeliaran di republik ini terjadi di masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M. Si, ujar Hadi.

Setiap waktu Kapolri berkoar koar di media tidak ada ampun kepada bandar judi, ternyata diduga itu hanya omong kosong, nyatanya DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara sudah berada di depan Polisi hingga kini ( 20/08 ) tidak ditangkap, pungkasnya.

Jadi kinerja Polri di masa Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M. Si dinilai buruk, Polri hanya mampu memenjarakan tukang tulis togel, kalau untuk bandar judi Polri tidak bernyali bahkan terkesan melindunginya, ungkapnya.

Untuk itu AMPUH menuntut komitmen Kapolri, buktikan kepada masyarakat tangkap DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara selaku bandar judi, tutup Hadi.*(tim)

JAKARTA,-  Koalisi Mahasiswa yang Mengatasnamakan DPP KOMAN-KORAN (Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan) Melaksanakan Aksi unjuk rasa di depan Kementerian PUPR Republik Indonesia di Jakarta Kamis (25/07/2024).

Pada Aksi tersebut Ibrahim Pohan sebagai Koordinator Aksi Meminta Kepada Bapak Menteri PUPR Agar Mencopot Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan Tugasnya dan dinilai Gagal sebagai Pemimpin BWS Sumatera II Medan.

ibrahim juga Meminta Agar Kepala Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara Medan Agar secepatnya diproses Hukum, Karena diduga ada kegiatan Tindak Pidana Korupsi Yang terjadi di Tubuh BWS Sumatera II Medan.

Dugaan Korupsi yang Terjadi di BWS II sumut Medan yaitu pada kegiatan Pengerjaan Proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir ROB Belawan yang Menghabiskan Anggaran Kurang Lebih 111 Miliyar .

dan Pengerjaan Proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir ROB Belawan yang Menghabiskan Anggaran Kurang Lebih 25 Miliyar.

Namun setelah Kami dari Koman Koran Melakukan Investigasi terkait Proyek tersebut yang belum lama selesai dikerjakan ternyata sudah Hancur dan Roboh.

Maka kami Menduga dalam Kegiatan Pekerjaan Tersebut terdapat indikasi Dugaan Korupsi yang tidak sesuai dengan RAB.

Setelah beberapa lama Menyampaikan Aspirasi  Kementerian PUPR Meminta Kepada Komankoran Agar Masuk Kedalam Gedung PUPR Untuk diadakan Pertemuan Antara Koman-Koran dengan Pihak Kementerian PUPR di Aula

Ibrahim dan 3 orang kawan kawan aksi Mewakili untuk Masuk Kedalam, Setelah Berada di Aula Kementerian Pihak dari Koman-Koran Di pertemukan dengan Beberapa Perwakilan Kementerian PUPR RI Yakni:

1. Fazu dari Kementerian PUPR Bidang Staf

2. ⁠Adit dari Kementerian PUPR Bidang Fungsional

3. ⁠Danay dari Kementerian PUPR Bagian Fungsional 

4. ⁠Putra  dari Kementerian PUPR Bagian Fungsional

5. ⁠Dewi dari Kementerian PUPR Bagian Analisa Hukum

6. ⁠Harry dari Kementerian PUPR Bagian Analisa Hukum

7. ⁠Raiha dari PUPR Bagian Analisa Hukum

Dalam Pertemuan Koman Koran dan Pihak Kementerian PUPR RI Membahas Terkait Dugaan Korupsi Pada Pekerjaan proyek pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir ROB Belawan Pada tahun 2023.

Ibrahim Menyampaikan Kepada pihak Kementerian PUPR Agar melakukan Tindakan pada kegiatan yang kami Duga tidak sesuai dengan RAB dan diduga ada Pemanfaatan untuk Memperkaya diri (Korupsi).

dan ibrahim Juga Memperlihatkan Foto dan Vidia Bangunan Pengendalian Banjir ROB Belawan yang sudah Roboh atau Jebol Lantainya.

Adit selaku Perwakilan dari Kementerian PUPR RI Antusias setelah Melihat Video dan Foto yang di perlihatkan ibrahim 

dia mengatakan ini akan segera kita tangani dan kita evaluasi langsung ke lokasi, kami sangat berterimakasih kepada adik adik mahasiswa yang jauh datang dari sumatera utara untuk menyampaikan permasalahan ini

dan adit meminta foto dan video yang diperlihatkan untuk sebagai bahan atau bukti yang akan kita ajukan kepada bapak menteri ujarnya.*(tim)

JAKARTA,-  Dewan Pimpinan Pusat Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (KOMAN KORAN) Mendatangi Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jum'at 19/07/2024.

Dalam aksi Koman Koran tersebut dipimpin oleh Ibrahim Cholil Pohan Sebagai Koordinator Aksi, dimana ibrahim menyampaikan Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Agung agar Mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Karena Kami Menilai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tidak Lagi Mampu Menjalankan Tugasnya sebagai Penegak Hukum.

Koman Koran juga meminta kepada kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Agar Memeriksa dan Memanggil Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Negara.

dimana dugaan Koman Koran dalam indikasi Tindak Pidana Korupsi pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Sudah di Laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Setahun yang lalu, Namun sampai Hari Ini Koman Koran belum Mendapatkan Perkembangan Laporan.

Sehingga Koman Koran tidak lagi percaya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Melakukan penegakan Hukum dan diduga Ada Persekongkolan Antara pimpinan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II Medan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sehingga Laporan Koman Koran sampai Hari ini tidak Berjalan.

Kami sangat mendukung Bapak Kejaksaan Agung agar turun langsung Ke provinsi Sumatera Utara Untuk Melihat Amburadulnya Penegakan Hukum di Sumatera Utara, Terkhususnya di Kejaksaan Tinggi sumatera Utara.

Banyak Laporan yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara seperti Laporan Koman Koran yang sudah berulang tahun di kejaksaan tinggi sumatera utara.

sehingga Koman Koran berharap Bapak Kejaksaan Agung Agar segera Menyelamatkan Sumatera Utara dari Oknum oknum Pelaku tindak pidana Korupsi.

Kami sangat mendukung kinerja Bapak Prof Dr St Burhanuddin SH MM MH dalam hal pemberantasan Korupsi di Indonesia..Terbukti kejaksaan Agung RI telah beberapa x membongkar kasus" korupsi yg dinamakan Big Fish dinegeri ini..Contoh kasus Asabri Tambang Timah & Kasus Duta Palma yg merugikan Negara hingga Ratusan Triliun Rupiah..Hal ini kami sangat bangga pada Bapak Jaksa Agung RI & Bapak Dr Febrie Ardiansyah SH MH selaku Jampidsus RI..Namun tidak hal nya terjadi di Provinsi Sumatera Utara..KAJATISU diduga ikut melindungi para Korupsi di Sumut..Dugaan Kajatisu menjadi makelar proyek telah lama terjadi..Kantor Kejatisu yang dibangun dengan uang negara diduga dijadikan tempat transaksi Makelar Proyek.Oknum" Rekan diduga menjadi operator utk memeras kepala"Balai Kementerian PUPR RI & OPD" yg ada di Provinsi Sumatera Utara...Kami berharap agar Bapak Jaksa Agung RI yg sangat kami hormati bersama para Jaksa Agung Muda untuk segera mengevaluasi kajatisu dan memeriksa  rekanan &  Oknum Jaksa Nakal berinisial AS yg menjadi kaki tangan Kajatisu..!!!*(tim)

JAKARTA,- Konferensi pers pimpinan pusat Pemuda Panca Marga ( PPM) oleh Ketua Umum PPM pusat SAMSUDDIN SIREGAR hari Senin tanggal 01/07/2024 di jakarta. 

Samsuddin Siregar meminta kepada Presiden Joko Widodo RI selaku panglima tertinggi TNI, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto  yang juga presiden terpilih 2024-2029, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI RI, Kapolri RI,  dan Ketua Umum Legium Veteran RI memberitahukan hal keabsahan Organisasi masyarakat Pemuda Panca Marga SK menteri hukum dan ham RI Nomor AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 di bawah kepemimpinan SAMSUDDIN SIREGAR SH, dengan hormat berkenan dengan keabsahan tentang keberadaan dan kepengurusan organisasi PPM (Pemuda Panca Marga) selama ini simpang siur disebabkan oleh adanya tindakan beberapa oknum mengklaim dirinya pimpinan PPM, maka melalui surat ini kami datang di hadapan bapak.

1. Bahwa benar sejak tahun 2019 organisasi pemuda panca marga telah terdaftar salah satu organisasi berbadan hukum sebagai SK Menteri hukum dan ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 09/September/2019 dengan kepengurusan dibawah Samsuddin Siregar SH sebagai ketua umum. 

2. Bahwa pasca terbitnya SK Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 09/september/2019 tersebut juga telah terjadi klaim sepihak beberapa oknum mengatakan dirinya sebagai pengurus pusat Pemuda Panca Marga (PPM) dengan pimpinan saudara Berto sebagai ketua umum serta delwan nur sebagai sekretaris jenderal pemuda Panca Marga periode  2019-2024.

3. Atas klaim saudara Berto sebagai ketua umum serta delman sebagai sekretaris jenderal pemuda Panca Marga periode 2019-2024 telah mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran bagi seluruh anggota pemuda Panca Marga di seluruh provinsi kabupaten kota yang ada di indonesia hal ini juga berdampak bagi operasional serta menimbulkan keraguan bagi pihak pemerintah maupun swasta melakukan pembinaan maupun kerja sama. 

4. Bahwa untuk keabsahan pemuda Panca Marga yang telah berbadan hukum dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH sebagai ketua umum maka tanggal 28/November/2019 saudara Berto serta delman nur mengajukan sengketa gugatan perdata ke pengadilan negeri jakarta timur. 

5. Bahwa atas  sengketa gugatan perdata ke pengadilan negeri jakarta timur yang diajukan oleh saudara Berto dan delwan nur maka telah berproses sampai tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan amar putusan gugatan penggugat telah DI TOLAK pada seluruh tingkatan pengadilan sebagaimana putusan perkara nomor 583/PDT.G/2019 PN jakarta timur jo perkara nomor 488/PDT/2021/DKI JO PT/ perkara nomor 59.K/PDT/2024.

6. Bahwa putusan pengadilan tersebut maka kami menyatakan seluruh sengketa gugatan perkara yang diajukan oleh saudara Berto serta Delwan Nur seluruhnya ditolak  yang telah berkekuatan hukum yang tetap  sebagaimana putusan akhir kasasi Mahkamah Agung RI perkara nomor 598K/PDT/2024 Tanggal 06/Maret/2024.

7. Bahwa dengan berkekuatan hukum tetapnya seluruh tingkatan putusan pengadilan tersebut maka dengan ini kami mohonkan kepada bapak yang terhormat yang kami sebutkan diawal,bahwa ;

a. Mengakui keberadaan keabsahan organisasi Pemuda Panca Marga SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH sebagai Ketua Umum Pemuda Panca Marga. 

b. Menyampaikan Informasi kepada seluruh jajaran kesatuan kerja bapak-bapak  yang kami hormati diatas tentang keberadaan dan keabsahan organisasi Pemuda Panca Marga SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH sebagai ketua Umum. 

c. Mengikut sertakan dan melibatkan Pemuda Panca Marga SK Menteri Hukum dan Ham RI Nomor  AHU-0000808.AH.01.08 Tahun 2019 dibawah kepemimpinan Samsuddin Siregar SH mengikut sertakan dalam kegiatan maupun organisasi kemasyarakatan. 

Ketua PC PPM kota Padang sidempuan Rizky Fauzi Siregar, Sekretaris PC PPM Kota Padang sidempuan Riswan Efendi Hasibuan dan Bendahara PC PPM Kota Padang sidempuan Muhammad  Haris Pakpahan S. Sos mengapresiasi setinggi-tingginya atas putusan pengadilan negeri jakarta timur atas ditolaknya seluruh gugatan oleh penggugat yang mengklaim organisasi  PPM dibawah  Berto dan Delwan Nur, kabar tersebut menjadi kabar baik buat pengurus PPM Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut sudah tepat dan mengakhiri dualisme yang selama ini terjadi.

Kami pengurus PC PPM Kota Padang Sidempuan juga membuka seluas-luasnya komunikasi kepada kubu yang dibawah kepemimpinan Berto dan Delwan nur di Kota Padang Sidempuan agar bergabung di bawah kepemimpinan PC PPM Kota Padang Sidempuan Rizky Fauzi Siregar untuk meningkatkan rasa nasionalis dan kecintaan terhadap organisasi PPM (Pemuda Panca Marga).*(ais)