Medan.Selasa.(10/12/2024).

Sejumlah massa dari Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas ( DPRD - Palas ) melakukan aksi unjuk rasa damai kantor Pertamina Sumbagut Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan penimbunan BBM bersubsidi Se-Kab.Padang Lawas".

Pantauan awak media koordinator aksi sekaligus Ketua aliansi DPRD - Palas Ibrahim Cholil Pohan mengemukakan didalam oransinya, dimana masyarakat pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain sangat sulit untuk mendapatkan BBM dan juga melakukan pembelian BBM di SPBU khususnya di Kab.padang lawas, akibat ulah pengelola atau manajemen SPBU.

"Dimana hampir setiap hari selalu terpampang plank yang bertuliskan BBM sedang perjalanan, terlihat dalam pantauan kami dan kesaksian masyarakat sekitar khususnya pengendara roda 2,3,4,6 dan lain-lain bahwa mereka kecewa atas kelangkaan BBM tersebut". Ujarnya

Diteruskan, Panggilan akrab bung ibrahim juga menyebutkan adanya dugaan kuat SPBU bekerja sama dengan oknum pembeli jerigen yang selalu tersedia kapanpun.

Ditambahkan, "Hal ini merupakan kerja sama mereka dalam meraup keuntungan yang lebih banyak, Sehingga terjadi harga BBM pertalite Rp. 13.000 s/d 15.000/ liter dan harga Bio Solar Rp. 8500 s/d 10.000/ liter". Tegasnya.

Ketua DPRD - Palas menguraikan dengan dasar itu mereka menyampaikan keluhan dan jeritan masyarakat ke Pihak Pertamina Sumbagut agar segera dituntaskan sesuai dengan ketentuan apabila terbukti dan secara meyakinkan agar SPBU Pertamina Sumbagut mencabut izin SPBU yang kami duga antara lain adalah 

- 14227309 (Sibuhuan)

- ⁠14227349 (Sibuhuan)

- ⁠14227348 (Huta lombang)

- ⁠14227340 (Binanga)

- ⁠14227343 (Binanga)

Selanjutnya,"Turut kita minta juga kepada Kapolda Sumut agar dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya, Melihat pokok permasalahan ini, masyarakat kab.padang lawas sudah resah atas kelangkaan BBM bersubsidi tersebut." harapnya.

Dalam penyampaiannya, Ibrahim Pohan selaku Ketua DPRD Palas juga menduga adanya dugaan Oknum aparat yang ikut andil dan bermain-main dalam pengamanan penimbunan BBM bersubsidi se-Kab.padang lawas.

“Dan selanjutnya kami aliansi DPRD-Palas juga meminta kepada Pangdam I / Bukit Barisan di kota Medan agar turut ikut menindak oknum anggota yang nakal,dalam hal tersebut adanya dugaan oknum aparat yang melakukan pengamanan dalam meraup keuntungan dampak tersebut menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi khususnya di Kab.padang lawas". Sambungnya.

Sikap terakhir orasinya dari aliansi DPRD-PALAS akan menunggu aksi dan reaksi para pihak-pihak terkait dalam menindak lanjuti permasalahan ini, “kami menunggu dalam waktu 2 X 24 jam  Bilamana tidak ada Tindak lanjut atas aksi yang kami lakukan, Maka kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi",Terang Ibrahim Cholil Pohan.(tim)