Medan.Jum'at. 27 Desember 2024.

Satuan Mahasiswa Kolaborasi Sumatera Utara ( SMK-Sumut ) Melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda-Sumut atas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Medan terkait dugaan pencemaran lingkungan.

Demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi SMK-Sumut adalah atas dugaan pada pembuangan limbah tandanan kosong dan solid dari PTPN IV Pasir Mandoge yang mengalir di parit kebun milik masyarakat.

Ketua SMK-Sumut Rahman Hasibuan dalam orasinya mengungkapkan bahwa, “pembuangan limbah tersebut Tentunya sangat berdampak kepada para petani, sehingga berefek pada kesuburan lahan petani dan panennya para petani akan tertunda dan kemungkinan para petani akan mendapatkan kerugian yang signifikan, dikarenakan atas genangan air solid & tankos dan mengeluarkan bau yang tidak sedap di areal pembuangan solid dan tankos yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan juga lahan para petani tersebut,” Jelasnya.

Rahman Hasibuan melanjutkan, “perlu kita ketahui perusahaan PT.PN IV adalah perusahaan yang beroperasi pada pengolahan sawit menjadikan minyak CPO, namun dalam operasi pabrik pada perusahaan tersebut dinilai tidak melihat dari dampak kerusakan terhadap lingkungan sekitarnya, diduga telah merugikan masyarakat sekitar dan lahan para petani,” Pungkasnya.

Diterangkan Rahman Hasibuan Perusahaan tersebut diduga telah mencemari Air Pasir Mandoge, terlepas sengaja atau tidak sengaja perusahaan tersebut diduga telah melakukan pembuangan air limbah tandanan kosong dan Solid dari PTPN IV Pasir Mandoge air limbah, dan air limbah perusahaan telah mengaliri ke parit kebun petani milik masyarakat, air limbah juga mengakibatkan dampak besar pada masyarakat sekitar dan para petani, sehingga panen pada lahan petani tertunda dan kemungkinan para petani akan merugi besar.

Selain itu pada genangan Air Solid dan Tankos juga telah mengeluarkan bau yang tidak sedap di area pembuangan Solid dan Tankos pada sekitar pemukiman warga dan juga lahan petani.

Menurut SMK-Sumut perusahaan yang diduga berasal dari pengelolaan limbah cair maupun padat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan, Industri Pabrik PT.PN IV yang berada di Kec.Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan,Sumatera utara kami duga kuat  berpotensi mencemari lingkungan, baik air, tanah maupun udara, Udara yang kotor dan tercemar akan merusak kesehatan paru-paru pada masyarakat sekitar dan mengakibatkan masalah kesehatan bagi makhluk hidup yang terpapar di lingkungan sekitar, sementara pencemaran air yang ditemukan pada perusahaan tersebut akibat diduga melakukan pembuangan limbah cair, serta berdampak pada ketidak tersedianya air bersih bagi masyarakat sekitaran pabrik."

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup adalah kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan."

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Apabila sebuah perusahaan dengan sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH diancam dengan penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah, jika perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dengan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar rupiah.

"Oleh karena itu kami dari Satuan Mahasiswa Kolaborasi Sumatera Utara (SMK-Sumut) sebagai agen Kontrol untuk memperjuangkan keadilan memohon dan meminta kepada APH penegak hukum segera melakukan tindakan, dan kami juga meminta dan mendesak Gubernur Sumatera Utara, Memerintahkan Kadis Lingkungan hidup dan Kadis Perkebunan Untuk memonitoring kegiatan pembuangan limbah Apakah Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Benar,”Ujarnya.

"Kami SMK-Sumut akan kembali lagi melaksanakan unjuk rasa minggu depan dengan massa yang lebih besar lagi dan kiranya kami juga akan mempertanyakan atas Aduan kami,Ungkap Rahman Hasibuan."tutupnya.(tim)

Langkat,-

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi., memimpin kegiatan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia,Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan di Kabupaten Langkat pada hari Selasa, 24 Desember 2024. Kegiatan pengamanan ini melibatkan ratusan personel gabungan dari Polres Langkat, TNI, dan instansi terkait.

Rangkaian pengamanan telah dilakukan secara ketat. Personel ditempatkan di titik-titik strategis, mulai dari, sepanjang rute yang dilalui rombongan, hingga lokasi-lokasi yang dikunjungi.

Selanjutnya, Wapres menghadiri acara penting, yaitu Kunjungan Kerja dengan kegiatan Peninjauan Olah Tanam dan Penanaman Padi dan meninjau pembangunan jalan Tol Trans Sumatra Binjai - Pangkalan Brandan ruas tol Tanjung Pura - Pangkalan Brandan. Acara ini semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi., menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pengamanan kunjungan kerja Wapres hingga saat ini berjalan dengan lancar dan sukses. "Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pengamanan ini".

Semoga selama kunjungan kerja Wapres hingga selesai situasi tetap kondusif. Keberhasilan ini tidak lepas dari perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar instansi," ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres juga menyampaikan, "Kunjungan kerja Wapres ini merupakan kehormatan bagi Kabupaten Langkat. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah," tambahnya.

Sumber: Humas Polres Langkat

Kecamatan Stabat-Langkat.-

Polres Langkat menggelar apel persiapan pengamanan ibadah malam Natal 2024, Selasa(24/12/24) pukul 17.00 WIB di Lapangan Apel Mapolres Langkat, Apel dipimpin oleh Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi., dihadiri para Pejabat Utama (PJU) serta seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan.

Dalam apel tersebut, Kapolres memberikan arahan terkait persiapan pengamanan, menekankan pentingnya memaksimalkan pengamanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Arahan tersebut meliputi sterilisasi objek vital dan koordinasi dengan pengurus gereja masing masing untuk memastikan pelaksanaan ibadah malam Natal berjalan lancar dan aman.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi., memastikan kesiapan jajarannya dalam mengamankan ibadah malam Natal di 76 gereja prioritas yang tersebar di Kabupaten Langkat. "Personel polres langkat akan dilibatkan dalam pengamanan, didukung oleh tim patroli dari personel siaga, BKO Brimob Polda Sumut, untuk memperkuat pengamanan," ujar Kapolres.

Selain menjaga gereja gereja, tim patroli mobile akan menyambangi sejumlah objek vital di wilayah Kabupaten Langkat guna menciptakan situasi yang kondusif selama malam Natal. Polsek jajaran di wilayah Kecamatan juga telah mempersiapkan pengamanan di gereja gereja yang ada di wilayah masing masing.

Kapolres Langkat juga mengimbau masyarakat untuk bersama sama menjaga kondusifitas selama malam Natal. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana yang damai dan aman selama perayaan Natal. Jika ada hal hal mencurigakan atau potensi gangguan keamanan, segera laporkan kepada petugas terdekat agar dapat ditindaklanjuti," tegasnya.

Polres Langkat berkomitmen memastikan seluruh rangkaian ibadah malam Natal berjalan dengan aman, damai, dan khidmat.

Sumber: Humas Polres Langkat

Langkat,-

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ( Nataru ) 2024, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, M.Si, bersama Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy. AP, MAP, serta Dandim 0203 Langkat yang diwakili Pabung Mayor Hasanuddin Batubara, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pajak Beringin Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Senin (23/12).

Sidak ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga sembako di pasar tradisional, sekaligus memantau kesiapan wilayah dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang momen liburan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, Ihsan Aprija, Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Langkat, Indri Nugraheni, serta Camat Kuala, Imanta, PA.

Dalam keterangannya, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan pentingnya memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang cukup.

"Kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok aman dan harga tetap stabil. Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat menjelang perayaan besar," ujar Kapolres.

"Kami bekerja sama dengan semua pihak untuk menjaga agar tidak ada lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. Pemerintah akan terus hadir untuk menjamin kebutuhan pokok tersedia," jelasnya

Dari hasil pantauan, kondisi pasar terpantau cukup stabil. Stok bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, daging, dan sayuran tersedia dengan baik. Namun, tim gabungan akan terus memantau perkembangan harga untuk mencegah spekulasi atau tindakan yang merugikan konsumen.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari pedagang dan warga setempat yang merasa terbantu dengan perhatian langsung dari para pemimpin daerah. Kehadiran Kapolres, Pj Bupati, dan tim gabungan menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang harmonis di penghujung tahun.

Sumber: Humas Polres Langkat

Medan.19 Desember 2024.

Badan Anti Korupsi Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa damai atau mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) terkait penyaluran dan pendataan Bansos kepada (KPM).

“Bahwasanya sesuai cita cita Presiden RI membersihkan Kolusi Korupsi dan Nepotisme di NKRI, saya Baut nihuta sebagai Ketua dari Badan Anti Korupsi Sumatera Utara menyayangkan adanya dugaan Pendamping (PKH) Kecamatan simangambat melanggar Perundang Undangan Penyaluran Bantuan Sosial,“ Tegas Baut nihuta.

Diteruskan, Baut nihuta sebagai Ketua dari Badan Anti Korupsi Sumatera Utara mendesak APH memanggil dan memeriksa Pendamping (PKH) di tingkat Kecamatan Simangambat Kab. Padang Lawas Utara.

Lanjutnya,"dari hasil investigasi kami dilapangan bahwasanya diduga Pendamping PKH Kecamatan simangambat melakukan Manipulasi data terkait penyaluran jenis jenis Bansos lainnya di bawah Kementerian Sosial."

Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menanggapi aksi dari Badan Anti Korupsi Sumatera utara, "Kami sangat berterima kasih kepada saudara mahasiswa yang sudah mempermudah akses kami untuk menindak lanjuti hasil dari temuan yang kalian buat,dan pastinya segera akan kami proses."ujar perwakilan dari Kejatisu.

A.Febri sebagai Koordinator aksi sangat berterima kasih juga kepada pihak kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang sudah menanggapi aksi mereka hari ini dan secepatnya mereka akan memberikan data dukungan dari hasil temuan mereka serta investigasi mereka di lapangan.(tim)

Padangsidimpuan,- 

Awak media mendapati di salah satu informasi Video yang lagi viral di media sosial terkait adanya dugaan pembangunan jalan di atas tanah milik seorang warga di Dusun dua Batubola Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan, yang mana pembangunan dan pelebaran jalan diduga di atas tanah milik pribadi warga tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi salah satu warga Dusun dua Batubola Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan yang berinisial AH.

Keterangan yang disampaikan AH kepada awak media, bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua AH kepadanya, AH juga menerangkan bahwa tanah warisan keluarganya tersebut, benar ada jalan menuju ke pemandian atau MCK dan Surau, yang mana jalan tersebut membelah luas tanah warisan AH dan hal itu telah dihibahkan Alm. Orang tua AH untuk kepentingan masyarakat secara lisan (tanpa surat hibah dari keluarga AH) dengan luas tanah yang dihibahkan oleh Alm. Orang tua AH untuk jalan tersebut hanya untuk pejalan kaki (kurang lebih 1,5 meter).

Namun, yang menjadi permasalahan AH menyebutkan adanya pemerintah Desa Simatohir yang telah membangun jalan dan atau pelebaran jalan yang menuju ke pemandian atau MCK dan Surau yang dimaksud telah melewati batas yang disepakati atau melewati batas luas tanah yang dihibahkan keluarga AH untuk kepentingan masyarakat Dusun Dua Batubola Desa Simatohir, tentunya AH selaku waris dari pemilik tanah berharap dengan itikad yang baik agar pemerintah Desa Simatohir untuk mengembalikan hak-hak AH, dan apabila tidak ada respon atau membalas niat baik AH sebagai waris pemilik tanah, maka AH akan menempuh jalur hukum atas pemerintah Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan dengan dugaan telah melakukan penyerobotan tanah.

Dilanjutkan, “kami senang dalam menebarkan kebaikan dan mengikhlaskannya dan juga menjadi amal Jariah buat orang tua kami yang telah meninggal dunia tapi kami keberatan atas pelebaran jalan tersebut tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu kepada saya sebagai waris orang tua saya, seolah-olah saya ini tidak ada di desa ini, andaikan pihak pemerintah Desa Simatohir ada omongan kepada saya dalam hal pelebaran jalan itu, mungkin tidak begini ceritanya, dimana penghargaan pemerintah Desa kepada keluarga saya yang telah menghibahkan tanah itu dan penghargaan kepada Keluarga saya sebagai orang lama di desa ini?" Ungkap AH kepada awak media. Minggu, (22/12/2024)

Informasi yang dihimpun awak media dilapangan, Salah satu warga Dusun dua Batubola Desa Simatohir yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan, kalau Kepala Desa Simatohir diduga telah menyerobot tanah milik AH untuk kepentingan pengerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju pemandian atau MCK dan Surau di Dusun Dua Batubola Desa Simatohir, pemerintah Desa Simatohir melakukan Pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke pemandian atau MCK dan Surau tersebut tanpa ada izin dari pemilik tanah atau tanpa ada basa basi dari pemilik tanah, pemilik tanah sudah melarang atas pengerjaan pelebaran jalan diatas milik tanahnya namun mereka tetap ngotot  mengerjakan pembangunan jalan tersebut tanpa dasar yang jelas dan tidak ada omongan sebelumnya kepada pemilik tanah, dan pengerjaan pembangunan atau pelebaran pada jalan tersebut diduga dikerjakan sampai tengah malam.

Diteruskan, “Apakah ini yg dinamakan kepala desa yang diduga semena-mena terhadap warganya tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pemilik tanah atau izin kepada pemilik tanah yang mana jalan menuju ke pemandian itu dasarnya hibah dari keluarga AH, dengan tidak rasa bersalah dan tidak menghargai keluarga AH melakukan pelebaran jalan." Kata seorang warga Dusun Dua Batubola."

Awak media mencoba mengkonfirmasi kepada kepala Desa Simatohir Muktar Harahap S.sos, konfirmasi tersebut dilakukan di kantor kepala desa pada jam 12.38 wib hari selasa 24/12/2024 dan temani oleh ketua BPD Desa Simatohir Kec. Angkola Julu kota Padangsidimpuan yang berinisial RH.

Kepala Desa Simatohir menyebutkan bahwa “mulai dari zaman ada Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan ini, itu sudah menjadi jalan umum." Jelas Muktar Harahap selaku Kepala Desa Simatohir."

Selanjutnya Kepala Desa Simatohir menyampaikan kepada awak media bahwa Pada pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke Pemandian atau MCK dan Surau yang ada di Dusun Dua Batubola tersebut sudah berdasarkan hasil musyawarah desa, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, termasuk hatobangon, alim ulama dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), dan sudah menyetujui tentang pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke pemandian atau MCK dan surau (musholla).

Ronald Harahap dari DPN Gemma Peta Indonesia yang mengetahui isu ini melalui media sosial memberi tanggapan via telepon kepada awak media atas Konfirmasi yang dilakukan awak media kepada kepala Desa Simatohir. “Berarti Pak Muktar Harahap Selaku Kepala Desa Simatohir mengetahui asal usul jalan tersebut, kenapa pak Muktar selaku kepala Desa Simatohir tidak membuka komunikasi secara langsung kepada AH? Toh.., AH warganya Pak Muktar, seseorang mau membeli lahan maka si pemilik lahan memberitahukan secara langsung kepada pemilik lahan yang berbatas langsung dengan lahan yang mau dijual, dalam hal pelebaran jalan di dusun dua Batubola Desa Simatohir kenapa Kepala Desa atau perangkat Desa Simatohir tidak membuka komunikasi terlebih dahulu dengan pemilik tanah yang berbatas langsung dengan jalan tersebut...? sekedar basa basi pun tidak dilakukan, berarti analisa saya, mungkin sudah ada permasalahan sebelum permasalahan pelebaran jalan ini timbul dan viral di media sosial” kata Ronald Harahap.

Tanggapan Ronald Harahap dari DPN Gemma Peta Indonesia atas ucapan Kepala Desa Simatohir yang mengatakan bahwa pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke Pemandian atau MCK dan Surau yang ada di Dusun Dua Batubola tersebut sudah berdasarkan hasil musyawarah desa, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, termasuk hatobangon, alim ulama dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), dan sudah menyetujui tentang pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke pemandian atau MCK dan surau (musholla), “Menurut pendapat analisa saya dalam hal permasalahan pelebaran jalan di Dusun Dua Batubola Desa Simatohir, untuk setiap pembangunan jalan yang memakai anggaran negara seharusnya langkah pertama menertipkan administrasi seperti halnya adalah bukti surat tanah hibah dari kepemilikan tanah tersebut sebelum melangkah ke tahap dalam musyawarah bersama para tokoh masyarakat, alim ulama dan pemerintah desa, dan sebelum melakukan musyawarah Desa semestinya di sebarkan undangan musyawarah desa terutama mengundang AH dalam musyarawah Desa selaku pemilik tanah yang berbatas langsung dengan jalan yang dimaksud, kenyataannya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Simatohir tersebut tanpa mengundang AH diduga mall adminiistrasi, kami dari GEMMA PETA INDONESIA akan melaporkan hal ini kepada Ombusdsman terkait dugaan mall administrasi yang dilakukan pemerintah Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota padangsidimpuan, apalagi Kepala Desa Simatohir Mutar Harahap mengetahui bahwa Pemerintahan Desa Simatohir tidak memiliki Surat Hibah dari Pemilik Tanah atas jalan tersebut, namun kepala Desa diduga berlaku sewenang – wenang dalam pembangunan dan atau pelebaran jalan yang dimaksud.” Pungkas Ronald Harahap.(tim)

Mandailing Natal,- 

Pada tanggal 22 Desember 2024 Pengimplementasian pada kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti oleh para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) provinsi Sumatera Utara (Sumut) ditaksir dengan kalkulasi biaya habiskan uang negara sekitar Rp.2.639.000.000.-Dengan sia sia  atau sarat dugaan korupsi Gratifikasi dengan adanya cashback yang mengalir  ke oknum  kepala dinas PMD dinas Pemberdayaan Masyarakat  Atau Bupati  Madina , Maka masyarakat Madina   meminta KPK RI segera menindaklanjuti mengambil Alih dan memeriksa semua kasus-kasus laporan masyarakat terkait kasus Dana Desa terkhusus  Dana Bimtek  yang baru saja digelar di kota Medan .   

Kalkulasi biaya anggaran itu lahir jika ditotalkan dengan jumlah desa yang ada di Madina yang berjumlah 377 desa dikalikan dengan kontribusi yang ditetapkan oleh pelaksana kegiatan yakni oleh Lembaga Study Strategi dan Inovasi Pembangunan (LSSIP) sebesar @Rp7.000.000 per-orang pada segenap peserta Bimtek.

Yang notabenenya dari uang kontribusi tersebut, merupakan kebutuhan biaya untuk mengikuti kegiatan Bimtek selama 4 hari 3 malam dengan rincian setiap kamar diisi volume 2 orang kepala desa.

Seterusnya, selama mengikuti kegiatan Bimtek para kepala desa akan mendapat makan 3 kali sehari, 2 kali coffee break, tas, baju, modul pelatihan dan starter kit.

Dalam undangan kegiatan yang dilihat, tertera kegiatan Bimtek digelar di tiga lokasi berbeda yakni Danau Toba International Hotel yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.17 Medan, Hotel Grand Kanaya serta Hotel Griya Medan di Jalan T Amir Hamzah.

Muncul yang tervisual janggal dari kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Danau Toba Internasional.

Amatan wartawan kegiatan Bimtek itu seperti kegiatan yang tidak terbuka dan ada berkesan disembunyikan.

Hal ini lantaran, dalam pelaksanaannya kegiatan Bimtek itu justru tertutup tanpa papan informasi lazimnya kegiatan dilaksanakan di sebuah hotel.

Lalu, masih tampak dari pantauan Wartawan juga para kepala desa justru mayoritas nongkrong di Cafe yang ada di hotel tersebut ketimbang mengikuti materi kegiatan dari narasumber yang telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana.

Panitia pelaksana sendiri seperti menutupi akses informasi saat awak Media mencoba menemui salah seorang yang berada di meja Panitia Registrasi Bimtek Kades Se-kabupaten Madina.

Kemudian untuk mengetahui informasi dari kegiatan yang disebut-sebut tanpa harus musyawarah desa dalam kaitan penggunaan dana desa itu, mendapati ruangan yang dijadikan tempat untuk kegiatan Bimtek yang terletak di lantai 2 hotel terpantau, Sabtu (21/12/2024) lalu.

Sesampainya di ruangan itu, awak media hanya melihat beberapa orang yang dimungkinkan merupakan kepala desa dan beberapa crew panitia pelaksana. Tampak beberapa kades tengah makan siang yang telah disediakan pihak hotel.

Di ruangan itu, bila dilihat dan dihitung hanya bisa diikuti dengan kapasitas 100 peserta. Namun, termonitor secara faktual para kepala desa yang ikut justru lebih banyak nongkrong di cafe ketimbang mengikuti bimtek tersebut.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Miswaruddin yang dimintai tanggapannya atas kegiatan Bimtek Kades se-Kabupaten Madina enggan menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan daring WhatsApp di nomor 08211185Xxxx miliknya.

Bahkan saat di telepon seluler langsung, Miswaruddin menjawab kegiatan Bimtek Desa yang diselenggarakan di beberapa Hotel di Kota Medan adalah hasil arahan dari petinggi-petinggi di Madina dan di Medan. “Kan sudah tertampung di APBDes makanya dilaksanakan, kalau siapa pemiliknya yang pasti petinggi-petinggi di Madina sama di medan inilah,” Ucapnya seakan menutupi siapa petinggi yang ia maksud. 

Maka sudah seharusnya KPK RI  mengambil alih kasus dan laporan-laporan  masyarakat Baik yang ke Polda dan Kejatisu  terkait dengan anggaran Dana   Bimtek Desa  di kabupaten Mandailing Natal.  Agar  Di Era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak terkesan adanya Pembiaran  Korupsi atau pilih kasih dalam pemberantasan korupsi KKN 

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina Irsal Pariadi yang dihubungi melalui pesan daring aplikasi WhatsApp di nom or 08121410Xxxx hingga berita ini ditayangkan enggan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan..

(Indra Kusuma)

MEDAN,- 

Koalisi Pemuda dan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (KOPDAM SUMUT) yang diketuai oleh Aldi Pulungan mendatangi Polrestabes Medan Senin, 23 Desember 2024.

Tujuannya yakni untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas POLDA Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 3 Januari 2025, Terkait Dugaan KKN di tubuh Dinas PU Kab. Padang Lawas, tentang  pengerjaan program Tali Air Yang Sampai Saat ini belum melakukan Serah terima ke Desa-Desa. 

"Hal ini patut kami curigai adanya indikasi KKN dan kami menilai pihak PU terkesan amburadul dalam Pelaksanaan program Tali Air Pada Wilayah Kecamatan Ulu Barumun, Barumun Baru dan Sosopan Yang dimulai dari desa Mompang Kec barumun Baru sampai ke Desa Paringgonan Kec Ulu Barumun kemudian di Beberapa desa lain di kec Sosopan antara lain Desa Siundol Julu, Huta Bargot, Aek Bargot Dan Siangunan", ujar Aldi

Kemudian Aldi juga menambahkan, Berdasarkan tinjauan yang kami lakukan di beberapa lokasi tempat pengadaan program Pengaliran Air Bersih T.A 2023 Dengan Pagu 2 Miliar Per Desa dan keseluruhan anggaran mencapai 150 Miliar. “Kami menduga Pihak PU telah melakukan Praktek KKN bahkan kami juga mendapat informasi PU mendapat Fee Sebesar 15% dari dana DAK T.A 2023, belum lagi Proses pengerjaannya belum serah terima dari T.A 2023 Sampai sekarang” Ujarnya.

KORLAP ALDI PULUNGAN juga menambahkan bahwa program Tali Air ini tidak Sesuai dengan RAB mulai dari coran yang tidak rapi,tidak merata, pipa yang bocor, kran yang kualitas buruk, air keran yang kurang memadai dan bahkan sampai kran air yang kering.

"Maka dari itu kami meminta Aparat Penegak Hukum Serius dalam menangani Kasus-kasus Dugaan Korupsi yang ada di Dinas PU Padang Lawas, dan kami meminta untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis PU Padang Lawas serta seluruh yang terlibat di dalamnya ," Tutup Aldi. (TIM)

Medan,-

Sekumpulan Mahasiswa yang mengatasnamakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan MMTC Jl. Pancing Medan,Senin.23/12/2024.

Unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Ibrahim Pohan Selaku Ketua Umum Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggul (TAMU).

Ibrahim Pohan kepada pimpinan PT. Deli  Metro Politan selaku pengelola pasar raya Medan Mega Trade Center (MMTC) agar melakukan upaya atau langkah untuk menertibkan dugaan tempat prostitusi yang ada di dalam komplek MMTC tersebut.

“Informasi yang kami dapatkan di beberapa blok yang ada di MMTC banyak di temukan dugaan tempat-tempat prostitusi yang bermoduskan penginapan dan SPA, mulai dari blok A, B, E, H dan K,” Ungkap Ibrahim Pohan.

Aksi mahasiswa tersebut terlihat mulai memanas dan hampir mulai ricuh setelah kedatangan oknum yang tidak dikenal, kemungkinan oknum tersebut dari pihak dari MMTC.

Oknum tersebut terlihat membentak-bentak mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa dan diduga melontarkan bahasa kotor kepada massa aksi, oknum tersebut telah melontarkan bahasa yang sangat tidak pantas dan beretika kepada ibrahim yang melakukan orasi sehingga terjadi cekcok dan adu mulut.

Tidak berselang lama dalam aksi percekcokan itu terjadi terlihat datang pihak MMTC mendatangi mahasiswa beramai-ramai, dan seolah-olah Kedatangan mereka diduga untuk membubarkan mahasiswa aksi, cara yang dilakukan dalam menghentikan aksi tersebut diduga mengintimidasi massa aksi.

Atas dasar itu ibrahim selaku Pimpinan aksi mengurungkan niat melanjutkan aksi tersebut untuk menghindari Keributan dan kejadian yang tidak diinginkan.

Namun, Ibrahim Pohan menyampaikan kepada awak media permasalahan ini akan dibawa kerana hukum, karena ibrahim menilai PT. Deli Metro Politan tidak bersedia dalam memberikan keterangan terkait permasalahan yang disampaikan dan diduga PT. Deli Metro Politan anti Kritik.

Ibrahim akan membuat laporan pengaduan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan intimidasi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum MMTC ke pihak kepolisian daerah Sumatera Utara.

Diteruskan, Ibrahim juga akan melaporkan dugaan tempat-tempat prostitusi yang ada di MMTC Pancing Medan, harapannya Polda Sumatera Utara segera menindak lanjuti dan turun ke tempat dugaan prostitusi yang ada di MMTC setelah dimasukkan laporan pengaduannya.*(tim)

Tapanuli Selatan,- 

Pengurus Pimpinan Cabang HIMPUNAN MAHASISWA AL- WASHLIYAH Kab.Tapanuli Selatan-Kota Padangsidimpuan (PC HIMMAH TS-PSP) telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir di Desa Simaninggir Kota Tua Kec.Tantom Angkola Kab. Tapanuli Selatan yang membuat banyak rumah-rumah warga rusak, Senin.23 Desember 2024.

Ketua PC HIMMAH TS-PSP yang di wakili Dedi Rinaldi menyampaikan kepada awak media dan menyebutkan bahwa, “hati nurani kami terpanggil  dan bentuk sosial atas kecintaan kami terhadap saudara/ri kami masyarakat yang terkena bencana alam yang menyebabkan puluhan rumah masyarakat telah kehilangan harta bendanya." ujarnya.

“Bencana alam yang menimpa saudara-saudari kami, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara agar memberikan bantuan kepada musibah yang menerpa masyarakat Desa Simaninggir Kab.Tapanuli Selatan.” Tambahnya

Rasydin Hasibuan Selaku Ketua PK HIMMAH Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan (UGN Padangsidimpuan) mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya Kepada seluruh masyarakat TABAGSEL (Tapanuli bagian selatan)  terkhususnya masyarakat Kota Padangsidimpuan yang telah memberikan sumbangsihnya dan donasi melalui PC HIMMAH TS-PSP, bantuan tersebut sangat membantu keringanan atas bencana yang dialami oleh masyarakat Desa Simaninggir Kab.Tapanuli Selatan.

Alhamdulillah berkat bantuan  yang diberikan masyarakat Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan hari Senin 23 Desember 2024 PC HIMMAH TS-PSP mengantarkannya langsung kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, adapun bentuk bantuan tersebut antara lain adalah Beras, Telor, Indomie,Minyak Goreng,Kopi,Gula, Roti dan lain-lain.

Sahdin Toras Hasibuan selaku Ketua PK HIMMAH UIN Syahada juga menyampaikan kepada awak Media, “Mudah-mudahan bantuan yang kami salurkan ini bisa meringankan beban masyarakat Desa Simaninggir Kota Tua dan Bermanfaat.”

"Kita doa'kan Desa Simaninggir Kota Tua Kec.Tantom Angkola Kab. Tapanuli Selatan

 Mudah-mudahan cepat pulih Kembali Desa Simaninggir Kota Tua agar semua masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasanya  dan kami Doa' kan semua masyarakat yang telah memberikan donasinya kepada saudara Kita yang terkena bencana alam Di berikan kesehatan,umur yang panjang dan diberikan Rezeki Yang berlimpah amin.” Harapnya. *(tim) 

Langkat, -

Dalam langkah strategis untuk mendukung percepatan swasembada jagung, Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, M.Si, memimpin rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan. Rapat tersebut berlangsung di Aula Bharadaksa Polres Langkat pada Senin (23/12) pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan ini, Kapolres menekankan pentingnya implementasi pola tumpang sari sebagai solusi efektif untuk memanfaatkan lahan yang belum menghasilkan (TBM), lahan replanting, dan lahan kosong. Pola ini melibatkan penanaman jagung di antara tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa.

"Dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional tetapi juga memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat dan perusahaan pengelola," ujar Kapolres Langkat.

Kegiatan ini akan dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN), perusahaan swasta, dan perseorangan. Modal seperti bibit, pupuk, dan peralatan akan menjadi tanggung jawab pemilik lahan.

Polri akan memastikan bahwa hasil panen jagung akan dibeli oleh Bulog dengan harga sesuai pasar. Penandatanganan MoU antara pemangku kepentingan dijadwalkan pada Januari 2025.

Lahan yang digunakan tidak termasuk kawasan hutan lindung, lahan eksisting jagung, atau lahan yang sudah dialokasikan untuk penanaman padi gogo.

Rapat ini dihadiri oleh Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, S.P., S.I.K., Kabag SDM Kompol M. Hasan, SH, MH, Kasat Reskrim AKP Dedi Mirza, SIK., MM, serta kapolsek jajaran Polres Langkat. Hadir pula perwakilan dari perkebunan BUMN dan perusahaan swasta yang akan berperan dalam pelaksanaan kegiatan.

Langkah Nyata untuk Swasembada Jagung Kapolres Langkat juga menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi lokal. "Kami berkomitmen memastikan kegiatan ini berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi semua pihak," tegasnya.

Dengan sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah, dan pelaku usaha, percepatan swasembada jagung melalui pola tumpang sari ini diharapkan mampu mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui ketahanan pangan yang kokoh.

Rencana implementasi mulai digarap pada awal tahun 2025, dengan harapan hasil pertama panen jagung akan menjadi bukti nyata keberhasilan pola tumpang sari ini.

Rapat koordinasi ini menjadi pijakan penting dalam membangun kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Langkat.

( Ridwan )

Langkat, -

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, M.Si, memimpin langsung pemeriksaan senjata api (senpi) dan amunisi yang dimiliki personel Polres Langkat. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mapolres Langkat dengan penuh kedisiplinan, Senin (23/12).

Dalam arahannya, Kapolres menekankan bahwa senjata api merupakan simbol kepercayaan negara dan masyarakat kepada Polri. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai prosedur dan hanya untuk kepentingan tugas.

"Senjata api hanya boleh digunakan untuk kepentingan tugas, bukan untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota harus menjaga agar senpi tidak hilang atau tidak terkontrol. Hindari tindakan yang mencoreng nama baik institusi," tegas Kapolres.

Kapolres juga mendorong seluruh anggota untuk terus meningkatkan keterampilan dalam menggunakan senjata api, termasuk kemampuan menembak dan pengendalian emosi.

"Rutin berlatih tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membantu menjaga ketenangan dan pengendalian diri. Senpi adalah tanggung jawab besar, dan setiap anggota harus memahami arti penting kepercayaan ini," imbuhnya.

Pemeriksaan ini, menurut Kapolres, merupakan bagian dari komitmen Polres Langkat untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap aspek tugas kepolisian.

"Kegiatan ini adalah upaya kami untuk memastikan Polri tetap menjadi institusi yang dapat dipercaya. Kami ingin menunjukkan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," ujar Kapolres.

Melalui pemeriksaan ini, Polres Langkat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pengelolaan senjata api dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Rangkaian kegiatan ini menjadi pengingat bagi setiap personel Polri untuk terus menjaga sikap profesional dalam menjalankan tugas. Dengan disiplin dan integritas yang tinggi, Polres Langkat berkomitmen menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan serupa akan dilakukan secara rutin untuk memastikan standar operasional yang tinggi tetap terjaga. "Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah nyata dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri," pungkasnya.

Pemeriksaan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena mencerminkan tekad Polres Langkat untuk terus menjaga nama baik institusi sekaligus melindungi masyarakat dengan sepenuh hati.

( Ridwan )

Langkat, -

Dalam momen penuh penghargaan dan kehangatan, Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, M.Si, memperingati Hari Ibu dengan cara istimewa. Beliau memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada Polwan Polres Langkat dan PHL Wanita yang telah berkontribusi luar biasa dalam tugas mereka.

Acara pemberian hadiah ini dilaksanakan saat apel pagi di Lapangan Jananuraga Polres Langkat, Senin (23/12). Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa peran perempuan, baik sebagai ibu, istri, maupun profesional di dunia kerja, memiliki dampak besar dalam menjaga harmoni, baik di rumah maupun di masyarakat.

"Hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para Polwan dan PHL Wanita Polres Langkat. Mereka adalah sosok-sosok hebat yang tidak hanya berdedikasi dalam tugas, tetapi juga menginspirasi dengan perannya di kehidupan sehari-hari," ujar Kapolres.

Momen ini penuh haru dan kebanggaan, terlihat dari senyum dan semangat para penerima apresiasi. Salah seorang Polwan, Bripka Rina, mengungkapkan rasa syukurnya. "Kami sangat terharu atas perhatian Bapak Kapolres. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik," ujarnya.

Apel pagi tersebut juga menjadi ajang refleksi akan pentingnya menghargai peran perempuan, tidak hanya di lingkup keluarga, tetapi juga di ranah pekerjaan dan masyarakat. Semangat Hari Ibu ini sejalan dengan tema nasional, yaitu "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045."

Melalui apresiasi ini, Kapolres Langkat berharap agar peran perempuan di tubuh Polri terus mendapatkan dukungan dan pengakuan, sebagai bagian penting dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Acara ditutup dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap perempuan hebat di Polres Langkat. Hari Ibu kali ini menjadi pengingat bahwa perempuan adalah tiang kokoh yang membawa perubahan dan inspirasi bagi semua.

( Ridwan )

Medan,-

Sebagai organisasi yang konsen dalam membantu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Gerakan Aksi Mahasiswa Sumatera Utara Indonesia (GAMS Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada Jum'at," 20/12/2023.

Dalam aksi ini, GAMS Indonesia meminta Kejatisu untuk menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dan mark up harga dalam pembelanjaan dana BOS di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 (MtsN 2) Kota Padang Sidempuan, serta memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait dalam hal ini.

Dalam orasinya, Taman Pangibulan meminta Kejatisu melakukan pemanggilan kepada kepsek MtsN 2 Kota Padang Sidempuan karena diduga Mark-Up ini dilakukan di tahun 2023-2024.

Sementara itu, Monang Sitohang Fungsional Kejatisu memberikan tanggapan atas aksi GAMS Indonesia, Monang mengatakan pendidikan merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Kejagung dalam menuntaskan korupsi pada pendidikan di Indonesia, “Oleh karena itu, kami minta supaya Gams memberikan laporan secara resmi agar mempermudah proses kami untuk menanganinya,"Ujar Monang. (Tim)

Medan,- 

Sekumpulan mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (BPM-Sumut)  mendatangi kantor kejaksaan tinggi sumut (Kejati-Sumut)." Jum'at, 20/12/2024.

Kedatangan mereka meminta kepada bapak Kepala Kejati-Sumut agar memanggil dan memeriksa kepala sekolah SDN 200117 Padangsidimpuan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) untuk pembelian buku soal-soal ulangan dan juga realisasi anggaran dana Bos sekolah tersebut.

Koordinator aksi BPM-Sumut Arsyad Rizky Siregar mengatakan dalam orasinya “bahwa diduga perbuatan kepala sekolah tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.” Ujarnya

Berdasarkan Permendikbud No. 44 tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 tahun 2016 melarang keras perbuatan pungutan liar (Pungli) kepada siswa-siswi di sekolah terlebih masih dalam tahap program wajib belajar.

Sementara itu, Muhadjir Siregar selaku sekretaris BPM-Sumut menambahkan “bahwa diduga tidak selayaknya kepala sekolah dan pihak perusahaan CV. BRINGIN55 sebagai penerbit buku melakukan bisnis di ruang lingkup program wajib belajar,"Ujarnya.

"Berdasarkan Undang-undang Pendidikan nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan tercantum tentang larangan penerbit menjual buku teks secara langsung ke satuan/ program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah,"Tutupnya.

Setelah mendengarkan orasi BPM-Sumut, Monang Sitohang S.H selaku fungsional Kejaksaan mengatakan bahwa kasus diIingkungan dalam pendidikan merupakan prioritas dari Kejagung RI, "Kami akan secepatnya melakukan proses terkait aduan adek-adek mahasiswa karena pendidikan merupakan program prioritas untuk dituntaskan",Ucap Monang.

Lebih lanjut, monang meminta kepada BPM-Sumut supaya memberikan laporan resmi ke kantor Kejati Sumut supaya lebih cepat proses penanganan hukumnya.*(tim)

Medan,-

Sejumlah Mahasiswa yang terhimpun dalam lembaga Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan  Sumatera Utara (FMPKP-SU) menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tarsihoda-Hoda Kecamatan Huristak Kab.Padang Lawas Tahun 2023 dan dugaan Pungli kepada Masyarakat. Jalan Abdul Haris Nasution , Jumat.Medan (20/12/2024).

Dalam pantauan awak media, selama unjuk rasa  tersebut berjalan, demonstran mendapat pengawalan ketat dari pihak personil kepolisian Kota Medan.

Arsyat Siregar selaku koordinator aksi  mengungkapkan dalam orasinya, "bahwa proyek  Pembangunan Jalan Usaha Tani di desa Tarsihoda-Hoda Kec.Huristak Kabupaten Padang Lawas terindikasi dugaan tindak pidana korupsi, dan ini sejalan dengan informasi dan investigasi kami di lapangan dalam proyek tersebut adanya kekurangan pada volume  pekerjaan, sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai kontrak yang ada," Pungkasnya.

Disamping itu, Ketua Umum FMPKP-Sumut menyinggung dalam orasinya "bahwa kepala desa Tarsihoda-hoda diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat, ketika warga meminta tanda tangannya dan ini terungkap ketika salah satu warga Tarsihoda-Hoda meminta tanda tangan kepala desa tersebut untuk keperluan surat Hak Milik Tanah, akan tetapi kades enggan memberikannya kecuali memberikan fee", Tegasnya."

Oleh karena itu Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan tuntutan dan harapan mereka  melalui A.Sayuti NST, "meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera panggil dan periksa seluruh realisasi anggaran desa dan juga pada pekerjaan proyek tersebut."

"Kami berharap aparat Penegak hukum agar melakukan penyelidikan Kepala Desa Tarsihoda-hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terkait indikasi korupsi pengelolaan anggaran dana desa tahun 2023 dan juga pada perbuatan dugaan pungli," Jelasnya. 

Setelah unjuk rasa tersebut berjalan 1 (jam) Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara melalui bagian Fungsional Kejaksaan Monang Sitohang memberikan tanggapan, “terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh adek-adek mahasiswa, bahwasanya kasus ini telah dilimpahkan ke Kejari Padang Lawas agar mempermudah prosesnya,” Terangnya.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Kejati Sumut Koordinator aksi meminta kepada Kejatisu dan Kejari Palas  agar memanggil kepala desa tersebut untuk mengusut tuntas atas aspirasi dugaan penemuan kami,dan kami akan mengawal terus sampai permasalahan ini di tuntaskan.(tim)