TAPANULI SELATAN,- Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Tapanuli Bagian Selatan (PMPK Tabagsel) Soroti Banyaknya Anggaran Perjalanan Dinas oleh DPRD Tapsel selama Tahun 2023, yang mencapai 17 Milyar Lebih, Rabu (13/12/2023). 

" Habib Mulia Dalimunthe selaku Ketua Umum PMPK Tabagsel menghubungi awak media dan menjelaskan, tidak begitu heran anggaran digelontorkan untuk perjalanan dinas yang cukup begitu sangat besar, dan membuat kita bertanya apakah sudah tepat sasaran penggunaannya atau tidak, melihat kondisi kab. Tapsel masih jauh yang namanya kata sejahtera, katanya DPRD Tapsel adalah suara wakil rakyat dan mau mendengar aspirasi rakyat sampai ke pelosok dan terpencil di daerah kab. Tapsel faktanya, masih jauh yang namanya DPRD kita yang peduli dengan suara rakyat.

Melihat dari anggaran perjalanan dinas DPRD Tapsel yang menghabiskan sedemikian banyaknya, hanya untuk perjalanan dinas sungguh tidak masuk akal,  bayangkan saja 17an Milyar kurang lebih anggaran untuk perjalanan dinas tanpa mereka melihat kondisi rakyat kita yang masih jauh kata sejahtera, Ujar Habib. 

" Andaikata anggaran 17an Milyar tersebut diminimalisir untuk digunakan sebagian anggaran untuk infrastruktur atau pembangunan kegiatan fisik yang positif bagi rakyat, mungkin DPRD Tapsel akan mendapat rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dari rakyat, dengan begitu rakyat akan merasakan kepedulian  dan perhatian untuk DPRD Tapsel.

Anggaran 17an Milyar kurang lebih hanya untuk perjalanan dinas yang kita ketahui tidak memiliki output dan dampak positif terhadap perekonomian dan juga pembangunan Tapsel, itu jelas sebuah dari kemunduran dan jauh yang katanya DPRD tapsel yang merakyat. Untuk itu, kita meminta kepada ketua dewan supaya jangan hanya fokus membahas dan menyoroti kondisi dan issue di bawah pemerintahan bupati Tapsel, tapi DPRD Tapsel tidak introspeksi diri seperti kata pepatah "Semut di pulau seberang terlihat, namun Gajah di depan sendiri tidak terlihat", Ungkap Habib. 

Sebagai mahasiswa yang dikenal dengan agent sosial of control secepatnya kita akan melayangkan surat aksi ke sekretariat DPRD Tapsel untuk menanyakan dan meminta klarifikasi yang konkret atas dugaan kita tersebut "  Diantara lain tuntutan kami adalah agar anggaran perjalanan dinas DPRD Tapsel diperbaharui dan juga menjelaskan kepada kami anggaran perjalanan dinas setiap DPRD Tapsel berapa perwakilan pegawai setiap anggota DPRD Tapsel melakukan perjalanan dinas, dan juga kami meminta dengan dasar undang-undang keterbukaan informasi publik agar poto dokumentasi perjalanan dinas DPRD Tapsel ditunjukkan kepada kami, Tutup Habib Mulia. 

Tambahan, kami mendapatkan dan mengetahui anggaran tersebut dimuat dalam Sirup LKPP Tapsel tahun 2023 perjalanan dinas di sekretariat DPRD Tapsel menghabiskan Anggaran 17an Miliar lebih selama TA 2023.*(AIS)