PADANGSIDIMPUAN, METRO86.COM- Sejumlah massa dari DPP GEMA TABAGSEL (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan) Selasa (09/08/2022), melakukan aksi damai terhadap dugaan KKN atau Mark up  belanja perjalanan dinas dalam dan luar kota sebesar Rp. 299.324.000.00, pelaksanaan kebijakan idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sebesar Rp. 179.994.255.00, pelaksanaan kebijakan idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sebesar Rp. 122.121.680.00, pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja intelejen, pemantau orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, sebesar Rp. 600.671.700.00, pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat keperjayaan di daerah sebesar Rp. 324.134.760.00.

Massa menuntut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padangsidimpuan agar memberikan keterangan dan klarifikasi atas dugaan KKN penggunaan anggaran 2021, antara lain belanja    Perjalanan dinas paket meeting luar kota pelaksaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial sebesar Rp. 400.922.000.00, belanja dana hibah pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial sebesar Rp. 200.000.000.00, honorium tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi capaian kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 304.716.000.00, belanja uang dan jasa diberikan kepada pihak ketiga pihal lain masyarakat pelaksanaan kebijakan evaluasi dan kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 301.400.000.00.

Koordinator aksi M.Aldi Lubis dalam orasinya di depan kantor walikota padangsidimpuan agar WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidimpuan, M. Aldi Lubis juga menambahkan DPP-GEMA TABAGSEL ( Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan ) mendukung penuh kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Kota Padangsidimpuan agar segera memanggil Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan juga Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN agar mempertanggung jawabkan dugaan KKN  anggaran tahun 2021.

M. Aldi Lubis juga melanjutkan bahwa meminta kepada WALIKOTA dan WAKIL WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN agar memberikan pernyataan dan tanggapan aksi damai yang mereka lakukan di depan kantor walikota padangsidimpuan ternyata tidak ada satupun yang bisa menanggapai hasil aksi damai mereka tersebut terkesan seperti demokrasi di padangsian hilang di telan bumi.

M.Aldi lubis juga menjelaskan bahwa di tengah-tengah aksi damai di depan kantor wali kota padangsidimpuan mereka berpapasan dan bertemu dengan BAPAK WAKIL WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN Ir.H.ARWIN. SIREGAR, M.M, dan mereka serentak bersorak dan memanggil beliau agar datang di tengah- tengah aksi mereka, apalagi beliau orang yang berpengaruh No. 2 di Kota Padangsidimpuan dan mereka yakin beliau pasti hadir di tengah-tengah aksi damai, dan ternyata beliau telah lari ketakutan tunggang langgang seperti ANAK TK atau PAUD di kejar orang yang tak di kenal.

“Padahal kami adalah rakyatnya apalagi kami adalah mahasiswa berpendidikan,  apakah layak pejabat Wakil Walikota Padangsidimpuan seperti itu lari ketakutan, sungguh ironis prilaku pejabat Wakil Walikota seperti itu, kami malu sendiri punya pejabat seperti itu,” Jelasnya.

“kami pikir WAKIL WALI KOTA PADANG PADANG SIDIMPUAN itu bisa jadi contoh pemimpin baik dan bersahaja dan punya jiwa patriot dan juga punya integritas dalam kepemimpinannya, ternyata itu hanya topeng saja,” tuturnya.

Koardinator lapangan Al Ansyori Rangkuti  juga meminta DPRD Kota Padangsidimpuan agar menggelar rapat dengar pendapat ( RDP ) dengan menghadirkan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kota Padangsidimpuan terkait persoalan tersebut.(Kaperwil Tabagsel Andry Iskandar Siregar)