Jakarta - 

Pj Ketua TP. PKK Kabupaten Langkat, Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy, menghadiri acara Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Pusat TP. PKK serta Pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus Pusat Tim Pembina Posyandu masa bakti 2024-2029. Acara ini sekaligus menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-X TP. PKK tahun 2024. Kegiatan berlangsung selama dua hari, pada Selasa dan Rabu (19-20/11/2024), bertempat di Balai Sudirman Jakarta dan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Pelantikan ini diadakan sejalan dengan pelantikan Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tujuannya adalah memastikan kesinambungan program dan sinergitas kegiatan dalam Gerakan PKK, khususnya untuk mendukung pencapaian RPJMN 2024-2029. Tema yang diusung dalam Rakornas ini adalah “Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) X PKK yang Berkualitas untuk Mendukung RPJMN 2024-2029”.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Uke Retno memberikan ucapan selamat kepada Ketua Pembina TP. PKK Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian, yang baru dilantik.

“Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Ketua Pembina Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian. Semoga beliau dapat membawa PKK menjadi lebih baik, meningkatkan konsistensi peran PKK di masyarakat, serta selalu diberi kesehatan,” ujar Ny. Uke Retno.

Terkait pelaksanaan Rakornas, Ny. Uke Retno menyatakan komitmennya untuk menjalankan program-program yang dihasilkan pada kegiatan tersebut ke Kabupaten Langkat.

“Rakornas ke-X TP. PKK ini sangat penting, dan kami di Kabupaten Langkat siap merealisasikan program-program yang telah dibahas dan ditetapkan. Saya yakin, program-program tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Langkat,” tegasnya.

Kegiatan ini menegaskan komitmen TP. PKK Kabupaten Langkat dalam mendukung kebijakan pusat serta memperkuat sinergi antara TP. PKK di tingkat nasional dan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.(ikp/kominfolangkat).

LANGKAT, 18 November 2024

Dalam upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP melalui Sekretaris Daerah Kab. Langkat, H. Amril Nasution, S.Sos., M.AP, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pengembangan inovasi daerah di Ruang Pola Kantor Bupati, Stabat, pada Senin (18/11/2024).

Dalam sambutannya, Sekda Amril menyampaikan pesan dari Pj Bupati Langkat yang menginginkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk terus menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memajukan Langkat agar lebih berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.

"Kami akan terus melakukan evaluasi dan mendorong inovasi yang berkelanjutan, sehingga kemajuan yang kita harapkan dapat terwujud," ujar Sekda Amril.

Lebih lanjut, Sekda Amril menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Langkat, terutama dalam memahami urgensi inovasi daerah. Menurutnya, inovasi yang berkualitas sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendukung peningkatan kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

"Saya berharap kepada seluruh OPD, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, untuk dapat mengembangkan inovasi yang relevan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tambahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Langkat, Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP, dalam laporannya mengimbau kepada seluruh OPD yang hadir untuk selalu melakukan pengembangan dalam berinovasi. Menurut Rina, inovasi yang terus dikembangkan akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.

Sebagai narasumber, Damayanti Seroja, S.P., M.Sc., Ph.D, memberikan pemaparan tentang berbagai strategi jitu yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peserta sosialisasi dalam mengimplementasikan inovasi di masing-masing OPD.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Langkat dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik melalui inovasi, sebagai bagian dari visi dan misi Pj Bupati Faisal Hasrimy dalam memajukan Kabupaten Langkat. (IKP/Kominfo Langkat).

LANGKAT, 19 November 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat resmi melantik pimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029 melalui rapat paripurna pengucapan sumpah/janji yang berlangsung pada Selasa (19/11/2024). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, yang menegaskan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat.

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Langkat tersebut dihadiri oleh anggota DPRD periode 2024-2029, para mantan pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Ketua Partai Golkar Langkat, serta sejumlah pejabat daerah, camat, dan perwakilan organisasi masyarakat seperti TP PKK, DWP, Persit KCK, dan Bhayangkari. Selain itu, awak media dari berbagai platform juga turut meliput momen penting ini.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat masa jabatan 2024-2029. Momentum ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kolaborasi demi mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan Langkat yang lebih maju," ujar Faisal.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/728/KPTS/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Langkat. Adapun pimpinan yang dilantik adalah:

Sribana Perangin-angin, SE (Partai Golkar) sebagai Ketua DPRD, H. Ajai Ismail, SE (Partai NasDem) sebagai Wakil Ketua I, Ir. Antoni Ginting (Partai PAN) sebagai Wakil Ketua II, dan Romelta Ginting, SE (Partai PDI-P) sebagai Wakil Ketua III.

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD, Sribana Perangin-angin, SE, dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Lusi Emmi Kusumawati. Prosesi ini menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para pimpinan DPRD.

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPRD definitif, Sribana Perangin-angin mengungkapkan rasa terima kasih dan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas. "Jabatan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya berkomitmen menjaga independensi lembaga ini, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan bersama," tegas Sribana.

Ia juga menambahkan pentingnya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak untuk menghadapi tantangan ke depan. "Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, saya yakin kita dapat bersama-sama mencapai kesejahteraan rakyat serta memajukan Kabupaten Langkat yang kita cintai ini," tambahnya.

Acara ini berjalan dengan lancar dan khidmat, diakhiri dengan ucapan selamat dari seluruh tamu undangan kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik. Dengan resminya pengangkatan ini, DPRD Kabupaten Langkat kini memiliki kepemimpinan definitif yang siap menjalankan tugas dan fungsi legislatif untuk masa jabatan lima tahun kedepan.(ikp/kominfolangkat).

MANDAILING NATAL,- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal (Bawaslu Madina) akan memproses seluruh laporan yang masuk, termasuk laporan Nomor 011/PL/LP/Kab/02.17/XI/2024. 

Laporan tersebut mengenai dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Madina nomor urut 1, Harun-Ichwan (ON MA) di Kantor Bawaslu Madina yang merupakan fasilitas negara, beberapa hari lalu. 

Hal itu disampaikan PP dan Datin Bawaslu Madina Muhammad Amin yang dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (20/11/2024). "Setiap laporan yang masuk terkait pelanggaran Pilkada pasti diproses, termasuk laporan Nomor 011," katanya.

Untuk informasi lebih lanjut, baik itu kebenaran adanya kampanye di kantor Bawaslu maupun pemanggilan terlapor dan pelapor, belum bisa dia berikan. Meski demikian, hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada publik. 

Sebelumnya, pengguna sosial media, khususnya Facebook, di Kabupaten Madina, dihebohkan munculnya foto calon bupati nomor 1 Harun Musthafa Nasution bersama sejumlah orang di ruang Media Center Bawaslu di Jalan Prof. Andi Hakim Nasution, Dalan Lidang, Panyabungan.

Hal lain yang menarik perhatian adalah beberapa di antara mereka yang difoto itu mengacungkan satu jari pertanda dukungan kepada Paslon tersebut.

Selain foto, beredar juga video oknum tim beserta Cabup 01 Harun Mustafa melayangkan pantun yang bernada kampanye di Kantor Bawaslu Madina tersebut. 

Foto dan video itu menjadi perbincangan warganet karena diduga mereka berkampanye di Kantor Bawaslu Madina. Tak hanya itu, foto serupa juga digunakan sebagai foto utama di sejumlah media siber.(Tim)

MEDAN,- Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan  Sumatera Utara (FMPKP-SU) kembali menggelar unjuk rasa lanjutan di depan Kantor  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan menyerahkan Laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi  Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tarsihoda-Hoda Tahun 2023 dan dugaan Pungli kepada Masyarakat. Jalan Abdul Haris Nasution , Medan (19/11/2024).

koordinator aksi melalui Ahmad S, mengungkapkan dalam orasinya, "Bahwa proyek  Pembangunan Jalan Usaha Tani di desa Tarsihoda-Hoda terindikasi Tindak Pidana Korupsi, dan ini sejalan dengan informasi dan investigasi kami di lapangan dalam proyek tersebut ada kekurangan  volume  sehingga mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai kontrak yang ada.

Disamping itu Ketua Umum FMPKP -Sumut menyinggung dalam orasinya "Bahwa Kepala desa Tarsihoda-Hoda diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat ketika warga meminta tanda tangan dan ini terungkap ketika salah satu warga Tarsihoda-Hoda meminta tanda tangan kepala desa tersebut untuk keperluan surat Hak Milik Tanah akan tetapi kades enggan memberikannya kecuali memberikan fee" ujarnya.

Maka dari hal tersebut Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan tuntutan dan harapan untuk mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa Tarsihoda-Hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terkait indikasi Korupsi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 dan Dugaan Pungli. Dan menyarankan Aparat Penegak Hukum, segera mengusut tuntas segala bentuk korupsi dan pungli di desa tarsihoda-hoda sebelum terjadi korupsi yang berkesinambungan dan supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan akibat dari pungli yang dilakukan kepala desa tersebut.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara Melalui L amria membeberkan, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan terkait informasi/laporan dugaan korupsi dan pungli di desa tarsihoda-hoda sedang ditelaah tim dan proses pengumpulan data dan pasti kan di tindak lanjuti secepatnya.

Sebelum aksi selesai FMPK-SU memberikan Laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan menyatakan akan terus mengawal proses hukumnya sampai tuntas.*(tim)

PADANG LAWAS UTARA.Rabu 20 November 2024.

Tokoh pemuda Kab. Padang Lawas Utara Bahudlhan Tanjung menghubungi awak media dan menjelaskan bahwa ia menghimbau dan mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat Kecamatan Simangambat dan pemerintah Kab. Paluta kiranya mendukung penuh dan ikut serta bersama-sama rakyat turun ke jalan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya kecamatan Simangambat Kab.Paluta.

Menurutnya, Perusahaan PT ANJ AGRI kurang memberikan rasa kepedulian dan perhatian terhadap kepada masyarakat Kecamatan simangambat. 

BahudlanTanjung secara tegas mengungkapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan simangambat agar sama-sama bergerak demi mendapatkan hak-haknya kepada pihak Perusahaan PT. ANJ AGRI Kabupaten Padang Lawas Utara. 

Seruan aksi yang akan dilakukan semata-mata demi hanya  kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi secara, “untuk itu marilah semua masyarakat untuk bersama-sama bergerak dalam aksi unjuk rasa damai di Perusahaan PT ANJ AGRI Kab. Padang Lawas Utara",Terangnya.*(tim)

Binjai. Selasa. 20/November/2024.

"Rahmad Siregar selaku Ketua Aliansi AMPER-Sumut (Mahasiswa Pemerhati Rakyat Sumatera Utara) menemui awak media disalah satu Cafe di kota Medan menyebutkan adanya dugaan ketidaknetralan seorang pejabat". 

 "Pilkada Kota Binjai Tahun 2024, Rahmad Siregar memberikan komentar dan menemukan bahwa adanya dugaan salah satu dari Tim Pemenangan 02 diduga seorang Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Langkat, yang notabenenya adalah PLD masih dibawah naungan dari Kementerian Desa, sehingga patut kami menduga adanya oknum pejabat tersebut sudah melanggar ketentuan berdasarkan Permendesa PDTT No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa disebutkan tugas Pendamping Desa adalah memberdayakan masyarakat desa dan peningkatan sumber daya desa, “Jelas Rahmad.

"Dilanjutkan,lebih miris lagi adanya dugaan seorang oknum ASN dari Penyuluh Kementerian Agama kota Binjai ikut mengkampanyekan Pasangan Calon 04, yang dimana kita ketahui 04 ini adalah Calon Petahana di Pilkada Kota Binjai".

"Pilkada di Kota Binjai tahun ini sangat jauh dari sisi netralitas, kami dari AMPER-Sumut (Mahasiswa Pemerhati Rakyat Sumatera Utara) mendesak ketegasan dari pihak Bawaslu kota Binjai dan Bawaslu Sumut, agar menindak oknum yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemilu khususnya di kota Binjai"Tandasnya.

"Mari kita semua dari seluruh elemen masyarakat menciptakan demokrasi yang sehat pada pilkada Kota Binjai tahun ini, kiranya pihak Bawaslu Sumut segera memanggil Bawaslu Kota Binjai dan oknum-oknum yang diduga tidak netral pada pilkada Kota Binjai", Tegasnya. 

"Dilanjutkan, kuat adanya dugaan pelanggaran pilkada Kota Binjai oleh oknum yang dilakukan oleh seorang ASN dan Pendamping Desa kami secara terang dan terbuka hari kamis lusa kami akan melakukan laporkan secara resmi ke Bawaslu Sumut dan ke Sentral Gakkumdu Pilkada Sumut".

"Nantinya kami berharap pihak Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kota Binjai memberikan penindakan tegas kepada oknum pelaku yang tidak netralitas, dan ini akan memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang punya jabatan ataupun kewenangan, kami menginginkan pilkada tahun ini jangan sampai merusak pesta demokrasi di Kota Binjai dengan cara-cara yang tidak fair dan menguntungkan Paslon tertentu yang mereka dukung".

"AMPER-Sumut (Mahasiswa Pemerhati Rakyat Sumatera Utara) akan memberikan reaksi dan mengawal ketat pada laporan yang akan kami layangkan ke kantor Bawaslu Sumut, dan kami juga jauh lebih siap memberikan gebrakan agar tegaknya netralitas pilkada di kota Binjai, minggu depan AMPER-Sumut akan melakukan aksi demontrasi didepan kantor Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kota Binjai Terkait "Netralitas harus ditegakkan".,(tim)

MANDAILING NATAL,- Ketua Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (KPU Madina) Muhammad Ikhsan Matondang menegaskan pihaknya tidak memiliki dasar untuk mendiskualifikasi calon bupati Madina nomor urut 2, H. Saipullah Nasution, SH, MM, karena semua tahapan verifikasi berkas pencalonannya sudah dinyatakan lengkap.

Terkait regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Saipullah Nasution, Ikhsan mengatakan KPU Madina merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Selain itu, KPU juga merujuk pada Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Tidak ada klausul yang menyebut LHKPN terbaru atau tahun tertentu sebagai syarat pencalonan.

"Kita merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 huruf c yang berbunyi surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf i dengan bunyi menyerahkan daftar kekayaan pribadi," papar Ikhsan, Senin (18/11/2024).

Dia juga menerangkan, KPU Madina tidak memiliki dasar dalam mendiskualifikasi pasangan calon yang sudah ditetapkan. Pasalnya, semua proses verifikasi sudah dijalankan dan berkas dinyatakan lengkap.

"Pada saat tahapan pendaftaran Paslon, semua berkas lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dalam aturan KPU, sehingga tidak ada dasar men-TMS-kan berkas calon. KPU menjalankan regulasi yang ada sudah kita jalankan. Karena KPU berpedoman pada PKPU, dan Juknis," tegasnya.

(Indra Kusuma)

Stabat, Langkat - 

pemerintah Kabupaten Langkat merayakan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 pada Senin (18/11/2024) di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tenaga medis, pejabat pemerintahan, hingga kader kesehatan, dengan tujuan bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Pj Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP melalui Sekretaris Daerah, H. Amril Nasution, S.Sos., M.AP, menyampaikan ajakan kepada seluruh pegawai dan pejabat pemerintahan untuk bekerja secara kompeten, jujur, dan selaras sesuai dengan tema HKN ke-60, "Gerak Bersama Sehat Bersama." Pj Bupati menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak sangat diperlukan dalam upaya mencapai pembangunan kesehatan yang optimal di Kabupaten Langkat.

"Saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan yang telah berjuang tanpa mengenal lelah. Mari kita terus bersemangat karena perjuangan kita belum selesai," ujar Sekda Amril dalam sambutannya.

Senada dengan Sekda Langkat, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, mengingatkan pentingnya menjaga performa tenaga medis yang sudah baik. Ia mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.

"Kita harus mulai membangun kesehatan dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan tubuh dan jiwa yang sehat, kita dapat menyongsong Indonesia Emas 2045," tambah Sribana Perangin-angin, memberikan motivasi kepada seluruh peserta yang hadir.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, dr. Juliana, MM, memaparkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pj Bupati Langkat. "Kami mengadakan layanan kesehatan gratis, pelatihan kesehatan, serta skrining ibu hamil sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan masyarakat," ungkap dr. Juliana.

Acara puncak HKN ini juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan, antara lain: Lomba Balita Sehat, Penyuluhan Kader Kesehatan, Lomba Cerdas Cermat, Yel-yel dengan tema Pengentasan Stunting, Penilaian Puskesmas Terbersih, Lomba Video Terfavorit Implementasi ILP di Puskesmas, Lomba Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal.

Selain itu, acara semakin semarak dengan adanya bazar makanan yang diikuti oleh berbagai kecamatan di Kabupaten Langkat. Bazar ini menghadirkan kuliner khas daerah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat yang hadir, menambah suasana kebersamaan dalam peringatan HKN ke-60 ini.

Pj Bupati Langkat berharap momentum HKN ini dapat menjadi pengingat dan dorongan bagi seluruh pihak untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sejalan dengan visi Langkat yang lebih sehat dan sejahtera. (IKP/Kominfo Langkat).

MANDAILING NATAL,- AS (25 tahun), warga Jambur Baru, Kecamatan Batangnatal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), melaporkan dugaan pelanggaran kampanye di fasilitas negara, yaitu Kantor Bawaslu Madina, Senin (18/11/2024).

Laporan tersebut teregister dengan Nomor 011/PL/LP/Kab/02.17/XI/2024. Adapun dokumen yang turut dijadikan sebagai bukti adalah video postingan di Facebook dan berita di salah satu portal media siber.

Surat tanda bukti penyampaian laporan itu ditandatangani Annisa Bahar sebagai penerima laporan dan AS sebagai pelapor.

AS yang dimintai keterangan membenarkan pelaporan tersebut. Dia berharap Bawaslu Madina segera memproses laporan dugaan pelanggaran atas PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

"Kami menilai adanya dugaan pelanggaran kampanye di fasilitas negara, tentu kami mohon kepada Bawaslu Madina untuk melakukan tindakan sesuai aturan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 57 Ayat 1 Huruf H tentang Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Negara," katanya.

Sebelumnya, beredar foto sejumlah orang yang mengacungkan satu jari di ruang Media Centre Bawaslu Madina. Sontak foto itu menjadi perbincangan warganet, karena ada dugaan Bawaslu membiarkan kantor mereka dijadikan tempat kampanye salah satu calon bupati Madina.

(INDRA KUSUMA)

Langkat,16/11/24

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat dari Partai Amanat Nasional (PAN),Bapak Indra Bakti SE mengadakan syukuran beliau karena sudah terpilih menjadi anggota DPRD Langkat periode 2024-2029.

Bang Indra biasa beliau dipanggil,adalah sosok anggota DPRD Langkat yg familiar dan ramah .Sosok yang peduli akan nasib rakyat.Jadi wajar kalau masyarakat memilih beliau menjadi anggota DPRD Langkat.Bung Indra Bakti SE yang diamanahi untuk menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Langkat.

Syukuran atas terpilihnya beliau menjadi anggota DPRD Langkat dihadiri Calon Wakil Bupati Langkat no 1,Ibu Tiorita Br Surbakti SH,Bapak H.Nasril Bahar SE anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN),Fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Langkat,Fungsionaris PAN Kabupaten Langkat.Bapak Indra Bakti dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada masyarakat sudah memilih beliau menjadi anggota DPRD Langkat.Bang Indra juga menyampaikan kepada masyarakat untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat no 1,SATRIA (Syah Afandin -Tiorita br Surbakti) pada Pilkada tanggal 27 November 2024.Ibu Tiorita Br Surbakti SH dalam kata sambutannya menyampaikan agar masyarakat memilih pasangan SATRIA (Syah Afandin -Tiorita br Surbakti) pada Pilkada ini.

Pada acara Syukuran terjuga Bapak H.Nasril Bahar dalam kata sambutannya mengucapkan selamat kepada Bung Indra Bakti karena sudah terpilih menjadi Anggota DPRD Langkat.Pada kesempatan itu juga Bapak H.Nasril Bahar mendapat ucapan terimakasih karena sudah membiayai anak- anak santri selama 6 tahun di Pesantren.Perwakilan masyarakat yang menerima bantuan dari Bapak Nasril Bahar, mendoakan beliau agar panjang umur dan melimpah rezekinya dan mendapat Ridho Allah SWT.(Ridwan Ahmad)

Tj. Pura, Langkat - 

Menghadapi bencana banjir yang melanda Kecamatan Tanjung Pura, Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP, menginisiasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Langkat, Jumat (15/11/2024). Diskusi yang diadakan di Tanjung Pura ini membahas langkah-langkah penanganan banjir yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Balai Sungai Sumatera II, BPBD Provinsi Sumut, Dinas PUPR Sumut, Sekda Langkat, Kepala Bappeda Litbang Langkat, Kepala BPBD Langkat, Kadis Pariwisata, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Forkopimcam Kecamatan Tanjung Pura, serta seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Tanjung Pura.

Dalam diskusi, Zulkarnain selaku Sekretaris Camat (Sekcam) Tanjung Pura memaparkan kondisi geografis wilayah tersebut yang diapit oleh dua sungai besar, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir. "Upaya dari Kecamatan sudah dilakukan, seperti perbaikan pintu air dan pembersihan saluran parit, namun permasalahan banjir tetap berulang setiap musim hujan," ujarnya.

Penyebab utama banjir di Tanjung Pura yang dibahas dalam FGD ini antara lain pendangkalan sungai, tidak berfungsinya Sungai Batang Durian, kerusakan pintu air, pendangkalan waduk, serta rendahnya tanggul pengaman. Untuk itu, sejumlah solusi ditawarkan, seperti pengerukan sungai, reaktivasi Sungai Batang Durian, perbaikan pintu air, pengerukan waduk, penambahan mesin pompa, dan peninggian tanggul.

Indra, perwakilan dari Balai Sungai Sumatera II, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penanganan banjir di Tanjung Pura asalkan ada permohonan resmi dari Pemkab Langkat. "Kami siap membantu dan mendukung penuh penanganan banjir ini, melalui tim respons cepat yang akan terverifikasi langsung oleh pusat," jelasnya.

Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa dalam menangani masalah banjir ini. "Kita semua harus mengambil peran, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Masyarakat sudah lama menunggu solusi nyata dari pemerintah," kata Faisal Hasrimy.

Sebagai langkah awal, Faisal Hasrimy menyatakan bahwa pihaknya akan fokus pada solusi jangka pendek seperti pengerukan waduk menggunakan sumber daya yang ada. "Kita akan mulai dengan target jangka pendek yang bisa segera kita laksanakan, sembari menyiapkan usulan untuk penanganan jangka menengah dan panjang yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Komisi DPR RI terkait," tambahnya.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan penanganan banjir di Kecamatan Tanjung Pura dapat segera terealisasi, mengingat urgensi permasalahan yang telah berulang setiap tahun. Pemerintah Langkat berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik dan berkelanjutan.(ikp/kominfolangkat).

Tapanuli Selatan,-

Puluhan massa yang terdiri dari aliansi GMTI-Sumut melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari jum'at tanggal 15 November 2024.

Aksi unjuk rasa GMTI-Sumut di depan kantor Bawaslu Tapanuli Selatan sempat mengalami ketegangan, massa aksi sempat dorong-dorongan dengan aparat keamanan yaitu dari pihak kepolisian, mahasiswa dan Pemuda menganggap Bawaslu Tapsel tidak sigap dalam penanganan isu-isu permasalahan PILKADA di Kab. Tapanuli selatan".

Adapun beberapa tuntutan massa GMTI-SUMUT di depan kantor Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan:

1. Meminta Bawaslu Tapsel untuk memanggil PLT Bupati Tapsel Rasyid Assaf Dongoran Karena Kami duga melakukan Black Campaign, yang dimana untuk mengintervensi ASN dan PNS di kawasan Tapanuli Selatan yang  beberapa rekaman suara diduga Rekaman Suara itu adalah PLT Bupati Tapsel".

2. Meminta Bawaslu Untuk Memproses sesuai UU Pilkada No 8 2024 yang dimana dugaan intervensi PLT Bupati Tapsel untuk membuat Video seluruh ASN, PNS,  PPPK, Honorer dan tenaga teknis dalam hal ini mereka diduga diperintah untuk membuat video deklarasi.

3. Meminta Bawaslu Tapsel untuk Lebih memperhatikan Netralitas Polri karna dari rekaman yang beredar dugaan suara PLT Bupati menyebutkan salah satu pimpinan di Polres Tapsel, oleh karena itu kami akan siap dalam segala bentuk perlawanan.

Massa GMTI-SUMUT berjanji akan kembali lagi melakukan aksi besar-besaran di depan kantor Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan dengan massa jauh lebih besar apabila tuntutan aksi tidak di proses secara cepat dan tegas, mereka juga meminta secara tegas dan lugas Pilkada harus netralitas tanpa ada intervensi dukungan salah satu paslon dan merugikan paslon lainnya.*(tim)

Padang Tualang, Langkat -

Pj. Bupati Langkat, H.M. Faisal Hasrimy AP, M.AP, melakukan Safari Jumat bersama tokoh agama dan masyarakat di Tuan Guru Babussalam, Kecamatan Padang Tualang (15/11/2024). Dalam rangka menyambut Haul ke-101 Allahyarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi, Pj Bupati Langkat menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung acara yang akan digelar pada akhir November mendatang.

Bantuan yang diberikan oleh Pemkab Langkat berupa 3 ekor lembu, 2 ton beras, 100 pcs minyak makan, dan 100 dus air mineral. Selain itu, Pemkab Langkat juga menyerahkan bantuan air bersih senilai Rp210 juta. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy kepada Tuan Guru Babussalam, Syekh DR. Zikmal Fuad, MA.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi seluruh jamaah yang hadir pada Haul ke-101 nantinya,” ujar Faisal Hasrimy dalam sambutannya.

Syekh DR. Zikmal Fuad, selaku Tuan Guru Babussalam, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pemkab Langkat. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ini sangat membantu dalam mempersiapkan acara Haul ke-101 yang akan datang,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Dandim 0203/Langkat Letkol Arh Fx Ibnu Hardianto, Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP, MAP, Kabag Kesra Muhammad Suhaimi, S.STP, M.SP, serta Camat Padang Tualang Muhammad Izwanda, SE. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta memberikan dukungan moral menjelang peringatan Haul yang sarat makna spiritual bagi jamaah Naqsyabandiyah Babussalam.(ikp/kominfolangka).

MANDAILING NATAL,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU)Madina melanggar administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi dokumen calon bupati nomor urut 1, Harun Musthafa Nasution.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan KPU kembali melakukan verifikasi ulang atas dokumen Harun Musthafa. 

Hal tersebut sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang ditujukan kepada ketua KPU Madina. Adapun isi surat itu perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Surat tersebut diterima redaksi, Sabtu 16/11/2024.

Surat bertanggal 14 November 2024 dan ditandatangani Ketua Bawaslu Madina Aliaga Hasibuan memuat tiga poin. Pertama, dasar hukum pengambilan keputusan.

Poin kedua, berisi hasil rapat pleno anggota Bawaslu Madina terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister dengan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 memutuskan bahwa ketua dan anggota KPU Madina sebagai terlapor diduga melanggar administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi berkas calon bupati nomor urut 1 atas nama Harun Musthafa Nasution secara teliti.

Akibatnya, ketua dan anggota KPU diduga melanggar Keputusan KPU 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas hal itu, Bawaslu pun merekomendasikan KPU Madina untuk melakukan verifikasi ulang berkas calon bupati atas nama Harun Musthafa Nasution.

Poin ketiga surat itu hanya berisi kalimat penutup. "Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih," tulis ketua Bawaslu Madina.

(Indra Kusuma)